JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menunjuk OC Kaligis sebagai kuasa hukum untuk menghadapi gugatan perdata Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, dua pelaku pembunuhan dan pemerkosaan.

“Saya dapat kuasa untuk gugatan perdata 5 Februari,” ujar Oc Kaligis saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).

Kendati demikian, OC Kaligis tidak menjelaskan lebih lanjut perihal perkara ini.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Rabu (5/2/2025), OC Kaligis bersama timnya sempat hadir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun, OC Kaligis kemudian meninggalkan PN Jakarta Selatan karena ada keperluan persidangan di lain tempat.

Oleh karena itu, sidang perdata AKBP Bintoro terkait kasus dugaan perbuatan melawan hukum ini diwakilkan oleh tim pengacara OC Kaligis.

Sebagai informasi, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (7/1/2025).

Gugatan ini teregistrasi dengan nomor perkara 30/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL.

Dalam gugatan tersebut, eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, eks Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana, dan eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ahmad Zakaria, menjadi pihak tergugat.

Bukan hanya itu, pengacara Evelin Dohar Hutagalung dan seseorang bernama Herry juga menjadi pihak tergugat. Tergugat lainnya bernama Dika Pratama.

Evelin Dohar Hutagalung merupakan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan yang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.

Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, nilai sengketa kasus dugaan perbuatan melawan hukum ini sebesar Rp 1,6 miliar.

Gugatan ini masih berkaitan dengan proses penyelidikan Bidang Propam Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyuapan lima anggota Polri dari Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo.

Mereka yang terlibat adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung, eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ahmad Zakaria, Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial ND, dan eks Kanit PPA Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana.

Sejak 25 Januari 2025, empat polisi telah menjalani penempatan khusus (patsus) atau ditahan di Bidang Propam Polda Metro Jaya. Namun, AKP Mariana tidak menjalani penahanan.

Kasus dugaan penyuapan ini muncul ke publik setelah organisasi Indonesia Police Watch (IPW) mengeluarkan rilis tentang perkara tersebut.

Rilis itu mengacu pada gugatan perdata Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 7 Januari 2025 terhadap AKBP Bintoro, AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, Evelin Dohar Hutagalung, dan Herry.

AKBP Bintoro disebut meminta sejumlah uang kepada keluarga Arif Nugroho dengan perjanjian menghentikan kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita berinisial FA (16).

Perkara yang menjerat Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo mempunyai dua berkas perkara yang berbeda, yakni pembunuhan dan pemerkosaan.

Laporan kepolisian terkait kasus ini tercatat dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel.

Kasus pembunuhan Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo terhadap FA masih ditangani oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

Berkas perkara kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo telah dilimpahkan dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Bahkan, jaksa penuntut umum (JPU) telah menyatakan lengkap atau P-21 berkas perkara Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo terkait kasus pemerkosaan terhadap FA.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan pihaknya tidak akan gegabah dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap perusahaan, baik nasional maupun multinasional, yang diduga melanggar HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan, kementeriannya memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Namun, ia menekankan, setiap langkah yang diambil harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar tidak berdampak negatif pada stabilitas perusahaan dan perekonomian.

"Khusus tentang strategi bisnis dan HAM, kami diberi kewenangan untuk audit dan memberi sanksi serta punishment kepada perusahaan multinasional dan perusahaan nasional berskala internasional,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (5/2/2025).

“Oleh karena itu, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang. Kalau kami bersuara tanpa melakukan audit, nanti indeks sahamnya jeblok," sambungnya.

Dalam rapat tersebut, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM hanya akan menangani kasus-kasus yang bersifat kasuistik, bukan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan.

"Misalnya, terjadi peristiwa di sebuah perusahaan, pagarnya dirobohkan atau ada warga yang dikriminalisasi. Kami hanya menangani kasusnya saja, tapi tidak akan menangani perusahaan secara utuh," katanya.

Menurut Pigai, jika Kementerian HAM mengaudit dan memberi sanksi kepada sebuah perusahaan untuk seluruh permasalahan yang terjadi, dampaknya bisa sangat besar.

Sanksi tersebut, kata Pigai, dapat berimbas pada kejatuhan harga saham, bahkan memicu pemblokiran akses perusahaan ke perbankan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Begitu kami memberi punishment, bursa saham (perusahaannya) jatuh. Nanti internasional juga akan banned di perbankan, nasional juga dengan OJK banned di perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps," jelasnya.

Atas dasar itu, Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM tidak akan bertindak gegabah dalam menangani dugaan pelanggaran HAM oleh perusahaan.

"Kita ini semua, terutama kami, adalah intelektual. Karena itu, tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan," pungkasnya.

KOMPAS.com - Rumah Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno yang berlokasi di Jakarta Selatan, digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (5/2/2025) malam.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno itu berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung No 8 RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," ucap Tessa, Rabu (5/2/2025).

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa Rita Widyasari mendapatkan jatah 3,3-5 dollar AS untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

Jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima dari perusahaan tambang dan mengalir ke sejumlah orang.

Lantas, siapa Japto Soerjosomarno?

Profil Japto Soerjosomarno

Dilansir dari Kompas TV (27/11/2021), Japto Soerjosoemarno adalah anak dari pasangan Mayor Jenderal (Pun) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo Soerjosoemano dan Dollu Zegeroius yang merupakan keturunan Belanda.

Japto juga menjadi adik kandung dari aktris Kanjeng Raden Ayu Soemarini Soerjosoemarno yang lebih dikenal sebagai Marini.

Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah tersebut dikenal sebagai sosok penyayang binatang.

Namun di sisi lain, Japto juga seorang pemburu andal. Dia memiliki tropi dari Big Five Afrika dan koleksi binatang yang diawetkan.

Jadi Ketum Pemuda Pancasila selama 30 tahun

Dia menjadi satu-satunya tokoh utama ormas Pemuda Pancasila dan telah menjabat sebagai ketua umum selama 30 tahun.

Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur pada 1981, menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai pemimpin ormas tersebut.

Japto kembali terpilih menjadi pemimpin tertinggi Pemuda Pancasila secara aklamasi pada Musyawarah Besar X di Jakarta.

Selain di ormas Pemuda Pancasila, Japto pernah menjadi pengurus Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia (Formasi) masa bakti 1996-2000 yang diketuai oleh Ponco Sutowo.

Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (PB Perbakin) 2006-2010.

Pria kelahiran 16 Desember 1949 ini juga pernah mencalonkan diri sebagai ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2011 dan 2015, tetapi gagal.

Pada 2023, dia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI) periode 2023-2027.

Dikutip dari Antara (21/2/2023), dia resmi menjadi Ketum PG PBI setelah mengalahkan Boy Rafli Amar dan Ahmad Sahroni dalam Musyawarah Nasional PB PGI di Jakarta pada Februari 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, di Jakarta Selatan digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (4/2/2025) malam.

KPK menjelaskan, penggeledahan ini berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung no.8 RT.10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya pada Rabu (5/2/2025).

KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Japto.

"11 kendaraan bermotor roda 4 (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Tessa.

Lantas, siapa Japto dan kenapa dia terlibat dalam kasus ini?

Japto dilahirkan di Solo pada 16 Desember 1949. Dia lahir dari pasangan Mayor Jenderal (Purn.) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius.

Ayahnya merupakan keturunan bangsawan Mangkunegaran, sekaligus cucu dari Mangkunegoro V. Sementara ibunya adalah warga Belanda yang pernah menjadi atlet nasional Indonesia di cabang bridge.

Selain itu, Japto juga memiliki hubungan keluarga dengan aktris senior Indonesia, K.R.Ay (Kanjeng Raden Ayu) Marini Burhan.

Ia mulai menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sejak Musyawarah Agung Pemuda Pancasila III di Cibubur pada tahun 1981.

Kepemimpinannya terus berlanjut setelah kembali dikukuhkan dalam Musyawarah Agung Pemuda Pancasila VIII tahun 2009 di Asrama Haji, Pondok Gede, untuk masa jabatan hingga 2014.

Pada Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila tahun 2019, Japto kembali terpilih secara aklamasi dan dipercaya memimpin organisasi tersebut selama lima tahun berikutnya.

Kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara

KPK belum mengungkap apa kaitan Japto pada kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Terkait kasus korupsinya, KPK menyebut Rita mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 juta dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batubara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

“Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” kata Asep

Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

Jenderal polisi bintang satu itu menyatakan, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita, KPK akan menelusuri kemanapun aliran uang hasil korupsi.

Karena itu, KPK menggelar upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita barang-barang bernilai ekonomis.

Termasuk dalam hal ini adalah memeriksa pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kalimantan Timur, Said Amin (SA).

"Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tutur Asep.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) pimpinan Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan, pada Selasa (5/2/2025) malam.

KPK mengatakan, penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung no.8 RT.10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

Sebelumnya, KPK menyebut, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batubara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

“Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah dikalikan itu,” kata Asep kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).

Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

Jenderal polisi bintang satu itu menyatakan, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita, KPK akan menelusuri kemanapun aliran uang hasil korupsi.

Karena itu, KPK menggelar upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita barang-barang bernilai ekonomis.

Termasuk dalam hal ini adalah memeriksa pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kalimantan Timur, Said Amin (SA).

"Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tutur Asep.

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan akan menindak pelaku penimbunan gas elpiji 3 kilogram atau gas elpiji bersubsidi ke pihak yang berwajib.

Menurut dia, penimbunan gas elpiji 3 kg merupakan tindakan yang melanggar hukum dan akan berdampak terjadinya kelangkaan di pasaran.

"Jika ditemukan indikasi penimbunan, kami akan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Saya yakin Pertamina juga sudah melakukan pemantauan jika ada dugaan praktik tersebut," ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (4/2/2025).

Ia menjamin saat ini pasokan dan distribusi gas melon di pasaran sudah kembali normal setelah pemerintah pusat mengizinkan pengecer kembali menjual.

Namun, apabila ditemukan kendala dalam distribusi, pihaknya akan meminta langsung Pertamina untuk mencari solusi, jika perlu memastikan pengiriman langsung ke kelurahan.

"Kami siap berdiskusi dengan Pertamina jika diperlukan, misalnya dengan mengarahkan pengiriman langsung ke kelurahan," tutur Bey.

"Namun, dengan kebijakan terbaru ini, seharusnya distribusi sudah lancar," ucap Bey.

Selain itu, Bey juga telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan agar tidak terjadi kembali kelangkaan.

Menurut dia, pengawasan ini ialah untuk memastikan kelancaran distribusi dan juga kestabilan harga elpiji bersubsidi di pasaran.

"Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung, bimbingan dari dinas terkait, serta petugas yang turun ke lapangan," katanya.

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Ilustrasi gas elpiji 3 kg.

Sebelumnya diberitakan, masyarakat sempat mengalami kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi di pasaran.

Bahkan, mereka rela antre hingga mencari jauh dari lingkungannya.

Salah seorang warga Kota Bandung, Lasyiem, mengaku bahwa dalam tiga hari ini pihaknya kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram.

Ia bahkan sempat berkeliling mencari sejumlah pangkalan, tetapi semuanya kosong.

"Tiga hari, susah (cari gas melon) buat masak, kalau yang gede mahal," ucapnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan akan menindak pelaku penimbunan gas elpiji 3 kilogram atau gas elpiji bersubsidi ke pihak yang berwajib.

Menurut dia, penimbunan gas elpiji 3 kg merupakan tindakan yang melanggar hukum dan akan berdampak terjadinya kelangkaan di pasaran.

"Jika ditemukan indikasi penimbunan, kami akan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Saya yakin Pertamina juga sudah melakukan pemantauan jika ada dugaan praktik tersebut," ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (4/2/2025).

Ia menjamin saat ini pasokan dan distribusi gas melon di pasaran sudah kembali normal setelah pemerintah pusat mengizinkan pengecer kembali menjual.

Namun, apabila ditemukan kendala dalam distribusi, pihaknya akan meminta langsung Pertamina untuk mencari solusi, jika perlu memastikan pengiriman langsung ke kelurahan.

"Kami siap berdiskusi dengan Pertamina jika diperlukan, misalnya dengan mengarahkan pengiriman langsung ke kelurahan," tutur Bey.

"Namun, dengan kebijakan terbaru ini, seharusnya distribusi sudah lancar," ucap Bey.

Selain itu, Bey juga telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan agar tidak terjadi kembali kelangkaan.

Menurut dia, pengawasan ini ialah untuk memastikan kelancaran distribusi dan juga kestabilan harga elpiji bersubsidi di pasaran.

"Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung, bimbingan dari dinas terkait, serta petugas yang turun ke lapangan," katanya.

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Ilustrasi gas elpiji 3 kg.

Sebelumnya diberitakan, masyarakat sempat mengalami kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi di pasaran.

Bahkan, mereka rela antre hingga mencari jauh dari lingkungannya.

Salah seorang warga Kota Bandung, Lasyiem, mengaku bahwa dalam tiga hari ini pihaknya kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram.

Ia bahkan sempat berkeliling mencari sejumlah pangkalan, tetapi semuanya kosong.

"Tiga hari, susah (cari gas melon) buat masak, kalau yang gede mahal," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan terdakwa Agus disabilitas sejak 20-23 Januari 2025.

Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis.

Layanan Perlindungan dilakukan LPSK bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk menghadirkan saksi dan korban yang terlindung dalam persidangan.

Beberapa saksi dan korban yang hadir dalam persidangan tersebut antara lain MA, AR, JB, dan YD.

Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK menggandeng psikolog guna memberikan penguatan psikologis sebelum persidangan, memastikan para korban siap memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Kemudian, persidangan akan kembali digelar pada 3 Februari 2025 dengan menghadirkan saksi dan korban lainnya yang berada dalam perlindungan LPSK, yaitu LA, IK, dan AR.

Lebih lanjut, LPSK mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri (PN) Mataram, khususnya majelis hakim dan jaksa penuntut umum, yang telah menggelar persidangan secara tertutup dan mengakomodasi permintaan korban agar mereka tidak berhadapan langsung dengan terdakwa.

Hal itu sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual penting untuk memastikan keadilan.

Dia menegaskan bahwa tidak ada hak istimewa atau kekebalan hukum bagi pelaku kekerasan seksual, meskipun pelaku adalah penyandang disabilitas.

Menurut dia, penanganan kasus kekerasan seksual harus berpusat pada pengalaman korban. Oleh karena itu, meskipun secara kasat mata pelaku dianggap tidak memungkinkan untuk melakukan tindak pidana, fakta yang disampaikan korban tetap harus didengar untuk memastikan kebenaran.

Sri Nurherwati menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan, termasuk dalam kapasitas mereka sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Dia menyebut, negara wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan.

"Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melibatkan pendampingan hukum dan dukungan psikologis yang sangat penting. Kami memastikan korban siap memberikan keterangan tanpa rasa takut atau malu agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya," ujar Sri Nurherwati.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya restitusi bagi korban kekerasan seksual. Apalagi, Undang-Undang TPKS telah menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban.

"Restitusi bukanlah sesuatu yang bersifat transaksional, melainkan hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku," katanya.

Restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Sri Nurherwati mengatakan, dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku, yakni kebenaran, keadilan dengan pelaku mendapatkan sanksi, dan pemulihan korban mendapat hak hidupnya kembali atas hak dan sosialnya.

Selain pendampingan hukum, korban kekerasan seksual juga berhak atas bantuan medis, psikologis, psikososial, dan restitusi sebagai ganti kerugian dari pelaku. LPSK terus mendorong agar hak-hak korban dalam memperoleh restitusi dapat terpenuhi.

Sri Nurherwati berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan pendamping korban semakin kuat, sehingga hak-hak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara optimal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara pelaku pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, menawarkan uang Rp 2 miliar kepada pengacara korban, Dini Sera Afrianti, jika sepakat turut mengkondisikan perkara kliennya dan berhasil sesuai keinginan.

Informasi ini diungkapkan kuasa hukum keluarga Dini, Meigi Angga Kuswantoro, saat dihadirkan sebagai saksi dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang didakwa menerima suap untuk membebaskan Ronald Tannur.

Dalam persidangan itu, Meigi mengungkapkan, Lisa menemui koleganya yang juga pengacara Dini, Dimas Yemahura Al Farauq, di salah satu rumah makan seafood.

“(Lisa) meminta supaya tidak mempermasalahkan pasal yang diajukan. Kira-kira begitu,” kata Meigi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Meigi menjelaskan, ketika kasus pembunuhan itu masih ditangani kepolisian, pihak pengacara keberatan Ronald Tannur disangka dengan Pasal 380 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 359 KUHP tentang penganiayaan.

Pihak keluarga korban dan kuasa hukum menginginkan Ronald Tannur hanya disangkakan Pasal 380.

“Nah, waktu itulah Lisa coba komunikasi dengan Mas Dimas, kebetulan saya ikut waktu itu untuk tidak mempermasalahkan hak tersebut,” ujar Meigi.

Lisa meminta kuasa hukum Dini mengikuti alur yang direncanakan Lisa untuk meringankan hukuman Ronald Tannur.

Jaksa lantas mengulik apakah dalam lobi-lobi itu Lisa menawarkan sejumlah uang.

Penuntut umum kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Meigi poin 18.

Salah satu tawaran itu adalah uang Rp 800 juta jika Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia yang menjadi pengacara Dini tidak mempermasalahkan pasal yang diterapkan.

“Dan ditawarkan juga uang senilai Rp 2 miliar apabila perkara tersebut sudah goal. Dalam artian diminta untuk mengikuti kepentingan Lisa Rachmat. Kemudian, akan tetapi tawaran tersebut ditolak. Bisa Saudara jelaskan keterangan tersebut?” tanya jaksa.

Meigi pun menjelaskan bahwa keterangannya kepada penyidik itu sudah cukup jelas, bahwa Lisa berupaya menghalangi pihaknya dalam mengawal kasus pembunuhan Dini.

“Itu pada saat itu pada saat proses kapan?” tanya jaksa.

“Itu kalau enggak salah ingat, itu sebelum masuk ke persidangan dan sebelum gelar perkara khusus di Mabes Polri,” tutur Meigi.

Dalam perkara ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya.

Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.

Selain suap, ketiga hakim itu juga didakwa menerima gratifikasi senilai ratusan juta rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memasang QR code hingga kamera CCTV di loket pemeriksaan imigrasi di bandar udara dan pelabuhan internasional utama.

Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, pengaduan yang masuk melalui QR Code ini akan langsung diterima dan ditindaklanjuti oleh tim dari Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ditjen Imigrasi.

“Apabila penumpang di bandara maupun pelabuhan melihat ada indikasi pelanggaran dalam proses pemeriksaan Imigrasi oleh petugas, atau mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, silakan sampaikan pengaduan melalui QR Code yang tertera di konter pemeriksaan imigrasi," ujar Godam dalam keterangan resmi, Selasa (04/02/2025).

Godam memastikan, setiap aduan yang diterima bakal dicek oleh tim imigrasi.

Namun, ia mengingatkan bahwa aduan harus disampaikan dengan bertanggung jawab.

Artinya, pemohon pengaduan dapat membuktikan bahwa dirinya berada di area kedatangan atau keberangkatan pada tanggal dan waktu tersebut, apabila dimintai keterangan.

“Fasilitas QR Code pengaduan masyarakat ini jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin mencederai nama baik seseorang yang bertugas di tempat pemeriksaan Imigrasi,” kata Godam.

Sementara itu, kamera CCTV dipasang di loket pemeriksaan paspor untuk meningkatkan transparansi dan integritas layanan imigrasi di perlintasan.

Pihak Imigrasi juga akan memasang pangat peringatan untuk tidak memberikan tip (no tipping) dalam tiga bahasa, yakni Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Mandarin.

Penumpang juga akan diarahkan untuk menggunakan autogate ketimbang loket yang dijaga petugas.

“Autogate bisa digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang menggunakan e-visa. Fasilitas tersebut memberikan pengalaman pemeriksaan Imigrasi yang lebih cepat dan nyaman, hanya 15-20 detik per perlintasan,” kata Godam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI membantah, Pemerintah Indonesia mau menampung tahanan Palestina yang dibebaskan Israel dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza.

Dikutip dari kantor berita Antara pada Selasa (4/2/2025), beredar kabar bahwa kelompok Hamas Palestina tengah berunding dengan Indonesia.

Yakni Indonesia mau menampung para tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel.

"Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut," terang juru bicara Kemenlu RI Rolliansyah Soemirat melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Jadi, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI telah menegaskan, Pemerintah Indonesia hanya berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority (PA) yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina.

Sebagaimana diberitakan Arab News pada Senin (3/2/2025) mengutip The Quds Press melaporkan, Pakistan menjadi salah satu dari empat negara yang setuju mau menampung tahanan Palestina yang dibebaskan tersebut.

"Hamas saat ini tengah berunding dengan beberapa negara untuk mendapatkan persetujuan menampung tahanan yang dibebaskan," kata kantor berita itu dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Senin, mengutip seorang pejabat senior Hamas.

Sedangkan untuk negara-negara yang telah setuju untuk menerima para tahanan Palestina tersebut ialah Turkiye, Qatar, Pakistan, dan Malaysia.

Dari laporan media tersebut juga dikatakan, Hamas tengah berunding dengan Aljazair dan Indonesia untuk menampung tahanan.

Sementara itu Tunisia menolak untuk menjadi tuan rumah.

Diketahui, gencatan senjata Gaza tahap awal selama enam minggu telah mengakhiri perang Israel-Hamas yang berlangsung setahun lebih yang lalu.

Dengan adanya gencatan senjata itu, sandera Israel akan dibebaskan dengan imbalan pengembalian warga Palestina yang ditahan di Israel.

Di antara komponen utama kesepakatan tersebut ialah Hamas akan membebaskan 33 sandera Israel, termasuk semua wanita (tentara dan warga sipil), anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan Hamas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengimbau agar anggota DPR berhati-hati terhadap para eks prajurit TNI yang sudah diberhentikan akibat terjerat kasus hukum.

Hal ini disampaikan Sjafrie saat bicara di hadapan anggota dan pimpinan Komisi I DPR, merespons maraknya anggota TNI terlibat kasus kekerasan beberapa waktu terakhir.

"Ini menjadi catatan bapak-bapak ibu sekalian, hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan," kata Sjafrie dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR, Selasa (4/2/2025).

"Contoh mereka yang desertir dan insubordinasi itu di masyarakat harus mendapat pencermatan," ujarnya lagi.

Sebab, Sjafrie mengungkapkan, para prajurit TNI yang diberhentikan dari kedinasan karena melanggar hukum, akan sulit mendapatkan tempat di masyarakat.

"Biasanya orang yang sudah dipecat dari dinas keprajuritan karena penegakan hukum, biasanya susah mendapat tempat di luar," ujar Menhan.

Lebih lanjut, Menhan menegaskan bahwa TNI tidak pernah memberikan toleransi bagi para prajurit yang melanggar hukum.

Sjafrie menyebut, mereka bisa dihadapkan pada dua hukum, yakni pidana militer dan umum.

"Saya kira sudah jelas, bahwa siapa pun warga negara yang melanggar hukum apalagi dia seorang prajurit TNI itu pasti akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama bagi prajurit. Dia menghadapai dua hukum. Hukum pidana militer dan juga dia kena hukum pidana umum," kata Sjafrie.

"Jadi kita tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum dan itu tidak pernah dibiarkan," ujarnya lagi.