BEKASI, KOMPAS.com – Developer Cluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menegaskan komitmennya untuk menghadapi penggusuran yang terjadi.

Perwakilan developer, Abdul Bari mengungkapkan dalam pesan tertulis pada Senin (3/2/2025), mereka siap menempuh jalur hukum terkait permasalahan itu.

“Bentuk perlawanan melalui gugatan penolakan eksekusi di PN Cikarang dan PN Kota Bekasi merupakan bentuk tanggung jawab developer,” ujar Bari, Senin.

Bari menekankan pihaknya telah memenuhi aspek legalitas dalam pengembangan properti, termasuk kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk tanah serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan.

“Kedua hal tersebut telah dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” ucap Bari.

Dia juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prosedur yang benar.

Berdasarkan pengecekan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) melalui notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah tidak dalam kondisi terblokir, tidak disita, serta tidak dalam sengketa hukum.

Selain itu, transaksi telah disahkan di hadapan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), memastikan keabsahan dokumen.

Bari juga menyoroti bahwa pajak yang berkaitan dengan transaksi, seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh), telah dibayarkan dan divalidasi sesuai prosedur.

Bahkan, proses balik nama ke pembeli yang beriktikad baik telah selesai dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Ia menegaskan bahwa pembelian unit hunian ini juga melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank yang telah melalui proses verifikasi ketat terkait legalitas tanah dan bangunan.

"Hak dan kewajiban para pihak telah dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Bari.

Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sebelumnya telah mengeksekusi serta mengosongkan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

(Reporter: Rachel Farahdiba Regar | Editor: Larissa Huda)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) mengatakan, mencopot 30 orang petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam mengatakan, mereka akan diperiksa secara internal oleh Imigrasi imbas kejadian tersebut.

Namun, ia belum memastikan apakah para petugas Bandara Soekarno-Hatta tersebut akan diproses hukum atau tidak.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," kata Godam saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Godam mengatakan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang tulisan "No Tipping" atau larangan memberikan tip kepada petugas di beberapa bandara.

"Pemasangan pada 1 Februari," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, lini masa media sosial X (Twitter) diramaikan dengan tangkapan layar yang disebut berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Kedubes China di Indonesia.

Dalam tangkapan layar surat yang diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional Indonesia.

Melalui surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan, sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat itu disebutkan bahwa kasus pemerasan WNA China di Bandara Soekarno-Hatta terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan.”

Selain itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) mengatakan, mencopot 30 orang petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam mengatakan, mereka akan diperiksa secara internal oleh Imigrasi imbas kejadian tersebut.

Namun, ia belum memastikan apakah para petugas bandara Soetta tersebut akan diproses hukum atau tidak.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," kata Godam, saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Godam mengatakan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang tulisan "No Tipping" atau larangan memberikan tip kepada petugas di beberapa bandara.

"Pemasangan pada 1 Februari," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, lini masa media sosial X (Twitter) diramaikan dengan tangkapan layar yang disebut berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Kedubes China di Indonesia.

Dalam tangkapan layar surat yang diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional Indonesia.

Melalui surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan, sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat itu disebutkan bahwa kasus pemerasan WNA China di Bandara Soekarno-Hatta terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan.”

Selain itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, keputusan itu diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus, kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi bentuk pelanggaran apapun dan memastikan pejabat yang terlibat akan mendapat hukuman.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Modal Rakyat Indonesia atau Modal Rakyat mengumumkan kemenangan dalam gugatan hukum yang diajukan oleh salah satu pendana atau lender, Haryani, yang diwakili oleh kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam putusan nomor 187/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, hakim menyatakan, tuntutan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard. Modal Rakyat sendiri diawakili oleh kuasa hukum Gunawan Darmawan Octavian Candra (GDOC).

Direktur Utama Modal Rakyat Christian Hanggra menuturkan, pengadilan menyatakan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Haryani, Grace Sihotang, telah salah pihak dan oleh karenanya ditolak oleh majelis hakim.

Hal ini dikarenakan pihak peminjam yang seharusnya menjadi subjek tergugat dan bukan Modal Rakyat yang hanya bertindak sebagai perantara. Sebelumnya kuasa hukum Grace Sihotang juga telah menggugat pindar produktif lainnya namun juga mengantongi hasil yang sama, salah pihak.

“Kami menyambut baik keputusan ini, yang menunjukkan bahwa Modal Rakyat berkomitmen untuk selalu taat hukum dan patuh terhadap regulasi yang berlaku,” ujar dia dalam keterangan resmi, Senin (3/2/2025).

Ia menambahkan, klaim sekitar Rp 300 juta yang diajukan oleh penggugat sebenarnya bersifat kerugian immaterial. Berdasarkan fakta hukum, nilai kerugian asli hanya sebesar Rp 81 juta.

Penting untuk diketahui, pihak peminjam dan penggugat telah beberapa kali mengikuti proses mediasi dan dari pihak peminjam menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan sebagian piutang kepada penggugat.

Namun itikad baik tersebut ditolak oleh pihak penggugat, sehingga mediasi dinyatakan gagal. Modal Rakyat sering kali dikaitkan ataupun dicantumkan dalam pemberitaan bersamaan dengan kasus-kasus Pindar atau Fintech Lending yang telah dicabut izinnya. Padahal, Modal Rakyat tetap dalam keadaan baik secara operasional dan berizin OJK.

“Kami harapkan masyarakat dapat menilai pemberitaan secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang ada,” ujar Christian kembali.

Sebagai platform yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, Modal Rakyatberkomitmen untuk mendukung ekosistem Pindar produktif yang sehat dan memberikan

layanan terbaik kepada lender dan borrower. Keputusan hukum ini semakin memperkuat posisi Modal Rakyat sebagai mitra terpercaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui teknologi finansial.

Sebelumnya, Corporate Secretary Modal Rakyat membenarkan adanya salah satu lender yang mengajukan gugatan terhadap perusahaan. Saat ini Modal Rakyat sedang mempelajari gugatan tersebut bersama dengan tim kuasa hukum.

Ia berharap proses hukum dapat berjalan dengan tertib. Dengan demikian, Modal Rakyat dapat membuktikan kepercayaan klien dan mitra yang ada.

"Meskipun demikian, mengingat besarnya komitmen kami dalam penerapan peraturan hukum yang berlaku pada sistem operasional, kami cukup yakin dalam menghadapi gugatan tersebut," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (1/3/2024).

Selain itu, sehubungan dengan panggilan OJK, ia mengaku telah memenuhi pertemuan tersebut. pertemuan itu dinilai berjalan lancar dan bersifat konstruktif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris maskapai Sriwijaya Air, Hendry Lie, yang didakwa terlibat dugaan korupsi pada tata niaga timah dengan kerugian negara Rp 300 triliun, meminta dibebaskan dari tahanan.

Permintaan itu Hendry sampaikan melalui pengacaranya saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Pengacara Hendry meminta majelis hakim menyatakan klien mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana dakwaan jaksa.

“Memerintahkan agar terdakwa Hendry Lie dikeluarkan dari tahanan,” kata pengacara di ruang sidang.

Dalam eksepsinya, pengacara membantah bahwa Hendry menjadi pemegang saham mayoritas PT Tinindo Inter Nusa (PT TIN), salah satu perusahaan smelter yang menjalin kerja sama sewa alat pengolahan dengan PT Timah Tbk.

Oleh karena itu, pihaknya menilai tanggung jawab hukum kegiatan bisnis ilegal oleh PT TIN dengan PT Timah Tbk tidak bisa dibebankan kepada Hendry.

“Dengan demikian, baik dari sudut pandang pemegang saham maupun beneficial owner, seharusnya terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum kepada PT Tinindo,” ujar pengacara.

Selain itu, pengacara juga menyebut Hendry tidak tahu menahu mengenai pembentukan sejumlah perusahaan boneka yang digunakan untuk membeli bijih timah dari penambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Hendry disebut tidak pernah menerbitkan maupun menandatangani pembentukan sejumlah perusahaan boneka tersebut.

Pengacara pun menilai, jaksa menyusun surat dakwaan dengan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap lantaran tidak menguraikan peran Hendry secara perinci.

“Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima dan batal demi hukum,” kata pengacara.

Dalam perkara ini, Hendry Lie didakwa terlibat dalam korupsi pada tata niaga komoditas timah yang merugikan negara Rp 300 triliun bersama-sama Harvey Moeis dan terdakwa lain.

Jaksa menyebut, Hendry Lie melalui PT TIN telah diperkaya Rp 1.059.577.589.599,19 (Rp 1 triliun).

Karena perbuatannya, Hendry didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

BEKASI, KOMPAS.com - Pihak developerCluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berkomitmen untuk bertanggung jawab atas penggusuran lahan yang terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Bari, perwakilan developer, melalui pesan tertulis pada Senin (3/2/2025).

“Bentuk perlawanan melalui gugatan penolakan eksekusi di PN Cikarang dan PN Kota Bekasi merupakan bentuk tanggung jawab developer,” ujar Bari, Senin.

Sebagai developer, ujar Bari, ia telah memenuhi dua aspek utama dalam pengembangan properti, yaitu legalitas tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan legalitas bangunan yang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kedua hal tersebut telah dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bari merinci langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil pengecekan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) oleh notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, SHM tidak terblokir, tidak terdapat sita, dan tidak ada sengketa.

Selain itu, kata Bari, transaksi juga telah dilakukan di hadapan notaris dan pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Di sisi lain, pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga telah divalidasi.

Menurut Bari, proses balik nama ke atas nama pembeli yang beriktikad baik juga telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Lalu, pembelian dilakukan melalui KPR bank yang telah melewati verifikasi keabsahan legalitas tanah dan bangunan sehingga dapat memperoleh fasilitas KPR.

"Hak dan kewajiban para pihak telah dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi dan mengosongkan lahan terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Total lahan yang dieksekusi mencakup area seluas 3.100 meter persegi, termasuk tanah, ruko, dan warung.

“Untuk penghuninya, total ada 14 orang,” kata Ahmad Bari, Minggu (3/2/2025).

GAZA, KOMPAS.com - Sebanyak 110 tahanan Palestina akhirnya dibebaskan oleh Israel pada Kamis (30/1/2025), setelah sempat mengalami penundaan akibat kekacauan dalam serah- terima sandera yang dilakukan Hamas di Gaza.

Pembebasan ini merupakan bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas, yang juga mencakup penyerahan tiga sandera Israel serta lima warga Thailand oleh Hamas.

Namun, prosesi di Kota Khan Younis berlangsung tegang, memicu kecaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Netanyahu menilai serah terima yang berlangsung dalam kondisi kacau itu membahayakan keselamatan para sandera.

“Kami tidak akan menoleransi ancaman terhadap sandera kami,” tegasnya dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters.

Setelah sempat ditunda, bus yang mengangkut para tahanan Palestina akhirnya tiba di Ramallah, Tepi Barat. Ratusan warga Palestina menyambut mereka dengan yel-yel perjuangan dan pelukan haru.

Salah satu tahanan yang dibebaskan adalah Zakaria Zubaidi, mantan pemimpin Brigade Syuhada Al Aqsa.

“Puji syukur, saya diberkahi dengan kebebasan hari ini. Semoga para syuhada Gaza mendapatkan kedamaian,” kata Zubaidi dalam sambutannya.

Di tengah euforia pembebasan, bentrokan sempat pecah di pintu masuk Ramallah antara warga Palestina dan pasukan Israel.

Pejabat kesehatan Palestina melaporkan, sedikitnya 14 orang terluka akibat peluru tajam dan gas air mata yang ditembakkan pasukan Israel.

Pembebasan ini merupakan bagian dari gencatan senjata yang berlaku sejak 19 Januari 2025. Namun, hingga kini masih ada 82 sandera yang ditahan Hamas di Gaza, dengan sekitar 30 di antaranya dilaporkan telah tewas.

Perang yang berlangsung lebih dari 15 bulan antara Israel dan Hamas telah menyebabkan lebih dari 47.000 warga Palestina tewas serta memicu krisis kemanusiaan di Gaza.

Sementara itu, pihak Israel melaporkan sekitar 1.200 orang tewas akibat serangan Hamas, dengan lebih dari 250 orang diculik sejak konflik kembali memanas.

KOMPAS.com - Dua anggota polisi, Aiptu Kusno (46) dan Aipda Roy Legowo (38), berstatus tersangka atas dugaan pemerasan terhadap pasangan kekasih di Jalan Telaga Mas, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara, pada Jumat malam, 31 Januari 2025.

Menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M Syahduddi, insiden bermula saat kedua polisi tersebut, bersama seorang warga sipil bernama Suyatno, mencari makan malam di Pantai Marina.

Mereka kemudian melihat sebuah mobil Honda Civic warna silver terparkir dan menghampiri pasangan yang berada di dalamnya.

Saat itu, kedua polisi yang tidak sedang bertugas hanya mengenakan jaket, dengan mobil Nissan March yang digunakan adalah milik Aipda Roy Legowo.

"Kedua oknum itu tidak sedang berdinas. Saat melakukan tindakan itu menggunakan jaket karena niatnya mencari makan malam," ungkap Syahduddi.

"Kedua korban sedang berduaan di dalam mobil. Anggota itu menghampiri mobil tersebut, kemudian menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan korban merupakan tindakan pidana," tutur dia menambahkan.

Mereka kemudian meminta sejumlah uang agar pasangan tersebut tidak diproses hukum, yang membuat korban merasa terancam.

Akhirnya, pasangan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 2,5 juta.

"Peran warga sipil yang bersama dua polisi itu juga melakukan pemerasan terhadap dua korban. Terkait pekerjaannya, sedang kami dalami," tutur Syahduddi.

Namun, saat aksi mereka diketahui massa, para pelaku mengembalikan Rp1 juta kepada korban karena panik.

Proses Hukum dan Sanksi

Kombes Pol M Syahduddi menegaskan bahwa kedua anggota polisi tersebut tidak hanya terancam sanksi kode etik, tetapi juga proses pidana sesuai dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, yang dapat berujung pada hukuman penjara selama sembilan tahun.

"Kami sudah melakukan gelar perkara dengan Bidpropam Polda Jateng dan sudah dinyatakan terbukti melakukan kode etik Polri. Penanganan sudah dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jateng," ujarnya.

Sama seperti kedua polisi tersebut, warga sipil yang terlibat juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini dalam penanganan di Satreskrim Polrestabes Semarang.

Kronologi Pemerasan

Insiden pemerasan terjadi saat Aiptu Kusno, Aipda Roy, serta Suyatno (44) mendatangi pasangan korban, MRW (18) dan MMX (17), yang saat itu sedang berada di dalam mobil terparkir di kawasan Terang Bangsa, Semarang Barat, sekitar pukul 21.00 WIB.

Para pelaku meminta korban keluar dari mobil, lalu menyita kunci mobil dan KTP mereka. Korban yang ketakutan kemudian dibawa ke dalam mobil pelaku.

Selanjutnya, pasangan sejoli ini dibawa ke ATM BCA di daerah Telaga Mas, Semarang Utara. Dalam perjalanan, mereka dipaksa untuk menyerahkan uang Rp2,5 juta.

Setelah korban menyerahkan uang, salah satu dari mereka berteriak, yang menarik perhatian warga sekitar hingga membuat massa berkumpul di lokasi kejadian.

Warga Diancam Ditembak

Seorang saksi mata bernama Ergo awalnya mengira insiden tersebut adalah aksi debt collector yang sedang menarik mobil.

Ia mencoba menghentikan laju mobil yang dikendarai Aiptu Kusno dan Aipda Roy, namun justru diancam ditembak.

"Yang tidak mau minggir mau ditembak sama pelaku. Saya juga diancam pas nyegat (mengepung). Katanya, 'kamu yang halangi tak tembak,'" jelasnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Dalam video yang viral, Aiptu Kusno dan Aipda Roy terlihat mengenakan jaket hitam dan topi berlogo Polri. Meskipun sempat mengembalikan uang korban, nominalnya hanya Rp1 juta.

Kasus ini kini dalam penanganan serius oleh pihak kepolisian, dan publik menanti langkah tegas untuk memastikan keadilan bagi korban.

SEMARANG, KOMPAS.com – Dua remaja yang mengemudikan mobil diperas oleh oknum polisi saat menepi di Telagamas, Kecamatan Semarang Utara, Jumat (31/1/2025) sekitar pukul 20.30 WIB. Mereka dimintai uang Rp 2,5 juta agar tidak diproses hukum.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Muhammad Syahduddi, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa dua anggotanya terlibat dalam pemerasan itu.

"Awalnya, dua anggota dan satu warga sipil yang merupakan teman mereka pergi mencari makan malam. Saat memasuki kawasan Pantai Marina, mereka melihat satu unit mobil yang berhenti di pinggir jalan," kata Syahduddi di kantornya, Minggu (2/2/2025).

Menurut dia, kedua korban yang masih berstatus mahasiswa berusia 17 tahun sedang berduaan di dalam mobil ketika oknum polisi mendatangi mereka.

"Anggota tersebut menyampaikan bahwa tindakan korban merupakan pelanggaran pidana dan meminta sejumlah uang agar tidak diproses hukum," ujar Syahduddi.

Karena ketakutan, kedua remaja itu memenuhi permintaan dan menyerahkan uang Rp 2,5 juta. Warga sipil yang bersama dua oknum polisi juga ikut melakukan pemerasan.

"Rekan dari dua anggota itu turut serta dalam tindakan pemerasan tersebut. Saat ini, kami masih mendalami peran dan pekerjaannya," katanya.

Setelah korban mengambil uang di ATM, pacarnya meneriaki oknum polisi dengan sebutan 'maling!'. Warga yang mendengar teriakan itu berkerumun, hingga akhirnya uang korban dikembalikan sebagian.

Peristiwa ini kemudian dilaporkan warga ke polisi. Petugas Polsek Semarang Utara mendatangi lokasi dan mengamankan dua oknum polisi serta satu warga sipil di minimarket Telagamas.

"Petugas menemukan dua anggota Polri, satu dari SPKT Polrestabes Semarang dan satu dari Unit Samapta Polsek Tembalang. Satu warga sipil juga diamankan," ujar Syahduddi.

Ia menegaskan bahwa kedua oknum polisi telah diproses hukum atas dugaan pelanggaran kode etik dan terancam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Kita pastikan mereka diproses hukum secara tuntas dengan pasal pemerasan, yaitu Pasal 368 KUHP, dengan ancaman pidana 9 tahun. (Bisa terancam PTDH?) Bisa," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, aparat penegak hukum Indonesia tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk proses ekstradisi buron kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Paulus Tannos.

“Sementara (dalam proses) koordinasi antara seluruh aparat penegak hukum. Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan,” kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Ekstradisi adalah proses penyerahan tersangka atau terpidana dari satu negara ke negara lain. Paulus Tannos saat ini ditahan di Singapura setelah ditangkap oleh pihak berwenang di negara tersebut.

Indonesia berupaya memulangkan Paulus Tannos untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di tanah air.

Supratman meyakini, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ekstradisi Paulus Tannos baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri bisa selesai pekan depan.

Menkumham menegaskan tidak ada kendala dalam proses ekstradisi tersebut.

Namun, Indonesia memerlukan waktu untuk menyiapkan dokumen yang akan dikirimkan ke otoritas Singapura.

“Enggak ada (kendala), itu soal waktu saja. Ini kan ada proseduralnya, mekanismenya ada, apalagi khusus dengan Singapura," ucap Supratman.

Menurut dia, penangkapan Paulus Tannos ini merupakan pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura.

Sebagai catatan, Paulus Tannos tidak dapat langsung dibawa ke Indonesia.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 45 hari, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Paulus Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang akan datang tidak akan dibiayai oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, retret serupa pernah dilakukan oleh Prabowo bersama para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan khusus presiden pada Oktober 2024.

Kala itu, retret yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tersebut dibiayai oleh kantong pribadi Prabowo.

“Enggak (dibiayai Presiden Prabowo) dong. (Biaya) dari pemerintah,” tegas Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo juga menjelaskan, meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Ia menegaskan, retret kepala daerah tetap dilaksanakan di tengah rencana penghematan anggaran oleh Kementerian dan Lembaga.

“Begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, retret kepala daerah sangat penting untuk menyatukan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan bahwa retret ini akan dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih dari Pilkada 2024 untuk mengikuti retret tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, setelah bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (10/1/2025).

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," ungkap Yusril.

Namun, Yusril mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret tersebut akan dilaksanakan, termasuk lokasi pelaksanaannya, yang mungkin juga kembali diadakan di Akademi Militer Magelang seperti sebelumnya.

KOMPAS.com - Nasib seorang pedagang sayur bernama Muh Yusran (36) yang tinggal di Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan (Sulsel) belakangan jadi sorotan.

Yusran tidak pernah menyangka bahwa dompet yang ia temukan di jalanan akan membawa dirinya berhadapan dengan hukum.

Dompet yang ditemukan Yusran tersebut merupakan dompet seorang warga yang berisi uang tunai, kartu ATM, dan secarik kertas yang bertuliskan PIN ATM.

Sayangnya, keputusan Yusran untuk menggunakan kartu ATM dengan PIN yang ditemukan membuatnya dijerat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian.

Kronologi Kasus Tukang Sayur Temukan Dompet hingga Dijerat Hukum

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, mengungkapkan bahwa kejadian yang menimpa Yusran ini bermula pada 12 November 2024.

Saat itu, Yusran yang tengah dalam perjalanan menuju pasar menemukan sebuah dompet kulit berwarna hitam yang tergeletak di jalan.

Di dalam dompet tersebut, ia menemukan sejumlah uang tunai, kartu ATM, dan sebuah kertas bertuliskan PIN ATM.

"Pada 12 November 2024 saat tersangka dalam perjalanan menuju ke pasar, ia menemukan sebuah dompet kulit berwarna hitam yang di dalamnya ada uang tunai. Selain itu, terdapat pula kartu ATM, dan sebuah kertas bertuliskan PIN ATM itu," ujar Agus Salim melalui keterangan resminya, Jumat (31/1/2025).

Dalam situasi tersebut, Yusran merasa tergoda untuk menggunakan kartu ATM yang ditemukan.

Yusran lantas menarik uang dari ATM berkali-kali, hingga total mencapai Rp 20 juta.

Uang tersebut digunakan Yusran untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk membeli dua ponsel, satu unit mesin kompresor, sebuah gelang emas seberat gram, serta membiayai kehidupan sehari-hari.

"Uang itu dipakai tersangka membeli dua ponsel, satu unit mesin kompresor, satu buah gelang emas seberat gram, dan untuk biaya kehidupan sehari-hari," kata Agus Salim.

Proses Penyelesaian Kasus Yusran Melalui Restorative Justice

Kasus yang menjerat Yusran lantas mendapat perhatian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep.

Pihak Kejaksaan kemudian mengajukan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Keputusan untuk menggunakan RJ didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain karena Yusran merupakan pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukannya.

Selain itu, ancaman pidana yang disangkakan kepada Yusran tidak lebih dari lima tahun penjara.

Ada pula kesepakatan damai antara Yusran dan korban, serta penggantian kerugian material yang timbul akibat tindakan tersebut.

Latar belakang kehidupan Yusran juga menjadi pertimbangan dalam keputusan penggunaan restorative justice.

Yusran yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sayur kecil di pasar harus menafkahi sang istri yang merupakan penyandang disabilitas dan seorang anak yang masih berusia 8 tahun.

Keadaan ini membuat pihak kejaksaan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penanganan kasus tersebut.

Keputusan Akhir: Yusran Dibebaskan

Dengan diterapkannya restorative justice, Yusran akhirnya dibebaskan dan bisa melanjutkan kehidupannya sebagai pedagang.

Keputusan ini memberi kesempatan bagi Yusran untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani hukuman penjara yang berat.

"Dengan disetujuinya RJ ini, tersangka segera dibebaskan," tutup Agus Salim.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pedagang Sayur Temukan Dompet Berisi Kartu ATM dan PIN, Berujung Kasus Pidana”.