BANYUWANGI, KOMPAS.com - Petugas Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Jawa Timur, menggagalkan penyelundupan ponsel ke dalam tahanan.

Awalnya, petugas mendapati seseorang berinisial B yang merupakan saudara kandung narapidana penyalahgunaan narkoba berinisial AL berusaha mengelabui petugas dengan menyelundupkan handphone di dalam roti.

Pengungkapan bermula ketika B masuk ke pos pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) untuk menggunakan layanan penitipan barang dan makanan.

Tak ada yang janggal, B membawa sekotak roti dengan boks warna jingga dan petugas melakukan pemeriksaan sesuai SOP.

“Namun ketika petugas membelah roti yang dibawa oleh B terdapat barang yang mengganjal, petugas lantas merobek roti tersebut dan terdapat handphone di dalamnya,” kata Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono, Sabtu (18/1/2025).

Segera, petugas mengamankan B dan memanggil narapidana AL untuk diinterogasi dan dimintai keterangan.

“Keduanya tak bisa mengelak dan mengakui bahwa B akan menyelundupkan handphone tersebut kepada AL yang tidak lain adalah saudaranya,” ungkap Agus.

Kini, AL mendapatkan sanksi ditempatkan di straft cell atau sel pengasingan serta dicabut hak-haknya selama beberapa waktu sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

“Kami akan menindak tegas bagi siapapun yang terbukti melanggar setiap aturan yang ada,” tegas Agus.

Sementara itu, B akan mendapatkan sanksi larangan untuk melakukan kunjungan ke Lapas, baik untuk sekadar menitipkan barang dan makanan maupun melakukan kunjungan tatap muka.

Agus menambahkan, dalam beberapa kesempatan pihaknya sering mengimbau agar petugas selalu waspada dan teliti terhadap barang yang akan masuk ke dalam lapas.

Hal itu untuk meminimalisasi masuknya barang terlarang yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) serta sebagai langkah untuk mewujudkan Lapas Banyuwangi bebas dari peredaran handphone, pungli, dan narkoba (halinar).

“Para warga binaan pun selalu kami wanti-wanti untuk tidak mencoba memasukkan barang terlarang,” tandasnya.

GAZA, KOMPAS.com - Tiga sandera Israel telah dibebaskan oleh kelompok Hamas pada Minggu (19/1/2025) dan telah dipertemukan dengan keluarganya di hari pertama gencatan senjata Gaza.

Sementara itu, Layanan Penjara Israel mengatakan telah menyelesaikan pembebasan 90 tahanan Palestina pada Senin (20/1/2025) pagi. Hal ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sehari sebelumnya.

"Semua tahanan dibebaskan dari penjara Ofer dan pusat penahanan Yerusalem," kata layanan tersebut, merujuk pada tahanan Palestina, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum pukul 01.30 dini hari (06.30 WIB).

Selain itu, gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu kedua belah pihak telah mengakhiri perang di Gaza.

Saat gencatan senjata mulai berlaku di pagi hari, ribuan warga Palestina yang terlantar dan lelah perang berangkat melintasi Jalur Gaza yang hancur untuk kembali ke rumah.

Di wilayah utara Jabalia, ratusan orang mengalir menyusuri jalan berpasir, kembali ke lanskap apokaliptik yang dipenuhi puing-puing dan bangunan yang hancur.

"Kami akhirnya berada di rumah kami. Tidak ada rumah yang tersisa, hanya puing-puing, tetapi itu rumah kami," kata Rana Mohsen (43) di Jabalia, dikutip dari kantor berita AFP.

Diketahui, gencatan senjata tahap awal selama 42 hari tersebut ditengahi oleh mediator Qatar, AS, dan Mesir.

Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan lonjakan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza karena lebih banyak sandera Israel dibebaskan sebagai ganti warga Palestina yang ditahan Israel.

Sementara pasukan Israel meninggalkan beberapa wilayah, dan para pihak menegosiasikan persyaratan gencatan senjata permanen.

Di Israel, ketiga mantan sandera, semuanya perempuan, tiba di sebuah rumah sakit di Israel tengah setelah dipertemukan kembali dengan ibu mereka.

Emily Damari, Romi Gonen, dan Doron Steinbrecher dibawa kembali ke Israel oleh pasukan keamanan setelah kelompok Hamas menyerahkan mereka ke Palang Merah di sebuah lapangan yang ramai di Kota Gaza yang dikelilingi oleh lautan manusia termasuk orang-orang bersenjata.

"Setelah 471 hari, Emily akhirnya pulang," kata ibunya Mandy Damari.

Keluarga Steinbrecher mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Dodo heroik kita, yang selamat dari 471 hari dalam penahanan Hamas, memulai perjalanan rehabilitasinya hari ini".

Seorang dokter di rumah sakit Sheba mengatakan ketiga mantan sandera itu dalam kondisi stabil.

GAZA, KOMPAS.com - Tiga sandera Israel telah dibebaskan oleh kelompok Hamas pada Minggu (19/1/2025) dan telah dipertemukan dengan keluarganya di hari pertama gencatan senjata Gaza.

Sementara itu, Layanan Penjara Israel mengatakan telah menyelesaikan pembebasan 90 tahanan Palestina pada Senin (20/1/2025) pagi. Hal ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sehari sebelumnya.

"Semua tahanan dibebaskan dari penjara Ofer dan pusat penahanan Yerusalem," kata layanan tersebut, merujuk pada tahanan Palestina, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum pukul 01.30 dini hari (06.30 WIB).

Selain itu, gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu kedua belah pihak telah mengakhiri perang di Gaza.

Saat gencatan senjata mulai berlaku di pagi hari, ribuan warga Palestina yang terlantar dan lelah perang berangkat melintasi Jalur Gaza yang hancur untuk kembali ke rumah.

Di wilayah utara Jabalia, ratusan orang mengalir menyusuri jalan berpasir, kembali ke lanskap apokaliptik yang dipenuhi puing-puing dan bangunan yang hancur.

"Kami akhirnya berada di rumah kami. Tidak ada rumah yang tersisa, hanya puing-puing, tetapi itu rumah kami," kata Rana Mohsen (43) di Jabalia, dikutip dari kantor berita AFP.

Diketahui, gencatan senjata tahap awal selama 42 hari tersebut ditengahi oleh mediator Qatar, AS, dan Mesir.

Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan lonjakan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, karena lebih banyak sandera Israel dibebaskan sebagai ganti warga Palestina yang ditahan Israel.

Sementara pasukan Israel meninggalkan beberapa wilayah, dan para pihak menegosiasikan persyaratan gencatan senjata permanen.

Di Israel, ketiga mantan sandera, semuanya perempuan, tiba di sebuah rumah sakit di Israel tengah setelah dipertemukan kembali dengan ibu mereka.

Emily Damari, Romi Gonen, dan Doron Steinbrecher dibawa kembali ke Israel oleh pasukan keamanan setelah kelompok Hamas menyerahkan mereka ke Palang Merah di sebuah lapangan yang ramai di Kota Gaza yang dikelilingi oleh lautan manusia termasuk orang-orang bersenjata.

"Setelah 471 hari, Emily akhirnya pulang," kata ibunya Mandy Damari.

Keluarga Steinbrecher mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Dodo heroik kita, yang selamat dari 471 hari dalam penahanan Hamas, memulai perjalanan rehabilitasinya hari ini".

Seorang dokter di rumah sakit Sheba mengatakan ketiga mantan sandera itu dalam kondisi stabil.

Di pusat kota Tel Aviv, ada kegembiraan di antara kerumunan yang telah menunggu selama berjam-jam di sebuah alun-alun yang dijuluki "Lapangan Penyanderaan".

Kelompok kampanye Forum Penyanderaan dan Keluarga Hilang memuji kepulangan mereka sebagai "suar cahaya", sementara PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan mereka telah muncul dari kegelapan.

Selama gencatan senjata awal ini, 33 sandera Israel, 31 di antaranya diambil oleh anggota Hamas selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, akan dikembalikan dari Gaza dengan imbalan sekitar 1.900 warga Palestina.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 230 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan mematikan terhadap warga Israel dijadwalkan untuk dideportasi, menurut daftar yang dipublikasikan oleh otoritas Israel.

Dua pejabat Hamas mengatakan para tahanan akan dideportasi terutama ke Qatar atau Turkiye.

"Pertukaran sandera-tahanan berikutnya akan dilakukan pada Sabtu," seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada AFP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah melacak keberadaan warga negara (WN) China yang diduga menyuap petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Menteri Imipas, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, mengatakan pihaknya masih mencari keberadaan WN China tersebut.

Namun, pihak Imigrasi tidak menemukan WN China tersebut di alamat yang dilaporkan.

“Tidak ada di alamat yang dilaporkan yang bersangkutan saat ketibaan,” ungkap Agus, saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2025).

“Sedang dilacak,” tambah dia.

Meski demikian, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) itu mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas WN China tersebut.

“Inisial LB,” tutur Agus.

Konfirmasi WN China

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengatakan pihaknya telah memeriksa rekaman CCTV di tempat pemeriksaan.

Petugas Imigrasi yang melayani WN China itu juga telah dimintai keterangan.

"Tinggal klarifikasi dari orang itu (WN China),” ujar Godam.

Pihaknya harus mendapatkan keterangan dari para pihak terkait persoalan ini. Oleh karena itu, pemeriksaan sampai saat ini belum selesai dan hasilnya belum bisa disampaikan ke publik.

"Nanti kan kita ngecek ke sisi sebelah kita dan kita akan ngecek juga ke sisi sebelah dia yang sebelah dia (warga negara asing terkait)," tutur Godam.

Berawal dari Video Viral

Dugaan suap WN China itu terungkap dari video yang tampak direkam oleh pihak warga Negeri Tirai Bambu itu sendiri.

Dalam video yang diunggah ulang akun Instagram @majeliskopi08, hingga Minggu (19/1/2025) pukul 12.20 WIB, konten tersebut sudah ditonton 185.000 kali.

Video itu merekam saat WN China di suatu ruangan mengenakan handuk.

Ia duduk di kursi sementara tangannya memamerkan uang ratusan ribu rupiah yang diselipkan ke dalam paspor.

Pada bagian berikutnya, WN China itu merekam proses pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta. Ia kemudian bisa melewati proses pemeriksaan dengan tersenyum.

Keterangan dalam video mengeklaim, ia bisa melalui pemeriksaan dengan mulus setelah memberi tip.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Dalam survei tersebut tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya yakni

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen dan ekonomi 74,5 persen.

Meski menjadi yang terendah, tren kepuasan publik di bidang penegakan hukum terus mengalami kenaikan. Bahkan jika dibandingkan era Jokowi, tingkat kepuasan di penegakan hukum naik drastis yakni 14,7 persen.

"Naik drastis penegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen," ujar Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dia menduga penegakan hukum dalam kasus korupsi menggenjot tingkat kepuasan publik.

"Karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Dalam survei tersebut tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya yakni

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen dan ekonomi 74,5 persen.

Meski menjadi yang terendah, tren kepuasan publik di bidang penegakan hukum terus mengalami kenaikan. Bahkan jika dibandingkan era Jokowi, tingkat kepuasan di penegakan hukum naik drastis yakni 14,7 persen.

"Naik drastis penegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen," ujar Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dia menduga penegakan hukum dalam kasus korupsi menggenjot tingkat kepuasan publik.

"Karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

"Lalu euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali. Sehingga ada kecenderungan posisinya tinggi banget," ungkapnya.

Metode penelitian

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompastingkat kepuasan terhadap kinerja 100 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen

Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan paling tinggi 85,8 persen. Sementara paling rendah adalah penegakan hukum dan HAM sebesar 72,1 persen.

"Ini kalau kita lihat per bidang. Jadi di politik keamanan paling tinggi 85,8. Sementara penegakan hukum paling rendah 72. Tapi semuanya tetap di atas 70an persen. Ini tergolong tinggi," kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Meski paling rendah, tren tingkat kepuasan di bidang penegakan hukum dan HAM mengalami kenaikan drastis.

"Naik drastis pnegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Sementara itu, di bidang ekonomi 74,5 persen dan kesejahteraan sosial 83,7 persen.

"Sisi ekonomi juga naik. Stabilitas inflasi dijaga. Lalu Pembatalan PPN 12 persen itu sangat mempenagruhi," ungkapnya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

"Lalu euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali. Sehingga ada kecenderungan posisinya tinggi banget," ungkapnya.

Metode penelitian

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyatakan, pihaknya sedang “menggodok” Peraturan Pemerintah (PP) terkait izin bagi petugas Imigrasi dilengkapi senjata api (senpi).

“Sedang proses,” kata Godam saat ditemui di area Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Godam mengaku pihaknya tidak menetapkan target mengenai kapan PP itu selesai dibahas.

Ia hanya mengatakan bahwa akan semakin baik apabila PP itu bisa cepat selesai dan disahkan.

“Enggak ada target,” ujarnya.

Adapun PP terkait senjata api itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 hasil revisi yang telah disahkan DPR RI.

Ketentuan mengenai senpi ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) yang mengatur pejabat Imigrasi tertentu bisa dilengkapi senjata senjata api.

Ketika revisi undang-undang dibahas di DPR RI tahun lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi saat itu, Silmy Karim menyebut senjata api dibutuhkan untuk penegakan hukum.

Sebab, dalam proses penegakan hukum terdapat petugas Imigrasi yang meninggal karena diserang warga negara asing (WNA) di lapangan.

“Saat melakukan pengamanan orang asing, mereka diserang, orang asing tersebut membawa senjata dan petugas tidak dibekali apapun untuk melindungi nyawanya, karena tidak ada aturan yang mengakomodasi hal ini,” kata Silmy dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/9/2024).

Silmy yang saat ini menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersyukur, perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan izin senjata api bagi petugas Imigrasi diakomodir.

Menurutnya, dasar hukum yang baru ini bisa menjawab tantangan petugas Imigrasi menghadapi persoalan di waktu mendatang.

“Kita siapkan untuk dapat menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan,” tuturnya.

KOMPAS.com - Kekuatan paspor Indonesia masih berada di peringkat ke-66 di dunia selama dua tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2024 dan 2025.

Peringkat ini diperoleh dari pemeringkat paspor seluruh dunia berdasarkan jumlah destinasi yang dapat diakses pemegangnya tanpa visa, bernama The Henley Passport Index.

Menanggapi hal ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto berharap peringkat tersebut dapat meningkat usai rilisnya paspor baru Indonesia pada Agustus 2025 mendatang.

"Kita merencanakan akan rilis paspor baru pada bulan Agustus 2025. Mudah mudahan inovasi yang kita lakukan, ini bisa meningkatkan standar kualitas dari paspor Indonesia, mudah-mudahan bisa meningkatkan indeks," kata Agus kepada awak media dalam acara Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 Imigrasi di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Sebelumnya, diberitakan Kompas.com (9/1/2025), pada 2025 paspor Indonesia berada di posisi ke-66 dengan skor bebas visa 76. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, posisi ini jauh dari Malaysia yang menduduki posisi ke-12 dengan skor bebas visa 183.

Bahkan, Singapura menduduki peringkat ke-1 sebagai paspor terkuat di dunia 2025 dengan skor bebas visa 195.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pada 2024 paspor Indonesia menduduki posisi ke-66 dengan skor bebas visa 78.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Desain baru paspor RI menggunakan 33 dari 5.849 motif kain Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dengan warna sampul merah dan putih.

Bergeser pada 2025, paspor Indonesia masih menduduki posisi ke-66 dengan skor bebas visa 78.

Sebagai informasi, indeks yang diperoleh oleh The Henley Passport Index didasarkan pada data eksekutif dari International Air Transport Association (IATA).

IATA adalah basis data informasi perjalanan terbesar dan terakurat, yang kemudian disempurnakan oleh tim peneliti Henley & Partners.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini tengah menyelidiki sebuah video yang viral, yang menunjukkan seorang warga negara China memperlihatkan uang ratusan ribu rupiah yang diselipkan di dalam paspornya saat melewati pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta.

Video yang diunggah oleh akun Instagram @majeliskopi08 ini telah menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 185.000 kali hingga Minggu, 19 Januari 2025, pukul 12.20 WIB.

Dalam rekaman tersebut, individu asing tersebut mengklaim dapat dengan mudah melewati pemeriksaan imigrasi setelah memberikan tip kepada petugas.

Saffar Muhammad Godam, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memverifikasi keaslian video ini untuk menentukan apakah informasi tersebut merupakan hoaks atau fakta.

"Kami sedang memeriksa kebenarannya, karena dari konten tersebut tidak ada bukti yang jelas," ungkap Godam saat ditemui di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Untuk mendalami kasus ini, pihaknya telah mengakses rekaman CCTV di area pemeriksaan Imigrasi dan meminta keterangan dari petugas yang terlibat.

"Kami akan meminta klarifikasi dari orang tersebut, jadi saat ini masih dalam proses," tambahnya.

Godam juga menegaskan bahwa investigasi tidak hanya akan dilakukan terhadap petugas di Bandara Soetta, tetapi juga akan melibatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait lainnya.

Video tersebut menunjukkan seorang WN yang terlihat mengenakan handuk, tampak menyelipkan uang di paspor sebelum tersenyum lebar saat melewati pemeriksaan imigrasi.

Keterangan dalam video menyatakan bahwa ia berhasil melewati pemeriksaan dengan mudah setelah memberikan tip kepada petugas.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas proses pemeriksaan di bandara dan pentingnya penyelidikan yang transparan untuk memastikan keamanan dan keadilan dalam prosedur imigrasi.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Syakirun Ni'am | Editor: Robertus Belarminus)

MAGELANG, KOMPAS.com - Limbah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magelang, Jawa Tengah, dikelola oleh sebuah unit usaha bernama Reformasi Hijau.

Unit usaha yang dikelola dua orang itu mampu mendapatkan limbah MBG hingga 1,5 kuintal per hari.

Program MBG di Magelang telah berjalan sejak 6 Januari 2025 di 16 sekolah dengan total sasaran 2.629 siswa.

Sebelumnya, uji coba MBG juga dilakukan dengan sasaran 328 orang dengan kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur mengatakan, limbah MBG, baik organik maupun anorganik, diambil langsung oleh Reformasi Hijau untuk dikelola.

Untuk limbah atau sampah organik, misalnya, meliputi sisa-sisa makanan yang dikonsumsi siswa, sayur-sayuran yang tidak terpakai saat proses memasak, serta buah-buahan yang busuk.

Adapun sampah anorganik berupa masker, penutup rambut, dan botol-botol susu.

“Kami kasih gratis (limbah MBG). Kami support UMKM,” ujar Rauuf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Reformasi Hijau

Reformasi Hijau merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah organik menggunakan larva lalat Black Soldier Fly (BSF) atau maggot.

Unit usaha ini didirikan Septian Yoga Prabowo dan Agus Candra sejak 2022.

Septian Yoga Prabowo menuturkan, limbah organik MBG dari SPPG Kota Magelang yang bisa dikumpulkan kisaran 1-1,5 kuintal per hari.

Sampah ini masih dikelompokkan menjadi jenis food loss dan food waste.

Food loss, misalnya, meliputi kepala ikan, bonggol brokoli, dan sampah makanan lain yang tidak sampai ke tahap konsumsi. Food waste mencakup makanan yang siap atau sudah konsumsi namun dibuang.

“(Komposisi sampah paling dominan) rata-rata food loss,” ujar Tian, sapaannya, saat ditemui Kompas.com di kandang maggot milik Reformasi Hijau di Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Minggu (19/1/2025).

Sampah food loss minimal berbobot hingga 80 kilogram per hari.

Adapun sampah food waste pernah mencapai 80 kg per hari, kadang dalam sehari sampah ini juga tidak ada.

“Maggot lebih mudah menyedot food waste. Sedangkan pada food loss, kami perlu proses lagi dengan digiling agar memudahkan maggot mengonsumsi sampah ini,” ungkap Tian.

KOMPAS.com/Egadia Birru Botol-botol bekas susu dari program Makan Bergizi Gratis yang didapat Reformasi Hijau, Minggu (19/1/2025).

Dia menambahkan, sampah anorganik dari SPPG Kota Magelang langsung dibuang ke Tempat Pengolahan Akhir Banyuurip.

Dalam sehari, sampah ini mencapai 10-20 kg.

Selain dari SPPG, Reformasi Hijau lebih dulu mengelola sampah-sampah organik yang dihimpun dari restoran dan hotel di Kota dan Kabupaten Magelang.

Dalam seminggu, perusahaan ini mampu mengolah hingga 1,5 ton sampah organik.

Pengolahan sampah organik menempati lahan seluas 3.600 meter persegi yang disewa sejak September 2024.

Lahan ini untuk budidaya maggot dalam satu siklus, mulai tahap penetasan telur hingga maggot berkembang menjadi lalat dewasa dan bertelur kembali.

Agus Candra menyampaikan, pembeli produk maggot berasal dari kalangan peternak ayam, ikan, maggot, serta petani yang biasanya membeli kasgot.

Untuk telur maggot, umpamanya, dihargai Rp 2.500 per gram.

“Pembeli kebanyakan sekitar Kecamatan Tegalrejo. Ada juga yang dari Bantul, Lampung, dan Bali,” katanya dalam kesempatan yang sama, Minggu.

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berencana membuka Unit Layanan Paspor (ULP) di Kabupaten Garut.

Pembukaan ULP tersebut dalam rangka mendekatkan pelayanan paspor kepada masyarakat,

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, saat menghadiri Pelayanan Paspor Simpatik dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-75 di Pendopo Kabupaten Garut, Minggu (19/1/2025).

"Saat ini saya bersama Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin, sedang survei lokasinya dan dalam waktu dekat kami akan buka Unit Layanan Paspor (ULP) Garut pada tempat yang strategis dan mudah diakses masyarakat," ujar Asep seperti dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu.

Selama ini, warga Garut diketahui harus menempuh perjalanan jauh ke Tasikmalaya untuk mengurus paspor.

Oleh karena itu, Asep menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Pj. Bupati Garut untuk membantu menyiapkan lokasi yang layak untuk ULP Imigrasi Garut.

"Secara paralel, sambil menyiapkan ULP Garut, kami juga membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut. Pelayanan dilakukan setiap Senin dan Kamis. Hal ini tentunya sebagai upaya kami memudahkan dan mendekatkan akses pelayanan paspor bagi warga Garut," tambahnya.

Pemkab Garut mendukung penuh

Asep optimistis bahwa ULP Garut dapat segera beroperasi, mengingat Pemerintah Kabupaten Garut telah menyiapkan beberapa opsi lokasi, termasuk Kantor KORPRI sebagai salah satu alternatif.

Menanggapi rencana ini, Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin, menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung persiapan pembukaan ULP.

"Setelah kunjungan Pak Sekjen hari ini, pekan depan akan langsung kami tindak lanjuti dari sisi penganggaran dan penyiapan lokasi pelayanan serta penginapan bagi petugas imigrasi," jelas Barnas.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Garut dalam mengakses layanan paspor tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke luar daerah.

Dengan adanya ULP Garut, pelayanan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan ramah bagi masyarakat.