JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berpotensi berdampak luas terhadap kinerja lembaga negara yang bergerak di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pemangkasan anggaran ini menyebabkan terganggunya sejumlah program penting, mulai dari seleksi calon hakim agung 2025, pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, serta penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Kemudian, pemerintah diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur. Lalu, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada kementerian/lembaga, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

KY tak bisa seleksi hakim agung

Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran sebesar 54 persen membuat mereka kesulitan menjalankan tugas, termasuk seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA).

"Sehubungan dengan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, Komisi Yudisial tidak dapat melaksanakan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada MA untuk memenuhi permintaan MA seperti permintaan tersebut di atas," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, M Taufiq, dalam konferensi pers daring, Jumat (7/2/2025).

Dalam surat yang dikirimkan MA ke KY, disebutkan bahwa terdapat kekosongan 16 posisi hakim agung di berbagai kamar peradilan.

Dengan keterbatasan anggaran, KY belum bisa memastikan kapan seleksi dapat dilakukan.

repro bidik layar Youtube Komisi Yudisial (Menjaga Kehormatan Hakim) Komisi Yudisial (KY) tidak dapat melaksanakan agenda seleksi calon hakim agung 2025. Hal ini karena KY mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.

Meski begitu, KY masih berupaya agar seleksi hakim agung tetap dapat berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diselenggarakan pada 20-28 Januari 2025 menunjukkan bahwa ada 41,6 persen responden yang memberikan nilai positif pada pelaksanaan penegakkan hukum.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan, jumlah tersebut merupakan gabungan dari responden yang menilai penegakkan hukum berjalan dengan baik dan sangat baik.

"Ada 41,6 persen masyarakat kita ketika ditanya bagaimana evaluasinya terhadap penegakan hukum, ada 41,6 persen menilai sangat baik atau baik. Jadi, ini kalau dirangkum menjadi penilaian positif, jadi ada 41,6 persen yang menilai positif penegakan hukum," kata Djayadi dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/2/2025).

Sementara itu, survei mencatat 25,1 persen responden survei memberi nilai negatif pada penegakkan hukum.

Lalu terdapat 31 persen responden yang menyatakan penegakan hukum biasa-biasa atau sedang-sedang saja.

Atas hasil tersebut, LSI melihat bahwa penegak hukum masih perlu mencermati pandangan masyarakat akan penegakan hukum yang berjalan buruk.

"Yang menilai negatif itu masih cukup banyak, ada 25 persen lebih, ini artinya masih tetap harus menjadi perhatian bagi para penegak hukum kita dalam melaksanakan penegakan hukumnya," kata Djayadi.

"Yang menilai positif kan belum mencapai 50 persen, itu artinya belum mayoritas, sementara lebih dari seperempat masyarakat kita menilai penegakan hukumnya buruk. Ini saya kira catatan-catatan positif, catatan baik sekaligus juga catatan yang harus diperhatikan," ujar dia.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang responden yang dipilih melalui metodologi multistage random sampling.

Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mengonfirmasi dua warga negara Indonesia (WNI) telah ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat sebagai dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York," ungkap Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu RI, dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (7/2/2025), seperti dikutip dari Antara News.

Judha menjelaskan, WNI yang ditahan di Atlanta ditangkap pada 29 Januari 2025, dan hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai proses penangkapan tersebut.

Ia juga menyampaikan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Houston telah berkomunikasi dengan WNI yang ditahan di Atlanta, yang kini dalam kondisi baik dan sehat serta telah mendapatkan akses pendampingan hukum.

"Kami akan terus memonitor, sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari," jelas Judha.

Sementara itu, WNI yang ditahan di New York ditangkap pada 28 Januari 2025.

Terkait penangkapan dua WNI tersebut, Kemenlu RI menyatakan telah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Trump.

"Kemenlu dan enam Perwakilan RI telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami sudah melakukan koordinasi secara virtual," tambah Judha.

Perwakilan RI di AS terdiri dari KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.

Judha menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menetapkan standar prosedur penanganan jika ada WNI yang ditangkap akibat kebijakan imigrasi baru AS.

Perwakilan RI juga berkolaborasi dengan berbagai otoritas di AS, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta pihak Homeland Security Investigation.

Judha menambahkan, Perwakilan RI telah menyampaikan imbauan melalui berbagai platform dan program edukasi kepada masyarakat.

"Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, serta hak-hak yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani," ucap Judha.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mengonfirmasi dua warga negara Indonesia (WNI) telah ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat sebagai dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York," ungkap Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu RI, dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (7/2/2025), seperti dikutip dari Antara News.

Judha menjelaskan, WNI yang ditahan di Atlanta ditangkap pada 29 Januari 2025, dan hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai proses penangkapan tersebut.

Ia juga menyampaikan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Houston telah berkomunikasi dengan WNI yang ditahan di Atlanta, yang kini dalam kondisi baik dan sehat serta telah mendapatkan akses pendampingan hukum.

"Kami akan terus memonitor, sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari," jelas Judha.

Sementara itu, WNI yang ditahan di New York ditangkap pada 28 Januari 2025.

Terkait penangkapan dua WNI tersebut, Kemenlu RI menyatakan telah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Trump.

"Kemenlu dan enam Perwakilan RI telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami sudah melakukan koordinasi secara virtual," tambah Judha.

Perwakilan RI di AS terdiri dari KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.

Judha menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menetapkan standar prosedur penanganan jika ada WNI yang ditangkap akibat kebijakan imigrasi baru AS.

Perwakilan RI juga berkolaborasi dengan berbagai otoritas di AS, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta pihak Homeland Security Investigation.

Judha menambahkan, Perwakilan RI telah menyampaikan imbauan melalui berbagai platform dan program edukasi kepada masyarakat.

"Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, serta hak-hak yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani," ucap Judha.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berpotensi berdampak luas terhadap kinerja lembaga negara yang bergerak di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pemangkasan anggaran ini menyebabkan terganggunya sejumlah program penting, mulai dari seleksi calon hakim agung 2025, pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, serta penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Kemudian, pemerintah diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur. Lalu, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada kementerian/lembaga, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

KY tak bisa seleksi hakim agung

Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran sebesar 54 persen membuat mereka kesulitan menjalankan tugas, termasuk seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA).

"Sehubungan dengan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, Komisi Yudisial tidak dapat melaksanakan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada MA untuk memenuhi permintaan MA seperti permintaan tersebut di atas," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, M Taufiq, dalam konferensi pers daring, Jumat (7/2/2025).

Dalam surat yang dikirimkan MA ke KY, disebutkan bahwa terdapat kekosongan 16 posisi hakim agung di berbagai kamar peradilan.

Dengan keterbatasan anggaran, KY belum bisa memastikan kapan seleksi dapat dilakukan.

repro bidik layar Youtube Komisi Yudisial (Menjaga Kehormatan Hakim) Komisi Yudisial (KY) tidak dapat melaksanakan agenda seleksi calon hakim agung 2025. Hal ini karena KY mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.

Meski begitu, KY masih berupaya agar seleksi hakim agung tetap dapat berjalan.

"Saat ini KY terus mengupayakan untuk mendapatkan penambahan anggaran, dengan melakukan komunikasi pada pihak-pihak terkait," ujar Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata.

Fajar pun berharap anggaran dapat ditambah agar seleksi hakim agung tetap bisa dilaksanakan.

"Semoga apabila terpenuhi, maka Insya Allah agenda seleksi calon hakim agung ini akan kembali bisa dilaksanakan," tambahnya.

LPSK tak bisa lindungi korban terancam

Efisiensi anggaran juga berdampak besar pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang mengalami pemangkasan anggaran hingga 62 persen.

Dari total Rp 229 miliar yang diusulkan, kini hanya tersisa Rp 85 miliar untuk operasional tahun 2025.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, menyatakan bahwa keterbatasan anggaran akan berdampak pada layanan perlindungan saksi dan korban kejahatan.

"Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami, terutama berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

LPSK terpaksa menghentikan beberapa layanan, seperti bantuan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik.

Selain itu, keterbatasan dana juga membuat LPSK harus lebih selektif dalam menangani permohonan perlindungan.

"Kami enggak bisa menyetop orang untuk mengajukan permohonan, yang susahnya di situ. Makanya kami membatasi saja, misalnya kalau selama ini mungkin dihubungi 24 jam, sekarang jam kerja, misalnya jam 16.00 WIB selesai, lebih dari itu kami enggak bisa terima," jelas Susilaningtyas.

Untuk menekan biaya operasional, LPSK akan memangkas pengeluaran seperti listrik, internet, dan penggunaan kendaraan dinas.

Dok Komnas HAM Ketua Komisioner Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat memaparkan capaian Komnas HAM sepanjang 2023, di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Komnas HAM: 90 persen dukungan tugas terdampak

Komnas HAM juga terkena dampak signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran, dengan pemotongan mencapai 46,22 persen. Dari pagu awal Rp 112,8 miliar, kini tersisa Rp 60,6 miliar.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa efisiensi ini memengaruhi hampir seluruh program kerja lembaganya.

"Skema efisiensi anggaran sebesar 46 persen terhadap Komnas HAM ketika diturunkan ke dalam alokasi anggaran program ternyata berdampak 90 persen lebih terhadap dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama Komnas HAM, yaitu penegakan HAM dan pemajuan HAM," katanya.

Dari anggaran yang tersisa, Rp 47,8 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara hanya Rp 12,8 miliar yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas dan operasional.

Atnike menegaskan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan DPR untuk memastikan anggaran yang tersedia cukup untuk menjalankan mandat perlindungan HAM.

Istana klaim pelayanan publik tak terdampak

Menanggapi kekhawatiran terhadap dampak efisiensi anggaran, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu layanan publik.

Menurut Hasan, pemotongan anggaran hanya dilakukan pada program yang dinilai tidak memiliki manfaat bagi publik, seperti perjalanan dinas dan seremonial.

"Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial-seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi," kata Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Hasan juga memastikan bahwa belanja pegawai, pelayanan publik, serta program bantuan sosial tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi ini.

"Tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi, public service obligation tidak dikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sudah jelas sebenarnya," jelas Hasan.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat ditemui di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Perlu diawasi

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Wahyudi Kumorotomo, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan langkah realistis yang harus diambil pemerintah mengingat tantangan ekonomi global.

"Namun, konsekuensi dari kebijakan pengetatan anggaran (bujet austerity) ini juga harus dipantau secara saksama," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

Wahyudi juga mengkritisi pemangkasan anggaran yang menyentuh sektor strategis seperti penegakan HAM, kesehatan, dan pendidikan.

"Publik pantas khawatir bahwa layanan kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat justru semakin dikurangi, sementara prioritas untuk program MBG yang cenderung populis harus tetap diprioritaskan," ungkap Wahyudi.

Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak negatif jika dilakukan dengan benar.

"Namun, biasanya reaksi para pejabat dan aparat adalah dengan mengurangi kualitas dan kuantitas layanan publik, sementara belanja operasional seperti perjalanan dinas tidak banyak berubah," kata Wahyudi.

“Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran sangat tergantung kepada komitmen dan kemampuan setiap pejabat di tingkat pusat maupun di daerah,” sambungnya.

Wahyudi pun berpandangan bahwa komitmen tersebut tak mudah didapatkan.

Sebab, janji-janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN juga belum konsisten diwujudkan.

“Sesuatu yang tidak mudah mengingat bahwa janji-janji peningkatan kesejahteraan ASN dengan tunjangan kinerja juga belum terwujud secara konsisten,” ucap Wahyudi.

"Jadi dengan keterbatasan anggaran, pelayanan memang sulit dimaksimalkan, tapi bukan berarti tidak bisa. Sekali lagi, tergantung komitmen dan disiplin para pejabat dan ASN," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS).

Yakni untuk mengantisipasi dampak kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Kemenlu dan enam Perwakilan RI sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kita sudah melakukan koordinasi secara virtual," kata Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu Judha Nugraha dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (7/2/2025) dikutip dari Antara News.

Diketahui, ada enam Perwakilan RI di Amerika Serikat, yaitu KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.

Judha mengatakan pihaknya sudah dan akan terus berkoordinasi untuk langkah-langkah antisipasi dengan menetapkan standar prosedur untuk penanganan jika nanti ada WNI ditangkap di AS akibat kebijakan baru imigrasi Amerika Serikat.

Perwakilan RI juga berkoordinasi dengan berbagai macam otoritas di AS, seperti Immigration and Customs Enforcement (ICE), Custom and Border Protection (CBP) dan pihak Homeland Security Investigation, kata Judha.

Lebih lanjut dia mengatakan Perwakilan RI itu sudah menyampaikan sejumlah imbauan melalui beragam platform dan berbagai macam program edukasi kepada masyarakat.

Caranya dengan melibatkan para pemuka masyarakat serta menyampaikan nomor hotline seluruh Perwakilan RI melalui berbagai macam platform.

"Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, hak-hak apa saja yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani," kata Judha.

Judha pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.

Sebelumnya, Kemenlu RI menyampaikan, dua WNI ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat akibat kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York," kata Judha Nugraha dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Judha menjelaskan, WNI yang ditahan di Atlanta itu ditangkap pada 29 Januari dan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima informasi terkait proses penangkapan tersebut.

Judha juga menyampaikan pihaknya sudah menghubungi KJRI Houston mengenai WNI yang ditahan di Atlanta, mengatakan KJRI sudah bisa berkomunikasi dengan WNI itu dan yang bersangkutan dalam kondisi baik dan sehat serta sudah mendapatkan akses pendampingan.

"Kami akan terus monitor, sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari," ujar Judha.

Judha kemudian melanjutkan bahwa WNI yang ditahan di New York itu ditangkap pada 28 Januari 2025.

TEPI BARAT, KOMPAS.com - Salah satu keluarga dari tahanan Palestina yang dipenjara di Israel diancam pasukan Israel untuk tidak merayakan pembebasan para tahanan.

Apa yang terjadi? Ternyata, fisik dari Fakhri Barghouti (71) sakit. Yakni ketika bahunya dipegang karena putranya Shadi telah dibebaskan Israel.

Diketahui, Shadi menjadi salah satu tahanan dari Palestina yang masuk dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza untuk dibebaskan.

Sebagaimana diberitakan AFP pada Minggu (9/2/2025), Barghouti meneteskan air mata kebahagiaan saat melihat putranya itu pulang, tetapi ia juga merasakan sakit fisik.

Malam sebelumnya, pasukan Israel menyerbu rumah keluarganya di desa Kobar, Tepi Barat yang diduduki, memperingatkannya untuk tidak merayakan pembebasan putranya dan menyerangnya.

"Mereka masuk setelah tengah malam, menghancurkan segalanya, membawa saya ke ruang samping dan memukuli saya sebelum pergi," kata Barghouti kepada AFP.

"Saya dibawa ke rumah sakit, di mana mereka mendapati tulang rusuk saya patah," ucap Barghouti.

Pasukan Israel melakukan beberapa penggerebekan di rumah keluarga tahanan yang akan dibebaskan, menurut kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina.

Ketika ditanya oleh AFP tentang tuduhan Barghouti dan penggerebekan di desa Kobar, militer mengatakan tidak mengetahui adanya insiden yang melibatkan kekerasan.

Yakni selama aktivitas pasukan di daerah tersebut pada malam hari seperti yang diklaim oleh Barghouti.

Sebelumnya militer mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka menyampaikan pesan bahwa perayaan dan prosesi untuk mendukung terorisme dilarang selama pembebasan para tahanan.

Shadi Barghouti (47) telah dipenjara sejak 2003 dan menjalani hukuman 27 tahun penjara karena kepemilikan senjata, keanggotaan dalam organisasi ilegal, dan keterlibatan dalam pembunuhan, menurut kementerian kehakiman Israel.

Secara total, 183 warga Palestina dibebaskan pada Sabtu kemarin sebagai ganti tiga sandera Israel yang ditahan di Gaza sejak kelompok Hamas melakukan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Dari mereka yang dibebaskan, 41 orang dikembalikan ke kota Ramallah di Tepi Barat, empat orang dibebaskan di Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel, 131 orang dikirim ke Gaza, dan tujuh orang dideportasi ke Mesir.

Di Ramallah, ratusan orang datang untuk melihat para tahanan yang dibebaskan, melambaikan bendera Palestina, mengenakan syal keffiyeh, dan bertepuk tangan saat bus yang membawa para tahanan mendekat.

Polisi berusaha keras untuk menjauhkan kerumunan dari para tahanan yang turun dari bus satu per satu, disambut dengan sorak-sorai dan nyanyian.

Diketahui, Fakhri Barghouti juga dibebaskan dalam pertukaran tahanan serupa, ketika pada 2011 Israel membebaskan 1.027 warga Palestina dengan imbalan pengembalian prajuritnya Gilad Shalit.

Fakhri Barghouti telah menjalani hukuman seumur hidup karena terlibat dalam pembunuhan seorang prajurit Israel, di antara dakwaan lainnya.

TEL AVIV, KOMPAS.com - Pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina kembali dilaksanakan pada Sabtu (8/2/2025) seiring dengan berlakunya gencatan senjata Gaza.

Konfirmasi mengenai pertukaran ini disampaikan oleh kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kepada AFP pada Jumat.

Ia menyatakan telah menerima daftar sandera yang akan dibebaskan setelah Hamas mengumumkan tiga nama tawanan yang bakal dibebaskan.

Ketiga pria yang akan dibebaskan hari ini adalah Eli Sharabi, Or Levy, dan Ohad Ben Ami, yang namanya telah dikonfirmasi oleh kantor Netanyahu.

Yarden Bibas, mantan sandera yang dibebaskan oleh Hamas minggu lalu, pada Jumat mengeluarkan seruan kepada Netanyahu untuk membantu membawa kembali istri dan dua anaknya dari wilayah Palestina.

"Perdana Menteri Netanyahu, saya sekarang berbicara kepada Anda dengan kata-kata saya sendiri, bawa kembali keluarga saya, bawa kembali teman-teman saya, bawa semua orang pulang," ungkap Bibas dalam pesan publik pertamanya setelah pembebasannya.

Sebelumnya, Hamas menyatakan istri Bibas, Shiri, dan kedua putranya, Ariel dan Kfir, yang merupakan sandera termuda, telah meninggal.

Namun, Israel belum memberikan konfirmasi mengenai kematian mereka.

Kantor perdana menteri menyebutkan, Netanyahu, yang saat ini berada di Washington, akan memantau proses pembebasan sandera ini dari pusat kendali delegasi di AS.

Sementara itu, Forum Sandera dan Keluarga Hilang mendesak pemerintah pada Jumat untuk tetap berpegang pada gencatan senjata Gaza, meskipun komentar dari mantan Presiden AS, Donald Trump, memicu kegemparan di Timur Tengah dan sekitarnya.

"Seluruh bangsa menuntut agar para sandera kembali ke rumah," tegas kelompok kampanye Israel dalam sebuah pernyataan.

"Sekaranglah saatnya untuk memastikan perjanjian tersebut diselesaikan hingga yang terakhir," tambah mereka.

Diketahui, Israel dan Hamas telah melaksanakan empat pertukaran dalam tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza.

Sejauh ini, kelompok Palestina yang dipimpin oleh Hamas telah membebaskan 18 sandera dengan imbalan sekitar 600 tahanan Palestina yang sebagian besar berasal dari penjara Israel.

Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, bertujuan untuk mengamankan pembebasan 33 sandera selama fase pertama perjanjian yang berlangsung selama 42 hari.

Negosiasi untuk tahap kedua gencatan senjata dijadwalkan dimulai pada Senin, namun belum ada rincian mengenai status pembicaraan tersebut.

Tahap kedua ini bertujuan untuk mengamankan pembebasan lebih banyak sandera dan membuka jalan bagi berakhirnya perang Israel-Hamas secara permanen.

KOMPAS.com - Kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, penegakan hukumnya harus berbasis fakta dan data.

Dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025), pengamat hukum dan politik Pieter Zulkifli menilai legalitas sertifikat tanah di wilayah perairan harus ditangani dengan pendekatan regulasi yang jelas, mengingat kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan.

Ia mengingatkan bahwa tindakan hukum yang didasarkan pada asumsi tanpa penyelidikan mendalam dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

"Ketika lembaga penegak hukum bertindak atas dasar asumsi tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis," kata Pieter.

Mantan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut menuturkan dalam perjalanan kasus itu beredar surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta data terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Kohod, Tangerang.

Surat tersebut diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat yang mencuat setelah polemik pagar laut ramai diperbincangkan.

Oleh karena itu, Kejagung diharapkan tidak tergesa-gesa menyimpulkan adanya unsur korupsi tanpa melakukan penyelidikan yang komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, hak atas tanah tidak hanya terbatas pada daratan tetapi juga mencakup wilayah perairan dan perbatasan pesisir.

Pengajuan hak tersebut harus melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Selain itu, Pasal 1 angka (7) PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah menyebutkan bahwa perizinan terkait pemanfaatan ruang laut merupakan legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk menjalankan usahanya di wilayah perairan pesisir dan laut.

Dengan dasar regulasi tersebut, proses hukum dalam kasus pagar laut seharusnya mengikuti kerangka hukum yang berlaku, bukan hanya didasarkan pada asumsi.

Kejaksaan diharapkan bekerja secara profesional dan transparan tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Pembuktian pelanggaran hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan fakta, agar tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak dari penanganan kasus ini terhadap iklim investasi di Indonesia.

Ketidakpastian dalam regulasi dapat mengganggu program investasi nasional apabila pejabat yang bertanggung jawab tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap aturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Kohod untuk meminta bantuan dalam memperoleh data kepemilikan tanah di area pemasangan pagar laut.

Permintaan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah di wilayah perairan laut Tangerang, Banten, pada tahun 2023-2024.

Meski tengah melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pihaknya tetap mengutamakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam proses pemeriksaan awal.

Transparansi dan profesionalisme dalam penyelidikan diharapkan menjadi kunci utama dalam memastikan keadilan ditegakkan tanpa menghambat kepentingan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Instruksi presiden terkait efisiensi anggaran berdampak terhadap 90 persen program kerja (proker) yang tengah berjalan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menjelaskan, anggaran lembaga yang dipimpinnya ini dipotong 46,22 persen dari pagu yang telah disetujui untuk tahun 2025.

“Skema efisiensi anggaran sebesar 46 persen terhadap Komnas HAM ketika diturunkan ke dalam alokasi anggaran program ternyata berdampak 90 persen lebih terhadap dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama Komnas HAM, yaitu penegakan HAM dan pemajuan HAM,” kata Atnike saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Efisiensi ini berdampak terhadap pelayanan ke masyarakat, terutama mereka yang tengah berusaha memperoleh perlindungan HAM.

Setelah dilakukan penyesuaian, pagu awal Komnas HAM yang mencapai Rp 112,8 miliar kini tersisa menjadi Rp 60,6 miliar.

“Dengan memperhitungkan belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 47,8 miliar, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan untuk belanja operasional perkantoran Komnas HAM adalah sebesar Rp 12,8 miliar,” kata Atnike lagi.

Atnike menegaskan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi XIII DPR RI terkait kebijakan efisiensi ini.

"Untuk memastikan bahwa dukungan sumber daya Komnas HAM memadai untuk melayani masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan, serta pemenuhan dan perlindungan HAM di berbagai wilayah Indonesia,” tutup Atnike.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2025 terpotong hingga 46,22 persen imbas efisiensi.

Efisiensi itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

“(Aturan itu) menjadi dasar penghematan anggaran Komnas HAM sebesar 46,22 persen dari total anggaran,” ujar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Efisiensi ini berdampak pada 90 persen alokasi anggaran program yang dijalankan oleh Komnas HAM, terutama terkait penegakan dan pemajuan HAM.

“Skema efisiensi anggaran sebesar 46 persen terhadap Komnas HAM ketika diturunkan ke dalam alokasi anggaran program ternyata berdampak 90 persen lebih terhadap dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama Komnas HAM, yaitu penegakan HAM dan pemajuan HAM,” imbuh Atnike.

Efisiensi ini berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, terutama mereka yang tengah berusaha memperoleh perlindungan HAM.

Setelah dilakukan penyesuaian, pagu awal Komnas HAM yang mencapai Rp 112,8 miliar kini tersisa menjadi Rp 60,6 miliar.

“Dengan memperhitungkan belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 47,8 miliar, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan untuk belanja operasional perkantoran Komnas HAM adalah sebesar Rp 12,8 Miliar,” kata Atnike lagi.

Atnike menegaskan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi XIII DPR RI terkait kebijakan efisiensi ini.

"Untuk memastikan bahwa dukungan sumber daya Komnas HAM memadai untuk melayani masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan, serta pemenuhan dan perlindungan HAM di berbagai wilayah Indonesia,” tutup Atnike.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

TEL AVIV, KOMPAS.com - Pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina kembali dilakukan pada Sabtu (8/2/2025) hari ini dalam gencatan senjata Gaza.

Kantor PM Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi kepada AFP pada Jumat, mereka telah menerima daftar sandera untuk dibebaskan dari Gaza setelah Hamas menerbitkan tiga nama tawanan yang akan dibebaskan dan ditukar dengan 183 tahanan Palestina.

Ketiga pria yang bakal dibebaskan pada Sabtu ini adalah Eli Sharabi, Or Levy, dan Ohad Ben Ami, menurut Hamas. Nama-nama mereka dikonfirmasi oleh kantor Netanyahu.

Mantan sandera Yarden Bibas, yang dibebaskan minggu lalu oleh kelompok Hamas di Gaza, pada Jumat mendesak Netanyahu untuk membantu membawa kembali istri dan dua anaknya dari wilayah Palestina.

"Perdana Menteri Netanyahu, saya sekarang berbicara kepada Anda dengan kata-kata saya sendiri... bawa kembali keluarga saya, bawa kembali teman-teman saya, bawa semua orang pulang," kata Bibas dalam pesan publik pertamanya setelah pembebasannya.

Hamas sebelumnya mengatakan istrinya Shiri dan kedua putranya Ariel dan Kfir sandera termuda telah meninggal, tetapi Israel belum mengonfirmasi kematian mereka.

"Netanyahu, yang berada di Washington, akan memantau fase pembebasan sandera ini dari pusat kendali delegasi di AS," kata kantor perdana menteri dalam pernyataan terpisah.

Sementara itu, Forum Sandera dan Keluarga Hilang mendesak pemerintah pada Jumat untuk tetap berpegang pada gencatan senjata Gaza, bahkan ketika komentar Trump memicu kegemparan di Timur Tengah dan sekitarnya.

"Seluruh bangsa menuntut agar para sandera kembali ke rumah," kata kelompok kampanye Israel dalam sebuah pernyataan.

"Sekaranglah saatnya untuk memastikan perjanjian tersebut diselesaikan hingga yang terakhir," tambahnya.

Diketahui, Israel dan Hamas telah menyelesaikan empat pertukaran di bawah tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza.

Kelompok Palestina, yang dipimpin oleh Hamas, sejauh ini telah membebaskan 18 sandera dengan imbalan sekitar 600 tahanan Palestina yang sebagian besar dibebaskan dari penjara Israel.

Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, bertujuan untuk mengamankan pembebasan 33 sandera selama fase 42 hari pertama perjanjian tersebut.

Negosiasi pada tahap kedua gencatan senjata akan dimulai pada Senin, tetapi belum ada rincian tentang status pembicaraan tersebut.

Pada tahap kedua itu bertujuan mengamankan pembebasan lebih banyak sandera dan membuka jalan bagi berakhirnya perang secara permanen.