BLORA, KOMPAS.com - Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) mengeluarkan pernyataan sikap damai setelah terlibat bentrokan di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan di halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, Munaji atau yang akrab disapa Mbah Mun, menegaskan kesiapannya untuk berdamai dengan GRIB Jaya Blora.

"Salam Pancasila, saya Mbah Mun selaku ketua Pemuda Pancasila Blora untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir. Saya juga tidak akan menyampaikan beberapa kejadian yang kemarin, yang penting mulai detik ini setelah kesepakatan kita buat antara saya selaku ketua PP Blora dan ketua GRIB," ungkapnya.

Mbah Mun berkomitmen untuk menciptakan situasi kondusif di wilayahnya. "InsyaAllah dari Pemuda Pancasila Blora siap pada hari ini untuk menciptakan kondusivitas wilayah Blora, dan yang kemarin kejadian itu kita jadikan yang terakhir. Terima kasih. Saya juga selaku ketua Pemuda Pancasila mohon maaf merepotkan seperti itu," tambahnya.

Sementara itu, Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, menyambut positif upaya kesepakatan damai tersebut.

"Saya menyambut baik, iktikad baik Mbah Mun. Saya terima kita bekerja sama yang baik, kita lupakan kejadian yang kemarin, kita ciptakan Blora ini sejuk, indah, dan damai. Saya tidak banyak kata, cukup itu saja, terima kasih," jelasnya.

Setelah pernyataan sikap damai, kedua belah pihak menandatangani nota perdamaian yang telah disiapkan.

Berikut isi pernyataan damai kedua belah pihak:

1. Siap mendukung TNI dan Polri dalam menjaga situasi Kamtibnas di wilayah Kabupaten Blora.

2. Siap menghindari gesekan antar anggota ormas Pemuda Pancasila Kab. Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kab. Blora.

3. Sepakat membangun dialog antar ormas Pemuda Pancasila Kab. Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kab. Blora dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. Sepakat menciptakan situasi Kamtibnas yang aman dan kondusif serta tidak melakukan pengerahan massa maupun konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana, siap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Pemuda Pancasila Blora, Munaji, dan Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, disaksikan oleh Bupati Blora, Ketua DPRD Blora, Komandan Kodim 0721 Blora, Kapolres Blora, Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Ketua Pengadilan Negeri Blora, dan Komandan Yonif 410 Alugoro Blora.

Sebelumnya, bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya Blora terjadi di dua lokasi, yaitu di Karangjati Blora dan Jalan Ngawen - Kunduran, pada Selasa (14/1/2025).

Akibat bentrokan tersebut, 12 orang korban dibawa ke rumah sakit dan 19 orang terduga pelaku diamankan oleh polisi.

KOMPAS.com - Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya terlibat bentrokan dengan Pemuda Pancasila (PP) di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Bentrokan antara GRIB dan Pemuda Pancasila terjadi di dua lokasi berbeda di Blora dan mengakibatkan 12 korban terluka.

"Kedua lokasi bentrok berada di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan di Jalan Ngawen - Kunduran, Kecamatan Kunduran," kata Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, dalam deklarasi damai antara kedua ormas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

Wawan menjelaskan, terdapat delapan korban di Karangjati, lokasi pertama bentrokan.

Sementara itu, di lokasi kedua bentrokan, Kunduran, terdapat empat korban luka-luka.

Wawan juga menjelaskan bahwa dari 12 korban yang terlibat bentrokan, sebagian besar telah dirawat di rumah sakit.

Lantas apa itu GRIB Jaya dan apa yang penyebab bentrokan ini?

GRIB Jaya, Ormas yang Didirikan Hercules

GRIB Jaya adalah salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang cukup besar di Indonesia.

GRIB Jaya didirikan pada 2011. Adapun pendiri organisasi ini adalah Rosario de Marshal atau Hercules, mantan preman Tanah Abang yang cukup terkenal di Indonesia.

GRIB Jaya telah memiliki banyak anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara itu, Hercules hingga kini masih menjadi Ketua Umum DPP GRIB Jaya.

GRIB Jaya juga menjadi salah satu ormas pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

Saat itu, Hercules menegaskan keluarga besar GRIB Jaya siap memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran.

Ia juga mengancam akan memecat anggota GRIB yang tidak mendukung Prabowo-Gibran.

"Melalui GRIB Jaya kita akan memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran pada Pilpres 2024. GRIB Jaya sudah 20 tahun mendukung Prabowo," kata Hercules saat deklarasi DPD GRIB Jaya Jateng dukung Prabowo-Gibran di Desa Klampis, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024), seperti diberitakan Kompas.com.

KOMPAS.com - Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya terlibat bentrokan dengan Pemuda Pancasila (PP) di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Bentrokan antara GRIB dan Pemuda Pancasila terjadi di dua lokasi berbeda di Blora dan mengakibatkan 12 korban terluka.

"Kedua lokasi bentrok berada di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan di Jalan Ngawen - Kunduran, Kecamatan Kunduran," kata Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, dalam deklarasi damai antara kedua ormas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

Wawan menjelaskan, terdapat delapan korban di Karangjati, lokasi pertama bentrokan.

Sementara itu, di lokasi kedua bentrokan, Kunduran, terdapat empat korban luka-luka.

Wawan juga menjelaskan bahwa dari 12 korban yang terlibat bentrokan, sebagian besar telah dirawat di rumah sakit.

Lantas apa itu GRIB Jaya dan apa yang penyebab bentrokan ini?

GRIB Jaya, Ormas yang Didirikan Hercules

GRIB Jaya adalah salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang cukup besar di Indonesia.

GRIB Jaya didirikan pada 2011. Adapun pendiri organisasi ini adalah Rosario de Marshal atau Hercules, mantan preman Tanah Abang yang cukup terkenal di Indonesia.

GRIB Jaya telah memiliki banyak anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara itu, Hercules hingga kini masih menjadi Ketua Umum DPP GRIB Jaya.

GRIB Jaya juga menjadi salah satu ormas pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

Saat itu, Hercules menegaskan keluarga besar GRIB Jaya siap memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran.

Ia juga mengancam akan memecat anggota GRIB yang tidak mendukung Prabowo-Gibran.

"Melalui GRIB Jaya kita akan memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran pada Pilpres 2024. GRIB Jaya sudah 20 tahun mendukung Prabowo," kata Hercules saat deklarasi DPD GRIB Jaya Jateng dukung Prabowo-Gibran di Desa Klampis, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024), seperti diberitakan Kompas.com.

"Kita satu komando untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Kalau ada yang mendukung calon lain langsung pecat," ujar Hercules menambahkan.

Bentrok GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila di Blora

Awal mula bentrokan ini adalah adanya penggerudukan oleh Pemuda Pancasila ke markas GRIB Jaya Blora, pada Senin (13/1/2025) lalu.

Ketua Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji, menjelaskan alasan mereka melakukan penggerudukan itu karena GRIB Jaya Blora diduga memalaki beberapa minimarket di sana.

"Yo ojo do dadi preman toh, indomaret-indomaret, Alfamart-alfamart ojo do dijaluki duit toh, (jangan berlagak jadi preman, Alfamart Indomaret jangan dimintai uang)," kata dia saat dihubungi Kompas.com.

Selain itu, Munaji menyebut pemicu lain gesekan tersebut terkait pupuk bersubsidi hingga dugaan penyelewengan gas LPG yang dilakukan sejumlah oknum anggota GRIB Jaya Blora.

Munaji juga mempertanyakan zin legalitas surat keterangan terdaftar (SKT) GRIB Jaya Blora yang terlalu cepat dikeluarkan oleh Kesbangpol Blora.

Setelah adanya penggerudukan tersebut, pada Selasa (14/1/2025), anggota GRIB Jaya se-Jawa Tengah mendatangi wilayah Blora dengan berbagai macam kendaraan darat, seperti sepeda motor, mobil, minibus, hingga truk.

Anggota GRIB Jaya se-Jateng itu menggelar apel di Alun-alun Blora, kemudian melaporkan Pemuda Pancasila ke Polres Blora.

Setelah membubarkan diri, seluruh anggota GRIB Jaya pun pulang ke daerah masing-masing.

Saat di perjalanan pulang itulah mereka terlibat bentrokan dengan anggota Pemuda Pancasila di beberapa titik lokasi, yaitu Karangjati Blora dan Jalan Ngawen - Kunduran.

Pascabentrokan itu, GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila telah berdamai. Deklarasi damai antara dua ormas itu digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

"Jadi permasalahan awal terjadi, mungkin permasalahan di level sesama internal. Terus akumulasi dari kejadian-kejadian sehingga terakhir, kejadian terjadi kemarin," ucap Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto seusai deklarasi damai antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya Blora.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Duduk Perkara Bentrok Ormas Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya di Blora" dan"Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran, Hercules: Mendukung Calon Lain Langsung Pecat".

BLORA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bergerak cepat menyelesaikan bentrokan antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Peristiwa bentrokan tersebut terjadi di dua lokasi, yakni di Karangjati Blora dan Jalan Ngawen-Kunduran, pada Selasa (14/1/2025).

Sebagai respons, Bupati Blora, Arief Rohman, segera memanggil ketua dari kedua ormas yang terlibat untuk mencari solusi damai.

Arief menyampaikan rasa prihatinnya atas insiden yang sempat mengganggu ketenangan masyarakat.

"Tentunya kita prihatin dan menyesalkan kejadian kemarin, bahwasanya kita ingin Blora ini aman dan kondusif," katanya saat menyampaikan pernyataan damai antara kedua ormas di Halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2025).

"Oleh karena itu kita bersepakat untuk pada kesempatan ini kita ingin menyaksikan berdua dari PP dan GRIB untuk membuat surat pernyataan yang akan ditandatangani berdua untuk perdamaian Blora, disaksikan forkopimda," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang disebabkan oleh bentrokan tersebut.

"Tentunya saya mohon maaf atas kejadian kemarin yang mana Blora terkenal aman dan kondusif," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, bentrokan antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya Blora terjadi di Karangjati Blora serta Jalan Ngawen - Kunduran.

Akibat kejadian tersebut, 12 orang menjadi korban dan harus dirawat di rumah sakit, sementara 19 orang terduga pelaku diamankan pihak kepolisian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bertemu dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/1/2025).

Pigai dan Nusron membahas bagaimana persoalan sengketa tanah bisa diselesaikan tanpa melanggar HAM.

"Bagaimana setiap sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak-hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai serta hak milik, itu tidak mengganggu dan tidak melanggar hak asasi manusia," ujar Nusron.

"Dan turunannya itu banyak sekali. Termasuk di dalamnya topik kedua adalah bagaimana penyelesaian konflik dan sengketa tanah. Juga setiap penyelesaiannya harus mengedepankan dimensi hak asasi manusia. Jadi secara prinsip itu," sambungnya.

Nusron memaparkan, dirinya dan Pigai juga membahas bagaimana mengawal pendaftaran tanah hak komunal atau adat yang masih sangat sedikit di Indonesia.

Menurutnya, pendaftaran tanah hak adat yang masih di bawah target ini bisa menghambat pemerintah.

"Ini harus kita tuntaskan supaya kita makin jelas, mana batas-batas hak adat, mana batas-batas APL (areal penggunaan lain) murni. Dan mana batas-batas hutan. Supaya masing-masing didaftarkan," jelas Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Pigai menyebut penataan tanah di Indonesia harus berbasis HAM.

Dia mencontohkan, di negara ini, konversi lahan menyebabkan penyempitan ketersediaan area pertanian.

Dengan menyempitnya lahan pertanian, maka itu akan mempengaruhi produksi pangan nasional dan swasembada pangan.

"Maka, perlu kami kerja sama agar supaya space untuk produksi pangannya tetap dalam koridor dan kontrol sesuai dengan program prioritas pemerintah. Tapi juga kami tetap mengatur juga memberikan ruang supaya industri juga tetap berkembang," jelas Pigai.

Sementara itu, Pigai menyebut Kementerian HAM menerima aduan mengenai konflik tanah sebanyak 2.000 dalam 1 tahun.

Dia pun menyambut baik Kementerian ATR/BPN yang telah melakukan digitalisasi sertifikasi, meski itu sulit dilakukan.

"Sudah hampir mencapai 20 persen. Lebih dari 20 persen. Itu kan alhamdulillah ya, syukur ya, daripada enggak sama sekali. Bayangkan bagaimana orang mencari keadilan persoalan tanah, persoalan sertifikat yang tumpang tindih. Tidak hanya di perkotaan, tapi juga di daerah-daerah terpencil," imbuhnya.

KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat (ormas) dari Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terlibat bentrokan di perempatan Karangjati, Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Akibat kejadian tersebut, satu orang yang merupakan anggota dari ormas Pemuda Pancasila dilaporkan terluka di kepala akibat hantaman batu.

Sementara sejumlah orang yang mengalami luka-luka juga telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis.

Selain itu, terlihat satu buah mobil dan tiga motor yang rusak akibat bentrokan di lokasi kejadian.

Kejadian ini telah dikonfirmasi oleh Kasi Humas Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo.

Ia menjelaskan bahwa jajaran dari Polres Blora tengah mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut.

Kronologi Kejadian Bentrokan Menurut Warga

Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangjati, Sigit, menceritakan kronologi bentrokan yang dilihatnya.

"Kayaknya mobil Pemuda Pancasila dari arah utara berhenti di bangjo (traffic light) karena lampu merah, kebetulan kepergok sama kelompoknya GRIB dari selatan, terus dimasa," kata Sigit, seperti dilansir TribunJateng.com.

Sigit mengatakan bahwa pada saat kejadian, selain mengendarai mobil ada juga anggota Pemuda Pancasila yang mengendarai sepeda motor.

Selanjutnya, massa dari kelompok Pemuda Pancasila ada yang tidak bisa melarikan diri kemudian dihajar kelompok GRIB.

"Ndelalah ada 1 yang tidak bisa lari mas, dimasa, dihantam batu kepalanya, terus dia terkapar di trotoar situ, saya kasihan, saya amankan di teras," jelas Sigit.

Tidak sampai di situ, massa dari kelompok GRIB juga sempat mengeluarkan ancaman akan menghabisi anggota Pemuda Pancasila jika tidak melepas atribut yang dikenakan. Korban tersebut juga berlumuran darah.

"Ada salah satu kelompoknya GRIB datang minta supaya pemuda tadi melepas atribut Pemuda Pancasila, jaket e dilepas. Akhirna dilepas terus saya suruh sembunyi di belakang mas. Di perjalanan darah itu kececeran," terangnya.

Satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik anggota Pemuda Pancasila dirusak oleh anggota GRIB.

"Setelah itu, GRIB lari ke utara," ujarnya.

BLORA, KOMPAS.com - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) sepakat untuk berdamai.

Kesepakatan damai tersebut berlangsung di halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, pada Rabu (15/1/2025).

Bupati Blora, Arief Rohman, memanggil Ketua PP Blora, Munaji, dan Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, untuk menandatangani pernyataan damai yang disaksikan oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Pada kesempatan ini kita menyaksikan berdua dari PP dan GRIB untuk membuat surat pernyataan yang akan ditandatangani berdua untuk perdamaian Blora, disaksikan Forkopimda," ungkap Arief menjelang pernyataan damai.

Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, Munaji, yang akrab disapa Mbah Mun, menegaskan kesiapannya untuk berdamai dengan GRIB Jaya Blora.

"Salam Pancasila, saya Mbah Mun selaku ketua Pemuda Pancasila Blora untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir. Yang penting mulai detik ini setelah kesepakatan kita buat antara saya selaku ketua PP Blora dan ketua GRIB," ujarnya.

Munaji juga berkomitmen untuk menciptakan situasi kondusif di wilayahnya.

"InsyaAllah dari Pemuda Pancasila Blora siap pada hari ini untuk menciptakan kondusivitas wilayah Blora, dan yang kemarin kejadian itu kita jadikan yang terakhir. Terima kasih. Saya juga selaku ketua Pemuda Pancasila mohon maaf merepotkan seperti itu," tambahnya.

Di sisi lain, Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, menyambut baik upaya kesepakatan damai ini.

"Saya menyambut baik, iktikad baik Mbah Mun. Saya terima kita bekerja sama yang baik. Kita lupakan kejadian yang kemarin. Kita ciptakan Blora ini sejuk, indah, dan damai. Saya tidak banyak kata, cukup itu saja, terima kasih," jelasnya.

Setelah pernyataan sikap damai, kedua belah pihak menandatangani nota perdamaian yang telah disiapkan.

Bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya Blora terjadi di dua lokasi, yaitu di Karangjati Blora dan Jalan Ngawen - Kunduran, pada Selasa (14/1/2025).

Akibat insiden tersebut, 12 orang menjadi korban dan dibawa ke rumah sakit, sementara 19 orang terduga pelaku diamankan oleh pihak kepolisian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Godam mulai diperiksa penyidik pada pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 13.15 WIB.

Artinya, ia diperiksa selama 3 jam. Usai diperiksa, Godam mengatakan, penyidik meminta keterangannya terkait tim khusus yang dibentuk mengenai informasi kepulangan eks kader PDIP Harun Masiku.

Tim tersebut, kata dia, dibentuk oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

"Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu," kata Godam.

Ia membenarkan penyidik menanyakan soal Yasonna Laoly, namun hanya sebatas pembentukan tim khusus tersebut.

"Ada (kaitan dengan Yasonna), tetapi terkait pembentukan tim yang dibentuk beliau," ujarnya.

Godam juga menyampaikan bahwa penyidik menanyakan soal data perlintasan Harun Masiku.

Ia mengatakan, ketika itu sistem imigrasi hanya mendeteksi Harun Masiku berangkat ke Singapura.

Padahal, kata dia, Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari.

"Data perlintasan tidak ada yang berbeda, pada saat itu sistem kita hanya mendeteksi bahwa Harun Masiku berangkat ke Singapura, tetapi tanggal 7 (Januari) belum terdeteksi, padahal dia sudah kembali ke Indonesia," tuturnya.

Terakhir, Godam menegaskan bahwa ia diperiksa bukan selaku Plt Dirjen Imigrasi, melainkan sebagai mantan Kepala Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

"Ini bukan sebagai Plt Dirjen Imigrasi, ini sebagai peristiwa 5 tahun yang lalu. Saya Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta (5 tahun lalu)," ucapnya.

Saffar M. Godam memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Godam tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.49 WIB dengan didampingi dua orang.

Godam mengatakan, ia akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait data perlintasan eks kader PDIP Harun Masiku.

"Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," kata Godam.

Adapun kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu, Harun lolos dari penangkapan.

Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Godam mulai diperiksa penyidik pada pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 13.15 WIB.

Artinya, ia diperiksa selama 3 jam. Usai diperiksa, Godam mengatakan, penyidik meminta keterangannya terkait tim khusus yang dibentuk mengenai informasi kepulangan eks kader PDIP Harun Masiku.

Tim tersebut, kata dia, dibentuk oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

"Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu," kata Godam.

Ia membenarkan penyidik menanyakan soal Yasonna Laoly, namun hanya sebatas pembentukan tim khusus tersebut.

"Ada (kaitan dengan Yasonna), tetapi terkait pembentukan tim yang dibentuk beliau," ujarnya.

Godam juga menyampaikan bahwa penyidik menanyakan soal data perlintasan Harun Masiku.

Ia mengatakan, ketika itu sistem imigrasi hanya mendeteksi Harun Masiku berangkat ke Singapura.

Padahal, kata dia, Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari.

"Data perlintasan tidak ada yang berbeda, pada saat itu sistem kita hanya mendeteksi bahwa Harun Masiku berangkat ke Singapura, tetapi tanggal 7 (Januari) belum terdeteksi, padahal dia sudah kembali ke Indonesia," tuturnya.

Terakhir, Godam menegaskan bahwa ia diperiksa bukan selaku Plt Dirjen Imigrasi, melainkan sebagai mantan Kepala Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

"Ini bukan sebagai Plt Dirjen Imigrasi, ini sebagai peristiwa 5 tahun yang lalu. Saya Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta (5 tahun lalu)," ucapnya.

Saffar M. Godam memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Godam tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.49 WIB dengan didampingi dua orang.

KOMPAS.com - Proses mediasi dilakukan pasca kejadian bentrokan antar organisasi masyarakat (ormas) dari Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terjadi di dua lokasi di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Mediasi dilakukan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Proses mediasi melibatkan dua belah pihak, yaitu Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora dan Ketua DPC GRIB Blora.

Dilansir dari TribunJateng.com, hal ini dikonfirmasi Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto.

"Pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, Bupati dan Forkompimda Kabupaten Blora melakukan mitigasi peristiwa tersebut. Dengan lakukan mediasi antara ketua MPC Pemuda Pancasila Blora dan Ketua DPC GRIB Blora, dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora," katanya

Adapun kondisi di sekitar Pendopo Kabupaten Blora tampak ramai mobil dari pihak kepolisian, dan para pejabat Pemkab Blora.

Ketua Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Blora, Munaji, datang lebih dulu sekitar pukul 10.48 WIB.

Tidak berselang lama, disusul kedatangan Ketua DPC GRIB Blora, Sugiyanto.

Sejumlah awak media juga terlihat menunggu hasil dari mediasi tersebut, namun belum ada keterangan terkait hasil mediasi dari kedua belah pihak.

Sebelumnya diberitakan bentrokan antar ormas dari Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terjadi di Blora.

Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, mengungkapkan, bentrokan tersebut terjadi di dua lokasi berbeda.

"Kedua lokasi bentrok berada di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan di Jalan Ngawen - Kunduran, Kecamatan Kunduran," jelas Wawan.

Akibat bentrokan tersebut, terdapat 12 korban yang terlibat bentrokan yang ebagian besar telah dirawat di rumah sakit.

Dalam insiden tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah orang walaupun rincian mengenai terduga pelaku dari kedua ormas tersebut belum diungkap.

"Sampai saat ini, terduga pelaku yang kami amankan berjumlah 19 orang dan masih dalam pemeriksaan," kata Wawan.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul “Usai Bentrok Pemuda Pancasila dan GRIB di Blora, Kedua Ormas Dimediasi di Pendopo Kabupaten”.

MEDAN, KOMPAS.com - Kamelia, ibu dari siswa SD yang dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP, melaporkan guru yang menghukum anaknya, Hariati, ke Mapolrestabes Medan.

Kepala Polrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, Kamelia membuat laporan itu pada Selasa (14/1/2025).

Hal itu ditandai dengan laporan nomor: LP/B/132/I/2025/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut.

"Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai," kata Gidion kepada Kompas.com saat dihubungi melalui saluran telepon pada Rabu (15/1/2025).

Di dalam laporan itu, Kamelia menyampaikan, mulanya mendapati cerita anaknya, MA, malu datang ke sekolah pada Rabu (8/1/2025) pagi.

Sebab, MA dihukum oleh terlapor untuk duduk di lantai saat proses belajar karena belum mengambil rapor dan membayar SPP sejak Senin (6/1/2025).

Sekitar pukul 10.00 WIB, Kamelia datang ke sekolah anaknya, yakni sekolah milik Yayasan Abdi Sukma, di Kota Medan.

Dia ingin memeriksa apakah apa yang disampaikan anaknya benar atau tidak.

Setibanya di lokasi, Kamelia melihat MA memang duduk di lantai ruang kelas 4 SD saat jam pelajaran.

Kamelia mengaku sempat mempertanyakan hal itu kepada Hariati.

Hariati menyampaikan bahwa siswa yang tidak membayar SPP dan belum menerima rapor tidak dibenarkan mengikuti pelajaran.

Atas kejadian itu, Kamelia membuat laporan ke Mapolrestabes Medan.

Gidion menyampaikan, kini penyidik masih bekerja untuk mendalami kasus tersebut.

"Kami masih mendalami laporannya," kata Gidion.

KOMPAS.com - Pada hari Selasa, 14 Januari 2025, dua organisasi masyarakat, yaitu Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), terlibat dalam sebuah pertikaian di perempatan Karangjati yang terletak di Blora, Jawa Tengah.

Insiden tersebut menyebabkan satu anggota Pemuda Pancasila mengalami cedera di bagian kepala akibat lemparan batu.

Selain itu, beberapa individu lainnya yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Di lokasi kejadian, terlihat kerusakan pada satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik anggota Pemuda Pancasila.

Mobil PP dirusak

Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo, selaku Kasi Humas Polres Blora, telah mengonfirmasi kejadian ini dan menyatakan bahwa pihak kepolisian tengah mengumpulkan informasi lebih lanjut.

Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangjati, Sigit, memberikan penjelasan mengenai kronologi insiden tersebut.

Ia menjelaskan bahwa mobil yang dikendarai oleh anggota Pemuda Pancasila berhenti di lampu merah dan kebetulan disergap oleh anggota GRIB yang datang dari arah selatan.

Dalam situasi tersebut, beberapa anggota Pemuda Pancasila yang berada di lokasi tidak berhasil melarikan diri dan menjadi sasaran serangan.

Sigit menyaksikan bahwa satu orang yang tidak dapat melarikan diri terkapar di trotoar setelah dihantam batu. Ia merasa prihatin dan berusaha melindungi korban dengan membawanya ke teras.

Sigit juga menambahkan bahwa anggota GRIB sempat mengeluarkan ancaman untuk menyerang anggota Pemuda Pancasila jika mereka tidak melepaskan atribut organisasi.

Kondisi korban

Korban yang terluka tersebut mengalami pendarahan. Sigit mengisahkan bahwa anggota GRIB meminta agar pemuda tersebut melepaskan jaketnya dan setelah itu menyuruhnya untuk bersembunyi.

Akibatnya, satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik Pemuda Pancasila dirusak oleh anggota GRIB sebelum akhirnya mereka melarikan diri ke arah utara.

Penjelasan GRIB

Ketua DPC GRIB Blora, Sugiyanto, memberikan klarifikasi mengenai insiden tersebut. Ia menyatakan bahwa perusakan yang terjadi dilakukan oleh anggota GRIB yang berasal dari luar Blora.

Sugiyanto mengungkapkan bahwa pertikaian tersebut pecah saat anggotanya hendak pulang dan dihadang oleh Pemuda Pancasila.

Menurutnya, anggota GRIB yang berasal dari Kudus tidak bertindak semena-mena, tetapi mereka diserang secara tiba-tiba. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai peristiwa ini.

Kompas.com juga masih berusaha menghubungi pihak Pemuda Pancasila untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang insiden tersebut.

Sumber: Drama Pengepungan Sertu Hendri: TNI Sulit Menembak karena Banyak Warga Menonton