KOMPAS.com - Margriet Christina Megawe, narapidana kasus pembunuhan berencana terhadap bocah Angeline di Denpasar, Bali pada tahun 2015, meninggal dunia.

Margriet meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit pada Jumat (6/12/2024) pagi.

“Kami sudah serahkan jenazahnya kepada pihak keluarga yakni anaknya," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Kerobokan Ni Luh Putu Andiyani di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Menurut dia, Margriet yang meninggal di salah satu rumah sakit di Bali, menderita penyakit gagal ginjal kronis stadium lima dan rutin cuci darah dua kali seminggu.

"Kesehatan warga binaan selalu menjadi prioritas kami. Almarhumah punya riwayat gagal ginjal kronis stadium V, dia rutin cuci darah 2 kali seminggu," kata Putu Andiyani.

Ia juga menyampaikan bahwa Margriet telah ditahan selama 9 tahun 5 bulan 22 hari terhitung sejak masuk Lapas sejak 14 juni 2015 lalu.

Sakit gagal ginjal yang diidap Margriet sudah cukup lama, namun makin memburuk sejak beberapa bulan terakhir.

"Sudah lumayan lama sekitar tahun 2023 awal. Parahnya sejak Juli 2024 lalu," imbuhnya.

Sementara itu, dokter Lapas Perempuan Kerobokan dr. Ida Ayu Sri Indra Laksmi mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap Margriet.

Ia mengatakan bahwa Margriet menjalani perawatan cuci darah sejak Juli 2024 dengan pendampingan dari petugas lapas.

Lapas Perempuan Kerobokan juga memastikan pemulasaraan jenazah sesuai dengan prosedur serta berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk pemakaman.

"Kami turut berdukacita atas meninggalnya Margriet Christina Megawe. Kami sudah berkoordinasi dengan keluarga untuk menghormati hak-haknya sebagai manusia," imbuh Andiyani.

Margriet adalah terpidana pembunuhan yang dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti membunuh anak angkatnya, Engeline (sebelumnya disebut Angeline).

Margriet juga berperan memerintahkan pembantunya untuk mengubur jasad Engeline di pekarangan rumah di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali.

Sebelum kasus tersebut terungkap, ia mengabarkan Engeline hilang dari rumahnya di Jl Sedap Malam No 26, Kesiman, Denpasar pada 16 Mei 2015.

KOMPAS.com - Tanggal 10 Desember 2024 jatuh pada hari Selasa. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia.

Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 10 Desember 2024.

Hari HAM Sedunia

Tanggal 10 Desember 2024 bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia atau Human Rights Day.

Setiap tahunnya memiliki tema yang berbeda-beda. Melansir Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, tahun ini mengusung tema “Hak-hak kita, masa depan kita, saat ini,”.

Tema ini dipilih agar tahun ini berfokus pada hak banyak orang yang terus diperjuangkan demi terciptanya masa depan dunia yang berkembang.

HAM bisa mendorong perdamaian dan stabilitas dengan menetapkan, mengakui, dan mematuhi seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal.

Hari HAM Sedunia ini patut diketahui memiliki sejarah panjang dalam penetapannya.

Hari ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Permasalahan HAM mulai disorot ketika terjadinya Perang Dunia ke-II (1939-1945) yang memakan banyak korban jiwa.

Pada 1947 anggota Komisi Umum PBB kemudian merumuskan draft awal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan tanggal 10 Desember 1948 DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

Sempai beberapa tahun kemudian, hak asasi manusia menjadi lebih diakui dan lebih terjamin di seluruh dunia. Banyak orang fokus pada masalah martabat dan kesetaraan hak setiap orang.

Hari Hak Asasi Hewan

Tidak hanya manusia, hewan juga memiliki peringatan atas hak asasi mereka. Perayaannya diperingati bersamaan dengan Hari HAM Sedunia.

Hewan tidak bisa bicara dan komunikasi dengan manusia namun bukan berarti menjadi sesuatu yang tak dipedulikan hak nya.

Terbukti bahwa segolongan manusia menjadi pelaku utama yang telah membunuh dan menganiaya hewan demi keuntungan pribadi.

Setelah ditetapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948, berbagai organisasi, asosiasi, dan individu dari seluruh dunia mulai menuntut agar deklarasi ini diperluas ke dunia hewan.

Pada tahun 1998 sebuah pernyataan resmi dikeluarkan untuk hak-hak hewan. Uncaged, yang merupakan organisasi perlindungan hewan, menciptakan Hari Hak-Hak Hewan Internasional untuk menyoroti semua jenis kekerasan terhadap hewan.

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta Evi Loliancy mengatakan, pihaknya belum menginformasikan kebijakan pemulangan kepada narapidana asal Filipian Mary Jane Veloso.

Evi mengatakan, pihaknya belum diberikan arahan lanjutan setelah Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez menandatangani practical agreement terkait pemulangan Mary Jane ke Filipina.

Penandatanganan digelar Jumat (6/12/2024) di Jakarta.

"Kami belum menyampaikan (kepada MJV) karena memang belum ada informasi yang disampaikan ke kami, jadi kami menunggu saja petunjuknya seperti apa," kata Evi saat dihubungi wartawan melalui telepon, Jumat.

Dikatakan Evi, informasi akan disampaikan kepada Mary Jane jika sudah ada pemberitahuan dan petunjuk dari Kementerian terkait.

Lebih lanjut Evi menuturkan, Mary Jane tampak terus menunjukkan progres yang baik sebagai warga binaan.

MJV mengikuti semua kegiatan, seperti kemandirian membatik hingga melukis. Porsinya lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

"Kalau sejak dari yang kemarin sampai sekarang progresnya lebih baik ya dari kepribadian maksudnya lebih riang, lebih bahagia. Apalagi kan menjelang Natal kemudian juga full dengan kegiatan ikut dengan semua kegiatan," kata Evi.

Evi mengatakan pihaknya masih menunggu informasi kedatangan keluarga Mary Jane dari Filipina yang biasanya tiba mendekati Natal.

Biasanya kedatangan keluarga difasilitasi Kedutaan Filipina, dengan persetujuan Kementerian Hukum dan Ham.

"Kebiasaan yang ada di dalam setiap tahun datang keluarganya difasilitasi kedutaan, izinnya pimpinan tinggi. Kami biasanya menunggu saja, kalau suratnya ada berkaitan dengan izin tersebut. Biasanya sih dekat Natal mereka datang," kata Evi.

Diberitakan Kompas.com, Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat untuk memulangkan terpidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Hal tersebut disepakati melalui penandatanganan practical agreement antara Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez di Kantor Kemenko Kumham Imipias, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Menko Yusril mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan kepada Mary Jane, namun, sepakat untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina.

"Pada akhirnya hari ini kita sampai pada satu kesepakatan bersama, kita (Pemerintah Indonesia) tidak memberikan pengampunan kepada terpidana tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," kata Yusril dalam Konferensi Pers di kantornya, Jumat.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, pada 2 Mei 2015, Mary Jane sudah dijadwalkan untuk menjalani dieksekusi mati. Dia dijadwalkan dieksekusi pada 29 April 2015 dini hari di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, bersama sejumlah terpidana hukuman mati lainnya.

Namun di detik-detik akhir, nyawa Mary Jane masih selamat. Hal itu lantaran Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai perekrut Mary Jane menyerahkan diri secara sukarela dikepada kepolisian Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus korupsi terkait proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik mendalami dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi.

Dari informasi yang dihimpun, KPK memeriksa tiga orang saksi terkait kasus ASDP yakni, M. Islamudin selaku VP Management Asset PT ASDP tahun 2020-2021, Evi Dwijayanti selaku VP Akuntasi PT ASDP, dan Aldo Yohanes Mumuh selaku VP Keuangan PT ASDP tahun 2021-2022.

"Saksi hadir semua, masih terkait pendalaman perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian keuangan negara," kata Tessa dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Tessa mengatakan, penyidik juga tengah mengusut dugaan terlibatnya pihak lain dalam kasus ASDP.

"Dan ada pihak lain yang perlu diminta pertanggungjawabannya bersama-sama direksi ASDP," ujarnya.

KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"Inisial dari keempat orang tersangka tersebut adalah IP, MYH, HMAC, A," ujar Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (18/8/2024).

Tessa tidak mengungkapkan identitas lengkap para tersangka. Ia hanya menyebutkan, tempus delicti, atau waktu terjadinya dugaan tindak pidana, berlangsung selama tiga tahun, yaitu antara tahun 2019 hingga 2022.

Ia mengatakan, nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ferry Indonesia mencapai Rp 1,27 Triliun

Nilai kerugian negara itu berdasarkan hasil penghitungan sementara, setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

KPK telah membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi dalam kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara sejak 11 Juli 2024.

KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera, mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan terkait para narapidana Bali Nine.

Aturan tersebut menyangkut proses pemindahan para napi kasus narkotika tersebut ke negara asal mereka, Australia.

Menurut Hugo, penerbitan aturan tersebut diperlukan sebagai payung hukum agar kebijakan pemindahan tetap menghormati keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi lima narapidana tersebut.

"Mungkin ada kesepakatan antara pemerintah. Tapi dari pihak kita tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu."

"Dalam hal ini bahwa mereka memiliki kekuatan hukum tetap dan kekuatan hukum tetap itu harus dihormati," ungkapnya.

Hugo menekankan pentingnya aturan yang jelas terkait pemindahan narapidana, terutama untuk menjaga hubungan diplomasi antara Pemerintah Indonesia dan Australia.

"Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer," tambahnya.

Ia juga berharap pemerintah tidak terburu-buru memindahkan para narapidana "Bali Nine" sebelum Hari Raya Natal 2024, sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya agar proses pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" dapat dilakukan sebelum Hari Raya Natal 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

"Transfer 'Bali Nine' hanya tinggal menunggu waktu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini."

"Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal," kata Yusril.

Saat ini, lima anggota "Bali Nine" masih menjalani hukuman di penjara Indonesia, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Mereka dihukum penjara seumur hidup sebagai bagian dari jaringan penyelundup 8,202 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, tahun 2005.

Dua anggota lainnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015, sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dalam tahanan karena sakit kanker pada tahun 2018.

Renae Lawrence, salah satu anggota "Bali Nine", dibebaskan setelah hukumannya diringankan.

KOMPAS.com – Kantor Imigrasi Labuan Bajo mendeportasi seorang warga negara Malaysia karena tinggal melebihi batas waktu.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Argayuna menjelaskan WNA dengan inisial ATHT dideportasi pada Kamis (5/12/2024) setelah terbukti melanggar Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

WNA Malaysia itu dideportasi setelah melalui proses pemeriksaan Keimigrasian di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ia dideportasi menggunakan pesawat AirAsia AK379.

"ATHT (62) terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 78 Ayat 3, yang mengatur tentang batas waktu tinggal bagi orang asing."

"Setelah melalui serangkaian pemeriksaan pihak imigrasi memutuskan untuk mengambil langkah tegas berupa deportasi," ujar Argayuna dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat sore.

Ia mengatakan, deportasi itu merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Kami akan terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban negara dengan melaksanakan tugas sesuai perundang-undangan,” ujar Argayuna.

Deportasi itu, lanjut dia, dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan dilakukan secara lancar tanpa adanya insiden yang berarti.

Setelah proses pemeriksaan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, ATHTdipastikan telah meninggalkan Indonesia dan akan dikawal kembali ke negara asalnya, Malaysia.

Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo, Jaya Mahendra menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian adalah hal yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan semua pihak, baik bagi warga negara Indonesia maupun para wisatawan asing.

"Ke depannya, pihak imigrasi berharap agar semua warga negara asing (WNA) yang berkunjung ke Indonesia dapat lebih memahami dan mematuhi prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran perjalanan dan mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan

kedua belah pihak," tegas Mahendra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan mengatakan, pihaknya baru menerima pengaduan dari tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

“Jadi kami menerima tim kuasa hukum dari Pak Tom Lembong, terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka impor gula,” kata Hari di kantornya, Jumat (6/12/2024).

Dia mengatakan, pihaknya perlu mempelajari kasus ini terlebih dulu karena baru mendapatkan permohonan audiensi dua hari yang lalu.

“Karena kami baru mendapatkannya dua hari yang lalu, jadi belum sempat mempelajari. Termasuk misalnya ada regulasi terkait impor gula dan sebagainya ini perlu kita pelajari lebih lanjut,” jelasnya.

Dia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan yang ada, layanan pengaduan di Komnas HAM akan masuk dan ditangani selama 7 hingga 10 hari kerja. Hal itu setelah ada analisis dari dan kelengkapan bukti yang cukup yang sudah diberikan keluarga.

“Pengaduan yang masuk itu akan kita tangani atau akan ada tindak lanjutnya dalam 7 hari kerja ya, artinya 10 hari karena Sabtu-Minggu kan nggak dihitung,” ujarnya.

“Kalau ketentuannya 7 hari kerja, di mana 10 hari itu sudah naik ke pemantauan atau ke mediasi, karena memang metodenya seperti itu kalau di Komnas HAM sebagai tindak lanjut aduan,” tambahnya.

Hari mengatakan bahwa permohonan dari tim kuasa hukum Tom Lembong adalah terkait dengan tidakan kesewenang-wenangan Kejaksaan Agung pada saat pemeriksaan.

“Keluarga tadi menyatakan sudah diperiksa 4 kali dari tanggal 8 dan terakhir tanggal 29 Oktober 2024. Yang kemudian tidak ada misalnya, sprindik, sprinhan, kemudian tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,” lanjut Hari.

“Sehingga mereka berkesimpulan ini adalah tindak kesewenang-wenangan dan diskriminasi dalam konteks akses mencari keadilan. Ini tentu kami terima pengaduan tersebut,” lanjutnya.

Hari mengatakan bahwa tim kuasa hukum Tom Lembong meminta agar Komnas HAM memberikan perlindungan bagi Tom Lembong dan juga keluarganya.

“Mereka minta perlindungan kepada Komnas HAM terkait kasus ini untuk mencari keadilan bagi Pak Lembong dan keluarganya,” jelasnya.

Dia menegaskan, pihaknya belum dapat memutuskan apapun terkait aduan dari pihak kuasa hukum Tom Lembong. Dirinya bersama tim harus menindaklanjuti melalui pengawasan dan pemantauan terkait kasusnya.

“Tentu ini akan kita pikirkan bersama seperti apa kasus ini. Karena kalau di kami itu kan ada kebiasaan bedah kasus,” jelasnya.

“Jadi akan dihadiri oleh tiga komisioner dan pimpinan Komnas HAM yang nantinya akan memutuskan kasus ini akan seperti apa, termasuk pemberian amicus curiae (sahabat pengadilan),” jelasnya.

Amicus curiae adalah pihak ketiga yang tidak terlibat dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan atau kepedulian terhadap hasil putusan pengadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi bersama dengan istri Tom Lembong Franciska Wihardja mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (6/12/2024).

Mereka mengadu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan aparat hukum Kejaksaan Agung.

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenangan yang dilakukan penyidik terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dalam penetapan tersangka dan penahanan,” kata Zaid dalam keterangan usai pertemuan.

Thomas Trikasih Lembong merupakan Mantan Menteri perdagangan RI periode 12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016.

Tom Lembong dipanggil dan diperiksa secara sporadis dan terus–menerus sebagai saksi oleh penyidik sebanyak 4 kali, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kemudian Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan/atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk berkenan melakukan investigasi dan pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan,” lanjut Zaid.

Sementara itu, Franciska menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, Tom Lembong selalu mementingkan orang lain dan kebaikan untuk masyarakat, termasuk memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya “Hak atas kesejahteraan”.

“Dia (Tom Lembong) juga selalu menggunakan semua kredibilitas beliau, termasuk nama baiknya di dunia internasional, untuk membawa kebermanfaatan bagi Indonesia,” kata wanita yang akrab disapa Ciska itu.

Dia mengatakan bahwa suaminya adalah seorang eksekutif ekspatriat bahkan memberikan kesaksian kepada koran The Australian beberapa hari lalu.

“Pak Lembong dikenal secara luas di kalangan investor internasional sebagai ‘pejabat dengan integritas tertinggi’,” jelasnya.

“Integritas tersebut berhasil membawa investasi-investasi besar yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan membawa kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjut dia.

Sebagai informasi, usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan.

Namun, gugatan itu ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 Novmber 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah. Tom lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

"Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016 " kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi bersama dengan istri Tom Lembong Franciska Wihardja mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (6/12/2024).

Mereka mengadu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan aparat hukum Kejaksaan Agung.

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenangan yang dilakukan penyidik terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dalam penetapan tersangka dan penahanan,” kata Zaid dalam keterangan usai pertemuan.

Thomas Trikasih Lembong merupakan Mantan Menteri perdagangan RI periode 12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016.

Tom Lembong dipanggil dan diperiksa secara sporadis dan terus–menerus sebagai saksi oleh penyidik sebanyak 4 kali, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kemudian Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan/atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk berkenan melakukan investigasi dan pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan,” lanjut Zaid.

Sementara itu, Franciska menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, Tom Lembong selalu mementingkan orang lain dan kebaikan untuk masyarakat, termasuk memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya “Hak atas kesejahteraan”.

“Dia (Tom Lembong) juga selalu menggunakan semua kredibilitas beliau, termasuk nama baiknya di dunia internasional, untuk membawa kebermanfaatan bagi Indonesia,” kata wanita yang akrab disapa Ciska itu.

Dia mengatakan bahwa suaminya adalah seorang eksekutif ekspatriat bahkan memberikan kesaksian kepada koran The Australian beberapa hari lalu.

“Pak Lembong dikenal secara luas di kalangan investor internasional sebagai ‘pejabat dengan integritas tertinggi’,” jelasnya.

“Integritas tersebut berhasil membawa investasi-investasi besar yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan membawa kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjut dia.

Sebagai informasi, usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan.

Namun, gugatan itu ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 Novmber 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah. Tom lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

"Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016 " kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Filipina telah mencapai kesepakatan untuk memulangkan terpidana kasus narkoba Mary Jane F Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Pemulangan ini dilakukan melalui perjanjian praktis yang ditandatangani oleh Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez, di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, pada Jumat (6/12/2024).

Menko Yusril menyatakan bahwa Mary Jane akan dipulangkan sebelum Hari Natal 2024 yang jatuh pada 25 Desember.

"Insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang," kata Yusril dalam konferensi pers.

Setelah pemulangan, Yusril menegaskan bahwa Pemerintah Filipina bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Mary Jane.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Filipina menghormati putusan pengadilan Indonesia terkait kasus Mary Jane.

"Apakah akan diberikan grasi atau akan diberikan remisi sepenuhnya adalah kewajiban dari Presiden Filipina yang kita hormati bersama," ujarnya.

Yusril menjelaskan, tim dari Indonesia dan Filipina akan berkoordinasi untuk menyiapkan kepulangan Mary Jane, termasuk dokumen, transportasi, dan jadwal pemulangan.

"Kedua tim diwakili oleh Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Kumham Imipas bersama-sama dengan staf kedutaan Filipina di Jakarta mengenai bagaimana cara memulangkannya, serah terimanya, transportasinya," ucapnya.

Sebelumnya, Yusril juga mengungkapkan bahwa terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane F. Veloso, akan segera dipulangkan ke Filipina setelah pemerintah Filipina menyetujui draf terkait pemindahan narapidana tersebut.

"Jadi mungkin kalau sudah ditandatangani dalam waktu dekat Mary Jane itu sudah akan ditransfer ke Filipina karena sudah ada persetujuan antara kedua pihak, baik Indonesia maupun Filipina," kata Yusril setelah menghadiri Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (5/12/2024).

Draf pemindahan narapidana itu sebelumnya diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada Menteri Kehakiman Filipina, yang kemudian menyetujui semua poin yang disyaratkan dalam draf tersebut pada Kamis (5/12/2024) pagi.

Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Pada Oktober 2010, ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Meskipun telah mengajukan permohonan grasi, permohonan tersebut ditolak oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada 2014.

Dia dijadwalkan dieksekusi pada 29 April 2015 dini hari di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, bersama sejumlah terpidana hukuman mati lainnya.

Namun di detik-detik akhir, nyawa Mary Jane masih selamat lantaran Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai perekrut Mary Jane menyerahkan diri secara sukarela di kepada kepolisian Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat untuk memulangkan terpidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Hal tersebut disepakati melalui penandatanganan practical agreement antara Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez di Kantor Kemenko Kumham Imipias, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Menko Yusril mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan kepada Mary Jane, namun, sepakat untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina.

"Pada akhirnya hari ini kita sampai pada satu kesepakatan bersama, kita (Pemerintah Indonesia) tidak memberikan pengampunan kepada terpidana tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," kata Yusril dalam Konferensi Pers di kantornya, Jumat.

Yusril mengatakan, setelah dipulangkan ke Filipina, Pemerintah Filipina bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap Mary Jane.

Ia menegaskan, Pemerintah Filipina menghormati putusan pengadilan di Indonesia terhadap Mary Jane.

"Apakah akan diberikan grasi atau akan diberikan remisi sepenuhnya adalah kewajiban dari Presiden Filipina yang kita hormati bersama," ujarnya.

Yusril mengatakan, usai practical agreement ini, tim dari Indonesia dan Filipina akan berkoordinasi untuk pemulangan Mary Jane baik itu dokumen, transportasi, dan jadwal pemulangannya.

"Insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang," ucap dia.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane F. Veloso, akan dipulangkan ke Filipina dalam waktu dekat.

Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah Filipina menyetujui draf terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana tersebut ke negara asalnya.

"Jadi mungkin kalau sudah ditandatangani dalam waktu dekat Mary Jane itu sudah akan ditransfer ke Filipina karena sudah ada persetujuan antara kedua pihak baik Indonesia maupun Filipina," kata dia usai menghadiri Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (5/12/2024).

Yusril mengatakan, draf pemindahan narapidana itu sebelumnya diajukan oleh pemerintah Indonesia ke Menteri Kehakiman Filipina.

Pemerintah Filipina kemudian menyetujui semua poin-poin yang disyaratkan dalam draf tersebut pada Kamis (5/12/2024) pagi.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, pada 2 Mei 2015, Mary Jane sudah dijadwalkan untuk menjalani dieksekusi mati. Dia dijadwalkan dieksekusi pada 29 April 2015 dini hari di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, bersama sejumlah terpidana hukuman mati lainnya.

Namun di detik-detik akhir, nyawa Mary Jane masih selamat. Hal itu lantaran Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai perekrut Mary Jane menyerahkan diri secara sukarela di kepada kepolisian Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri dari Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), Ciska Wihardja, mengunjungi Komnas HAM pada Jumat (6/12/2024).

Dalam kunjungannya, Ciska didampingi oleh tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, dan tiba di lokasi sekitar pukul 14.20 WIB.

Ciska terlihat mengenakan atasan bermotif berwarna ungu yang dipadukan dengan celana kulot hitam.

Setibanya di Komnas HAM, ia sempat melempar senyum kepada wartawan yang menunggu, namun tidak memberikan komentar dan langsung memasuki ruang pengaduan.

Kunjungan ini dilakukan di tengah proses hukum yang tengah dihadapi suaminya, Tom Lembong, yang terus didampingi Ciska dalam setiap sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan selama sekitar sepekan terakhir.

Sebagai informasi, permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditolak dalam sidang pembacaan putusan pada kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhnya, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan Selasa, 26 November 2024," ungkap hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Putusan tersebut mengukuhkan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, yang kini menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016, yang dikenal dengan inisial CS.

"Terhadap dua orang yang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016," jelas Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar, dalam konferensi pers pada Selasa (29/10/2024) malam.