JAKARTA, KOMPAS.com - AP (40), ibu yang ditikam oleh anaknya, MAS (14), di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, telah memaafkan pelaku dengan harapan MAS mendapatkan keringanan hukuman di pengadilan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, setelah melakukan pemeriksaan kedua terhadap AP di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

"Iya betul (berupaya ringankan hukuman MAS). Dia sudah minta. Bahkan dia menganggap jika (penusukan) itu bukan perbuatan anaknya," ujar Nurma saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

AP bahkan disebutkan telah memaafkan secara ikhlas tindakan MAS yang menghilangkan nyawa ayah dan neneknya pada malam berdarah tersebut.

"Walaupun dia (AP) merasa sakit, apa pun yang dia (MAS) lakukan, saya memaafkan," tambah Nurma.

Meskipun demikian, AP menyadari bahwa proses hukum tetap berjalan dan MAS kemungkinan besar akan tetap dihukum atas perbuatannya.

Namun, sebagai seorang ibu, AP tetap memilih untuk memaafkan anaknya.

Sebelumnya, MAS membunuh ayahnya, APW (40), dan neneknya, RM (69), di kediaman mereka di Lebak Bulus pada Sabtu (30/11/2024).

Selain itu, MAS juga berupaya membunuh ibunya, AP, menggunakan sebilah pisau yang diambil dari dapur rumah.

Pisau tersebut telah digunakan MAS untuk menghabisi nyawa APW dan RM.

Dalam kondisi bersimbah darah akibat luka tusuk, AP berhasil selamat setelah melompat dari pagar rumah untuk menghindari kejaran anaknya.

Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, sementara RM dan APW sudah terkapar di lantai dasar rumah dua lantai tersebut.

Setelah kejadian pembunuhan, MAS meninggalkan rumah dengan berjalan cepat dan membuang pisau di tengah perjalanan.

Seorang petugas keamanan mencoba memanggil MAS, namun dia ketakutan dan melarikan diri ke arah lampu merah Karang Tengah.

Upaya pelarian ini gagal, karena MAS berhasil ditangkap oleh petugas keamanan perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti atau pengampunan kepada puluhan ribu narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Namun, kepastian soal jumlah napi yang diberi amnesti masih menunggu pertimbangan DPR.

Hal ini disampaikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Rapat itu juga turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; serta Menteri HAM Natalius Pigai.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat.

Ia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Secara prinsip, kata Supratman, Prabowo setuju untuk memberikan amnesti alias pengampunan.

"Yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa," ucap dia.

"Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," imbuh dia.

Adapun kasus yang berpotensi diberi pengampunan sesuai arahan Presiden adalah kasus penghinaan maupun kasus yang dijerat dengan UU ITE.

"Kita baru mengklasifikasi menyangkut soal tindak pidananya. Kemudian menyangkut soal orang yang sakit berkelanjutan. Namanya sementara akan diverifikasi lebih lanjut," sebut Supratman.

KENDAL, KOMPAS.com - Jauh dari pusat pemerintahan dan kota provinsi, warga Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, merasa rentan terhadap penyusupan ideologi anti Pancasila yang ekstrem.

Hal ini disampaikan oleh Agus Prayitno (32), seorang pemuda di desa yang terletak di pegunungan Dieng.

“Jujur, anak muda itu gampang tersesat. Bahasanya ya. Karena mereka kekurangan pemahaman tentang agama. Kemudian, ketika belajar agama, kebanyakan rata-rata ada yang salah,” ujar Agus saat ditemui di Balai Desa Sukorejo, Kendal, pada Jumat (13/12/2024).

Pernyataan Agus disampaikan setelah mengikuti acara diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengunjungi desanya untuk meninjau program Desa Siapsiaga yang telah berjalan sejak pertengahan 2024.

Dalam kesempatan itu, Agus meminta kepada Ketua BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, agar kegiatan penguatan ideologi untuk anak muda tidak hanya dilakukan di pusat kota.

“Setelah saya cari tahu, ternyata kegiatan BNPT ini (soal) kepemudaan, itu rata-rata hanya di provinsi atau di pusat, Pak. Padahal, kita yang di desa-desa ini, yang di akar rumput ini yang lebih penting, Pak,” kata Agus kepada Eddy dan jajarannya.

Agus mengaku baru mengetahui tentang BNPT ketika ditunjuk sebagai salah satu penggerak masyarakat di desanya.

Meskipun tidak menemukan kejanggalan, Agus menyatakan bahwa anak-anak di desa lebih mudah terpapar paham radikalisme.

Sebagai fasilitator sosialisasi, Agus menerima materi untuk menangkal radikalisme, termasuk cara mencegah penyusupan ideologis ekstrem melalui media digital.

“Media sosial itu tidak terbatas. Gampang semua orang bisa masuk. Gampang orang itu bisa membaca artikel. (Penyusupan) itu biasanya lebih sering lewat media sosial,” jelas Agus.

Namun, Agus menggarisbawahi bahwa materi terkait pencegahan penyusup melalui dunia digital masih belum lengkap.

“Belum ada (bimtek khusus dunia digital). Paling (warga diberitahu untuk) menghindari dari, kalau ada share kayak video perang, video tentang kekerasan, itu dihindari,” imbuhnya.

Sejak ditunjuk sebagai fasilitator, Agus telah mulai mendatangi rumah-rumah warga di kecamatan Sukorejo yang terdiri dari 9 RW dan 68 RT sejak Maret 2024.

Agus dan penggerak masyarakat lainnya secara aktif menyosialisasikan cara mengenali terorisme.

“Terorisme itu tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya, kemudian dari cara mereka berpakaian. Karena, terorisme itu kita lihat dari pola pikirnya mereka yang radikal,” lanjut Agus.

Agus menambahkan bahwa salah satu ciri warga yang mungkin terpapar paham radikal adalah perbedaan pola pikir dan tabiat.

“Pola pikirnya mereka yang jelas tidak mau berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Mereka menolak kegiatan-kegiatan nasionalis seperti upacara bendera dan kegiatan warga lainnya,” jelasnya.

Meskipun Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti ada tidaknya warga terpapar radikalisme di desanya, ia menyatakan bahwa beberapa warga enggan aktif dalam program BNPT.

Namun, Agus berpendapat bahwa ketidakaktifan tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya ketertarikan terhadap program yang ada.

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 50 desa di lima provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga.

Program ini merupakan salah satu dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, para tokoh masyarakat ini kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi kepada warga mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

KENDAL, KOMPAS.com - Jauh dari pusat pemerintahan dan kota provinsi, warga Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, merasa rentan terhadap penyusupan ideologi anti Pancasila yang ekstrem.

Hal ini disampaikan oleh Agus Prayitno (32), seorang pemuda di desa yang terletak di pegunungan Dieng.

“Jujur, anak muda itu gampang tersesat. Bahasanya ya. Karena mereka kekurangan pemahaman tentang agama. Kemudian, ketika belajar agama, kebanyakan rata-rata ada yang salah,” ujar Agus saat ditemui di Balai Desa Sukorejo, Kendal, pada Jumat (13/12/2024).

Pernyataan Agus disampaikan setelah mengikuti acara diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengunjungi desanya untuk meninjau program Desa Siapsiaga yang telah berjalan sejak pertengahan 2024.

Dalam kesempatan itu, Agus meminta kepada Ketua BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, agar kegiatan penguatan ideologi untuk anak muda tidak hanya dilakukan di pusat kota.

“Setelah saya cari tahu, ternyata kegiatan BNPT ini (soal) kepemudaan, itu rata-rata hanya di provinsi atau di pusat, Pak. Padahal, kita yang di desa-desa ini, yang di akar rumput ini yang lebih penting, Pak,” kata Agus kepada Eddy dan jajarannya.

Agus mengaku baru mengetahui tentang BNPT ketika ditunjuk sebagai salah satu penggerak masyarakat di desanya.

Meskipun tidak menemukan kejanggalan, Agus menyatakan bahwa anak-anak di desa lebih mudah terpapar paham radikalisme.

Sebagai fasilitator sosialisasi, Agus menerima materi untuk menangkal radikalisme, termasuk cara mencegah penyusupan ideologis ekstrem melalui media digital.

“Media sosial itu tidak terbatas. Gampang semua orang bisa masuk. Gampang orang itu bisa membaca artikel. (Penyusupan) itu biasanya lebih sering lewat media sosial,” jelas Agus.

Namun, Agus menggarisbawahi bahwa materi terkait pencegahan penyusup melalui dunia digital masih belum lengkap.

“Belum ada (bimtek khusus dunia digital). Paling (warga diberitahu untuk) menghindari dari, kalau ada share kayak video perang, video tentang kekerasan, itu dihindari,” imbuhnya.

Sejak ditunjuk sebagai fasilitator, Agus telah mulai mendatangi rumah-rumah warga di kecamatan Sukorejo yang terdiri dari 9 RW dan 68 RT sejak Maret 2024.

Agus dan penggerak masyarakat lainnya secara aktif menyosialisasikan cara mengenali terorisme.

“Terorisme itu tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya, kemudian dari cara mereka berpakaian. Karena, terorisme itu kita lihat dari pola pikirnya mereka yang radikal,” lanjut Agus.

Agus menambahkan bahwa salah satu ciri warga yang mungkin terpapar paham radikal adalah perbedaan pola pikir dan tabiat.

“Pola pikirnya mereka yang jelas tidak mau berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Mereka menolak kegiatan-kegiatan nasionalis seperti upacara bendera dan kegiatan warga lainnya,” jelasnya.

Meskipun Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti ada tidaknya warga terpapar radikalisme di desanya, ia menyatakan bahwa beberapa warga enggan aktif dalam program BNPT.

Namun, Agus berpendapat bahwa ketidakaktifan tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya ketertarikan terhadap program yang ada.

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 50 desa di lima provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga.

Program ini merupakan salah satu dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, para tokoh masyarakat ini kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi kepada warga mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

KENDAL, KOMPAS.com - Jauh dari pusat pemerintahan dan kota provinsi, warga Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, merasa rentan terhadap penyusupan ideologi anti Pancasila yang ekstrem.

Hal ini disampaikan oleh Agus Prayitno (32), seorang pemuda di desa yang terletak di pegunungan Dieng.

“Jujur, anak muda itu gampang tersesat. Bahasanya ya. Karena mereka kekurangan pemahaman tentang agama. Kemudian, ketika belajar agama, kebanyakan rata-rata ada yang salah,” ujar Agus saat ditemui di Balai Desa Sukorejo, Kendal, pada Jumat (13/12/2024).

Pernyataan Agus disampaikan setelah mengikuti acara diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengunjungi desanya untuk meninjau program Desa Siapsiaga yang telah berjalan sejak pertengahan 2024.

Dalam kesempatan itu, Agus meminta kepada Ketua BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, agar kegiatan penguatan ideologi untuk anak muda tidak hanya dilakukan di pusat kota.

“Setelah saya cari tahu, ternyata kegiatan BNPT ini (soal) kepemudaan, itu rata-rata hanya di provinsi atau di pusat, Pak. Padahal, kita yang di desa-desa ini, yang di akar rumput ini yang lebih penting, Pak,” kata Agus kepada Eddy dan jajarannya.

Agus mengaku baru mengetahui tentang BNPT ketika ditunjuk sebagai salah satu penggerak masyarakat di desanya.

Meskipun tidak menemukan kejanggalan, Agus menyatakan bahwa anak-anak di desa lebih mudah terpapar paham radikalisme.

Sebagai fasilitator sosialisasi, Agus menerima materi untuk menangkal radikalisme, termasuk cara mencegah penyusupan ideologis ekstrem melalui media digital.

“Media sosial itu tidak terbatas. Gampang semua orang bisa masuk. Gampang orang itu bisa membaca artikel. (Penyusupan) itu biasanya lebih sering lewat media sosial,” jelas Agus.

Namun, Agus menggarisbawahi bahwa materi terkait pencegahan penyusup melalui dunia digital masih belum lengkap.

“Belum ada (bimtek khusus dunia digital). Paling (warga diberitahu untuk) menghindari dari, kalau ada share kayak video perang, video tentang kekerasan, itu dihindari,” imbuhnya.

Sejak ditunjuk sebagai fasilitator, Agus telah mulai mendatangi rumah-rumah warga di kecamatan Sukorejo yang terdiri dari 9 RW dan 68 RT sejak Maret 2024.

Agus dan penggerak masyarakat lainnya secara aktif menyosialisasikan cara mengenali terorisme.

“Terorisme itu tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya, kemudian dari cara mereka berpakaian. Karena, terorisme itu kita lihat dari pola pikirnya mereka yang radikal,” lanjut Agus.

Agus menambahkan bahwa salah satu ciri warga yang mungkin terpapar paham radikal adalah perbedaan pola pikir dan tabiat.

“Pola pikirnya mereka yang jelas tidak mau berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Mereka menolak kegiatan-kegiatan nasionalis seperti upacara bendera dan kegiatan warga lainnya,” jelasnya.

Meskipun Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti ada tidaknya warga terpapar radikalisme di desanya, ia menyatakan bahwa beberapa warga enggan aktif dalam program BNPT.

Namun, Agus berpendapat bahwa ketidakaktifan tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya ketertarikan terhadap program yang ada.

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 50 desa di lima provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga.

Program ini merupakan salah satu dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, para tokoh masyarakat ini kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi kepada warga mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi tengah menyelidiki dugaan adanya pihak-pihak yang berperan sebagai koordinator dalam mendatangkan warga negara asing (WNA) asal Vietnam untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di Jakarta Utara.

Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan 12 WNA Vietnam yang bekerja di Indonesia tanpa izin resmi.

Para WNA tersebut ditangkap pada Kamis (12/12/2024) setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan mereka yang bekerja sebagai pemandu karaoke sekaligus menawarkan jasa seks di tempat hiburan malam.

"Nah itu tadi yang saya bilang tadi kan kami coba dalami untuk siapa yang menjadi koordinatornya, kemudian dia sampai kesini bagaimana. Yang pasti sedang melakukan pendalaman oleh kita,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jumat (13/12/2024).

Yuldi menambahkan bahwa hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa para WNA tersebut tidak datang secara rombongan, meskipun berasal dari negara yang sama.

Mereka memasuki Indonesia secara individu dalam waktu yang berbeda-beda.

Namun, setelah di Indonesia para WNA kemudian bekerja sebagai pemandu karaoke sekaligus PSK di tempat hiburan malam yang sama.

“Jadi mereka tidak secara rombongan, tetapi seperti orang mau liburan ke Indonesia. Ternyata di sini mereka melakukan kegiatan yang tadi saya bilang pekerja seks komersial,” ungkap Yuldi.

Saat ini, pihak imigrasi masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi koordinator dalam jaringan ini dan bagaimana mereka bisa sampai ke Indonesia.

Namun, Yuldi belum menjelaskan secara perinci langkah-langkah yang akan diambil, termasuk kemungkinan mengusut keterlibatan pengelola tempat hiburan malam tersebut.

“Kami sedang melakukan pendalaman, kan baru diamankan kemarin,” ucap Yuldi.

Sebelumnya, Yuldi menjelaskan bahwa penangkapan 12 WNA Vietnam tersebut dilakukan pada Kamis (12/12/2024), setelah petugas mendapatkan laporan adanya WNA yang bekerja di Indonesia tanpa izin resmi.

“Penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke kita, kemudian dari laporan tersebut kita tindak lanjuti. Kemudian kemarin kita melakukan penindakan di TKP, dan ternyata benar ditemukan ada 12 warga negara Vietnam yang melakukan kegiatan menjadi pekerja seks komersial,” ujar Yuldi saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jumat (13/12/2024).

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan, bukan untuk keperluan bekerja.

“12 warga negara tersebut masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan, yaitu bebas visa kunjungan atau BVK. Ada juga yang menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau VKSK dengan tujuan wisata,” kata Yuldi.

Menurut Yuldi, para WNA tersebut mengaku telah tinggal di Indonesia selama satu hingga dua bulan terakhir dan selama itu mereka bekerja secara ilegal sebagai pemandu karaoke dan menawarkan jasa seks.

“Jadi berkedok sebagai Ladies Companion atau LC. Adapun tarif yang dikenakan oleh penyelenggara yaitu sebesar Rp 5.600.000 per orang untuk satu kali kencan,” jelasnya.

Atas pelanggaran tersebut, para WNA dikenakan sanksi deportasi sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Mereka juga terancam denda hingga Rp 500 juta dan pelarangan masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

“Jadi akan dilakukan deportasi, selanjutnya akan ditangkal. Penangkalan dari semua warga ini bisa sampai dua tahun. Saat ini mereka diamankan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi,” ujr Yuldi.

KENDAL, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meninjau pelaksanaan program Desa Siap Siaga di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Jumat (13/12/2024).

Desa tersebut menjadi salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program prioritas BNPT untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap ideologi ekstrem.

“Desa Siap Siaga ini adalah program prioritas dari BNPT. Tujuannya membangun daya tangkal masyarakat sejak dini, atau yang dikenal sebagai early warning system,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam diskusi bersama warga.

Acara tersebut dihadiri sejumlah warga dan sembilan tokoh masyarakat yang aktif melakukan sosialisasi bahaya ideologi terorisme sejak pertengahan 2024.

“Kami mengapresiasi para penggerak Desa Siap Siaga, khususnya di Desa Sukorejo ini. Mohon ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena stabilitas keamanan adalah kebutuhan besar kita semua,” kata Eddy.

Ia meminta warga melaporkan segala bentuk kecurigaan atau kejadian mencurigakan kepada aparat setempat, seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, polsek, atau camat.

“Desa ini rentan karena adanya generasi muda dan kelompok seperti karang taruna yang kerap menjadi sasaran brainwash,” jelas Eddy.

Eddy menegaskan, laporan dari masyarakat akan diteruskan ke Polda, Pangdam, hingga gubernur, sebagai langkah untuk memperkuat desa dalam menangkal ancaman ideologis yang bertentangan dengan Pancasila.

“Level desa ini harus diperkuat supaya daya tangkal terhadap ancaman, gangguan, dan konflik bisa diatasi sejak dini,” tambahnya.

Ia juga menyoroti penyebaran paham ekstrem yang kini merambah dunia digital.

“Penyebaran paham radikal terorisme kini banyak dilakukan melalui internet, selain cara tatap muka secara langsung,” imbuh Eddy.

Desa Sukorejo merupakan bagian dari program Desa Siap Siaga yang dilaksanakan di lima provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Program ini merupakan implementasi UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Sebagai bagian dari program ini, para tokoh masyarakat telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada Mei-Juni 2024.

Setelah pelatihan, mereka turun ke desa masing-masing untuk memberikan edukasi kepada warga, termasuk mengenali ciri-ciri jaringan teroris dan mencegah penyebaran ideologi ekstrem.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo.

"Salah satunya juga (karena angka golput tinggi), buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Ia tidak memungkiri, tingginya angka golput terjadi lantaran masyarakat lebih banyak memikirkan kehidupan sehari-hari dan keluarganya, termasuk bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak.

"Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," ucap Supratman.

Ia menuturkan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia menilai, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Kalaupun usulan tersebut akan diambil, pemerintah tentu akan berdiskusi kepada semua pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku pembuat UU.

"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ucap dia.

Supratman menjelaskan, usulan juga patut dipertimbangkan karena diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada. Dia bilang, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, baik berupa dugaan-dugaan pelanggaran dan terjadinya inefisiensi.

"Belum lagi benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kadang kala memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar. Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo.

"Salah satunya juga (karena angka golput tinggi), buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Ia tidak memungkiri, tingginya angka golput terjadi lantaran masyarakat lebih banyak memikirkan kehidupan sehari-hari dan keluarganya, termasuk bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak.

"Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," ucap Supratman.

Ia menuturkan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia menilai, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Kalaupun usulan tersebut akan diambil, pemerintah tentu akan berdiskusi kepada semua pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku pembuat UU.

"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ucap dia.

Supratman menjelaskan, usulan juga patut dipertimbangkan karena diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada. Dia bilang, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, baik berupa dugaan-dugaan pelanggaran dan terjadinya inefisiensi.

"Belum lagi benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kadang kala memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar. Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo.

"Salah satunya juga (karena angka golput tinggi), buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Ia tidak memungkiri, tingginya angka golput terjadi lantaran masyarakat lebih banyak memikirkan kehidupan sehari-hari dan keluarganya, termasuk bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak.

"Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," ucap Supratman.

Ia menuturkan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia menilai, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Kalaupun usulan tersebut akan diambil, pemerintah tentu akan berdiskusi kepada semua pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku pembuat UU.

"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ucap dia.

Supratman menjelaskan, usulan juga patut dipertimbangkan karena diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada. Dia bilang, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, baik berupa dugaan-dugaan pelanggaran dan terjadinya inefisiensi.

"Belum lagi benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kadang kala memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar. Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 12 perempuan warga negara asing (WNA) asal Vietnam yang kedapatan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Muara Karang, Jakarta Utara (Jakut).

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menjelaskan, penangkapan dilakukan pada Kamis (12/12/2024), setelah sebelumnya petugas mendapatkan laporan adanya WNA yang bekerja di Indonesia tanpa izin resmi.

“Penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke kita, kemudian dari laporan tersebut kita tindak lanjuti. Kemudian kemarin kita melakukan penindakan di TKP, dan ternyata benar ditemukan ada 12 warga negara Vietnam yang melakukan kegiatan menjadi pekerja seks komersial,” ujar Yuldi saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jumat (13/12/2024).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata Yuldi, para WNA tersebut datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dan bukan untuk keperluan pekerja.

“12 warga negara tersebut masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan, yaitu menggunakan bebas visa kunjungan atau BVK. Ada juga yang menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau VKSK dengan tujuan wisata,” kata Yuldi.

Menurut Yuldis, para WNA tersebut mengaku sudah tinggal di Indonesia selama kurang lebih satu hingga dua bulan terakhir. Selama itu pula mereka secara ilegal bekerja sebagai pemandu karaoke di tempat hiburan malam, sekaligus menawarkan dan melayani jasa seks untuk para pengunjung.

“Jadi berkedok sebagai Ladies Companion atau LC. Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara yaitu sebesar Rp 5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan,” kata Yuldi.

Atas perbuatannya, para WNA tersebut pun dikenakan sanksi deportasi karena melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Para WNA tersebut juga terancam sanksi denda hingga Rp 500 juta dan pelarangan masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

“Jadi akan dilakukan deportasi selanjutnya akan ditangkal. Penangkalan dari semua warga ini itu bisa sampai dua tahun. Saat ini mereka diamankan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi,” jelas Yuldi.

Yuldi menambahkan, saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi masih mendalami pihak-pihak yang diduga sebagai koordinator, untuk mendatangkan para WNA Vietnam tersebut ke Indonesia

Sebab, belasan WNA tersebut tidak masuk ke Indonesia secara bersama-sama, tetapi kemudian bekerja di satu tempat yang sama sebagai PSK.

“Jadi mereka tidak secara rombongan gitu, tetapi seperti ya orang mau liburan lah ke Indonesia. Ternyata di sini mereka melakukan kegiatan yang tadi saya bilang pekerja seks komersial. Jadi untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya kita lagi pendalaman untuk ke arah sana,” pungkas Yuldi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 12 perempuan warga negara asing (WNA) asal Vietnam yang kedapatan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Muara Karang, Jakarta Utara (Jakut).

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menjelaskan, penangkapan dilakukan pada Kamis (12/12/2024), setelah sebelumnya petugas mendapatkan laporan adanya WNA yang bekerja di Indonesia tanpa izin resmi.

“Penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke kita, kemudian dari laporan tersebut kita tindak lanjuti. Kemudian kemarin kita melakukan penindakan di TKP, dan ternyata benar ditemukan ada 12 warga negara Vietnam yang melakukan kegiatan menjadi pekerja seks komersial,” ujar Yuldi saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jumat (13/12/2024).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata Yuldi, para WNA tersebut datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dan bukan untuk keperluan pekerja.

“12 warga negara tersebut masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan, yaitu menggunakan bebas visa kunjungan atau BVK. Ada juga yang menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau VKSK dengan tujuan wisata,” kata Yuldi.

Menurut Yuldis, para WNA tersebut mengaku sudah tinggal di Indonesia selama kurang lebih satu hingga dua bulan terakhir. Selama itu pula mereka secara ilegal bekerja sebagai pemandu karaoke di tempat hiburan malam, sekaligus menawarkan dan melayani jasa seks untuk para pengunjung.

“Jadi berkedok sebagai Ladies Companion atau LC. Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara yaitu sebesar Rp 5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan,” kata Yuldi.

Atas perbuatannya, para WNA tersebut pun dikenakan sanksi deportasi karena melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Para WNA tersebut juga terancam sanksi denda hingga Rp 500 juta dan pelarangan masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

“Jadi akan dilakukan deportasi selanjutnya akan ditangkal. Penangkalan dari semua warga ini itu bisa sampai dua tahun. Saat ini mereka diamankan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi,” jelas Yuldi.

Yuldi menambahkan, saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi masih mendalami pihak-pihak yang diduga sebagai koordinator, untuk mendatangkan para WNA Vietnam tersebut ke Indonesia

Sebab, belasan WNA tersebut tidak masuk ke Indonesia secara bersama-sama, tetapi kemudian bekerja di satu tempat yang sama sebagai PSK.

“Jadi mereka tidak secara rombongan gitu, tetapi seperti ya orang mau liburan lah ke Indonesia. Ternyata di sini mereka melakukan kegiatan yang tadi saya bilang pekerja seks komersial. Jadi untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya kita lagi pendalaman untuk ke arah sana,” pungkas Yuldi.