SEMARANG, KOMPAS.com – Kasus kaburnya narapidana kasus korupsi dan pencucian uang dari Lapas Kedungpane Semarang menjadi perhatian serius Ombudsman Jawa Tengah.

Insiden ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan.

Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, menegaskan bahwa kasus yang menyeret nama narapidana Agus Hartono ini telah menjadi perhatian khalayak luas.

"Harus dilakukan pemeriksaan kepada seluruh jajaran dan petugas Lapas Kedungpane," kata Siti saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).

Menurut dia, petugas yang terbukti lalai atau terlibat dalam peristiwa ini harus dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Peristiwa tersebut telah menggerus kepercayaan publik," ujarnya.

Jika tidak ditangani secara serius, insiden ini akan semakin memperburuk citra penegakan hukum di Jawa Tengah.

"Semakin memperburuk wajah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi," tambahnya.

Agus Hartono Sudah Dipindahkan ke Nusakambangan

Diketahui, Agus Hartono merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang, yang dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun oleh Kompas.com menyebutkan bahwa Agus keluar dari lapas saat membeli makanan di sebuah restoran tanpa izin, hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kepala Lapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa insiden kaburnya narapidana korupsi ini terjadi sebelum dirinya menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," ujar Mardi, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terbukti terlibat dalam kelalaian ini telah dijatuhi tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas," ucapnya.

Mardi memastikan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan hukum.

"Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," tambahnya.

Sebelumnya, Agus Hartono ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang pada Kamis, 22 Desember 2024.

Ia ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang usai melakukan perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia, duduk di kursi 41B.

Penangkapan dilakukan pada pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat di Semarang.

Kasus Korupsi dan Mafia Tanah

Agus Hartono merupakan tersangka dalam kasus korupsi terkait pemberian fasilitas kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Kantor Cabang Semarang.

Dalam pengajuan kreditnya, ia diduga menggunakan purchase order (PO) palsu untuk memperoleh pencairan dana pada 2017.

Sebelum ditangkap, Agus sempat dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan kejaksaan, hingga akhirnya dijemput paksa.

Selain terjerat kasus korupsi, Agus juga dikenal sebagai mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.

Ia diduga terlibat dalam penipuan bersama dua rekannya, yaitu Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.

Kasus ini bermula pada 2016, ketika Edward Setiadi dan Ida mengaku sebagai notaris dan menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat.

Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektar, dengan memberikan uang muka Rp 10 juta kepada masing-masing pemilik tanah.

Setelah itu, Edward Setiadi meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan akan dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, semua sertifikat tersebut justru dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.

SEMARANG, KOMPAS.com – Kasus kaburnya narapidana kasus korupsi dan pencucian uang dari Lapas Kedungpane Semarang menjadi perhatian serius Ombudsman Jawa Tengah.

Insiden ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan.

Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, menegaskan bahwa kasus yang menyeret nama narapidana Agus Hartono ini telah menjadi perhatian khalayak luas.

"Harus dilakukan pemeriksaan kepada seluruh jajaran dan petugas Lapas Kedungpane," kata Siti saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).

Menurut dia, petugas yang terbukti lalai atau terlibat dalam peristiwa ini harus dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Peristiwa tersebut telah menggerus kepercayaan publik," ujarnya.

Jika tidak ditangani secara serius, insiden ini akan semakin memperburuk citra penegakan hukum di Jawa Tengah.

"Semakin memperburuk wajah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi," tambahnya.

Agus Hartono Sudah Dipindahkan ke Nusakambangan

Diketahui, Agus Hartono merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang, yang dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun oleh Kompas.com menyebutkan bahwa Agus keluar dari lapas saat membeli makanan di sebuah restoran tanpa izin, hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kepala Lapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa insiden kaburnya narapidana korupsi ini terjadi sebelum dirinya menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," ujar Mardi, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terbukti terlibat dalam kelalaian ini telah dijatuhi tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas," ucapnya.

Mardi memastikan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan hukum.

"Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," tambahnya.

Sebelumnya, Agus Hartono ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang pada Kamis, 22 Desember 2024.

Ia ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang usai melakukan perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia, duduk di kursi 41B.

Penangkapan dilakukan pada pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat di Semarang.

Kasus Korupsi dan Mafia Tanah

Agus Hartono merupakan tersangka dalam kasus korupsi terkait pemberian fasilitas kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Kantor Cabang Semarang.

Dalam pengajuan kreditnya, ia diduga menggunakan purchase order (PO) palsu untuk memperoleh pencairan dana pada 2017.

Sebelum ditangkap, Agus sempat dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan kejaksaan, hingga akhirnya dijemput paksa.

Selain terjerat kasus korupsi, Agus juga dikenal sebagai mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.

Ia diduga terlibat dalam penipuan bersama dua rekannya, yaitu Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.

Kasus ini bermula pada 2016, ketika Edward Setiadi dan Ida mengaku sebagai notaris dan menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat.

Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektar, dengan memberikan uang muka Rp 10 juta kepada masing-masing pemilik tanah.

Setelah itu, Edward Setiadi meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan akan dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, semua sertifikat tersebut justru dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa upaya bergabungnya Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memiliki peran penting untuk menuju visi Indonesia Emas tahun 2045.

“Upaya Indonesia bergabung dengan OECD berperan penting mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Yusril saat memberikan sambutan pada acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, pemerintah Indonesia perlu secara aktif ikut membangun mekanisme kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional.

Hal ini termasuk dalam hal mendukung sumber daya, informasi, dan praktik terbaik untuk membantu terpenuhinya target-target ekonomi dan pembangunan secara nasional.

Masuknya Indonesia dalam keanggotaan OECD akan menjadi peluang sekaligus tantangan.

Keanggotaan ini dapat dilihat sebagai insentif pelaksanaan domestik, terutama dalam hal menuju negara demokrasi yang berkualitas serta tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

“Aksesi pada konvensi OECD, anti-bribery, atau konvensi anti-penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional memang merupakan langkah penting menuju keanggotaan OECD,” lanjut Yusril.

Aksesi konvensi anti-suap OECD ini bukan hanya kepentingan teknis untuk menjadi anggota OECD, tetapi juga menjadi bukti dan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan suap.

“Sungguh, kita semua sangat menyadari bahwa kolusi dan penyuapan adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial, menghancurkan integritas institusi publik, dan menghalangi pembangunan yang berkelanjutan,” lanjut Yusril.

Untuk menghadapi hal ini, hukum dan sistem peradilan perlu diperkuat demi memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta transparan.

“Indonesia sangat berkomitmen untuk menghapuskan praktik korupsi dan penyuapan dari berbagai sektor, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat swasta,” tegas Yusril.

Konvensi anti-suap OECD mengatur kewajiban setiap negara anggota untuk mengkriminalisasi tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing, serta menetapkan perangkat penegakan hukum dan pencegahannya.

Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis internasional yang setara, transparan, dan memastikan kebijakan ekonomi global yang adil.

“Ruh dari konvensi ini adalah memastikan bahwa pelaku bisnis internasional dapat berkompetisi secara adil tanpa adanya praktik penyuapan,” kata Yusril lagi.

Dia menegaskan bahwa Indonesia sendiri terus melakukan pembaruan legislasi dan aturan anti-korupsi untuk menjawab tantangan baru dalam praktik korupsi dan penyuapan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia bakal mencari peluang untuk bergabung dalam sejumlah organisasi internasional di bidang ekonomi.

Hal ini dikatakannya menjawab kemungkinan posisi Indonesia bergabung dengan BRICS saat tengah menjalani aksesi menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Menurut Prabowo, hal itu tidak masalah.

“Saya kira enggak ada masalah. Kita juga ikut IPEF (Indo-Pacific Economic Framework), kita juga ikut CPTPP (Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik). Ya, kita ikut beberapa kelompok,” ungkap Prabowo usai bertemu Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/11/2024).

Menurut Kepala Negara, jalan itu diperlukan karena Indonesia ingin mengambil peluang yang ada untuk ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Untuk ekonomi kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita, kan," bebernya.

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani menyentil Marcell Siahaan soal penjelasan dirinya soal kasus royalti yang menyeret nama penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias.

Marcell Siahaan sebelumnya menjelaskan, pencipta lagu telah memberikan hak Performing Rights kepada siapapun melalui keanggotaan mereka di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Terkait kasus Ari Bias dan Agnez Mo, kata Marcell, seharusnya tidak ada gugatan karena Ari Bias masih terdaftar sebagai anggota LMK KCI.

Meski merupakan pengurus LMKN, Marcell mengatakan pendapatnya bersifat pribadi bukan sikap resmi LMKN.

Menanggapi pernyataan Marcell Siahaan, Ahmad Dhani menyebut Marcell bukanlah seorang ahli hukum sehingga pendapatnya tak terasa relevan.

“Inilah yang kusebut mereka merasa lebih ahli soal hukum daripada profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim,” tulis Ahmad Dhani membagikan isi chatnya di akun Threads-nya, dikutip Senin (10/2/2025).

Dalam unggahannya, Ahmad Dhani juga mengambil contoh dari kasus dirinya dengan penyanyi Once Mekel, eks vokalis Dewa 19.

Ahmad Dhani menyebut, setelah adanya pelarangan membawakan lagu-lagu Dewa 19, Once Mekel yang notabene lulusan sarjana hukum mengikuti larangan tersebut tanpa berbelit.

“Sarjana Hukum, bukan. Once aja yg S1 HUKUM UI Gak berani nyanyi Lagu2 DEWA19 lagi,” tulis Ahmad Dhani.

Diketahui, kasus royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo menjadi bola panas di dalam industri musik Indonesia.

Berbagai insan musik, mulai dari pencipta lagu, penyanyi, produser dan lainnya turut merespons kasus ini, tak sedikit yang silang pendapat.

Ada pun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan penyanyi Agnez Mo bersalah karena membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias pada 30 Januari 2025.

Akibat keputusan tersebut, Agnez Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Dengan penggugat Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) dan tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo).

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga konser yakni di Surabaya (25 mei 2023), Bandung (27 mei 2023), dan Jakarta (26 mei 2023).

Sebelumnya, Ahmad Dhani selaku Ketua Pembina AKSI (Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia) yang mana Ari Bias juga anggotanya, mengaku tak bisa menghalangi anggota AKSI menuntut haknya sebagai pencipta lagu.

Ahmad Dhani mengungkapkan, ia sebenarnya telah mencoba menghubungi Agnez Mo selama setahun terakhir, tetapi tidak mendapat respons.

Kasus royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo pun menuai beragam reaksi dari publik serta pelaku industri musik.

Banyak yang mendukung keputusan ini sebagai langkah maju dalam perlindungan hak cipta, sementara sebagian pihak mempertanyakan bagaimana aturan ini akan diterapkan dalam industri ke depan.

Awal mula kasus royalty Ari Bias vs Agnez Mo sampai putusan sidang

Kasus sengketa royalti antara komposer Ari Bias dan penyanyi Agnez Mo bermula pada Desember 2023, ketika Ari Bias mengungkapkan bahwa ia tidak menerima royalti dari lagu-lagu ciptaannya yang dibawakan oleh Agnez Mo.

Lagu-lagu tersebut, termasuk "Bilang Saja", telah dinyanyikan oleh Agnez tanpa izin resmi dari Ari Bias.

Merasa hak ciptanya dilanggar, Ari Bias melarang Agnez Mo untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan karyanya harus melalui izin dan disertai dengan pembayaran royalti yang sesuai.

Setelah upaya komunikasi tidak membuahkan hasil, pada Mei 2024, Ari Bias melayangkan somasi kepada Agnez Mo dan menuntut ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar atas pelanggaran hak cipta.

Namun, karena tidak ada respons yang memadai, pada September 2024, Ari Bias melanjutkan langkah hukumnya dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Proses persidangan berlangsung hingga Desember 2024, dengan menghadirkan berbagai saksi dan bukti terkait.

Akhirnya, pada Februari 2025, majelis hakim memutuskan bahwa Agnez Mo bersalah atas pelanggaran hak cipta dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Kasus ini menjadi sorotan di industri musik Indonesia, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dan perlunya izin resmi serta pembayaran royalti kepada pencipta lagu.

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani menyentil Marcell Siahaan terkait penjelasan dirinya soal kasus royalti yang menyeret nama penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias.

Marcell Siahaan sebelumnya menjelaskan, pencipta lagu telah memberikan hak Performing Rights kepada siapa pun melalui keanggotaan mereka di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Terkait kasus Ari Bias dan Agnez Mo, kata Marcell, seharusnya tidak ada gugatan karena Ari Bias masih terdaftar sebagai anggota LMK KCI.

Meski merupakan pengurus LMKN, Marcell mengatakan, pendapatnya bersifat pribadi, bukan sikap resmi LMKN.

Menanggapi pernyataan Marcell Siahaan, Ahmad Dhani menyebut Marcell bukanlah seorang ahli hukum sehingga pendapatnya tak terasa relevan.

“Inilah yang kusebut mereka merasa lebih ahli soal hukum daripada profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim,” tulis Ahmad Dhani membagikan isi chat-nya di akun Threads-nya, dikutip Senin (10/2/2025).

Dalam unggahannya, Ahmad Dhani juga mengambil contoh dari kasus dirinya dengan penyanyi Once Mekel, eks vokalis Dewa 19.

Ahmad Dhani menyebutkan, setelah adanya pelarangan membawakan lagu-lagu Dewa 19, Once Mekel yang notabene lulusan sarjana hukum mengikuti larangan tersebut tanpa berbelit.

“Sarjana Hukum, bukan. Once aja yg S1 HUKUM UI Gak berani nyanyi Lagu2 DEWA19 lagi,” tulis Ahmad Dhani.

Diketahui, kasus royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo menjadi bola panas di dalam industri musik Indonesia.

Berbagai insan musik, yaitu pencipta lagu, penyanyi, produser, dan lainnya, turut merespons kasus ini. Tak sedikit yang silang pendapat.

Adapun Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan penyanyi Agnez Mo bersalah karena membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias, pada 30 Januari 2025.

Akibat keputusan tersebut, Agnez Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dengan penggugat Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) dan tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo).

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga konser yakni di Surabaya (25 mei 2023), Bandung (27 mei 2023), dan Jakarta (26 mei 2023).

MEDAN, KOMPAS.com - Salman Alfaris Siregar, seorang warga Kabupaten Deli Serdang, diduga mengalami penyiksaan saat ditahan di Polrestabes Medan.

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi terhadap Salman.

Tuseno, kuasa hukum korban, mengungkapkan bahwa keluarga Salman menerima kabar dari petugas tahanan bahwa Salman dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan kritis pada 29 Januari 2025.

"Setelah dicek, keadaan korban ada luka lebam di tangan, kaki, dan hidung. Kemudian, ada darah keluar dari air seninya. Sewaktu siuman, korban juga mengalami ketakutan," kata Tuseno kepada Kompas.com pada Senin (10/2/2025).

Tuseno menambahkan bahwa Salman mengaku telah mengalami penganiayaan sejak ditahan pada 21 Januari.

"Beberapa orang yang menganiaya sebelum tidur malam. Tapi bukan tahanan. Ya kami duga para pelaku ini orang suruhan dari pelapor," ujarnya.

Salman sempat dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, namun kini telah dirujuk kembali ke RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan psikologis.

Menanggapi peristiwa tersebut, istri korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut dengan nomor laporan LP/B/114/I/2025 pada 30 Januari.

Mereka berharap Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto dapat mengungkap kasus ini.

"Kami duga ini ada keterlibatan aparat. Karena kami dapati kabar CCTV di lokasi mati. Kita minta dia diproses dan apabila ada yang memerintahkan, juga diusut dan ditangkap," tegas Tuseno.

Salman sendiri ditahan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan.

Menurut Tuseno, Salman adalah seorang pengusaha toko bangunan yang terlibat kerja sama dengan distributor keramik.

"Klien kami ini pernah menjalin kerja sama dengan distributor keramik. Sistemnya, barang laku baru dibayar. Namun, seiring berjalannya waktu, korban belum bisa melunasi utang senilai Rp 168 juta karena kondisi tokonya yang pasang surut," jelas Tuseno.

"Salman berjanji akan membayar Rp 4 juta per bulan, tetapi pelapor menginginkan pembayaran secara tunai. Hal ini menyebabkan ketidaksepakatan dan pelapor akhirnya melaporkan Salman ke Polrestabes Medan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Polrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait peristiwa yang dialami Salman dan saat ini masih mendalami situasi tersebut.

"Saya lebih cenderung menunggu yang bersangkutan sehat dan memberikan keterangan sebenarnya. Kita berdoa yang terbaik untuk beliau," ungkap Gidion saat diwawancarai di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifa'i, merekomendasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengatur pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH) hingga hakim pada semua tingkatan peradilan.

"Komisi Yudisial merekomendasikan kepada yang terhormat Komisi III DPR RI, kami berpandangan agar penegasan pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi perhatian serius di dalam perubahan KUHAP, termasuk pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial," kata Amzulian dalam rapat kerja (raker) dengan KY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Usulan itu disampaikan mengingat KUHAP tidak mengatur pengawasan terhadap proses penegakan hukum.

Saat ini, hanya ada pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Bab 20 beleid tersebut.

Pengawasan terhadap putusan pengadilan itu berada di ujung proses penegakan hukum.

Padahal, menurut Amzulian, penyalahgunaan wewenang bisa terjadi sejak penyelidikan.

Selain itu, KY menerima ribuan pengaduan atau laporan terkait sikap dan perilaku hakim setiap tahun.

Pada 2024 saja, terdapat 2.274 laporan dan tembusan, serta 966 permohonan pemantauan persidangan untuk semua tingkatan pengadilan.

"Hal ini menunjukkan sikap kritis masyarakat terhadap proses hukum di pengadilan dan kesadaran akan haknya dalam memperjuangkan keadilan agar aparat penegak hukum tidak berbuat sekehendak hati dalam menjalankan tugas," kata dia.

Menurut Amzulian, memasukkan pengawasan di dalam KUHAP akan memberikan legitimasi kuat bagi lembaga-lembaga pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bahkan, jika perlu, masalah ini diatur dalam bab tersendiri dalam KUHAP baru.

"Jika perlu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum diatur di dalam bab tersendiri dalam perubahan KUHAP tersebut," jelas Rifa'i.

Sebagai informasi, DPR RI dalam proses penyusunan draf revisi KUHAP dan naskah akademik.

Komisi III DPR menargetkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dapat berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direvisi pada 2022.

"Masa sidang berikutnya, akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Politikus Partai Gerindra ini menilai pengesahan KUHAP penting karena merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil.

Ia menyatakan bahwa KUHP baru mengandung semangat perbaikan revolusioner yang mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam KUHP.

"Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," kata dia.

KOMPAS.com - Belakangan disorot sosok narapidana kasus korupsi Agus Hartono yang bisa bebas jalan-jalan keluar dari Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.

Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana seorang napi kasus korupsi bisa bebas keluar lapas dan apa langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang.

Dilansir dari Tribunnews, hal ini berawal dari beredarnya sebuah video yang menunjukkan Agus Hartono berjalan bersama keluarganya. Mereka terlihat sedang berkunjung ke sebuah restoran.

Kejadian ini cukup mengejutkan, mengingat Agus Hartono adalah seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman terkait tindak pidana korupsi.

Dikutip dari Tribun Jateng, Agus Hartono disebut keluar dari lapas tanpa izin dan akhirnya ditangkap kejaksaan.

Sementara dalam pemberitaan Kompas.com, Agus keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin sehingga kepergok pihak Kejaksaan di Jawa Tengah pada pertengahan Januari 2025 lalu.

Akibat pelanggaran yang dilakukan, Agus Hartono akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, yang dikenal memiliki tingkat keamanan lebih tinggi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Respons Kalapas Kedungpane Semarang

Kalapas Kedungpane, Mardi Santoso, memberikan klarifikasi terkait peristiwa ini.

Mardi menegaskan bahwa insiden tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kalapas.

Adapun Mardi menjabat sebagai Kalapas Kedungpane pada 18 Januari 2025 menggantikan Usman Madjid yang berpindah tugas menjadi Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sulawesi Barat.

"Narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," jelas Mardi seperti dikutip dari tribun-jatim.com , Sabtu (8/2/2025).

Petugas Lapas Sudah Diberikan Sanksi

Terkait kejadian tersebut, Mardi juga mengungkapkan bahwa petugas yang bertanggung jawab dalam kejadian kaburnya Agus Hartono telah diberikan sanksi disiplin.

Bahkan, Usman Madjid yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas turut dikenakan sanksi.

Mardi menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan akan menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran.

KOMPAS.com - Belakangan disorot sosok narapidana kasus korupsi Agus Hartono yang bisa bebas jalan-jalan keluar dari Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.

Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana seorang napi kasus korupsi bisa bebas keluar lapas dan apa langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang.

Dilansir dari Tribunnews, hal ini berawal dari beredarnya sebuah video yang menunjukkan Agus Hartono berjalan bersama keluarganya. Mereka terlihat sedang berkunjung ke sebuah restoran.

Kejadian ini cukup mengejutkan, mengingat Agus Hartono adalah seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman terkait tindak pidana korupsi.

Dikutip dari Tribun Jateng, Agus Hartono disebut keluar dari lapas tanpa izin dan akhirnya ditangkap kejaksaan.

Sementara dalam pemberitaan Kompas.com, Agus keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin sehingga kepergok pihak Kejaksaan di Jawa Tengah pada pertengahan Januari 2025 lalu.

Akibat pelanggaran yang dilakukan, Agus Hartono akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, yang dikenal memiliki tingkat keamanan lebih tinggi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Respons Kalapas Kedungpane Semarang

Kalapas Kedungpane, Mardi Santoso, memberikan klarifikasi terkait peristiwa ini.

Mardi menegaskan bahwa insiden tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kalapas.

Adapun Mardi menjabat sebagai Kalapas Kedungpane pada 18 Januari 2025 menggantikan Usman Madjid yang berpindah tugas menjadi Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sulawesi Barat.

"Narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," jelas Mardi seperti dikutip dari tribun-jatim.com , Sabtu (8/2/2025).

Petugas Lapas Sudah Diberikan Sanksi

Terkait kejadian tersebut, Mardi juga mengungkapkan bahwa petugas yang bertanggung jawab dalam kejadian kaburnya Agus Hartono telah diberikan sanksi disiplin.

Bahkan, Usman Madjid yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas turut dikenakan sanksi.

Mardi menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan akan menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Mardi.

Profil Agus Hartono: dari Kasus Korupsi hingga Mafia Tanah

Dilansir dari Tribunnews, Agus Hartono adalah mantan Direktur Utama PT Citra Guna Perkasa dan PT Seruni Prima Perkasa yang terlibat dalam sejumlah tindak pidana korupsi.

Salah satu kasus besar yang menjeratnya adalah kredit macet di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Semarang pada tahun 2017.

Agus menggunakan order pembelian palsu untuk mencairkan kredit, dan menggunakannya tidak sesuai dengan tujuan semula, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp25 miliar.

Sebagai akibat dari perbuatannya, Agus Hartono dijatuhi vonis 10,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang pada 18 Juli 2023.

Dia juga dikenakan denda sebesar Rp400 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp14,7 miliar.

Jika tidak dapat membayar, asetnya akan disita, atau jika nilai asetnya tidak mencukupi, dia akan menjalani hukuman tambahan empat tahun penjara.

Selain kasus di Bank BJB, Agus juga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet di Bank Mandiri yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp93 miliar.

Untuk kasus ini, Agus Hartono dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider dua bulan penjara.

Namun, jaksa mengajukan banding terhadap vonis tersebut dan pada 4 Februari 2025 Pengadilan Tinggi menerima banding tersebut dan memperberat hukuman Agus menjadi 8 tahun penjara.

Agus Hartono juga dikenal sebagai salah satu mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.

Dia diduga terlibat dalam penipuan yang melibatkan dua rekannya, Donni Iskandar Sugiyo Utomo (Edward Setiadi) dan Nur Ruwaidah (Ida).

Kasus ini bermula pada tahun 2016, ketika Edward Setiadi dan Ida menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat.

Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektar dengan memberikan uang muka Rp10 juta kepada setiap pemilik tanah.

Namun, mereka meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan untuk memverifikasi keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tanpa sepengetahuan pemilik tanah, sertifikat tersebut malah dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.

Pernah Mengaku Diperas Jaksa dan Alami Penyiksaan

Agus Hartono sempat menjadi sorotan publik terkait pengakuannya yang menyebutkan bahwa dia pernah diperas oleh dua jaksa dari Kejati Jateng, yaitu Putri Ayu Wulandari dan Leo Jimmi Agustinus.

Agus mengklaim bahwa keduanya datang kepadanya atas perintah Kepala Kejati Jawa Tengah saat itu, Andi Herman.

Tidak hanya itu, Agus juga mengaku pernah mengalami penyiksaan yang mengakibatkan luka-luka dan pembengkakan pada tubuhnya, yang kemudian diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak.

"Saya dapati dia sudah bengkak kepalanya, berdarah tangannya dan robek kakinya di lutut dan betis," ujar Kamaruddin pada 22 Desember 2022.

Kamarudin menyebut saat dirinya tengah duduk di lobi Kejati Jateng, dia mendengar ada suara orang yang menjerit-jerit.

"Makanya saya masuk dan dobrak pintunya," ungkapnya.

Kamaruddin juga menduga bahwa penyiksaan tersebut berhubungan dengan kegagalan Agus untuk membayar uang Rp10 miliar yang diminta oleh jaksa atau karena kekalahan dalam praperadilan.

"Kedua karena kita masih gugatan praperadilan kedua. Jadi ini betul-betul keprihatinan," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Narapidana Agus Hartono Bebas Keluar Lapas Makan di Restoran, Petugas Lapas Kena Sanksi Disiplin".

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, pemerintah menyalahi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menunjuk periwra TNI aktif, Mayjen Novi Helmy Prasetya, menjadi Direktur Utama Bulog.

"(Penempatan Novi jadi Dirut Bulog) Itu melanggar ketentuan Undang-undang TNI dan Undang-undang Dasar ya, soal bagaimana ketahanan keamanan wilayah kewenangannya hanya ada di ruang pertahanan dan keamanan," kata Feri kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

Feri tidak memungkiri bahwa UU tidak melarang TNI menduduki jabatan sipil.

Namun, berdasarkan UU, tentara aktif hanya dapat mengisi jabatan sipil yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

Pasal 47 UU TNI menyebutkan, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang
membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Dengan demikian, menurut Feri, penunjukkan Novi sebagai Dirut Bulog melanggar UU TNI karena Bulog tidak masuk daftar jabatan sipil yang dapat diduduki perwira aktif.

"Undang-undang TNI membuka ruang militer untuk menjabat di jabatan sipil, sepanjang itu jabatan yang sudah ditentukan di pasal 47 UU TNI. Di luar itu tidak bisa, dan Bulog bukanlah salah satunya (yang termasuk diperbolehkan)," kata Feri.

Senada dengan Feri, pengamat militer Khairul Fahmi menilai penempatan Novi sebagai Dirut Bulog bahkan dapat menciptakan ambiguitas hukum.

Hal ini berpotensi mengganggu netralitas TNI, yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi dan objektivitas TNI dalam menjalankan tugas-tugas utamanya.

"Tantangannya, undang-undang dan peraturan yang ada saat ini mengharuskan prajurit aktif untuk mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan sipil, termasuk di BUMN seperti Bulog," kata Khairul kepada Kompas.com, Minggu.

"Memang ada beberapa potensi dampak yang kemudian perlu diperhatikan, terutama dalam hal profesionalisme TNI," ujar dia.

Di lain sisi, ia menduga pemerintah memiliki persepsi bahwa Bulog memiliki kaitan erat dengan urusan ketahanan pangan dan logistik strategis, yang dalam beberapa hal dapat beririsan dengan tugas-tugas pertahanan.

Karena itu, menurut Khairul, bisa saja penempatan Mayjen Novi dipandang sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan kecakapan, kedisiplinan, dan pengalaman militer dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan negara.

"Secara keseluruhan, meskipun penempatan prajurit dalam jabatan strategis seperti Bulog bisa dimaknai sebagai kebutuhan negara, langkah ini harus tetap berlandaskan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada," kata dia.

Adapun sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengganti jajaran direksi Perum Bulog.

Pergantian itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025.

Sosok yang diganti salah satunya pada posisi Dirut Bulog, Wahyu Suparyono.

Wahyu diganti oleh seorang perwira TNI aktif, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

Adapun Novi Helmy saat ini masih menjabat Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan pendampingan terhadap dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap otoritas Amerika Serikat (AS).

Politikus Nasdem itu juga mendorong Kemenlu menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, jika nantinya kedua WNI tersebut harus terdampak kebijakan penertiban imigran di AS.

“Kami mengimbau Kemenlu untuk mempersiapkan langkah antisipasi bagi dua WNI yang terkena dampak kebijakan Imigran di AS,” ujar Amelia kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

“Antisipasi dan bantuan pendamping hukum adalah langkah yang tepat sebagai bentuk perlindungan WNI di AS yang terdampak kebijakan imigran AS,” sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Kemenlu mengonfirmasi bahwa ada dua WNI telah ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat sebagai dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York," ungkap Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu RI, dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (7/2/2025), dikutip dari Antara.

Judha menjelaskan, WNI yang ditahan di Atlanta ditangkap pada 29 Januari 2025, dan hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai proses penangkapan tersebut.

Ia juga menyampaikan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Houston telah berkomunikasi dengan WNI yang ditahan di Atlanta, yang kini dalam kondisi baik dan sehat serta telah mendapatkan akses pendampingan hukum.

“Kami akan terus memonitor, sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari," jelas Judha.

Sementara itu, WNI yang ditahan di New York ditangkap pada 28 Januari 2025.

Terkait penangkapan dua WNI tersebut, Kemenlu RI menyatakan telah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Trump.

"Kemenlu dan enam Perwakilan RI telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami sudah melakukan koordinasi secara virtual," tambah Judha.

Perwakilan RI di AS terdiri dari KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.

Judha menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menetapkan standar prosedur penanganan jika ada WNI yang ditangkap akibat kebijakan imigrasi baru AS.

Perwakilan RI juga berkolaborasi dengan berbagai otoritas di AS, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta pihak Homeland Security Investigation.

Judha menambahkan, Perwakilan RI telah menyampaikan imbauan melalui berbagai platform dan program edukasi kepada masyarakat.

“Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, serta hak-hak yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani," ucap Judha.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menempati posisi tertinggi sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat, sebagaimana dipaparkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Dalam survei terkininya, LSI mencatat Kejagung memperoleh angka 77 persen tingkat kepercayaan masyarakat untuk penegakan hukum selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kejaksaan Agung di 100 hari pemerintahan Pak Prabowo berada di angka 77 persen, cukup tinggi ya," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis secara daring, Minggu (9/2/2025).

Sementara itu, tingkat kepercayaan kepada pengadilan berada di angka 73 persen atau tepat di bawah Kejagung.

Untuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh angka 72 persen dan menempati urutan ketiga.

"Terhadap polisi yang juga bagian dari penegak hukum, tingkat kepercayaan masyarakat ada di angka 71 persen," kata Djayadi.

"Jadi kalau kita lihat tingkat kepercayaan ini untuk sementara ini, penilaian masyarakat itu memang paling tinggi lebih paling positif kepada Kejaksaan Agung, diikuti oleh pengadilan, lalu KPK dan terakhir Polri," sambung dia.

Djayadi menjelaskan, ada hasil yang berbeda dalam survei kali ini di mana posisi KPK berada di urutan ketiga sedangkan Polri urutan terakhir.

Padahal, pada survei sebelumnya, Polri menempati urutan ketiga, sedangkan KPK terakhir.

Namun, Djayadi tak menjelaskan apa hal yang membuat perbedaan posisi itu kini dialami dua lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 20-28 Januari 2025 dengan metodologi multistage random sampling. Terdapat 1.220 responden dalam survei.

Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.