JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen memperlancar proses pembebasan bersyarat (PB) bagi narapidana kasus terorisme, khususnya eks anggota Jemaah Islamiyah (JI).

Hal ini disampaikan menyusul deklarasi pembubaran organisasi teror tersebut di Solo pada Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi itu dihadiri langsung oleh 1.400 eks anggota JI secara luring, dan 7.000 lainnya secara daring.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan kesiapan mempercepat proses ini dalam dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

"Kami akan memperlancar proses PB (kepada napiter eks-JI)," kata Eddy seperti dikutip dari Antara.

Prosedur pengurangan masa hukuman narapidana terorisme telah diatur dengan regulasi khusus. Syarat utama mencakup kesediaan meninggalkan ideologi radikal, melepaskan diri dari kelompok lama, serta mengikrarkan kesetiaan pada NKRI.

BNPT berencana berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Densus 88, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta otoritas intelijen.

"Kami akan memberikan arahan, pelatihan, dan pendampingan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan lainnya sehingga teman-teman dari eks Jemaah Islamiyah ini bisa hidup rukun dan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk," papar Eddy.

Langkah ini diharapkan membantu para eks anggota JI berintegrasi kembali dengan masyarakat secara damai dan produktif.

JAKARTA, KOMPAS.com – Posisi Indonesia dalam Indeks Terorisme Global (Global Terrorism Index/GTI) 2024 mengalami perbaikan signifikan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyatakan Indonesia kini berada dalam kategori negara low impacted, dari sebelumnya dalam kategori medium impacted.

"Kita juga bersyukur ya bahwa di dalam laporan Global Terrorism Index Tahun 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan yang ditandai dengan turunnya peringkat, dari 24 ke 31," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Eddy mengatakan, peningkatan indeksi itu menandakan kondisi keamanan semakin membaik. Dia menegaskan pencapaian ini hasil kolaborasi efektif antara BNPT, kementerian/lembaga, serta aparat penegak hukum.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk pada kategori low impact by terrorism. Nah ini yang pencapaian-pencapaian ini adalah berkat daripada kolaboratif, kebersamaan kita, BNPT beserta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan tadi pencegahan mitigasi," ujar Eddy.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menambahkan angka kematian akibat terorisme juga turun signifikan. Ia menyebut tidak ada kematian akibat terorisme pada 2023, dengan penurunan mencapai 22 persen.

"Satu yang menjadi catatan khusus bagi Indonesia adalah berkurangnya angka kematian akibat terorisme di angka minus 22 persen, berarti tidak ada angka kematian akibat terorisme di Indonesia pada tahun 2023," kata Andhika.

Selain GTI, Eddy mengungkapkan Global Peace Index 2024 mencatat kenaikan peringkat Indonesia hingga lima posisi. Hal ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kondisi damai (high peace).

JAKARTA, KOMPAS.com – Membaiknya peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global 2024 diharap berdampak positif kepada bidang ekonomi.

Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan, perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme dan Indeks Perdamaian Global bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi negara.

Sebab menurut Eddy, jika iklim keamanan serta iklim ekonomi Indonesia stabil maka memungkinkan terbukanya peluang pertumbuhan.

"Pencapaian-pencapaian ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

"Kalau keamanan ini, InsyaAllah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," sambung Eddy.

Dalam Indeks Terorisme Global 2024, posisi Indonesia naik dari peringkat 24 menjadi 31. Hal itu menunjukkan peningkatan situasi keamanan.

Eddy menyampaikan dampak dari kenaikan peringkat itu adalah Indonesia kini berada dalam kategori negara minim dari dampak terorisme (low impact by terrorism).

Perubahan ini, menurut Eddy, tidak lepas dari sinergi antara BNPT, kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebut angka kematian akibat terorisme di Indonesia turun drastis. Pada 2023, tidak tercatat satu pun kematian akibat aksi terorisme, dengan penurunan mencapai 22 persen.

Selain itu, Indeks Perdamaian Global 2024 mencatat Indonesia naik lima peringkat. Kenaikan ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kondisi damai (high peace).

KARAWANG, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menolak permohonan paspor 111 orang yang terindikasi akan menjadi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) secara non prosedural atau ilegal di berbagai negara.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh Aprianto menjelaskan, terdapat berbagai modus yang digunakan CPMI ilegal untuk mendapatkan paspor.

Modus tersebut antara lain mencakup alasan wisata, mengunjungi keluarga, umrah, hingga persiapan untuk bepergian ke luar negeri.

"Saat wawancara, petugas mencurigai paspor tersebut akan digunakan untuk bekerja secara ilegal," ujar Petrus di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang pada Selasa (24/12/2024).

Untuk mengantisipasi praktik ini, Petrus menyatakan, Kantor Imigrasi Karawang telah membentuk sejumlah desa binaan, terutama di wilayah rawan PMI ilegal.

Dengan membangun sinergisitas bersama perangkat desa, Imigrasi Karawang memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kita tempatkan petugas untuk narahubung. Mereka juga di sana memberikan pemahaman dan informasi. Kita buka media komunikasi sehingga ketika ketahuan ada yang akan berangkat secara ilegal, kita tolak paspornya," tambah Petrus.

Sepanjang tahun 2024, jumlah pemohon paspor di Kabupaten Karawang mencapai 54.303 orang, yang melebihi target sebanyak 50.400 orang, dengan persentase pencapaian mencapai 107,74 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menjelaskan program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, wawasan kebangsaan, serta berbagai kegiatan lain.

“Kami akan memberikan arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan hal-hal lain,” kata Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Eddy menyampaikan harapan agar para mantan anggota Jamaah Islamiyah mampu hidup harmonis di tengah masyarakat majemuk.

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi," ujar Eddy.

Eddy mengatakan, kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun undang-undang tersebut memuat pembinaan dan pendampingan dilakukan terhadap wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan wawasan kewirausahaan.

BNPT mencatat sebanyak 1.315 mantan anggota Jemaah Islamiyah menyatakan ikrar setia kepada NKRI dalam acara di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (22/12/2024). Ikrar ini sekaligus menandai resmi bubarnya organisasi terlarang tersebut.

Jemaah Islamiyah dinyatakan sebagai organisasi terlarang sejak 2008. Pada 2019, kelompok ini mulai melakukan pengkajian ulang terhadap paham-paham yang bertentangan dengan prinsip NKRI.

JAKARTA, KOMPAS.com – Membaiknya peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global 2024 diharap berdampak positif kepada bidang ekonomi.

Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan, perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme dan Indeks Perdamaian Global bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi negara.

Sebab menurut Eddy, jika iklim keamanan serta iklim ekonomi Indonesia stabil maka memungkinkan terbukanya peluang pertumbuhan.

"Pencapaian-pencapaian ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

"Kalau keamanan ini, InsyaAllah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," sambung Eddy.

Dalam Indeks Terorisme Global 2024, posisi Indonesia naik dari peringkat 24 menjadi 31. Hal itu menunjukkan peningkatan situasi keamanan.

Eddy menyampaikan dampak dari kenaikan peringkat itu adalah Indonesia kini berada dalam kategori negara minim dari dampak terorisme (low impact by terrorism).

Perubahan ini, menurut Eddy, tidak lepas dari sinergi antara BNPT, kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebut angka kematian akibat terorisme di Indonesia turun drastis. Pada 2023, tidak tercatat satu pun kematian akibat aksi terorisme, dengan penurunan mencapai 22 persen.

Selain itu, Indeks Perdamaian Global 2024 mencatat Indonesia naik lima peringkat. Kenaikan ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kondisi damai (high peace).

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pembaca ingin tahu tentang hukum tabrak pengendara motor yang lawan arah. Begitu pula dengan artikel teknik mengemudi yang tidak membuat penumpang mabuk.

Tak ketinggalan, artikel mengenai jadwal contraflow di tol Jakarta Cikampek selama libur Nataru juga membuat banyak pembaca penasaran. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini kumpulan artikel otomotif terpopuler pada Senin (23/12/2024):

1. Hukum Tabrak Pengendara Motor yang Lawan Arah

KOMPAS.com/XENA OLIVIA Sejumlah pengendara motor melawan arah di Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024)

Sebuah video viral menunjukkan seorang pengendara sepeda motor yang melawan arah di jalan raya saat sedang macet. Pengendara motor itu dengan santai melaju di antara mobil-mobil yang terjebak dalam kemacetan. Namun, dalam video yang diunggah melalui akun Instagram Hujat Baper, pengendara motor tersebut akhirnya tertabrak oleh pengendara motor lain yang sedang melaju di sisi kanan jalan.

2. Ada Libur Natal, Ganjil Genap Jakarta Hanya Berlaku 3 Hari

TMC Polda Metro Jaya Informasi ganjil genap Jakarta hari ini

Peraturan lalu lintas dengan skema ganjil genap (Gage) di Jakarta kembali berlaku pekan ini, namun akan ada perubahan jadwal untuk mengikuti libur Nasional Hari Raya Natal 2024. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019. Sehingga, pada gage pekan ini akan diliburkan pada Rabu (25/12/2024) dan Kamis (26/12/2024).

3. Teknik Mengemudi yang Tidak Membuat Penumpang Mabuk

Otospector Ilustrasi mobil melintas di medan pegunungan

Mengemudi di jalanan berliku sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika menghadapi tikungan tajam seperti tikungan S, U, dan L. Selain memerlukan konsentrasi tinggi, teknik mengemudi yang salah dapat membuat penumpang merasa mual atau bahkan mabuk perjalanan. Menurut Sony Susmana, pendiri Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), pengemudi perlu memahami bahwa setiap jenis tikungan memiliki karakteristik dan tantangan berbeda.

4. Risiko Membeli Motor Bekas Tanpa BPKB

ilhamkarim/kompas.com Deretan motor bekas.

Membeli motor bekas sering kali menjadi pilihan ekonomis bagi banyak orang. Namun, ada risiko besar yang mengintai jika Anda memutuskan membeli kendaraan tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Selain melanggar aturan hukum, tindakan ini juga dapat menimbulkan berbagai masalah administratif hingga konsekuensi hukum yang berat.

5. Simak Jadwal Contraflow di Tol Jakarta Cikampek Selama Libur Nataru 2024/2025

Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama

Guna mendukung kelancaran lalu lintas selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Korlantas Polri menerapkan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contraflow) di beberapa ruas jalan. Informasi terkait jadwal contraflow tersebut diumumkan melalui akun instagram resmi @korlantaspolri.ntmc, Minggu (22/12/2024). Dalam unggahan itu, dijelaskan akan ada sejumlah ruas tol yang akan diberlakukan. Salah satunya adalah tol Jakarta-Cikampek.

KARAWANG, KOMPAS.com - Imigrasi Kelas 1 Non TPI Karawang mendeportasi empat warga negara asing (WNA) selama 2024.

Kepala Imigrasi Kelas 1 Non TPI Karawang Petrus Teguh Aprianto mengatakan, selama tahun ini, pihaknya telah melakukan sejumlah operasi keamanan keimigrasian.

Mulai dari operasi intelijen, operasi mandiri, operasi gabungan, tim pora, pendetensian, dan deportasi.

"Selama tahun 2024 kami mendeportasi empat WNA," kata Petrus di Kantor Imigrasi Karawang, Senin (23/12/2024).

Keempatnya yakni Kim Jung Ho warga Korea Selatan, Chandra Sat Pal warga India, Ting Mi Ya warga Taiwan, dan Torno Elvira Antero warga Filipina.

Sebanyak tiga di antaranya dideportasi karena overstay sedang satu lainnya karena selesai menjalani tahanan di Indonesia.

Selain itu, satu orang warga Bangladesh juga tengah berada di ruang detensi Imigrasi Karawang. Diperkirakan dalam waktu depat pria yang tak disebut nama dan inisialnya ini bakal dideportasi.

Petrus menyebutkan, selama 2024 WNA paling banyak melakukan pelanggaran berasal dari China sebanyak 20 orang.

Kemudian WNA dari Korea Selatan sejumlah 10 orang, Jepang sebanyak 5 orang, Filipina ada 2 orang, Taiwan ada 2 orang, India ada 2 orang, Italia ada 1 orang, Malaysia ada 1 orang, Thailand ada 1 orang, dan Vietnam sebanyak 1 orang.

Adapun jumlah WNA yang memohon izin tinggal kunjungan di wilayah Karawang dan Purwakarta sejumlah 68 orang, izin tinggal terbatas ada 876 orang, dan izin tinggal tetap sebanyak 13 orang.

Adapun permohonan lainnya seperti smart card, ABTC, Affidavit, SKIM, VoA, dan MERP ada 110 orang.

Permohonan keimigrasian tertinggi berasal dari China sejumlah 412 orang. Disusul dari India sebanyak 295 orang, Jepang 217 orang, Korea Selatan ada 136 orang, Taiwan ada 78 orang, Pakistan ada 27 permohonan, Thailand ada 25 orang, Malaysia sebanyak 21, Arab Saudi ada 18, dan Yaman ada 18 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak otomatis mendapatkan amnesti atau grasi.

Ia menjelaskan bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk memberikan pengampunan, proses tersebut tetap memerlukan pengawasan dari Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau melakukan grasi wajib minta pertimbangan ke MA. Sedangkan untuk amnesti, itu ke DPR. Artinya, perlu ada yang mengawasi sehingga adanya pertimbangan dari kedua institusi," kata Supratman dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).

Supratman menambahkan bahwa pemerintah akan mengupayakan hukuman maksimal bagi koruptor.

Ia juga menekankan pentingnya pemulihan aset dalam kasus korupsi.

"Pemberian pengampunan bukan untuk membiarkan pelaku korupsi terbebas. Yang paling penting adalah bagaimana asset recovery berjalan dengan baik," ujarnya.

"Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal. Presiden sama sekali tidak menganggap (pengampunan koruptor) dilakukan serta merta,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa pengampunan kepada koruptor adalah hak kekuasaan yudikatif.

Namun, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak konstitusional kepada Presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut.

Supratman menyatakan bahwa setelah amendemen UUD 1945, kekuasaan Presiden tidak bersifat absolut.

Oleh karena itu, Presiden perlu meminta pertimbangan MA dan DPR sebelum mengambil keputusan.

"Keputusan yang diambil, apa itu grasi, amnesti, atau abolisi, harus ada pengawasannya. Tidak serta-merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan kedua institusi tersebut," tuturnya.

Supratman juga menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan melalui denda damai.

Sehingga, baik Presiden maupun Kejaksaan Agung diberikan ruang untuk memberikan pengampunan.

"Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan untuk memberikan pengampunan karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai bagi perkara tindak pidana korupsi," kata dia.

Ia menambahkan bahwa proses pemberian pengampunan kepada koruptor masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo.

"Teman-teman bisa menunggu langkah konkret selanjutnya, setelah diberi arahan oleh Bapak Presiden," ucapnya.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka kemungkinan adanya ribuan koruptor yang bisa diberi amnesti atau abolisi oleh Presiden Prabowo.

Namun, syaratnya, mereka harus mengganti kerugian negara terlebih dahulu.

"Rencana Presiden akan memberikan amnesti kepada koruptor itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korupsi," ujar Yusril di kantornya, Jumat (20/12/2024).

Amnesti tidak hanya diberikan kepada koruptor yang sudah dihukum.

Pengampunan juga bisa diberikan kepada orang yang masih dalam proses hukum dugaan tindak pidana korupsi.

Ketika abolisi diberikan oleh Presiden, penuntutan perkaranya bisa dibatalkan.

Presiden Prabowo menyatakan akan memaafkan koruptor jika uang hasil korupsi dikembalikan ke negara saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Mesir, Rabu (18/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa orang yang diduga korupsi, sedang dalam proses hukum, atau telah divonis karena korupsi dapat dimaafkan jika mengembalikan kerugian negara.

Yusril menyebutkan bahwa jumlah narapidana kasus korupsi yang bisa memperoleh amnesti atau abolisi mencapai ribuan.

Namun, yang terbanyak adalah mereka yang tersangkut kasus narkoba.

"Yang korupsi itu cuma berapa ribu, lah. Yang paling banyak narkotika," ungkapnya.

Rencana pemberian amnesti dan abolisi untuk narapidana pertama kali diungkapkan Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan pada 13 Desember.

Saat itu, ia menyebut ada 44.000 narapidana yang bakal memperoleh pengampunan.

Namun, tidak disebutkan rencana pengampunan bagi koruptor.

Yusril menjelaskan bahwa pemberian amnesti atau abolisi bagi koruptor tidak melanggar konstitusi.

UUD 1945 mengatur bahwa Presiden bisa memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan syarat meminta pertimbangan dari DPR.

Pemberian amnesti atau abolisi pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya, seperti pada masa Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid.

BJ Habibie pernah memberikan amnesti kepada setiap orang yang terlibat dengan politik dan dipidana karena berseberangan dengan rezim Orde Baru.

Sedangkan, di era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, abolisi dan amnesti pernah diberikan pada pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

Yusril menambahkan bahwa amnesti dan abolisi akan diatur melalui keputusan presiden (Keppres).

Dalam keputusan tersebut akan disebutkan bahwa siapa pun yang terlibat korupsi tetapi mengembalikan kerugian negara dinyatakan diampuni.

Terkait kekhawatiran masyarakat bahwa amnesti dan abolisi akan menghilangkan efek jera, Yusril menyatakan bahwa paradigma pemidanaan saat ini menekankan pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi juga harus membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi, bukan hanya menekankan pada penghukuman pelakunya.

OKI, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan petugas yang bertugas pada malam kejadian kaburnya tiga tahanan dari Lapas Kelas IIB Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIB Kayuagung, Kiagus Alfareza, mengungkapkan bahwa investigasi internal telah dimulai sejak hari ini.

"Pemeriksaan masih bersifat internal dan pihak wilayah," ujar Kiagus Alfareza.

Ia menegaskan bahwa jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya human error, pihaknya tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada petugas yang bersangkutan.

Kiagus menjelaskan bahwa ketiga tahanan yang berhasil kabur, berinisial HD, TH, dan EI, merupakan terpidana kasus 363 KUHP.

Kejadian kaburnya tahanan terjadi pada Sabtu, 21 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 WIB.

Menurut keterangan saksi dari tahanan yang gagal kabur, upaya pelarian dimulai ketika salah satu tahanan berhasil membengkokkan besi ruang tahanan dan membuka pintu sel.

"Setelah berhasil membuka pintu tahanan, ia keluar diikuti oleh empat tahanan lainnya," jelas Kiagus.

Kelima tahanan tersebut kemudian memanjat dinding pagar penjara yang cukup tinggi menggunakan tali.

Meskipun terdapat kawat di atas dinding, ketiga tahanan yang berhasil kabur berhasil melompat ke bawah, sementara dua lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri.

"Tiga orang berhasil kabur, masing-masing HD, TH, dan EI. Sedangkan dua lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri," tambah Kiagus.

Setelah berhasil melarikan diri, ketiga tahanan tersebut berjalan kaki meninggalkan Lapas.

Saksi yang merupakan tukang ojek melaporkan melihat mereka berpakaian kotor menuju arah Sofi, sementara yang lainnya mendekati gerbang tol.

Petugas Lapas segera melakukan pengejaran dan berhasil menangkap satu orang berinisial EI, berjarak satu kilometer dari lokasi Lapas.

Namun, dua tahanan lainnya, HD dan TH, berhasil meloloskan diri.

OKI, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan petugas yang bertugas pada malam kejadian kaburnya tiga tahanan dari Lapas Kelas IIB Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIB Kayuagung, Kiagus Alfareza, mengungkapkan bahwa investigasi internal telah dimulai sejak hari ini.

"Pemeriksaan masih bersifat internal dan pihak wilayah," ujar Kiagus Alfareza.

Ia menegaskan bahwa jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya human error, pihaknya tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada petugas yang bersangkutan.

Kiagus menjelaskan bahwa ketiga tahanan yang berhasil kabur, berinisial HD, TH, dan EI, merupakan terpidana kasus 363 KUHP.

Kejadian kaburnya tahanan terjadi pada Sabtu, 21 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 WIB.

Menurut keterangan saksi dari tahanan yang gagal kabur, upaya pelarian dimulai ketika salah satu tahanan berhasil membengkokkan besi ruang tahanan dan membuka pintu sel.

"Setelah berhasil membuka pintu tahanan, ia keluar diikuti oleh empat tahanan lainnya," jelas Kiagus.

Kelima tahanan tersebut kemudian memanjat dinding pagar penjara yang cukup tinggi menggunakan tali.

Meskipun terdapat kawat di atas dinding, ketiga tahanan yang berhasil kabur berhasil melompat ke bawah, sementara dua lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri.

"Tiga orang berhasil kabur, masing-masing HD, TH, dan EI. Sedangkan dua lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri," tambah Kiagus.

Setelah berhasil melarikan diri, ketiga tahanan tersebut berjalan kaki meninggalkan Lapas.

Saksi yang merupakan tukang ojek melaporkan melihat mereka berpakaian kotor menuju arah Sofi, sementara yang lainnya mendekati gerbang tol.

Petugas Lapas segera melakukan pengejaran dan berhasil menangkap satu orang berinisial EI, berjarak satu kilometer dari lokasi Lapas.

Namun, dua tahanan lainnya, HD dan TH, berhasil meloloskan diri.

"Kami sudah berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk meminta bantuan dalam pengejaran. Kami juga telah mengeluarkan status DPO untuk kedua orang yang masih melarikan diri dan mengawasi jalur penyeberangan, termasuk pelabuhan Bakauheni dan Bangka, serta daerah perbatasan ke Jambi," ungkap Kiagus.

Kiagus juga menambahkan bahwa kondisi kedua tahanan yang gagal kabur telah membaik setelah terjatuh.

"Menurut keterangan petugas medis, mereka hanya mengalami keseleo dan memar karena terjatuh," ujarnya.

Untuk meningkatkan pengamanan, jumlah personel di Lapas Kelas IIB Kayuagung juga akan ditambah.

"Untuk petugas yang bertugas malam itu sedang kita lakukan pemeriksaan," tutup Kiagus Alfareza.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, BNPT akan melakukan pembinaan kepada 1.315 eks anggota Jemaah Islamiyah yang bertaubat dan telah berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hari ini kita sampaikan bahwa BNPT beserta kementerian lembaga (terkait) akan menindaklanjuti deklarasi yang dilaksanakan oleh (mantan) JI tersebut," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan, sebuah kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI tersebut.

Beragam pembinaan yang akan dilakukan yakni wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan wawasan kewirausahaan.

"Itu ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," ucapnya.

BNPT dan Densus 88 juga akan membuat peta jalan untuk pendampingan dan pembinaan mantan anggota JI tersebut.

Pembinaan ini berfungsi agar para eks anggota JI tersebut tidak kembali menjadi bibit-bibit radikalisme.

Namun, Eddy menegaskan, jika para mantan JI ini melakukan kejahatan terorisme di kemudian hari, sikap tegas penegak hukum akan berlaku.

"Tentunya kalau mereka melakukan lagi perbuatannya, tentu Densus akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Sejumlah mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi kesetiaan ini diikuti oleh eks JI dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Ikrar dipimpin oleh Ustaz Nuaim, mantan tokoh senior JI, dan diikuti seluruh eks anggota JI yang hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, serta sejumlah pejabat negara hadir menyaksikan ikrar ini.