JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, kementeriannya siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran pada 2025.

Sejak awal, kata Pigai, Kementerian HAM sudah menyusun program kerja prioritas yang dapat mengakselerasi pencapaian cita-cita Presiden Prabowo.

"Kami staf dan pembantu Presiden yang siap laksanakan perintah! Presiden adalah kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang," ujar Natalius Pigai kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

“Kami kerja juga untuk mendorong atau memberi akselerasi pencapaian cita-cita Presiden melalui program-program prioritas pemerintah,” sambungnya.

Meski begitu, Pigai tidak merincikan langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan bersama jajarannya.

Dia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan program maupun kinerja di Kementerian HAM tidak akan terdampak oleh penghematan anggaran yang akan dilakukan.

“Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah! Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan,” kata Pigai.

Sejumlah program prioritas yang telah dirancang, lanjut Pigai, tetap akan berjalan sesuai jadwal.

Dia mencontohkan penyusunan regulasi induk terkait HAM melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Selain itu, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan penerbitan Keppres tentang Restorative Justice dan Keppres tentang Bisnis dan HAM.

“Kebijakan rekonsiliasi dan perhatian pada kelompok rentan juga tetap jalan. Demikian pula kegiatan tetap kami di PBB paling tidak 4 kali dalam 1 tahun juga jalan,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian HAM mempercepat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penyusunan program kerja prioritas.

Seluruh persiapan infrastruktur dan SDM lebih cepat dari target.

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) juga telah rampung sejak dua bulan lalu.

Selain itu, lanjut Pigai, pelantikan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 telah selesai pada Desember 2024, lebih cepat enam bulan dari target tim transisi, yakni Juni 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, kementeriannya siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran pada 2025.

Sejak awal, kata Pigai, Kementerian HAM sudah menyusun program kerja prioritas yang dapat mengakselerasi pencapaian cita-cita Presiden Prabowo.

"Kami staf dan pembantu Presiden yang siap laksanakan perintah! Presiden adalah kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang," ujar Natalius Pigai kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

“Kami kerja juga untuk mendorong atau memberi akselerasi pencapaian cita-cita Presiden melalui program-program prioritas pemerintah,” sambungnya.

Meski begitu, Pigai tidak merincikan langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan bersama jajarannya.

Dia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan program maupun kinerja di Kementerian HAM tidak akan terdampak oleh penghematan anggaran yang akan dilakukan.

“Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah! Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan,” kata Pigai.

Sejumlah program prioritas yang telah dirancang, lanjut Pigai, tetap akan berjalan sesuai jadwal.

Dia mencontohkan penyusunan regulasi induk terkait HAM melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Selain itu, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan penerbitan Keppres tentang Restorative Justice dan Keppres tentang Bisnis dan HAM.

“Kebijakan rekonsiliasi dan perhatian pada kelompok rentan juga tetap jalan. Demikian pula kegiatan tetap kami di PBB paling tidak 4 kali dalam 1 tahun juga jalan,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian HAM mempercepat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penyusunan program kerja prioritas.

Seluruh persiapan infrastruktur dan SDM lebih cepat dari target.

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) juga telah rampung sejak dua bulan lalu.

Selain itu, lanjut Pigai, pelantikan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 telah selesai pada Desember 2024, lebih cepat enam bulan dari target tim transisi, yakni Juni 2025.

“Staf kami sekarang hampir 1.082 pegawai dan termasuk kantor wilayah dan UPT. Sekarang kami sudah take off dan on the track,” jelas Pigai.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.

Kemudian, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

KOMPAS.com-Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi tenaga kerja Indonesia (TKI) korban penembakan di Malaysia.

Tim hukum disiapkan untuk mengantisipasi proses hukum yang akan dihadapi empat buruh migran yang masih berada di Malaysia.

"Kemungkinan ada proses hukum ke depan. Kami akan segera menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi mereka," ujar Karding dalam keterangan yang disiarkan melalui YouTube Kompas TV, Selasa (28/1/2025).

Karding juga memastikan, pemerintah Indonesia akan memperjelas kronologi penembakan yang dilakukan oleh otoritas Malaysia terhadap para buruh migran.

Selain itu, pemerintah turut mendampingi dalam perawatan kesehatan, pemulangan buruh migran, serta jenazah seorang korban yang meninggal akibat penembakan.

"Kami berkoordinasi dengan pihak-pihak di Malaysia agar dapat mendampingi penanganan jenazah dan menjenguk korban di rumah sakit," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawala mengungkapkan bahwa pemerintah akan menemui para PMI yang menjadi korban penembakan.

Pertemuan ini dijadwalkan pada Rabu (29/1/2025), dan pemerintah Indonesia akan mendalami kronologi penembakan berdasarkan keterangan para korban.

Dzulfikar menambahkan, pertemuan tersebut bisa terlaksana setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia mengonfirmasi kuasa kekonsuleran untuk bertemu dengan korban yang selamat.

"Alhamdulillah, teman-teman KBRI sudah mendapat sinyal untuk kuasa kekonsuleran. Kami akan menemui empat korban dan mendalami versi mereka tentang kronologi penembakan," ujar Dzulfikar.

Pemerintah Indonesia masih menunggu hasil pendalaman kronologi dari para korban sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Namun, Dzulfikar memastikan KBRI Malaysia sedang mempersiapkan pemulangan para buruh migran ke Indonesia, termasuk jenazah yang meninggal.

Selain itu, Dzulfikar mengungkapkan, Indonesia sudah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendesak penyelidikan mendalam atas penembakan ini.

"Kami meminta penyelidikan secara tuntas dan transparan. Kami ingin perlindungan hukum yang setara dengan warga Malaysia di sana," tegas Dzulfikar.

Lima PMI ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2024) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

Petugas APMM mendapati kapal yang membawa lima buruh migran melintas di perairan tersebut.

Akibat penembakan ini, satu PMI dilaporkan meninggal dunia, satu kritis, dan tiga lainnya terluka.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), melalui KBRI Kuala Lumpur, akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan atas insiden ini, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebih oleh APMM.

KOMPAS.com – Presiden Amerika Donald Trump telah memulai gelombang deportasi besar-besaran.

Menurut beberapa laporan pada Minggu, 26 Januari 2025, sebanyak 926 orang ditangkap, jumlah tertinggi sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden.

Sedikit demi sedikit, pesawat-pesawat imigran ini berdatangan di negara-negara tertentu, sementara Selena Gomez merekam dirinya sendiri untuk mengunggah video di Instagram Stories tentang masalah tersebut, di mana ia tersentuh oleh orang-orang Meksiko yang dideportasi.

"Semua orang saya diserang, anak-anak. Saya tidak mengerti. Saya sangat menyesal, saya berharap dapat melakukan sesuatu tetapi saya tidak bisa. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya akan mencoba segalanya, saya janji," kata Selena Gomez dalam video tersebut sambil terisak-isak, dikutip Selasa (28/1/2025).

Beberapa menit kemudian, Selena Gomez menerima beberapa komentar negatif dan mendedikasikan cerita lain untuk para pembencinya.

"Ternyata tidak baik menunjukkan empati kepada orang lain," tulis Selena Gomez dengan latar belakang hitam.

Selena Gomez sendiri akhirnya menghapus cerita-cerita tersebut.

Reaksi beragam di media sosial

Komunitas media sosial membahas isu tersebut, yang menghasilkan reaksi tertentu di kedua belah pihak.

Mungkin inilah alasan Selena Gomez memutuskan untuk menghapus cerita tersebut dari akun Instagram-nya.

"Menangis itu wajar. Merekam diri sendiri dan membagikannya untuk menarik perhatian itu tidak wajar," tulis salah satu warganet.

"Jadi dia kesal karena Trump mengejar penjahat kekerasan dan mendeportasi mereka?" tulis lainnya.

Sementara beberapa komentar lainnya di X, beberapa juga berpihak pada Selena Gomez.

"Dia orang Meksiko, dia berhak bersedih untuk orang-orangnya," tulis warganet.

Donald Trump siap mendeportasi lebih banyak orang

Presiden Amerika Serikat akan melanjutkan rencananya, apa pun yang terjadi. Beberapa negara, seperti Kolombia, menolak menerima imigran melalui pesawat, sesuatu yang sangat membuat Trump kesal.

Pada kesempatan ini, Donald Trump meminta sanksi terhadap negara-negara yang tidak menerima orang yang dideportasi dalam situasi yang tidak teratur.

Kolombia dan Amerika Serikat memiliki sedikit masalah dengan hal ini, tetapi Kolombia akhirnya setuju.

BBC, mengutip Migration Policy Institute, mengatakan mantan Presiden Joe Biden mendeportasi 1,5 juta orang dalam empat tahun pertamanya, dan bahwa angka-angka ini "sangat mirip dengan era deportasi selama masa jabatan pertama Trump."

Era baru Amerika Serikat dengan Donald Trump baru saja dimulai, jadi akan menjadi hal yang umum untuk melihat peningkatan jumlah deportasi.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:

“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma

— Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2025

KOMPAS.com - Sebuah video viral berdurasi 16 detik yang memperlihatkan I Wayan Agus Suartama alias Agus Disabilitas, terdakwa kasus pelecehan seksual, tampak santai di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), memicu perhatian publik.

Dalam video tersebut, Agus terlihat berjalan santai sambil mengunyah roti dan tersenyum.

Rekaman video itu diduga diambil oleh seorang pegawai koperasi lapas, yang kemudian memicu pertanyaan tentang penggunaan kamera di dalam area penjara.

Kalapas Kelas IIA Kuripan, Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa penggunaan kamera atau alat perekam lainnya di dalam lapas sebenarnya dilarang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Namun, pegawai koperasi yang merekam video tersebut memiliki izin khusus dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk membawa ponsel ke dalam lapas.

“Yang bersangkutan bertugas mengatur transaksi uang virtual, yang memang dibolehkan membawa HP karena langsung izinnya dari pusat,” ujar Fadli pada Senin (27/1/2025).

Fadli menambahkan, rekaman itu diambil oleh pegawai koperasi untuk membuktikan bahwa Agus tidak merasa tertekan selama berada di lapas.

Video tersebut, lanjutnya, hanya dikirimkan ke grup keluarga pegawai tersebut.

Saat ini, pegawai koperasi tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan terkait perekaman dan penyebaran video tersebut.

Fadli juga menegaskan bahwa Agus diperlakukan sama seperti warga binaan lainnya. Agus saat ini menghuni blok khusus untuk lansia dan disabilitas, yang berkapasitas hingga 20 orang.

“Agus tidak memiliki ruangan khusus. Ia tinggal bersama 14 narapidana lainnya di blok hunian yang disediakan untuk lansia dan disabilitas,” jelas Fadli.

Perbedaan fasilitas hanya terletak pada kamar mandi. Fadli menjelaskan, kamar di blok lansia dan disabilitas dilengkapi dengan kloset duduk untuk memudahkan penggunanya.

“Memang untuk warga binaan biasa klosetnya jongkok. Sedangkan di kamar lansia dan disabilitas ini klosetnya duduk. Pihak Lapas mempersiapkan ini karena mereka membutuhkan fasilitas tersebut. Kalau jongkok, mereka akan kesulitan,” tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Soal Video Viral Agus di Dalam Lapas, Kalapas Kuripan Pastikan Sudah Sesuai SOP

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menegaskan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan untuk wilayah perairan di Kabupaten Tangerang tidak cukup hanya dibatalkan penerbitannya.

Menurut Mahfud, kasus ini harus ditangani melalui jalur pidana karena melibatkan penerbitan sertifikat ilegal.

“Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan, tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi yang melanggar hukum,” ujar Mahfud MD dalam unggahan di akun media sosial X pribadinya, Selasa (28/1/2025).

Kompas.com telah mendapatkan izin dari tim Mahfud MD untuk mengutip pernyataan tersebut.

Mahfud, yang juga merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), itu mengatakan, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara jelas melarang pengusahaan wilayah perairan oleh pihak swasta atau perorangan.

Ia juga menegaskan bahwa kasus pagar laut bersertifikat HGB ilegal ini berbeda dengan reklamasi.

“Vonis MK Nonaktif 3/PUU-VIII/2010 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tambah Mahfud.

Sertifikat ilegal HGB utk laut tak bs hanya dbatalkan tapi hrs dipidanakan krn merupakan produk kolusi melanggar hukum. Vonis MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Thn 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir utk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dgn reklamasi.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) January 28, 2025

Sebelumnya, penemuan pagar laut ini bermula dari laporan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024.

Pagar laut tersebut menjadi sorotan karena diketahui tidak memiliki izin yang sah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kemudian mengungkapkan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang itu memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Namun, Nusron menilai bahwa penerbitan kedua sertifikat tersebut berstatus cacat prosedur dan material, sehingga batal demi hukum.

"Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti. Maka itu, ini tidak bisa disertifikasi dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material," kata Nusron, dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1/2025).

GAZA, KOMPAS.com - Rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania mendapat penolakan keras dari para ahli hukum internasional.

Mereka menilai, pemindahan paksa atau deportasi penduduk sipil, baik secara keseluruhan maupun sebagian, merupakan pelanggaran hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Menurut hukum humaniter internasional, tindakan tersebut menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil.

Hal ini tercantum dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

"Aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya," ungkap Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam laporan yang dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025).

Menurut Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal dan tidak realistis.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menekankan, larangan ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis, seperti yang terjadi pada masa Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua.

Meski demikian, beberapa pejabat Israel, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, mendukung usulan Trump.

Smotrich menyambut baik gagasan tersebut sebagai langkah untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan baru di tempat lain.

Namun, Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk Palestina, mengecam pernyataan tersebut. "Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menyatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, meskipun tidak secara langsung mengutip pernyataan Trump.

"Gaza dan rakyat Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelasnya.

Kallas juga menyebutkan, UE siap untuk memindahkan misinya ke perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir untuk memfasilitasi pengangkutan bantuan kemanusiaan.

Bagi warga Palestina, seruan untuk pemindahan massal mengingatkan pada pembersihan etnis yang mereka alami selama pembentukan Israel pada tahun 1948, yang dikenal sebagai Nakba, di mana 750.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

GAZA, KOMPAS.com - Rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania mendapat penolakan keras dari para ahli hukum internasional.

Mereka menilai, pemindahan paksa atau deportasi penduduk sipil, baik secara keseluruhan maupun sebagian, merupakan pelanggaran hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Menurut hukum humaniter internasional, tindakan tersebut menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil.

Hal ini tercantum dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

"Aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya," ungkap Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam laporan yang dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025).

Menurut Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal dan tidak realistis.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menekankan, larangan ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis, seperti yang terjadi pada masa Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua.

Meski demikian, beberapa pejabat Israel, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, mendukung usulan Trump.

Smotrich menyambut baik gagasan tersebut sebagai langkah untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan baru di tempat lain.

Namun, Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk Palestina, mengecam pernyataan tersebut. "Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menyatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, meskipun tidak secara langsung mengutip pernyataan Trump.

"Gaza dan rakyat Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelasnya.

Kallas juga menyebutkan, UE siap untuk memindahkan misinya ke perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir untuk memfasilitasi pengangkutan bantuan kemanusiaan.

Bagi warga Palestina, seruan untuk pemindahan massal mengingatkan pada pembersihan etnis yang mereka alami selama pembentukan Israel pada tahun 1948, yang dikenal sebagai Nakba, di mana 750.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Saat ini, pemukim Israel dan pejabat sayap kanan telah mendorong rencana untuk memindahkan secara paksa warga Palestina dari wilayah Gaza dan menggantinya dengan pemukim Israel.

Sebagian besar dari 1,1 juta penduduk Gaza utara telah dipaksa pindah ke selatan akibat perintah pengusiran Israel ketika perang pecah 15 bulan lalu.

Namun, perjanjian gencatan senjata terbaru antara Israel dan Hamas telah menghentikan rencana pemindahan ini, setidaknya untuk sementara waktu.

Pada Senin kemarin, warga Palestina mulai kembali ke rumah mereka di utara, yang sebagian besar telah hancur akibat pengeboman Israel.

Imseis, penulis buku The UN and the Question of Palestine, menilai gagasan Trump sebagai angan-angan yang tidak realistis.

"Siapa pun yang memiliki pengetahuan dasar tentang masalah Palestina akan tahu bahwa orang-orang Palestina tidak akan pernah menerima pembersihan etnis dari tanah mereka mengingat sejarah hidup mereka," tegasnya.

"Negara Arab mana pun tidak akan menerima ini, terutama Mesir dan Yordania," tutup Imseis.

GAZA, KOMPAS.com - Para ahli menyatakan, rencana yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania adalah pelanggaran hukum internasional.

Pasalnya, memindahkan secara paksa atau mendeportasi penduduk sipil secara keseluruhan atau sebagian merupakan kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional.

Ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025), menurut Komite Internasional Palang Merah (ICRC), aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya.

Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan, keinginan Presiden Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menjelaskan, alasan di balik larangan ini adalah untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis.

Seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman di wilayah-wilayah tertentu yang didudukinya selama Perang Dunia Kedua.

"Larangan pemindahan warga sipil sebagai akibat perang bermula dari perang saudara Amerika dan dianggap sebagai prinsip hukum perang yang mapan," ungkap pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard.

Sejumlah pejabat di Israel mendukung usulan Trump, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.

Ia menyambut baik gagasan tersebut sebagai pemikiran yang tidak biasa untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan yang baru dan baik di tempat lain.

Namun pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengecam pernyataan Trump dan Smotrich.

"Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sedangkan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas pada Senin mengatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, tetapi menahan diri untuk tidak mengutip pernyataan Trump secara langsung.

"Gaza dan warga Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelas dia.

GAZA, KOMPAS.com - Para ahli menyatakan, rencana yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania adalah pelanggaran hukum internasional.

Pasalnya, memindahkan secara paksa atau mendeportasi penduduk sipil secara keseluruhan atau sebagian merupakan kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional.

Ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025), menurut Komite Internasional Palang Merah (ICRC), aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya.

Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan, keinginan Presiden Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menjelaskan, alasan di balik larangan ini adalah untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis.

Seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman di wilayah-wilayah tertentu yang didudukinya selama Perang Dunia Kedua.

"Larangan pemindahan warga sipil sebagai akibat perang bermula dari perang saudara Amerika dan dianggap sebagai prinsip hukum perang yang mapan," ungkap pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard.

Sejumlah pejabat di Israel mendukung usulan Trump, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.

Ia menyambut baik gagasan tersebut sebagai pemikiran yang tidak biasa untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan yang baru dan baik di tempat lain.

Namun pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengecam pernyataan Trump dan Smotrich.

"Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sedangkan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas pada Senin mengatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, tetapi menahan diri untuk tidak mengutip pernyataan Trump secara langsung.

"Gaza dan warga Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelas dia.

Dikatakan, UE siap untuk memindahkan misinya ke perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir, guna memfasilitasi pengangkutan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Bagi warga Palestina, seruan untuk pemindahan massal mengingatkan pada pembersihan etnis mereka selama pembentukan Israel pada 1948, yang dikenal sebagai Nakba.

Yakni ketika 750.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke negara-negara tetangga.

Sementara itu, pemukim Israel dan pejabat sayap kanan telah menganjurkan rencana untuk memindahkan secara paksa warga Palestina dari wilayah Gaza yang luas dan menggantinya dengan pemukim Israel.

Sebagian besar dari 1,1 juta penduduk Gaza utara dipaksa ke selatan oleh perintah pengusiran Israel ketika perang pecah 15 bulan lalu.

Tetapi, perjanjian gencatan senjata Gaza terbaru antara Israel dan Hamas telah menghentikan rencana ini, setidaknya untuk sementara.

Pada Senin kemarin, warga Palestina mulai kembali ke rumah mereka di utara, yang sebagian besar telah hancur menjadi puing-puing akibat pemboman Israel.

Imseis, yang merupakan penulis The UN and the Question of Palestine, mengatakan gagasan Trump adalah angan-angan karena saran tersebut telah didukung selama beberapa dekade, khususnya sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang Israel berikutnya di Gaza.

"Siapa pun yang memiliki pengetahuan dasar tentang masalah Palestina akan tahu bahwa orang-orang Palestina tidak akan pernah menerima pembersihan etnis dari tanah mereka mengingat sejarah hidup mereka," jelas dia.

"Negara Arab mana pun tidak akan menerima ini, terutama Mesir dan Yordania," tandas Imseis.

KOMPAS.com - Bicara Udara, organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara, meminta pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk proaktif mengimplementasikan penegakan hukum dalam penanggulangan polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

"Langkah ini diharapkan menjadi alat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang lalai hingga menyebabkan pencemaran lingkungan seperti melampaui baku mutu udara ambien," kata Co-founder Bicara Udara Novita Natalia sebagaimana dilansir Antara, Senin (27/1/2025).

Novita mengatakan, Bicara Udara selalu proaktif dalam advokasi kebijakan mengenai penanganan polusi udara.

Sebelumnya, saat audiensi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono pada akhir 2024, Bicara Udara telah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah sebagai upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara.

"Hal-hal yang didorong Bicara Udara kepada pemerintah adalah transparansi data, integrasi data, inventarisasi polusi dengan metode source apportionment (sumber polusi) peringatan dini kepada masyarakat serta penegakan hukum," ujar Novita.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward Nixon Pakpahan menegaskan, kementerian berkomitmen untuk bekerja proaktif dalam menangani masalah polusi udara.

"Kerja kita arahan pak menteri itu jelas, kerja kencang. Kita harus fokus memastikan tidak ada lagi pencemaran udara yang berdampak besar, baik secara ekonomi maupun sosial seperti yang terjadi di Jabodetabek tahun lalu," tutur Nixon.

Nixon menjelaskan, langkah strategis yang dilakukan KLH berupa kunjungan langsung dan pendampingan ke pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong implementasi peraturan daerah (perda) terkait pengendalian pencemaran udara, termasuk pengawasan dan sanksi industri yang melanggar batas emisi.

Saat ini, kata dia, KLH memprioritaskan kerja intensif di wilayah Jabodetabek dan penyangga seperti Kabupaten Bogor, Karawang, hingga Serang.

"Kami sudah mengunjungi beberapa wilayah dan ke depan akan menyelesaikan kunjungan ke 14 kabupaten atau kota hingga pertengahan Februari ini. Harapannya, pemda dapat melaporkan tindakan pencegahan dan penegakan aturan secara berkala kepada KLH," kata dia.

Untuk diketahui, polusi udara di kawasan perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek. telah menjadi ancaman serius yang memengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan urgensi tersebut, pemerintah merilis Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Aturan itu menjadi dasar pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi administratif di bidang lingkungan hidup, termasuk denda administratif yang diatur dalam Pasal 82C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi administratif Bidang Lingkungan Hidup.

KLATEN, KOMPAS.com - Pengguna jalan tol bisa meminta ganti rugi kepada pihak pengelola, jika mengalami kerusakan kendaraan atau kecelakaan akibat kondisi jalan, seperti adanya lubang atau faktor lain.

Pemerhati masalah transportasi Budiyanto mengatakan, klaim ganti rugi harus dibarengi atau dibuktikan dengan sikap dan perilaku pengemudi yang baik dan mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Melansir dari Kompas.com, Senin (27/1/2025), menurut Budiyanto, kerusakan mobil karena jalan rusak, faktor alam seperti longsor, yang tidak diakibatkan oleh kesalahan pengendara, menjadi tanggung jawab pengelola jalan tol.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa:

1. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Budiyanto menambahkan, berkaitan dengan pengguna jalan tol yang merasa dirugikan karena kondisi jalan berhak menuntut ganti kerugian kepada badan usaha pengelola jalan tol. Ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 87.

instagram.com/im.jakarta_ Video mobil alami pecah ban di Tol Cipali

Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa pengguna jalan berhak menuntut ganti rugi kepada badan usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari badan usaha dalam pengusahaan jalan tol.

“Setiap pengguna jalan tol yang merasa dirugikan oleh kondisi jalan rusak, atau adanya longsor di pinggir jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, tidak diakibatkan oleh antar pengendara, menjadi tanggung jawab pengelola jalan tol,” ucap Budiyanto.

Selain itu, menurut Budiyanto, perlu membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, baik pengguna maupun badan pengelola jalan tol untuk meningkatkan pelayanan, dan kualitas tanggung jawab dalam menciptakan Kamseltibcar Lantas yang dinamis dan kondusif, terutama di jalan tol.