GROBOGAN, KOMPAS.com - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, Jawa Tengah nomor urut 1 Setyo Hadi-Sugeng Prasetyo unggul dalam Pilkada 2024 merujuk rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara.

Rinciannya, Setyo-Sugeng meraih 430.771 suara atau 53,98 persen. Sementara pesaingnya, paslon nomor urut 2 Bambang Pujiyanto-Catur Sugeng Susanto mengantongi 367.219 suara atau 46,02 persen.

Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo mengatakan, rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Jateng serta Bupati-Wakil Bupati Grobogan untuk tingkat kabupaten digelar di Hotel 21 Purwodadi, Senin (2/12/2024).

Tercatat total suara sah dalam Pilkada Grobogan 2024 diketahui sebanyak 797.990 suara.

Adapun jumlah suara tidak sah sebanyak 23.952 suara. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 821.942 suara.

Sementara, untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng, Paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mendapatkan 339.433 suara atau 43,62 persen. Sedangkan Paslon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen meraih 438.713 suara atau 56,38 persen.

Total suara sah untuk Pilgub Jateng di Grobogan yakni sebanyak 778.146 suara. Sedangkan, total suara tidak sah sebanyak 44.401.

"Rapat pleno tersebut selesai lebih cepat dibanding rundown yang ditetapkan KPU Grobogan. Dalam rundown disebutkan, pleno diperkirakan baru akan selesai pada pukul 21.00 WIB. Namun, rampung pukul 16.00 WIB," kata Agung saat dihubungi melalui ponsel, Minggu (8/12/2024).

Menurut Agung, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu di 19 kecamatan di Grobogan. Proses rekapitulasi suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Grobogan memang luas, tapi pada saat pemungutan suara, cuaca cerah. Kemudian hujan, tapi sudah dalam waktu perhitungan suara. Jadi, tidak ada masalah," kata Agung.

Untuk diketahui, Pilkada Grobogan 2024 menghadirkan dua paslon.

Setyo Hadi, Calon Bupati Grobogan nomor urut 1 adalah adik kandung Sri Sumarni, Bupati Grobogan periode 2016-2021 dan 2021-2024.

Sementara Bambang Pujiyanto, Calon Bupati Grobogan adalah adik kandung Bambang Pujiono, Bupati Grobogan Periode 2006-2011 dan 2011-2016.

Paslon nomor urut 1 Hadi-Sugeng didukung parpol dengan total 42 kursi di DPRD Grobogan. Rinciannya 8 parpol pemilik kursi dan satu parpol non parlemen yakni PDIP (17), Gerindra (8), Hanura (4), PPP (4), PKS (3), Golkar (3), Demokrat (2), Nasdem (1) dan satu parpol non parlemen yakni PSI.

Adapun paslon nomor urut 2 Bambang-Catur diusung satu parpol parlemen, PKB dengan 8 kursi dan parpol non parlemen yaitu Partai Buruh dan Gelora.

Sedangkan, parpol non parlemen lainnya sebagai pendukung, yakni Partai Ummat, PKN, Perindo, PBB, Garuda, dan PAN.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, akan menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum pasangan Pramono-Rano untuk menghadapi gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 di Mahkamah Konstitusi.

"Tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis dan kami siapkan juga bukti-buktinya, C1 kami juga komplit, apa yang kami analisa sebelum ini putusan akhirnya sama," ujar Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi di Rumah Pemenangan Mas Pram-Bang Doel, Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menegaskan tim pemenangan optimistis dalam menghadapi gugatan di MK.

"Kita siap kalah dan siap menang. Jangan sampai jerih payah kita semua dicari-cari kesalahannya," imbuh dia.

Sebelumnya, Tim pemenangan pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil dan Suswono (Rido) menyatakan keberatan atas hasil penetapan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024.

Mereka siap menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi.

“Hari ini, warga Jakarta, termasuk seluruh pendukung kami, kami siap untuk melakukan proses selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu memang yang digariskan. Apa pun yang dihasilkan di dalam, kita akan bawa ini ke ranah Mahkamah Konstitusi,” ujar Koordinator Tim Rido, Ramdan Alamsyah di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

KPU Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono-Rano menang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024 dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

Berikut hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang sudah ditetapkan KPU Jakarta:

1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara
3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa kekerasan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) paling banyak dilakukan oleh institusi Polri.

Kekerasan yang dimaksud mencakup peristiwa extrajudicial killing (pembunuhan di luar keputusan pengadilan), penyiksaan, dan penyalahgunaan wewenang.

“Dari berbagai catatan pemantauan yang selalu dilakukan oleh Kontras setiap tahunnya, angka peristiwa kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang tertinggi selalu dilakukan oleh institusi kepolisian,” ungkap Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalam tayangan YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu (8/12/2024).

Berdasarkan data Kontras, sejak 2020 hingga awal Desember 2024, telah terjadi 353 kasus kekerasan yang mengakibatkan 410 orang tewas di institusi Polri.

Khusus untuk peristiwa extra judicial killing, antara Desember 2023 hingga November 2024 tercatat 45 kasus.

“Terkait dengan peristiwa extrajudicial killing, dari Desember 2023 hingga November 2024, terdapat 45 peristiwa yang mengakibatkan 47 korban tewas,” jelas Andi.

Dari 47 korban tersebut, 27 orang di antaranya berkaitan dengan tindakan kriminal, sedangkan 20 orang lainnya tidak terkait dengan tindakan kriminal.

“Hal ini memperlihatkan ada persoalan yang sangat mendasar dan serius mengenai penggunaan kekuatan oleh institusi kepolisian,” tambahnya.

Meskipun Polri memiliki berbagai peraturan internal yang membatasi penggunaan kekuatan dalam menjalankan tugas, kenyataannya, banyak anggota kepolisian yang cenderung menggunakan kekuatan secara berlebihan.

Dalam konteks penggunaan senjata api, polisi tidak bisa langsung menggunakannya tanpa melalui tahapan tertentu, seperti tembakan peringatan dan pendekatan penggunaan kekuatan secara lunak.

“Dan yang terjadi, polisi cenderung menggunakan penggunaan kekuatan yang sangat ekseksif dan mengakibatkan banyak sekali peristiwa yang mengakibatkan terhadap korban luka maupun korban jiwa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa pelanggaran hukum atau HAM yang dilakukan oleh anggota kepolisian sering kali tidak ditindak secara tegas.

Bahkan, koalisi masyarakat sipil yang berusaha melaporkan kekerasan oleh oknum polisi sering kali menemui penolakan.

“Apabila laporan diterima, prosesnya sangat lambat dan sering kali anggota kepolisian yang bertanggung jawab hanya diproses secara etik atau disiplin,” jelasnya.

Dia menambahkan, dari banyaknya kasus kekerasan oleh anggota polisi, yang sering kali diproses adalah polisi di level bawah atau berpangkat rendah.

Sementara itu, anggota polisi dengan pangkat lebih tinggi jarang dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana.

“Kondisi ini menunjukkan adanya kultur permisif dalam institusi kepolisian untuk melindungi anggotanya,” ujar Andi.

“Yang dikhawatirkan adalah jika proses penegakan hukum menyentuh anggota dengan pangkat tinggi, itu dapat membongkar peristiwa-peristiwa lain. Ini menjadi persoalan yang sangat serius,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa kekerasan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) paling banyak dilakukan oleh institusi Polri.

Kekerasan yang dimaksud mencakup peristiwa extrajudicial killing (pembunuhan di luar keputusan pengadilan), penyiksaan, dan penyalahgunaan wewenang.

“Dari berbagai catatan pemantauan yang selalu dilakukan oleh Kontras setiap tahunnya, angka peristiwa kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang tertinggi selalu dilakukan oleh institusi kepolisian,” ungkap Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalam tayangan YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu (8/12/2024).

Berdasarkan data Kontras, sejak 2020 hingga awal Desember 2024, telah terjadi 353 kasus kekerasan yang mengakibatkan 410 orang tewas di institusi Polri.

Khusus untuk peristiwa extra judicial killing, antara Desember 2023 hingga November 2024 tercatat 45 kasus.

“Terkait dengan peristiwa extrajudicial killing, dari Desember 2023 hingga November 2024, terdapat 45 peristiwa yang mengakibatkan 47 korban tewas,” jelas Andi.

Dari 47 korban tersebut, 27 orang di antaranya berkaitan dengan tindakan kriminal, sedangkan 20 orang lainnya tidak terkait dengan tindakan kriminal.

“Hal ini memperlihatkan ada persoalan yang sangat mendasar dan serius mengenai penggunaan kekuatan oleh institusi kepolisian,” tambahnya.

Meskipun Polri memiliki berbagai peraturan internal yang membatasi penggunaan kekuatan dalam menjalankan tugas, kenyataannya, banyak anggota kepolisian yang cenderung menggunakan kekuatan secara berlebihan.

Dalam konteks penggunaan senjata api, polisi tidak bisa langsung menggunakannya tanpa melalui tahapan tertentu, seperti tembakan peringatan dan pendekatan penggunaan kekuatan secara lunak.

“Dan yang terjadi, polisi cenderung menggunakan penggunaan kekuatan yang sangat ekseksif dan mengakibatkan banyak sekali peristiwa yang mengakibatkan terhadap korban luka maupun korban jiwa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa pelanggaran hukum atau HAM yang dilakukan oleh anggota kepolisian sering kali tidak ditindak secara tegas.

Bahkan, koalisi masyarakat sipil yang berusaha melaporkan kekerasan oleh oknum polisi sering kali menemui penolakan.

“Apabila laporan diterima, prosesnya sangat lambat dan sering kali anggota kepolisian yang bertanggung jawab hanya diproses secara etik atau disiplin,” jelasnya.

Dia menambahkan, dari banyaknya kasus kekerasan oleh anggota polisi, yang sering kali diproses adalah polisi di level bawah atau berpangkat rendah.

Sementara itu, anggota polisi dengan pangkat lebih tinggi jarang dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana.

“Kondisi ini menunjukkan adanya kultur permisif dalam institusi kepolisian untuk melindungi anggotanya,” ujar Andi.

“Yang dikhawatirkan adalah jika proses penegakan hukum menyentuh anggota dengan pangkat tinggi, itu dapat membongkar peristiwa-peristiwa lain. Ini menjadi persoalan yang sangat serius,” katanya.

BANGKA, KOMPAS.com - Pasangan calon nomor urut satu dalam Pilkada Kabupaten Belitung Timur, Burhanudin - Ali Reza Mahendra, telah mengajukan laporan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah ini diambil setelah mereka dinyatakan kalah suara oleh pasangan nomor urut dua, Kamarudin Muten - Khairil Anwar, dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Secara resmi telah mendaftarkan permohonan sengketa hasil pilkada Kabupaten Belitung Timur di Mahkamah Konstitusi," ujar kuasa hukum Burhanudin - Ali Reza, Gugum Ridho Putra, saat dihubungi pada Minggu (8/12/2024).

Gugum menjelaskan bahwa tim hukum Burhanudin-Ali mendalilkan adanya kecurangan secara massif yang diduga dilakukan oleh pasangan calon lain.

Kecurangan tersebut meliputi penawaran dan/atau pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Kami punya bukti cukup adanya bagi-bagi uang secara masif hampir di semua kecamatan," tegasnya.

Meskipun hasil pleno KPU menunjukkan ketertinggalan suara yang signifikan, Gugum menegaskan bahwa niat tim hukum untuk melanjutkan proses ke MK tidak akan surut.

"MK beberapa kali membatalkan kemenangan Paslon peraih suara terbanyak dan memerintahkan pemungutan suara ulang karena terbukti terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif. Sepanjang semua pelanggaran telah diproses di pengawas pemilihan, MK bisa mengambil alih pemeriksaan," ujar Gugum.

Ketua KPU Belitung Timur, Marwansyah, menyatakan bahwa pihaknya siap mengikuti seluruh tahapan proses persidangan di MK.

"Kami akan mempersiapkan segala dokumen dan bukti yang diperlukan. KPU Beltim akan mengikuti setiap proses tahapan persidangan di MK. Kami siap mempertahankan hasil yang telah kami tetapkan pasca rapat pleno terbuka tingkat kabupaten," ungkap Marwansyah.

Marwansyah juga menjelaskan bahwa KPU saat ini masih menunggu salinan resmi gugatan dari MK untuk memahami pokok permohonan yang diajukan oleh pasangan calon.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Beltim, Leny Septriani, menambahkan bahwa pihaknya telah menjalankan seluruh proses pemungutan suara, penghitungan, dan rekapitulasi secara transparan sesuai dengan ketentuan.

"Kami yakin bahwa seluruh tahapan telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Kami tetap menghormati hak setiap pihak untuk mengajukan permohonan ke MK," jelas Leny.

Dari hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten, pasangan Kamarudin Muten - Khairil Anwar unggul dengan perolehan 44.949 suara, sementara Burhanudin - Ali Reza Mahendra hanya mendapatkan 23.301 suara.

Total surat suara yang digunakan tercatat sebanyak 71.770, dengan rincian suara sah 68.250 dan suara tidak sah 3.520.

Kamarudin Muten merupakan anggota DPRD Belitung Timur terpilih hasil Pemilu Legislatif 2024 dari PDI Perjuangan.

Ia kemudian mundur dari kursi dewan untuk maju dalam pilkada dengan menggandeng Khairil Anwar, yang merupakan wakil bupati incumbent.

Pasangan ini diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, PKB, Perindo, dan PPP.

Sementara itu, Burhanudin, yang merupakan petahana bupati, maju untuk periode kedua dengan menggandeng putra Menteri Yusril Ihza Mahendra, Ali Reza Mahendra, dan diusung oleh koalisi PBB, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat.

JOMBANG, KOMPAS.com - Fenomena hukum buzzer atau pendengung menjadi salah satu topik utama dalam Bahtsul Masail yang berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Kegiatan ini dihadiri para ulama dan santri dari berbagai pesantren yang tergabung dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) di wilayah Jawa dan Madura.

Bahtsul Masail adalah forum kajian yang diikuti oleh para ahli keilmuan Islam, khususnya fikih, yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Forum ini dikenal sebagai wadah untuk membahas berbagai persoalan keagamaan yang belum memiliki hukum jelas atau belum dibahas oleh ulama sebelumnya.

Ketua FMPP, Adibus Sholeh Anwar atau Gus Adib, menyatakan, pada kesempatan kali ini, Bahtsul Masail membahas berbagai isu kekinian, termasuk fenomena pernikahan artis.

Salah satu contoh yang diangkat adalah pernikahan antara Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri, pemain bola nasional.

Selain pernikahan artis, kajian yang berlangsung dari Sabtu (7/12/2024) hingga Minggu (8/12/2024) ini juga membahas hukum mahar masjid dan hukum menjadi buzzer dalam konteks hukum Islam atau fikih.

"Salah satu yang kita bahas adalah masalah buzzer. Ini menunjukkan bahwa Bahtsul Masail selalu up to date, selalu mengikuti perkembangan zaman," ujar Gus Adib dalam sambutannya saat pembukaan acara.

Gus Adib menjelaskan, kajian tentang buzzer berangkat dari fenomena pekerjaan buzzer yang sering kali menyuarakan opini yang menguntungkan kliennya dan menyebarkan isu-isu yang belum tentu benar.

Fokus kajian kali ini adalah hukum menjadi buzzer, dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari isu-isu yang disampaikan, serta hukum terkait bayaran buzzer.

"Diharapkan hasil Bahtsul Masail bisa menjadi solusi di masyarakat,” tambah dia.

Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Muhammad Wafiyul Ahdi, juga menekankan pentingnya memperkuat tradisi kajian keilmuan di lingkungan pesantren, terutama menjelang usia dua abad Pesantren Tambakberas.

"Tradisi kajian turats harus semakin dikuatkan, meskipun usia pesantren kita sudah mencapai dua abad dan akan memasuki abad ketiga," ujar Gus Wafi.

Dia berharap, kegiatan ini dapat memberikan solusi hukum Islam yang relevan bagi masyarakat.

"Semoga hasil dari Bahtsul Masail ini memberikan dampak positif dan menjadi salah satu solusi bagi problem hukum Islam di tengah masyarakat," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno mempersiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apabila ada gugatan dari 01 ke MK maka kami hormati dan persilakan karena sesuai dengan konstitusional. Dan kami dari 03 sudah mempersiapkan tim hukum," ujar juru bicara tim Pramono-Rano, Iwan Tarigan, di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Iwan menegaskan, kubunya tidak khawatir dengan hasil Pilkada karena yakin telah menang secara etis dan tanpa kecurangan.

"Kami tidak khawatir karena kami sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada dengan cara yang beretika dan jauh dari perbuatan curang sehingga kami sangat percaya diri bahwa apabila ada gugatan ke MK maka kami pihak yang akan dimenangkan," imbuhnya.

Iwan juga menilai tuduhan dari kubu Ridwan Kamil-Suswono (Rido) tidak masuk akal. Ia menyoroti dukungan partai yang jauh berbeda antara kedua paslon.

"Pramono-Rano hanya didukung 3 partai dan RK didukung 16 partai. Kami bukan dari partai penguasa sehingga sulit diterima akal sehat bahwa kami punya kemampuan melakukan kecurangan dalam pemilu," lanjutnya.

Ia menganggap tuduhan dari kubu 01 menunjukkan sikap tidak ksatria dalam menerima kekalahan.

Sementara itu, tim hukum Rido berencana mengajukan gugatan ke MK terkait dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024. Mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat gugatan.

"Kami sedang mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan KPUD Jakarta serta jajarannya," ujar Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Gugatan tersebut meliputi beberapa dugaan pelanggaran. Termasuk, tidak adanya distribusi formulir C6 kepada sebagian masyarakat, tidak ada tindak lanjut soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 28 Pinang Ranti, serta dugaan politik uang.

"Kami mendapati temuan di Pinang Ranti, yang seharusnya direkomendasikan untuk PSU, tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Bawaslu," kata Muslim.

Ia juga menambahkan ada masalah terkait pemberitahuan formulir C6 dan praktik politik uang.

"Dengan adanya temuan tersebut, kami merasa perlu untuk segera membawa kasus ini ke MK agar proses Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Sesuai aturan, gugatan ke MK dapat diajukan dalam tiga hari kerja setelah hasil rekapitulasi tingkat provinsi diumumkan oleh KPUD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jakarta 2024. Gugatan tersebut direncanakan diajukan pada Selasa atau Rabu pekan depan.

"Setelah melalui pembahasan nanti, permohonan ke MK akan diajukan pada Selasa atau paling lambat Rabu," ujar Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Muslim menjelaskan, pengajuan gugatan ini dilakukan sesuai batas waktu 3x24 jam setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Ia menegaskan, pihaknya tengah mempersiapkan bukti dan data dugaan pelanggaran selama proses pemungutan suara.

"Kami, tim hukum Rido, sedang mempersiapkan seluruh langkah hukum ke MK sambil mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan KPUD Jakarta beserta jajarannya," jelas Muslim.

Selain itu, tim hukum Rido akan bekerja sama dengan tim hukum Partai Gerindra untuk memperkuat materi gugatan.

Kolaborasi ini bertujuan memastikan langkah hukum berjalan maksimal.

"Tim hukum Gerindra kemungkinan akan bergabung dengan tim hukum Rido untuk mempersiapkan secara matang langkah hukum ke MK," tambahnya.

Muslim berharap proses pengajuan gugatan berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido) berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024.

Tim hukum saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti yang akan disertakan dalam gugatan.

“Kami sedang mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan KPUD Jakarta serta jajarannya,” ujar Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Gugatan tersebut akan mencakup beberapa hal, termasuk tidak adanya distribusi formulir C6 kepada sebagian masyarakat, tidak ada tindak lanjut soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 28 Pinang Ranti, serta dugaan praktik politik uang.

“Kami mendapati bahwa temuan di Pinang Ranti, yang seharusnya direkomendasikan untuk PSU, tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Bawaslu,” kata Muslim.

"Terkait masyarakat yang tidak mendapatkan pemberitahuan C6 dan praktik politik uang," tambahnya.

Pihaknya juga menyatakan kekecewaan karena hingga saat ini belum ada rekomendasi PSU dari Bawaslu meskipun terdapat pelanggaran signifikan, seperti keterlibatan pihak yang tidak berhak mencoblos lebih dari sekali.

“Dengan adanya temuan tersebut, kami merasa perlu untuk segera membawa kasus ini ke MK agar proses Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Muslim.

Sesuai dengan aturan, batas waktu pengajuan gugatan ke MK adalah tiga hari kerja setelah hasil rekapitulasi tingkat provinsi diumumkan oleh KPUD.

Muslim menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan pengajuan gugatan dilakukan pada Selasa atau Rabu pekan depan.

"Setelah melalui pembahasan nanti, bisa saja permohonan ke MK akan diajukan hari Selasa atau paling lambat Rabu, sesuai batas waktu pengajuan ke MK 3×24 jam dihitung sejak hari kerja. Kami mohon doa agar semua proses ini berjalan lancar," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido) akan bekerja sama dengan tim hukum Partai Gerindra untuk mempersiapkan gugatan terkait dugaan kecurangan dalam Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, menyatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat materi gugatan dan memastikan langkah hukum berjalan maksimal.

"Tim hukum Gerindra kemungkinan akan bergabung dengan tim hukum Rido untuk mempersiapkan secara matang langkah hukum ke MK," ujar Muslim kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Muslim menambahkan, pihaknya kini sedang mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Jakarta dan jajarannya untuk dilampirkan dalam pengajuan sengketa ke MK.

“Kami sedang mempersiapkan seluruh langkah hukum ke MK sambil mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Jakarta beserta jajarannya,” kata Muslim.

Dugaan pelanggaran yang dilaporkan tim hukum Rido mencakup beberapa hal, antara lain tidak adanya pemberitahuan melalui formulir C6 kepada sejumlah warga dan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait keterlibatan pihak yang tidak berhak mencoblos lebih dari satu kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pinang Ranti.

"Temuan Bawaslu ini seharusnya ditindaklanjuti dengan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). Namun, hingga saat ini, tidak ada rekomendasi Bawaslu terkait hal tersebut," jelas Muslim.

Sesuai dengan aturan, batas waktu pengajuan gugatan ke MK adalah tiga hari kerja setelah rekapitulasi tingkat provinsi diumumkan oleh KPUD. Tim hukum Rido menargetkan gugatan dapat diajukan pada Selasa atau Rabu pekan depan.

"Setelah melalui pembahasan nanti, bisa saja permohonan ke MK akan diajukan hari Selasa atau paling lambat Rabu, sesuai batas waktu pengajuan ke MK 3×24 jam dihitung sejak hari kerja. Kami mohon doa agar semua proses ini berjalan lancar," tutup Muslim.

BANGKA, KOMPAS.com - Pilkada Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dimenangkan pasangan calon Kamarudin Muten-Khairil Anwar dengan perolehan 44.949 suara.

Sementara itu, pasangan Burhanudin-Ali Reza Mahendra hanya meraup 23.301 suara.

Total surat suara yang digunakan tercatat sebanyak 71.770, dengan rincian suara sah 68.250 dan suara tidak sah 3.520.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belitung Timur memastikan proses rekapitulasi tingkat kabupaten telah selesai dengan keunggulan pada Kamarudin Muten-Khairil Anwar.

"Kami mengapresiasi masyarakat Belitung Timur atas partisipasi aktif mereka dalam pemungutan suara yang digelar pada Rabu, 27 November 2024," kata Ketua KPU Belitung Timur Marwansyah, seusai rapat pleno terbuka tingkat provinsi di Pangkalpinang, Minggu (7/12/2024).

Tingkat partisipasi pemilih di Belitung Timur mencapai 74 persen, tertinggi di antara tujuh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.

"Ini adalah capaian luar biasa yang menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka," tambah Marwansyah.

Kamarudin Muten merupakan anggota DPRD Belitung Timur terpilih hasil Pemilu Legislatif 2024 dari PDI Perjuangan.

Ia kemudian mundur dari kursi dewan dan maju pilkada dengan menggandeng Khairil Anwar, yang berstatus wakil bupati petahana.

Pasangan ini diusung koalisi PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, PKB, Perindo, dan PPP.

Sementara itu, Burhanudin, yang merupakan petahana bupati, maju untuk periode kedua dengan menggandeng putra Menteri Yusril Ihza Mahendra, Ali Reza Mahendra.

Mereka diusung koalisi PBB, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat.

Kini, kubu Burhanudin-Ali Reza sedang mempersiapkan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pilkada yang dinilai ada pelanggaran.

BANDUNG, KOMPAS.com - Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kebonwaru berhasil menggagalkan upaya penyelundupannarkotika jenis sabu dan psikotropika ke dalam rutan.

Pelaku, seorang pemandu lagu berinisial R (38), ditangkap setelah menyembunyikan barang haram tersebut di dalam kemaluannya.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menuturkan, R datang ke rutan untuk menjenguk seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) berinisial DRA (47).

Sebelum diizinkan masuk, petugas melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap R.

"Jadi, yang bersangkutan menyelundupkan sabu-sabu kurang lebih 61 paket dengan berat total 41 gram dan 130 tablet Mercy," ungkap Budi, saat rilis pengungkapan, Sabtu (7/12/2024).

Rencananya, barang haram tersebut akan diserahkan kepada DRA.

Setelah ditangkap, R mengaku bahwa ini adalah kali pertama ia melakukan aksi penyelundupan tersebut.

Namun, polisi tetap melakukan pendalaman untuk memastikan kebenarannya.

"Ternyata yang menyuruh adalah warga binaan di dalam Kebonwaru. Kami sudah tangkap tersangka tersebut," kata Budi.

Saat ditanya apakah 61 paket sabu dan 130 butir pil Mercy itu akan diedarkan di dalam rutan, Budi menyebutkan bahwa barang tersebut diduga kuat akan dijual kepada narapidana lainnya.

"Rencananya yang dimasukkan ke lapas tersebut 61 paket, tidak mungkin digunakan sendiri, pasti dia akan menjual kepada para napi lainnya," ucap Budi.

Akibat perbuatannya, R dan DRA dijerat dengan Pasal 114, 112, dan 130 UU Narkotika, dengan ancaman hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun, dan paling singkat 5 tahun penjara.