MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat telah menyediakan fasilitas toilet duduk di sel tahanan khusus untuk disabilitas dan lansia.

Tahanan tersebut adalah IWAS alias Agus difabel yang resmi ditahan Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (9/1/2025) terkait kasus dugaan pelecehan seksual fisik.

Kejaksaan menetapkan penahanan rutan selama 20 hari terhadap Agus.

Ketua KDD NTB, Joko Jumadi, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas atau lansia yang menderita sakit juga mendapatkan pendampingan dari warga binaan di Lapas.

"Sementara dengan disabilitas yang dialami oleh Agus, fasilitas itu sudah cukup dan bisa dipakai," ungkap Joko, Jumat (10/1/2025).

Joko menambahkan bahwa KDD telah berkoordinasi dan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi sel tahanan khusus disabilitas di Lapas Lombok Barat.

Sel tersebut dapat menampung hingga 12 orang tahanan dengan fasilitas 12 tempat tidur, serta dilengkapi dua kamar mandi yang memiliki toilet duduk dan toilet jongkok.

"Waktu saya ke sana juga ada disabilitas yang sudah ada di sana, ada yang pakai kruk, ada yang stroke. Selama di sana, yang stroke itu difasilitasi oleh tenaga pendamping yang berasal dari warga binaan," ungkap Joko.

KDD juga memberikan masukan kepada pihak Lapas untuk menambah fasilitas shower dan toilet duduk otomatis atau modifikasi, agar tahanan disabilitas daksa dapat lebih mandiri dalam melakukan aktivitas mandi maupun buang air besar.

"Teman-teman di Lapas kemarin sejalan dengan proses ini, nanti akan ketahuan apa yang dibutuhkan dan alat apa yang perlu kita modifikasi," tambahnya.

Dalam waktu dekat, KDD berencana memonitor kondisi Agus di Lapas Lombok Barat.

"Tapi nanti akan kita lihat ya dalam beberapa hari ke depan, satu minggu ke depan kita akan lihat. Kami juga akan monitoring ke rutan seperti apa keadaannya," kata Joko.

Sebelumnya, IWAS alias Agus (22) diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (9/1/2025) setelah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan Agus terjadi pada 7 Oktober 2024 di salah satu home stay di Kota Mataram, dengan korban M yang merupakan seorang mahasiswi.

Agus terancam dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang dapat mengakibatkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk retret.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Diketahui, retret ini pernah digelar Prabowo dan dilakukan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.

"Dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril, Jumat.

Kendati begitu, ia mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan.

Begitu pun tempat pelaksanaannya, termasuk opsi retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.

"Ya rencananya seperti (retret) itu, dikumpulkan di satu tempat. Belum tahu (di Magelang atau bukan)," katanya.

Yusril bilang, retret ini dilakukan agar para kepala daerah memiliki perspektif yang sama antar pemda maupun pemerintah pusat.

Terlebih, perlu ada sinkronisasi program antara pemda dengan pemerintah pusat, agar target Presiden Prabowo dapat tercapai.

"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," jelas Yusril.

Menurut Yusril, keselarasan ini pula yang membuat pemerintah tengah mendiskusikan waktu pelantikan kepala daerah bakal dilaksanakan serentak atau bertahap, mengingat masih banyak sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril menyatakan, pemerintah tengah mencari opsi agar sebagian kepala daerah yang tidak bersengketa di MK bisa dilantik terlebih dahulu.

Pihaknya kata Yusril, bakal berkoordinasi dengan MK dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

"Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti, serentak, apabila sudah selesai sengketa ataukan bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu. Jadi hanya masalah teknis ini yang kami bicarakan dengan Mensesneg, dan kita carikan jalan keluarnya," sebut Yusril.

"Dan ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan Menteri Dalam Negeri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah," imbuh dia.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kanwil Kemenag Lampung menyebut lahannya yang diambil mafia tanah memiliki sertifikat resmi.

Kasus ini sedang dalam proses penyidikan oleh Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung.

Kepala Kantor Kanwil Kemenkumham Lampung, Puji Raharjo, mengatakan lahan seluas 17.000 meter persegi itu sebenarnya sudah lebih dari satu tahun dimiliki oleh Kemenag.

"Tanah itu udah puluhan tahun kita kuasai, lalu kemudian tahun 2022 itu ada pihak swasta yang mengeklaim bahwa mereka pemilik tanah itu dan berperkara di pengadilan," katanya saat dihubungi, Jumat (10/1/2025).

Penguasaan lahan negara ini kemudian diperkarakan oleh Kemenag Lampung melalui pengadilan perdata.

Namun, mulai dari Pengadilan Negeri (PN) Lampung Selatan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), Kemenag Lampung selalu kalah.

"Sampai Peninjauan Kembali (PK), skor 4-0, Kemenag kalah terus dalam sengketa itu," kata dia.

Padahal, Kemenag Lampung melampirkan berkas dan dokumen kepemilikan lahan yang sah.

Pun begitu dengan dokumen bahwa lahan itu adalah milik negara.

"Oleh karena itu, Kementerian Agama melaporkan hal ini kepada pihak terkait (Kejati Lampung) dengan dugaan mafia tanah. Sertifikat aslinya Kemenag masih pegang," katanya.

"Sekarang kita percayakan kepada kejaksaan untuk mengusutnya supaya terang benderang. Karena ini adalah aset negara. Itu harapan kita," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyebut penggeledahan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung terkait pengambilalihan lahan milik Kanwil Kemenag Lampung.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, mengatakan penggeledahan kantor BPN Lampung itu benar terkait dugaan kasus mafia tanah.

Armen mengatakan penggeledahan kantor BPN Lampung itu dilakukan karena dari hasil penyidikan ditemukan lahan tersebut sudah berpindah secara resmi melalui BPN Lampung.

Padahal, lahan tersebut adalah milik negara yang seharusnya dikelola oleh Kanwil Kemenag Lampung.

Namun, dalam kasus yang ditangani Kejari Lampung ini, lahan tersebut beralih kepemilikan menjadi lahan milik pribadi.

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta aparat penegak hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengawasi program besar Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program pemerintah pusat tersebut memberikan makanan bergizi bagi seluruh siswa setiap sekali sehari untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.

"Apa pun program pemerintah, apalagi anggaran besar seperti makanan bergizi butuh pengawasan," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria, Kamis (9/1/2025).

Selain pengawasan, kata Dian, program besar tersebut membutuhkan transparansi atau keterbukaan dalam proses pelaksanaannya serta anggarannya.

"Jangan sampai di balik program-program yang besar ini diselewengkan," ucapnya.

Ia berharap penegak hukum langsung bergerak jika ada laporan dugaan penyelewengan terkait MBG.

Dinas Pendidikan (Dikbud) Kota Mataram mulai merampungkan perencanaan launching program makan bergizi gratis.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf menyampaikan, rencananya program tersebut dimulai di Kota Mataram pada Senin (13/1/2025) dan diikuti oleh semua jenjang siswa, dari SD, SMP, hingga SMA/SMK.

"Makan bergizi gratis ini akan dilakukan di tiga Kecamatan, yakni di Kecamatan Selaparang, Kecamatan Sekarbela, dan di Kota Mataram," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, Indonesia akan berada di lini terdepan dalam reformasi internal organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Reformasi ini dirasa dibutuhkan untuk membuat PBB yang lebih sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

“Indonesia juga akan berada di lini depan penggerak reformasi multilateral untuk mendukung dan memperkuat PBB sehingga menjadi lebih fit for purpose,” ujar Sugiono saat memberikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2025 di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Sugiono mengatakan, reformasi ini dibutuhkan untuk menciptakan struktur keuangan internasional yang lebih tangguh dan inklusif.

Salah satunya dengan memberi ruang kepada negara-negara global south seperti mereka yang ada di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Oseania yang disebutkan menjadi rumah bagi 85 persen penduduk dunia.

“Temasuk arsitektur keuangan internasional yang tangguh dan inklusif yang memberi ruang kepemimpinan global south sebagai kekuatan baru yang mewakili 85 persen penduduk dunia,” lanjut dia.

Sugiono menilai, jika negara di belahan selatan lebih dilibatkan, tata kelola dunia akan menjadi lebih relevan sehingga mengurangi dominasi mereka yang kaya kepada yang miskin.

“Agar tata kelola global ini menjadi semakin relevan, di mana tidak ada dominasi oleh si kaya terhadap si miskin,” kata dia lagi.

Sugiono mengatakan, reformasi PBB ini terus didorong melalui keanggotaan aktif Indonesia di dalam beberapa forum multilateral yang ada.

TANGERANG, KOMPAS.com – Keluarga Ilyas Abdurahman (48), korban penembakan di Tol Tangerang-Merak, meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna mengantisipasi potensi bahaya selama proses perjuangan keadilan untuk almarhum ayahnya.

Anak sulung korban, Agam Muhammad Nasrudin (26), menyampaikan bahwa upaya ini penting untuk melindungi keluarga dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Saya meminta perlindungan, untuk jaga-jaga karena yang kami hadapi ini bukan masalah kecil," ujar Agam di rumahnya di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Jumat (10/1/2025).

Agam menyebutkan bahwa ia sudah mengajukan surat permohonan perlindungan kepada LPSK dan telah mendapatkan respons. Selain itu, Agam juga menerima dukungan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Agam baru-baru ini menjalani pemeriksaan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) di Jakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, Agam menjelaskan kronologi kejadian, termasuk penyangkalannya terhadap narasi pengeroyokan yang beredar.

"Saya menyangkal (pengeroyokan) itu, karena kalau diurutkan dari awal kejadian dan di KM 45 pun tidak ada pengeroyokan, yang ada dia menodongkan senjata di Saketi," jelas Agam.

Sebelumnya, Panglima Komando Armada TNI AL, Laksamana Madya Denih Hendrata, dalam konferensi pers pada Senin (6/1/2025), mengungkapkan laporan awal yang diterima pihaknya mengenai insiden tersebut.

Denih menyebutkan bahwa insiden penembakan berawal dari informasi pengeroyokan terhadap tiga anggota TNI AL oleh sekitar 15 orang tak dikenal di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang.

"Di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang," kata Denih.

Denih juga menduga bahwa senjata yang digunakan dalam kejadian tersebut adalah untuk membela diri dalam situasi terdesak.

"Kalau seandainya dihadapkan pada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya sama-sama tidak tahu siapa yang akan mati. Jadi, kita saja kalau terdesak ya pasti akan mencari, akan bela diri, akan mencari benda untuk membela diri, mengamankan," ujarnya.

Insiden penembakan terjadi pada Kamis (2/1/2025) di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak arah Jakarta, mengakibatkan Ilyas Abdurahman tewas dan seorang lainnya, R (59), mengalami luka serius.

Kasus ini bermula dari penyewaan mobil yang diduga hendak dibawa kabur oleh pelaku. Pemilik mobil, yang juga menjadi korban, mencurigai bahwa mobilnya hendak dibawa kabur setelah GPS yang terpasang dicopot pelaku.

Korban kemudian mengejar mobil yang terdeteksi berada di Pandeglang, yang berujung pada aksi kejar-kejaran dan insiden penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bakal menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkaji opsi kepala daerah dilantik bertahap.

Lewat opsi ini, kepala daerah terpilih yang tidak mengajukan sengketa pilkada di MK, memungkinkan dilantik terlebih dulu.

Hal ini dikatakan Yusril usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025) siang.

"Kalau dibahas ya segera saja. Jadi setelah pulang dari Mensesneg ini saya akan bicara dengan Pak Mendagri, juga dengan Mahkamah Konstitusi (MK), bagaimana mengatasi masalah teknis ini supaya bisa diselesaikan dengan baik," kata Yusril, Jumat.

Yusril menuturkan, opsi ini dikaji lantaran perlu ada koordinasi cepat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda).

Di sisi lain, penanganan sengketa Pilkada di MK baru saja dimulai.

Setidaknya kata dia, ada sekitar 300 perkara yang ditangani MK, sehingga porsi antara pihak yang bersengketa lebih banyak dibanding yang tidak bersengketa.

"Artinya memang kita saling mendiskusikan karena ini kan terkait dengan pelantikan kepala daerah, karena ini kan putusan dari Mahkamah Konstitusi kan terkaitnya dengan Presiden juga, dan Mensesneg yang tangani," ucap Yusril.

"Tapi kan menyangkut aspek-aspek hukum kan saya juga harus memikirkan masalah ini," imbuhnya.

Dengan begitu, kata Yusril, pemerintah bisa berkoordinasi, sementara sengketa Pilkada bisa terus berjalan di MK.

"Pemerintah berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan trus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana, apakah dilantik lebih dulu," tuturnya.

Sebagai informasi, sidang sengketa Pilkada di MK baru saja dimulai beberapa hari terakhir.

Mahkamah telah meregister 309 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Jumlahnya itu 309 perkara," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz saat dikonfirmasi, Sabtu (4/1/2024).

Faiz menjelaskan, dari perkara yang diregister tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Kemudian 49 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan terbanyak 237 perkara adalah perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Perkara yang diregistrasi ini berbeda dengan jumlah permohonan yang diajukan sebanyak 314 permohonan. Perbedaan angka ini terjadi karena istilah permohonan berbeda dengan perkara yang telah melalui pemeriksaan berkas.

"Maka pertanyaannya kenapa beda? Karena itulah fungsi kita melakukan pemeriksaan berkas. Sehingga ketika kita menemukan misalnya ada calon pemohon yang mengajukan permohonannya itu secara daring dan luring dua kali, maka kita tidak akan meregistrasi dua-duanya (menjadi satu)," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah belum mengadakan rapat koordinasi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Namun, menurut dia, para menteri kabinet mulai berkonsultasi. Salah satunya dengan partai politik (parpol) yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu).

Hal ini dikatakan Yusril usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

"Memang belum ada rapat koordinasi secara langsung untuk membahas masalah (putusan MK) ini, tapi konsultasi antar para menteri juga dengan parpol-parpol itu sudah terjadi untuk membahas implikasi dari putusan MK," kata Yusril, Jumat.

Yusril mengatakan, putusan MK menyatakan bahwa pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karenanya, usai putusan MK, Pemerintah bersama DPR RI perlu membahas pengaturan baru untuk mengakomodasi putusan MK. Pengaturan baru itu bisa ditempuh dengan revisi undang-undang.

Di sisi lain, Yusril menyebut, pihaknya akan mengacu pada panduan MK untuk mengakomodasi putusan baru tersebut.

"MK sudah memberikan panduan yang disebut dengan konstitutional engineering, lima panduan itu tidak terlalu sulit dilaksanakan, jadi salah satu panduannya dikatakan oleh MK itu jangan sampai terlalu banyak, tetapi jangan juga terlalu sedikit calon presiden," ujar Yusril.

"Jadi, katakanlah Pak Saldi (Hakim MK) mengatakan ada 30 parpol peserta pemilu, apakah maksimum. Tapi, kalau 30 kan banyak juga kan," katanya lagi.

Intinya, menurut Yusril, Pemerintah dan DPR RI perlu mengatur mekanisme lebih lanjut, sehingga pemilihan presiden (pilpres) tidak melahirkan begitu banyak pasangan calon yang membuat tidak efektif, maupun melahirkan calon tinggal karena adanya ambang batas.

"Jadi bagaimana mekanismenya? In between antara terlalu banyak atau terlalu sedikit, nah itu yang mesti dikompromikan. Tapi, pada prinsipnya threshold tidak ada lagi, jadi satu parpol yang tidak mau bergabung, nah dia tidak bisa dipaksa, dia mau mencalonkan silakan saja," ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menyampaikan, sikap pemerintah nanti akan dibawa ke DPR untuk dibahas bersama. Namun, dia tidak menyebut kapan sikap pemerintah akan disampaikan.

"Satu sikap nanti dibawa ke DPR karena memang memerlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. (Sikapnya) Belum, kan masih lama sebenarnya, itu untuk Pilpres tahun 2029," katajelas Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengatakan, pihaknya mengamankan warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial TJC pada 30 Desember 2024.

TJC merupakan buronan US Marshals atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, TJC sudah dua kali masuk ke Indonesia dan sempat kabur ke Malaysia.

Menurut Yuldi, TJC memilih dua negara itu untuk kabur lantara biaya hidup tidak terlalu tinggi.

"Di Malaysia dan Indonesia kehidupannya itu beda-beda tipis, mulai dari harga untuk biaya hotel ataupun tempat tinggal dan biaya kehidupan sehari-hari itu tidak terlalu tinggi, sehingga Indonesia masih similar dengan Malaysia," kata Yuldi, dalam konferensi pers di Media Center Dirjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Yuldi mengatakan, penangkapan TJC dilakukan setelah upaya penyelidikan mendalam oleh Tim Penyidikan Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Penangkapan TJC, kata dia, dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

"Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring. Tim gabungan langsung melakukan pengamanan dengan sigap dan tanpa kendala," ujar dia.

Yuldi mengatakan, data pelintasan menunjukkan bahwa TJC memasuki Indonesia pada 4 Desember 2024.

Ia mengatakan, pada 18 Desember 2024, Ditjen Imigrasi menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

"Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedutaan Besar Amerika Serikat No. JAK.OCI.24.075, yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan pra penyidikan," tutur dia.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan, setelah diamankan, TJC dipindahkan ke Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ditjen Imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk proses hukum selanjutnya.

"Ini adalah bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga integritas hukum dan melindungi Indonesia dari pelaku kejahatan internasional. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat, sangat membantu proses ini,” kata Godam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-PHasto Kristiyanto sudah menyiapkan pleidoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar proses penegakan hukum di Indonesia bisa disorot dunia internasional.

Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menyatakan, hal itu disiapkan Hasto jika kondisi terburuk bakal menimpanya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mas Hasto sampaikan ke saya, nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia," kata Ronny, dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Ronny bahkan menyebut keterangan pers dari tim hukum Hasto ke depan juga bakal disampaikan dalam tujuh bahasa.

Hal ini dilakukan agar dunia internasional memahami apa yang sebenarnya terjadi.

"Kami persiapkan segala sesuatunya terhadap kasus ini. Kami akan sampaikan perkembangan dalam tujuh bahasa agar diketahui dunia internasional," ujar Ronny.

Dia juga menilai, proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Hasto penuh drama.

Semisal, penyidik lembaga antirasuah membawa koper untuk menyita sebuah flashdisk.

Diketahui, KPK melakukan penggeledahan ke kediaman pribadi dan rumah singgah Hasto pada Selasa (7/1/2025).

Sebuah flashdisk disita dari langkah hukum itu.

"Logika akal sehat publik tidak dapat menerima alasan mengapa penyidik perlu sebuah koper untuk sekadar menyimpan/mengamankan sebuah USB, flashdisk, dan sebuah buku catatan kecil. Kami melihat ini bagian dari rangkaian penggiringan opini yang terus terjadi sejak pemanggilan pertama dan kedua Sekjen yang disertai dengan penyitaan handphone," ucap Ronny.

"Penggeledahan ini mengonfirmasi bahwa KPK tidak memiliki bukti yang cukup ketika mentersangkakan Hasto Kristiyanto," kata dia.

Pada kesempatan ini, ia juga menilai proses KPK terhadap Hasto tidak berlatar hukum, karena bocornya surat perintah penyidikan atau sprindik.

"Kebocoran sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri sampaikan ke publik tidak tahu, kami menduga salah satu bukti KPK diremote oleh pihak-pihak di luar KPK," ujar Ronny.

Selain itu, kata dia, proses yang tidak berlandaskan hukum bisa dilihat saat KPK baru memanggil saksi-saksi setelah menetapkan Hasto tersangka.

Hal demikian bisa dibaca lembaga antirasuah tidak punya bukti ketika menetapkan alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu sebagai tersangka.

"Mas Hasto ditetapkan tersangka terlebih dahulu, baru membangun konstruksi hukum, karena dari keterangan saksi-saksi yang dipanggil menyampaikan di media tidak ada hal yang baru, sehingga kami menduga tetapkan tersangka baru mencari-cari keterangan saksi dan alat bukti," beber Ronny.

MATARAM, KOMPAS.com - Pengacara IWAS alias Agus (22), seorang pria disabilitas yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan permohonan agar kliennya ditahan di rumah.

Permohonan tersebut disampaikan menjelang pelimpahan kasus ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

"Sebelum pelimpahan, kami sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan tahanan rumah ke Kejati NTB, dan tembusan ke Kejari juga sudah kami lakukan."

"Namun sepertinya permohonan kami belum dibaca dan saat ini sudah disampaikan bahwa tersangka akan ditahan di rutan," ungkap pengacara Kurniadi di Mataram, Kamis (9/1/2025).

Kurniadi memberikan apresiasi terhadap langkah Polda NTB yang sebelumnya telah melakukan tahanan rumah terhadap Agus.

Ia menekankan bahwa selama menjalani tahanan rumah, Agus selalu kooperatif dan bahkan datang memenuhi panggilan sebelum waktu yang ditentukan.

"Kami khawatir, karena pelaku ini adalah penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian khusus. Jangan sampai penahanan rutan dilakukan tanpa dasar yang jelas."

"Tadi Agus sempat berteriak, itu menunjukkan dampak psikologis yang dialaminya," kata Kurniadi.

Pantauan Kompas.com menunjukkan bahwa Agus sempat berteriak dan menangis histeris setelah Penuntut Umum menetapkan penahanan rutan.

Kurniadi menjelaskan bahwa Agus merasa cemas membayangkan kondisi di Lapas tanpa kehadiran ibunya, yang selama ini membantunya dalam berbagai kebutuhan sehari-hari.

"Agus membayangkan bagaimana dia akan hidup di sana, sementara ibunya adalah satu-satunya orang yang selalu memenuhi kebutuhannya, mulai dari makan, minum, hingga buang air besar," ujar Kurniadi.

Ia menegaskan bahwa seharusnya ada asesmen yang dilakukan sebelum penahanan di Lapas Lombok Barat, mengingat Agus adalah penyandang disabilitas yang hak-haknya harus diperhatikan.

"Saya melihat tidak ada asesmen yang spesifik, komprehensif, dan terbuka terhadap Agus atau IWAS sebelum isu penahanan rutan ini muncul," tambahnya.

Kurniadi juga menekankan pentingnya perhatian terhadap aspek psikologis tersangka disabilitas, serta kesiapan sarana dan prasarana di Lapas.

Ia memperingatkan bahwa isu hak asasi manusia harus menjadi perhatian serius bagi Kejaksaan.

Sebelumnya, IWAS alias Agus diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (9/1/2025).

Ia terancam dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, Patra M Zein, mengungkapkan adanya anomali dalam penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Patra, ini adalah kali pertama sejak KPK didirikan pada 27 Desember 2002, lembaga tersebut menerbitkan hingga empat surat perintah penyidikan (sprindik) untuk menjerat Hasto.

"Kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002, saya ulang, sejak 27 Desember 2002, baru kali ini KPK menerbitkan bukan dua, bukan tiga, tapi empat sprindik dalam satu perkara," kata Patra, dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/1/2025).

"Baru kali ini, lebih dari 22 tahun di KPK berdiri," sambung dia.

Patra menduga bahwa banyaknya sprindik menunjukkan bahwa para penyidik KPK tidak bulat dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka.

"(Seluruh penyidik) Tidak akan bersepakat, masih ada tentu penyidik yang masih baik untuk diri KPK," ujar dia.

Ia menyebut, dalam menangani perkara tersebut, KPK mengeluarkan anggaran lebih banyak dari nilai dugaan suap kasusnya.

"Ironisnya, dugaan uang suap dalam kasus ini hanya ratusan juta, tetapi biaya penyelidikan bisa mencapai 10 kali lipat," ujar dia.

Patra merinci bahwa sprindik pertama diterbitkan pada 9 Januari 2020, sprindik kedua pada 5 Mei 2023, dan sprindik ketiga serta keempat pada 23 Desember 2023.

"Jika kita tarik, sejak penetapan tersangka Harun Masiku Januari 2020, masyarakat dapat mempertanyakan berapa banyak anggaran yang telah digunakan oleh KPK, termasuk untuk operasi pencarian Harun Masiku, baik di dalam maupun luar negeri," lanjutnya.

Patra menilai, penetapan tersangka terhadap Hasto terkesan dipaksakan.

"Kalau saja Pak Hasto bukan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira masyarakat sepakat tidak akan sampai begini. Maka dugaan kriminalisasi, dugaan pemaksaan, dan dugaan order valid tidak bisa kita larang," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam pengadilan sudah dinyatakan bahwa uang suap untuk pergantian antar waktu (PAW) adalah milik Harun Masiku, sehingga penyidik seharusnya sudah menghentikan penyelidikan.

Patra juga menekankan perlunya evaluasi terhadap KPK.

"Saya berharap masih ada penyidik-penyidik KPK yang baik. Karena kita tahu bahwa drama ini begitu berjilid-jilid, termasuk membawa flashdisk dan buku sampai tas koper. Dan baru pertama kali juga, tidak ada yang bisa dibawa saat penggeledahan," pungkas dia.