JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa irit bicara soal gugatan yang dilayangkan rivalnya dalam Pilkada Jawa Timur, Tri Rismaharini, di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyerahkan kepada tim hukumnya dalam menghadapi gugatan tersebut.

"Sudah, saya serahkan saja ke tim hukum," kata Khofifah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Dengan menyerahkan kepada tim hukum, Khofifah dapat fokus bekerja. Dia tidak menjawab apakah ada komunikasi dengan Risma terkait gugatan ini.

"Saya bekerja saja, gitu. Itu sudah ada tim hukum. Wis tho rek, saya menyerahkan ke tim hukum," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Jatim) dengan nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Risma-Gus Hans, Tri Wiyono, saat membacakan petitum gugatan mereka dalam sidang perdana sengketa hasil Pilkada Jatim 2024, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Risma dan Gus Hans juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan KPUD Jawa Timur terkait hasil Pilkada Jawa Timur 2024 yang menetapkan kemenangan pasangan Khofifah-Emil.

Adapun salah satu yang dipermasalahkan adalah pembagian bantuan sosial (bansos) yang dinilai mempengaruhi suara pemilih.

Setelah dianalisis, program bansos yang dijalankan Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur disebut punya dampak yang nyata terhadap perolehan suara pasangan petahana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bakal memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hak-hak asasi manusia dalam menjalankan usahanya.

Pigai mengatakan, pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) untuk memastikan dunia usaha mengelola bisnis dengan standar prinsip-prinsip HAM.

"Nanti tahun 2026, kami akan lakukan audit dan mungkin akan menerapkan sanksi kepada industri dan korporasi, tapi tidak sekarang," ucap Pigai usai pertemuan dengan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai mengatakan, perusahaan atau korporasi yang akan diterapkan aturan tersebut adalah yang berstandar nasional dan internasional.

"Kelas menengah ke bawah tidak. Nanti kalau pengelola usaha yang tidak berpedoman kepada HAM (kena sanksi)," tuturnya.

Pigai menjelaskan, dalam prinsip internasional, perusahaan harus menerapkan sejumlah hal.

"Tugas perusahaan adalah penghormatan, bagaimana mengelola usaha dengan standar prinsip HAM," imbuhnya.

Pigai mencontohkan, perusahaan perlu menerapkan prinsip 101, yaitu setiap 100 orang pekerja, harus ada satu orang pekerja disabilitas.

Namun, apabila tidak diterapkan, maka hal itu akan mengurangi penilaian dari Kementerian HAM terhadap perusahaan tersebut.

Pigai mengatakan, pihaknya akan mengecek secara berkala apakah perusahaan tersebut menerapkan prinsip sesuai aturan.

"Ternyata kami cek di perusahaan itu tidak ada satu orang pun disabilitas yang dipekerjakan, maka nilainya akan berkurang pada tahun-tahun yang akan datang, tetapi itu 2026 ke atas ya, saya tidak mau gegabah," katanya.

Pigai menambahkan, pada September tahun ini, Kementerian HAM akan mengeluarkan peraturan presiden terkait aturan tersebut.

"Sedang kami persiapkan, nanti September kami akan keluarkan peraturan presiden," jelas Pigai.

DENPASAR, KOMPAS.com - Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berharap, penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold memberi peluang kepada kader partainya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi itu juga memiliki konsekuensi penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

"Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidential threshold kemudian tentang parliamentary threshold, maka ke depan itu memberikan peluang yang lebih besar kepada Partai Bulan Bintang untuk tampil di tengah-tengah masyarakat dan diharapkan akan meraih suara kemudian dapat menempatkan wakil-wakilnya di DPR, itu harapan saya," kata dia selepas menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Hotel Aston, Denpasar, Bali, pada (13/1/2025).

Politisi yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ini juga menilai, penerapan presidential threshold dan parliamentary threshold pada pemilihan umum (pemilu) di Indonesia membuat demokrasi semakin tidak sehat.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tetap bisa menempatkan wakilnya di DPR, meskipun hanya satu orang.

"Seperti pemilu pada tahun 2019, itu partai-partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold kalau digabung jumlahnya besar sekali, oleh karena itu digabung saja supaya tidak terbuang," kata dia.

"Menurut pendapat saya pribadi, dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10, jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, bisa membuat suatu fraksi gabungan," ucapnya.

MK memberikan lima poin pedoman rekayasa konstitusional atau constitutional engineering, menyusul dihapusnya ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan, pedoman untuk melakukan rekayasa konstitusional dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam merevisi UU Pemilu agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membeludak.

"Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktik demokrasi presidensial Indonesia," kata Saldi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, pada Kamis (2/1/2025), dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, kata dia, pembentuk undang-undang, dalam merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017, dapat melakukan rekayasa konstitusional dengan memperhatikan sejumlah hal, yaitu:

1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

2. Pengusulan pasangan capres-cawapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

3. Dalam mengusulkan pasangan capres-cawapres, parpol peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan parpol tersebut tidak menyebabkan dominasi, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon serta terbatasnya pilihan pemilih.

4. Parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan capres-cawapres dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.

5. Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

MEDAN, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan menyesalkan insiden siswa SD Abdi Sukma, inisial M (10), dihukum gurunya, Haryati, untuk belajar di lantai karena menunggak biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Kabid SD Disdikbud Kota Medan, Bambang Sudewo, mengatakan pihaknya telah membina para guru, kepala sekolah (kepsek), hingga Ketua Yayasan Abdi Sukma pada Senin (13/1/2025).

Bambang mengatakan, pembinaan yang dilakukan menekankan kepada guru untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah atau yayasan bila ingin membuat aturan.

Sebab, dalam proses pemeriksaan, Haryati mengaku menghukum siswa M atas dasar inisiatif sendiri.

"Sudah kami berikan pembinaan kepada Kepsek, yayasan, terutama kepada guru agar ke depan apa pun peraturan yang dibuat, harus sepengetahuan yayasan dan kepala sekolah, lalu sosialisasikan, sepakati, dan kapan akan dilaksanakan," ujar Bambang saat ditanya wartawan di Kantor Ombudsman Sumut, Senin (13/1/2025).

Bambang juga menegaskan menghukum siswa dengan cara duduk di lantai karena menunggak SPP juga tidak dibenarkan.

"Jangan sampai terjadi lagi bahwa rapor uang sekolah adalah tanggung jawab orangtua, jangan disangkutpautkan dengan anak-anak, apalagi dalam kepentingan belajar," katanya.

Selanjutnya, Bambang menekankan tentang pentingnya mengedepankan aspek psikologis sang anak dalam peristiwa ini.

Dia mengatakan, seandainya sang anak tetap ingin bersekolah di SD Abdi Sukma, Disdik Medan menekankan kepada pihak yayasan untuk menjamin sang anak tidak menjadi obyek perundungan.

"Kami harus memberikan jaminan, tidak akan ada perlakuan yang tidak baik, tidak ada bully terhadap anak itu karena dengan kasus ini sekolah menjadi hal yang negatif," ucapnya.

"Kami (minta) jamin anak ini sekolah dengan nyaman, ini (pembinaan) yang kami berikan kepada yayasan," ujarnya.

Dia lalu mengatakan peristiwa ini hanya dipicu oleh miskomunikasi.

Pihak guru tidak memberi tahu inisiatifnya menghukum siswa belajar di lantai karena menunggak SPP.

Demikian juga orangtua M yang tidak melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke pihak sekolah sebelum peristiwa viral terjadi.

"Jadi, sebenarnya ini miskomunikasi dan ini sudah diselesaikan dan mudah-mudahan tidak ada lagi efek-efek lain terkait viralnya siswa itu terjadi," ujar Bambang.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP.

Ibu bocah tersebut, Kamelia, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia mengatakan anaknya memang menunggak uang SPP selama tiga bulan, totalnya Rp 180.000.

Dia mengatakan, salah satu faktor anaknya menunggak SPP adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun akhir 2024 belum cair.

Kemudian, Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu (8/1/2025).

Dia ingin menjual handphone-nya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah.

Namun, sebelum pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena sudah dua hari dihukum belajar di lantai oleh gurunya dari jam masuk sekolah pukul 08.00 hingga 13.00.

Kala itu, Kamelia tidak langsung percaya sehingga pada Rabu (8/1/2025) dia langsung datang ke sekolah.

Lalu, saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai, sementara teman-teman yang lain duduk di kursi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bakal menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam bidang pendidikan hingga kesadaran HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, Kementerian HAM membutuhkan mitra strategis untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya hak asasi manusia di masyarakat.

"Tentu yang paling kami butuhkan adalah NU yang akan menjadi mitra strategis untuk membumikan kesadaran HAM. Kedua, khusus dunia pendidikan," ucap Pigai usai pertemuan dengan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai menuturkan, salah satu yang bakal digagas Kementerian HAM dengan PBNU yakni program pusat studi HAM di universitas di bawah naungan NU.

"Tapi saya tidak janji ya, tidak semua (universitas). Kami akan lihat satu atau dua mungkin," kata dia.

Nantinya, Kementerian HAM akan mengajak pengurus NU untuk ikut program mempelajari tentang hak-hak asasi manusia.

"Kami mendidik Training of Trainer (ToT), tenaga trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM," tuturnya.

Ketua PBNU Ahmad Suaedy menuturkan bahwa Kementerian HAM memiliki program ToT yang menjadi pusat pelatihan untuk meningkatkan kesadaran HAM.

"Beliau kan punya program peningkatan ToT, ada pelatihan. Jadi beliau minta agar NU yang ikut ToT supaya menjadi pelatih baik di luar maupun NU," ujar Ahmad.

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tasikmalaya, Jawa Barat, direncanakan akan segera direlokasi karena over kapasitas sampai 400 persen lebih.

Lapas yang berlokasi di tengah kota, tepatnya di depan Taman Kota Tasikmalaya, saat ini menampung 429 narapidana yang seharusnya hanya untuk 88 tahanan.

Nantinya, lapas akan dibangun di pinggiran kota dengan sarana yang layak dan sistem keamanan yang terbaru.

“Berdasarkan hasil kunjungan Senin (13/1/2025) kemarin, memang lapas ini sudah melebihi kapasitas. Keterisiannya sudah melebihi, harusnya kapasitas adalah 88, tetapi ini yang terisi 429 orang," kata anggota DPR RI Komisi XIII asal PKS, Sohibul Iman, di Tasikmalaya, Selasa (14/1/2025).

"Saya sebagai anggota dewan pusat akan berupaya mendorong relokasi Lapas Tasikmalaya ini agar menjadi lebih layak dan tidak berlokasi persis berada di tengah kota," katanya.

Sohibul menambahkan, bangunan Lapas Tasikmalaya saat ini nantinya akan dijadikan rumah tahanan saja.

Adapun lapas yang baru akan dibangun untuk menampung tahanan asal Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, seperti fungsi utamanya selama ini.

"Saya menilai para tahanan ini tetaplah manusia. Meski status mereka sebagai tahanan, kelayakan tempat mereka saat ini juga perlu diperhatikan," kata Sohibul.

Hasil dari inspeksi ke Lapas Tasikmalaya, tambah Sohibul, saat ini kondisinya jauh dari layak, baik fasilitasnya maupun daya tampung yang jauh dari sesuai.

DPR RI pun akan segera berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam suksesi pemindahan dan pembangunan lapas baru di Tasikmalaya.

"Kemarin juga saya didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Dede SIP, saat berkunjung ke lapas. Kami sudah sampaikan dan dengar langsung dari pihak Pemda setempat," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersilaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Natalius Pigai tiba di Gedung PBNU pada pukul 11.07 WIB.

Ia tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Kedatangannya disambut perwakilan PBNU yang langsung menjabat tangan Natalius.

"Silaturahmi dulu ya, nanti setelah itu baru saya beri tahu," ujar Natalius setibanya di Kantor PBNU, Selasa.

Pigai dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk membicarakan sejumlah hal.

Namun, pertemuan itu berlangsung tertutup, sedangkan awak media menunggu di lobi Gedung PBNU untuk melakukan sesi wawancara setelah pertemuan berakhir.

Sampai berita ini dibuat, pertemuan Natalius dan PBNU masih berlangsung di lantai 3 Kantor PBNU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah saksi maupun pencari keadilan yang meminta pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2024 melonjak 33,64 persen dibanding 2023.

Ketua LPSK, Achmadi, mengatakan, pada 2023 pihaknya mendampingi 7.645 pemohon, sementara 2024 sebanyak 10.217 pemohon.

"Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64 persen dibandingkan tahun 2023," ujar Achmadi, dalam keterangan resminya, Selasa (14/1/2025).

Berdasarkan data rekap LPSK, jumlah pemohon perlindungan yang naik paling signifikan menyangkut kasus penyiksaan, dari 24 orang pada 2023 menjadi 73 pada 2024 atau melonjak tajam hingga 204,17 persen.

“Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak,” ujar dia.

Selain itu, lonjakan permohonan juga terjadi pada kasus terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), dari 2.774 orang pada 2023 menjadi 6.035 pada 2024.

Kemudian, pemohon terkait kasus narkotika dan psikotropika juga naik tajam dari 12 menjadi 23 atau 91,67 persen.

Selain itu, pendampingan yang menjadi perhatian adalah kasus kekerasan seksual, yang mencakup perbuatan asusila terhadap anak.

Menurut Achmadi, data ini menunjukkan agar aparat penegak hukum meningkatkan sinergi dan koordinasi bersama pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga melalui Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan Terpadu.

“Terus meningkat secara signifikan dan menempati peringkat kedua dalam jumlah permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 1.296 permohonan atau 12,68 persen,” kata Achmadi.

Ia menyebut, lonjakan permohonan perlindungan ke LPSK pada 2024 menunjukkan besarnya harapan publik terhadap perlindungan dan pemenuhan hak saksi maupun korban.

“Karena itu, akses keadilan harus dibuka seluas-luasnya, antara lain melalui perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban,” tutur Achmadi.

JAKARTA, KOMPAS.com- Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda untuk menjadi ketua umum PBB.

“Saya berharap akan lahir pemimpin baru di PBB dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin PBB,” kata Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025), dikutip dari Antara.

Mantan ketua umum PBB ini berharap pemimpin baru dan muda itu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menambahkan, pemilihan pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut dapat dilakukan secara aklamasi atau melalui pemilihan.

“Pesan saya pemilihan itu dengan tertib, aman dan damai. Siapa pun yang terpilih, kami hormati, tidak peduli usia, pengalaman karena paling penting estafet kepemimpinan PBB ini ke depan," kata dia.

Meski begitu, Yusril menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum itu kepada keputusan dalam muktamar untuk menggantikan dirinya. Yusril memutuskan mundur pada Mei 2024 setelah menahkodai partai itu sejak awal masa Reformasi 1998.

Sinyal dukungan kepada pemimpin muda juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura PBB Masrur Anhar ketika memberikan tausiah di sela Muktamar VI PBB.

“Syukur-syukur yang muda (terpilih jadi ketua umum)," kata Masrur.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang didaulat memberikan sambutan pembukaan muktamar itu juga memberi sinyal dukungan kepada figur muda menjadi ketum PBB.

Ketika Budi Gunawan menyapa sejumlah tokoh termasuk salah satunya Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra, sejumlah peserta muktamar kemudian menyambut riuh.

“Saya doakan semoga beliau yang terpilih," kata Budi Gunawan menimpali sambutan riuh peserta muktamar.

Ada sejumlah nama yang mencalonkan diri sebagai ketum PBB pada Muktamar PBB, antara lain, mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru, perubahan AD/ART partai dan program-program partai selama lima tahun ke depan juga menjadi menu utama muktamar itu.

Saat ini, pucuk pimpinan PBB dinahkodai oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Fahri Bachmid setelah Yusril mengundurkan diri pada Mei 2024 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bakal menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam bidang pendidikan hingga kesadaran HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, Kementerian HAM membutuhkan mitra strategis untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya hak asasi manusia di masyarakat.

"Tentu yang paling kami butuhkan adalah NU yang akan menjadi mitra strategis untuk membumikan kesadaran HAM. Kedua, khusus dunia pendidikan," ucap Pigai usai pertemuan dengan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai menuturkan, salah satu yang bakal digagas Kementerian HAM dengan PBNU yakni program pusat studi HAM di universitas di bawah naungan NU.

"Tapi saya tidak janji ya, tidak semua (universitas). Kami akan lihat satu atau dua mungkin," kata dia.

Nantinya, Kementerian HAM akan mengajak pengurus NU untuk ikut program mempelajari tentang hak-hak asasi manusia.

"Kami mendidik Training of Trainer (ToT), tenaga trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM," tuturnya.

Ketua PBNU Ahmad Suaedy menuturkan bahwa Kementerian HAM memiliki program ToT yang menjadi pusat pelatihan untuk meningkatkan kesadaran HAM.

"Beliau kan punya program peningkatan ToT, ada pelatihan. Jadi beliau minta agar NU yang ikut ToT supaya menjadi pelatih baik di luar maupun NU," ujar Ahmad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklaim, cukup dekat dengan Presiden ke-4 RI sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Menurutnya, Gus Dur merupakan sosok yang berharga membawa dirinya hingga menjadi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya dari Papua dibawa oleh Gus Dur, saya menjadi menteri karena dibawa oleh Gus Dur, saya satu-satunya menteri yang dibawa Gus Dur dari Papua," kata Pigai usai pertemuan dengan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Dalam kesempatan itu, ia mengenang kehidupannya selama berada di Papua yang dekat dengan lingkungan NU.

"Kalau NU sudah menjadi pedoman hidup kami selama ini, jadi harapan gimana, saya hidup di lingkaran NU," ujarnya.

Pigai bertandang ke PBNU untuk membahas sejumlah kerja sama terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Kerja sama dengan PBNU dilakukan atas kepercayaannya.

Menurut Pigai, PBNU telah memahami prinsip dan standar HAM internasional.

"Saya tidak ragu karena mereka punya dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan, dan mereka memahami prinsip dan standar HAM internasional," ujar Pigai.

Pigai mengatakan, PBNU juga punya standar menilai setiap hak manusia dan memiliki nilai-nilai spiritualitas yang menghormati HAM.

"PBNU punya standar dan cara pandang human rights, berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada. Mereka sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang sebagai saksi dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dua dari lima orang saksi tersebut adalah Kusnadi, selaku staf Hasto Kristiyanto, dan Saeful Bahri, selaku kader PDI-P sekaligus eks anak buah Hasto.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, pada Selasa (14/1/2025).

KPK juga memanggil tiga orang lainnya, yaitu Saffar M Godam, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Plt Direktur Jenderal.

Kemudian, Nur Hasan, selaku Security Satgas di kantor DPP PDI-P dan Jhoni Ginting, selaku karyawan BUMN.

KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 24 Desember 2024.

Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.