MANILA, KOMPAS.com - Biro Investigasi Nasional (National Bureau of Investigation/NBI) Filipina merekomendasikan tuntutan pidana terhadap Wakil Presiden Sara Duterte terkait dugaan ancaman untuk membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr dan sejumlah orang lainnya.

"Kami akhirnya merekomendasikan pengajuan tuntutan atas hasutan untuk melakukan makar dan ancaman berat terhadap wakil presiden," kata Direktur NBI, Jaime Santiago, kepada penyiar radio DZBB dalam sebuah wawancara.

Santiago mengatakan, rekomendasi itu telah diserahkan kepada Kementerian Kehakiman. Kementerian itu yang akan memutuskan apakah pihaknya akan melakukan penyelidikan awal.

Duterte, dalam sebuah komentar singkat yang disampaikan melalui staf medianya, mengatakan bahwa rekomendasi NBI “seperti yang diduga”.

Kasus itu berawal dari pernyataan Duterte pada November tahun lalu. Saat itu, Duterte menyatakan bahwa dia telah menyuruh seseorang untuk membunuh Presiden Marcos, istrinya Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Filipina Martin Romualdez jika sesuatu terjadi padanya. Duterte membantah telah mengancam mereka dan menegaskan kembali pada minggu lalu bahwa dia tidak pernah membuat ancaman tersebut.

Duterte telah terlibat dalam perselisihan berkepanjangan dengan mantan sekutunya, Marcos. Dia juga menghadapi tuntutan pemakzulan atas ancaman yang dia lontarkan itu dan dugaan penyalahgunaan dana publik saat menjabat sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Selasa (12/2/2025) petang.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka membahas perlindungan terhadap saksi kunci dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi bernama Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Saksi kunci tersebut adalah seorang sopir taksi bernama Muhammad Haryono (MH) yang menyopiri mobil AKS saat tindak kejahatan berlangsung.

Haryono kini turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat membersihkan mayat korban kejahatan.

Dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam dengan pihak Kejati Kalteng tersebut, LPSK diwakili oleh satu orang.

Pertemuan turut dihadiri oleh tim pengacara Haryono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan.

Saat coba diwawancarai, perwakilan LPSK tersebut enggan memberikan keterangan.

Berdasarkan pernyataan dari pengacara MH, Roy Sidabutar, pertemuan itu dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), LPSK, dan penyidik dari Polda Kalteng yang menangani kasus tersebut.

“Kami baru dapat kabar bahwa perkara tersebut sudah P-21, hari ini dilaksanakan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya hari ini,” beber Roy saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Roy menjelaskan bahwa pengajuan kliennya sebagai justice collaborator (JC) telah disetujui, sehingga sekarang status MH dalam keadaan terlindung.

MH menjadi saksi-pelaku yang diharapkan turut membantu membongkar kejahatan.

“Artinya mirip sama posisi Bharada Richard Eliezer (dalam kasus Sambo) dulu, jadi bisa ada keringanan,” beber Roy.

Meski sudah dalam keadaan terlindung dan merupakan JC, status tersebut tidak serta merta dapat membebaskan MH dari jerat hukum.

Dijelaskan Roy, dalam persidangan nanti akan dilihat lagi konsistensi masing-masing tersangka dalam memberikan keterangan.

“Kejati menyatakan bahwa apa yang menjadi kewenangan LPSK akan difasilitasi, status JC diterima oleh LPSK, tetapi saat sidang dilihat lagi konsistensi tersangka dalam memberikan keterangan,” tutur Roy.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Selasa (12/2/2025) petang.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka membahas perlindungan terhadap saksi kunci dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi bernama Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Saksi kunci tersebut adalah seorang sopir taksi bernama Muhammad Haryono (MH) yang menyopiri mobil AKS saat tindak kejahatan berlangsung.

Haryono kini turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat membersihkan mayat korban kejahatan.

Dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam dengan pihak Kejati Kalteng tersebut, LPSK diwakili oleh satu orang.

Pertemuan turut dihadiri oleh tim pengacara Haryono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan.

Saat coba diwawancarai, perwakilan LPSK tersebut enggan memberikan keterangan.

Berdasarkan pernyataan dari pengacara MH, Roy Sidabutar, pertemuan itu dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), LPSK, dan penyidik dari Polda Kalteng yang menangani kasus tersebut.

“Kami baru dapat kabar bahwa perkara tersebut sudah P-21, hari ini dilaksanakan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya hari ini,” beber Roy saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Roy menjelaskan bahwa pengajuan kliennya sebagai justice collaborator (JC) telah disetujui, sehingga sekarang status MH dalam keadaan terlindung.

MH menjadi saksi-pelaku yang diharapkan turut membantu membongkar kejahatan.

“Artinya mirip sama posisi Bharada Richard Eliezer (dalam kasus Sambo) dulu, jadi bisa ada keringanan,” beber Roy.

Meski sudah dalam keadaan terlindung dan merupakan JC, status tersebut tidak serta merta dapat membebaskan MH dari jerat hukum.

Dijelaskan Roy, dalam persidangan nanti akan dilihat lagi konsistensi masing-masing tersangka dalam memberikan keterangan.

“Kejati menyatakan bahwa apa yang menjadi kewenangan LPSK akan difasilitasi, status JC diterima oleh LPSK, tetapi saat sidang dilihat lagi konsistensi tersangka dalam memberikan keterangan,” tutur Roy.

Sebelumnya diberitakan, LPSK telah mengabulkan permohonan MH, sopir taksi yang juga menjadi saksi kunci dan tersangka dalam kasus penembakan yang mengakibatkan kematian seorang warga di Kalteng, untuk menjadi justice collaborator (JC).

Haryono ditetapkan sebagai tersangka bersama Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), anggota polisi, dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyebabkan tewasnya Budiman Arisandi, sopir ekspedisi asal Banjarmasin.

Insiden tersebut terjadi pada 27 November di Jalan Tjilik Riwut, Trans Kalimantan, Km 38. Saat itu, Haryono mengemudikan mobil yang ditembaki oleh Brigadir Anton.

Setelah kejadian, pada 10 Desember 2024, Haryono melaporkan tindakan Brigadir Anton ke Polresta Palangka Raya. Namun, ia justru turut ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Haryono dari LBH Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat, kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK agar kliennya dapat menjadi JC untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut.

KOMPAS.com - Nama Nina Wati kembali mencuat setelah ratusan orang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara pada Selasa (11/2/2025).

Massa yang tergabung dalam Forum Orang Tua Calon Siswa TNI AD mengungkapkan kemarahan mereka atas ketidakhadiran Nina Wati dalam sidang kasus penipuan dan penggelapan yang menjeratnya.

Kasus penipuan

Nina Wati merupakan terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana dari calon siswa TNI AD. Ia disebut telah menjanjikan kelulusan kepada para korban dengan imbalan sejumlah uang. Namun, janji tersebut hanyalah tipu muslihat.

Para korban mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Yang membuat publik geram, Nina Wati telah absen dalam sidang sebanyak 16 kali. Sidang hanya berlangsung melalui Zoom dengan alasan terdakwa sakit dan dirawat di rumah, bukan di rumah sakit.

Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa ada kongkalikong antara aparat hukum dengan terdakwa.

“Jadi, ini Nina Wati sudah 16 kali sidang tidak pernah hadir. Hanya melalui Zoom, katanya sakit, bukan di rumah sakit melainkan di rumahnya. Hukum yang ada di Sumut sudah mati,” ujar seorang orang tua korban dalam aksi unjuk rasa di DPRD Sumut.

Para demonstran juga menuding aparat kepolisian, TNI, dan kejaksaan bungkam terhadap kasus ini. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto agar turun tangan dan memastikan proses hukum berjalan adil.

Tuntutan massa: tangkap dan adili Nina Wati

Dalam aksi tersebut, massa mengajukan empat tuntutan utama:

1. Menegakkan hukum terhadap Nina Wati yang telah melakukan penipuan dengan menggunakan nama oknum TNI AD dan fasilitas TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar.
2. Meminta kebijakan khusus dari TNI AD bagi para calon siswa yang telah dilatih secara militer selama tiga bulan agar bisa tetap bergabung dengan institusi tersebut.
3. Menuntut pengembalian dana yang telah diberikan korban kepada Nina Wati dalam waktu sesingkat-singkatnya.
4. Mendesak DPRD Sumut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Aksi massa sempat memanas dengan ancaman membakar ban jika tidak ada perwakilan DPRD Sumut yang keluar menemui mereka. Akhirnya, Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, menemui demonstran dan berjanji akan memproses laporan penipuan tersebut.

“Kami akan pelajari dan memproses kasus ini, termasuk tuntutan pengunjuk rasa,” ujar Ihwan Ritonga.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sumut akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat guna mencari solusi terbaik bagi para korban.

Rekam jejak kejahatan Nina Wati

Bukan kali ini saja Nina Wati terjerat kasus hukum. Ia diketahui telah menjadi calo masuk institusi TNI dan Polri sejak 2014.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono, terdapat setidaknya tujuh laporan dari korban berbeda terkait penipuan yang dilakukan oleh Nina Wati.

“Profesinya adalah wiraswasta yang menjanjikan bisa memasukkan siswa ke beberapa institusi. Laporan yang sudah masuk, paling lama sejak 2014,” kata Kombes Sumaryono pada Maret 2024.

Tak hanya kasus penipuan masuk institusi militer, Nina Wati juga pernah terlibat dalam aksi kriminal lainnya.

Pada 2020, ia diduga memerintahkan seorang preman bertato bernama Kamiso untuk menembak seorang polisi, Aiptu Robin Silaban. Insiden itu terjadi di Doorsmer KD & RS Jalan Gagak Hitam, Medan.

Kapolrestabes Medan saat itu, Riko Sunarko, mengungkapkan bahwa Kamiso nyaris menembak kepala Aiptu Robin, tetapi senjatanya macet.

“Setelah menembak korban di bagian rusuk kiri, pelaku masih mengincar kepala korban. Namun, senjata api tersebut macet sehingga tidak meledak,” ujar Riko dalam konferensi pers pada 3 November 2020.

Penipuan Nina Wati mencapai puluhan miliar rupiah

Kasus penipuan yang melibatkan Nina Wati tidak hanya merugikan satu atau dua orang, tetapi telah menelan korban hingga kerugian puluhan miliar rupiah.

Salah satu korban, Jumiati, seorang warga Batubara, mengaku kehilangan Rp600 juta setelah dijanjikan bahwa anaknya akan diterima menjadi prajurit TNI.

“Saya ditipu Rp600 juta. Itu uangnya saya berikan cash di rumahnya di Percut, tapi tidak ada surat jaminan,” ujar Jumiati dengan nada geram.

Ia semula percaya bahwa jika anaknya tidak lulus, uang tersebut akan dikembalikan. Namun, kenyataannya, anaknya gagal masuk TNI dan uang yang diberikan tak pernah dikembalikan.

Kuasa hukum para korban, Dewi Latuperissa, telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Komisi 1 DPR RI. Ia berharap agar para petinggi negara ini segera turun tangan menangani kasus ini.

Dengan desakan dari berbagai pihak, kini publik menanti apakah Nina Wati akhirnya akan menghadapi proses hukum yang seharusnya atau tetap “kebal” seperti yang diduga banyak orang.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nina Wati Dikenal Sakti, 16 Kali Absen Sidang Penipuan Casis TNI, Perintahkan Preman Tembak Polisi

SURABAYA, KOMPAS.com - Isa Zega, seorang transgender, resmi menjadi tahanan Lapas Perempuan Kelas II A di Sukun, Kota Malang sejak Selasa (11/2/2025).

Penahanan ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dengan status P21.

“Penanganan di Lapas Perempuan, Sukun, Malang dan sore sudah tiba,” ujar Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Charles Tampubolon pada Selasa malam (11/2/2025).

Kejaksaan Negeri Malang kini tengah mempersiapkan surat dakwaan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Kepanjen, dan sesuai prosedur, Isa Zega direncanakan akan menjalani sidang di Malang.

“Betul sekali akan digelar (sidang) di Malang,” tegas Charles.

Saat ini, Isa Zega berada dalam masa pengenalan lingkungan di ruang tahanan khusus sebelum dipindahkan ke tahanan umum.

Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih, menyatakan bahwa pihaknya pertama kali menerima warga binaan pemasyarakatan (WBP) seorang transgender.

Namun, hal ini tidak menjadi hambatan, karena Isa Zega memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang secara legalitas menyatakan dirinya sebagai perempuan.

“Bahwa yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang penetapan dari mulai berganti nama,” ucap Yunengsih.

Isa Zega diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan pemerasan terhadap bos MS Glow, Shandy Purnamasari.

Dalam kasus pencemaran nama baik, dia dijerat Pasal 27 huruf A juncto Pasal 45 ayat (4) dengan ancaman hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 400 juta.

Sementara itu, untuk dugaan pemerasan, dia dijerat Pasal 27B ayat 2, juncto Pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITE, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia belum tentu membuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibubarkan.

"Belum tentu (Bakamla dibubarkan). Bisa saja Bakamla ditransformasikan, diberikan kewenangan yang lebih luas, kemudian menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menegakkan keamanan laut di luar militer," ucap Yusril di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyederhanakan kewenangan penegakan hukum di laut yang selama ini masih tumpang tindih di berbagai instansi.

Saat ini, kewenangan tersebut dimiliki oleh sejumlah lembaga, misalnya Polairud, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Bakamla, Bea Cukai, serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

"Masing-masing punya kewenangan dan sering kali kewenangannya tumpang tindih di laut. Karena itu, perlu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk merapikan semua itu," kata Yusril

Yusril menjelaskan bahwa Sea and Coast Guard Indonesia nantinya akan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk penegakan hukum di laut dengan sifat non-militer.

Sementara itu, aspek pertahanan dan keamanan tetap menjadi ranah TNI AL.

Yusril juga menegaskan bahwa pembentukan lembaga baru ini tidak serta-merta menghilangkan Bakamla.

Dalam konsep ini, kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait kelautan tetap menjalankan perannya masing-masing, tetapi tidak dalam konteks penegakkan hukum.

"Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, Bea Cukai tetap pada fungsinya. Tapi dalam law enforcement di laut, itu dikerahkan kepada satu institusi," jelasnya.

Yusril mengatakan, ada berbagai opsi yang bisa dipilih dalam rencana pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia.

Misalnya, lembaga tersebut akan berdiri sendiri, atau berada di bawah institusi yang sudah ada.

"Cuma nanti akan diletakkan di bawah siapa? Apakah di bawah polisi, Angkatan Laut, atau menjadi satu lembaga sendiri? Itu bisa kita kaji melalui studi komparatif dengan negara lain," kata dia.

Namun, Yusril mengakui bahwa lembaga ini juga perlu memiliki akademi khusus untuk melatih kemampuan personel menjaga keamanan laut.

Dengan demikian, petugas yang direkrut memiliki latar belakang dan keahlian yang sesuai dengan tugasnya.

"Seperti tadi dijelaskan di Komisi, nanti harus ada semacam akademi yang melatih orang untuk menjadi petugas keamanan laut. Seperti ada Akademi Kepolisian, Akademi Militer, Akademi Pemasyarakatan, dan Akademi Imigrasi," ujar Yusril.

Untuk diketahui, rencana pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah bersama DPR.

Menurut rencana, pembentukan institusi ini nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang juga baru akan disiapkan.

KOMPAS.com - Selebgram Isa Zega tiba di Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, pada Selasa (11/2/2024). Sebelumnya, ia sempat menjalani masa tahanan di Ruang Tahanan Perempuan Polda Jatim sebelum dipindahkan ke Malang.

Isa Zega yang dikenal sebagai sosok transgender ini tiba sekitar pukul 18.45 WIB dengan kendaraan tahanan milik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Saat turun dari kendaraan, ia tampak tidak banyak bicara, namun sempat tertawa lepas ke arah wartawan yang telah menunggunya, sebelum melangkah masuk ke dalam lapas.

Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen lengkap terkait penahanan Isa Zega dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

"Jadi kami hanya menerima, karena surat-suratnya memang lengkap untuk penahanannya," ujar Yunengsih, dilansir Kompas.com (11/2/2025).

Isa Zega ditempatkan di ruang tahanan yang berbeda dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lainnya.

Isa Zega di tahan di ruang tahanan Mapenaling

Ia ditempatkan di ruang tahanan bernama Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan). "Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri. Artinya, bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kita pisahkan," jelas Yunengsih.

Selama satu minggu ke depan, Isa Zega akan berada di Ruang Tahanan Mapenaling. Jika ia dinilai dapat beradaptasi dengan baik, maka akan dipindahkan ke ruang tahanan lainnya. "Tetapi kami masih melihat perkembangan selanjutnya seperti apa, kira-kira ada kesulitan tidak," tambahnya.

Sejak menjabat sebagai Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun pada 2023, Yunengsih mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia menerima WBP yang merupakan transgender.

Namun, hal tersebut bukanlah masalah karena Isa Zega telah mendapatkan legalitas sebagai perempuan.

"Bahwa yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang penetapan dari mulai berganti nama, dan atas dasar hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima, dilampirkan ke berkas atas nama tahanan tersebut," ungkapnya.

Penahanan Isa Zega dilakukan oleh Kejari Kabupaten Malang setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

Sebelumnya, ia resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.

Sosok transgender ini sempat menjalani masa tahanan di Ruang Tahanan Perempuan Polda Jatim.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dipindah dari Polda Jatim, Isa Zega Tertawa di Lapas Wanita Malang, Klik untuk baca: https://surabaya.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui bahwa penjaga keamanan laut Indonesia masih sangat lemah.

Hal itu disampaikan Yusril saat menjelaskan alasan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

“Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya. Tapi, coast guardkita sangat lemah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan itu juga perhatian kita bersama,” ujar Yusril, di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Yusril mencontohkan banyaknya kasus di wilayah perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dari situ, dia merasa bahwa penjaga keamanan laut Indonesia tak sekuat negara lain.

“Banyak sekali terjadi kasus di sekitar perairan Natuna, di mana di situ ada coast guard dari China, Vietnam, Malaysia, negara-negara lain. Tapi, dibandingkan dengan mereka, coast guard kita ternyata lemah,” ungkap Yusril.

Menurut Yusril, lemahnya keamanan tersebut tidak terlepas dari banyak lembaga yang bertugas menjaga keamanan laut, tetapi kewenangan yang saling tumpang tindih.

Atas dasar itu, Yusril menekankan perlunya melakukan pembenahan lembaga yang berwenang dalam keamanan laut lewat regulasi baru.

“Dan saya kira memang harus segera kita benahi dari segi kelembagaan dan dari segi pengaturannya. Jadi juga mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum di laut. Tapi bukan dalam arti yang pertahanan keamanan perang,” kata Yusril.

Salah satu poin yang ditekankan dalam RUU Keamanan Laut adalah pembentukan satu badan baru non-militer yang diberikan kewenangan penuh untuk mengkoordinir dan menegakkan hukum di laut.

“Ya karena itu dirasakan perlu memiliki efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita merapikan semua itu. Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana penyusunan RUU Keamanan Laut dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban kasus penembakan Ilyas Abdurrahman (48), bos rental mobil yang tewas di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

Tujuh saksi dan korban itu terdiri dari dua anak dan lima rekan kerja Ilyas.

"Kami sudah memutuskan (permohonan perlindungan) terhadap tujuh orang pemohon diterima," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

Dengan demikian, LPSK akan memberikan perlindungan kepada ketujuh saksi dan korban tersebut, termasuk melakukan pengawalan ketika para saksi dan korban hadir dalam sidang kasus penembakan ini.

Sementara, terkait bantuan medis untuk korban penembakan, LPSK masih menunggu pihak dokter.

"Berkaitan dengan kondisi medis juga kami masih menunggu berkaitan rujukan dari dokter terhadap korban untuk tindakan selanjutnya," ungkap Susilaningtias.

Adapun rencana pendampingan psikologis juga masih menunggu asesmen karena saat ini korban masih ada yang menjalani perawatan medis.

"Kalau psikolog belum diputuskan karena korban masih menjalani perawatan medis, belum dilakukan asesmen psikologi," tutur Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, keputusan pemberian perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban secara resmi diputuskan LPSK pada Senin (10/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak, 2 Januari 2025.

Penembakan itu diduga dilakukan anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Ilyas ditembak setelah berupaya mengambil Kembali mobil Honda Brio miliknya yang disewakan dan dipindahtangankan ke Bambang.

Selain Ilyas, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga ditembak dalam peristiwa ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban kasus penembakan Ilyas Abdurrahman (48), bos rental mobil yang tewas di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

Tujuh saksi dan korban itu terdiri dari dua anak dan lima rekan kerja Ilyas.

"Kami sudah memutuskan (permohonan perlindungan) terhadap tujuh orang pemohon diterima," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

Dengan demikian, LPSK akan memberikan perlindungan kepada ketujuh saksi dan korban tersebut, termasuk melakukan pengawalan ketika para saksi dan korban hadir dalam sidang kasus penembakan ini.

Sementara, terkait bantuan medis untuk korban penembakan, LPSK masih menunggu pihak dokter.

"Berkaitan dengan kondisi medis juga kami masih menunggu berkaitan rujukan dari dokter terhadap korban untuk tindakan selanjutnya," ungkap Susilaningtias.

Adapun rencana pendampingan psikologis juga masih menunggu asesmen karena saat ini korban masih ada yang menjalani perawatan medis.

"Kalau psikolog belum diputuskan karena korban masih menjalani perawatan medis, belum dilakukan asesmen psikologi," tutur Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, keputusan pemberian perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban secara resmi diputuskan LPSK pada Senin (10/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak, 2 Januari 2025.

Penembakan itu diduga dilakukan anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Ilyas ditembak setelah berupaya mengambil Kembali mobil Honda Brio miliknya yang disewakan dan dipindahtangankan ke Bambang.

Selain Ilyas, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga ditembak dalam peristiwa ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bakal melaporkan hasil pembahasan awal Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu akan dilakukan karena Yusril merasa bahwa Komisi I DPR RI memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki sistem keamanan laut di Indonesia.

“Setelah ini kami melapor ke Presiden bahwa hari ini disepakati kedua Menko dan Komisi I akan menginisiasi draft Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut ini,” ujar Yusril, di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Yusril optimistis RUU Keamanan Laut akan selesai disusun dan disepakati, apabila Prabowo menyetujui usulan tersebut dan menugaskan kementeriannya memulai penyusunan.

“Dan kalau pemerintah sudah mulai akan mengajukannya, saya kira Komisi I juga sudah siap membahas RUU ini. Karena memang dirasakan sangat penting,” kata Yusril.

“Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya. Tapi coast guard kita sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara lain, dan itu menjadi perhatian kita bersama,” sambungnya.

Meski begitu, Yusril mengingatkan bahwa untuk memastikan proses pembahasannya berjalan cepat, DPR RI tetap harus merevisi program legislasi nasional (Prolegnas) yang telah disusun.

“Dan itu harus dimulai dengan perubahan terhadap Prolegnas, memasukkan RUU Keamanan Laut sebagai prioritas pembahasan tahun 2024-2029,” ungkap Yusril.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana penyusunan RUU Keamanan Laut dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, terdapat ketidaksinkronan setiap regulasi tersebut yang akhirnya menyebabkan irisan kewenangan setiap instansi.

Kondisi tersebut pun akhirnya berdampak buruk pada efektivitas patroli dan penegakan hukum di laut.

“Ketidaksinkronan antara peraturan perundangan, antara lain irisan peraturan perundangan dengan terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya,” kata Yusril.

Untuk membangun sistem keamanan laut yang lebih komprehensif, Yusril mengatakan, penguatan regulasi melalui penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut patut dipertimbangkan.

Dia menyebutkan bahwa metode omnibus law bisa menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penyusunan regulasi tersebut.

“Penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut, mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan lah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan,” kata Yusril.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mendukung penyusunan RUU Keamanan Laut yang diinisiasi oleh pemerintah.

Dia menilai UU tersebut penting untuk menyelaraskan kewenangan berbagai lembaga yang saat ini masih tumpang tindih dalam pengelolaan keamanan laut. "Undang-undang ini inisiatif dari pemerintah, sehingga di bapak-bapaklah undang-undang itu dikonsep, termasuk naskah akademiknya,” ujar TB Hasanuddin.

“Peran lembaga-lembaga yang ada sekarang ini, yang belasan itu bertabrakan, tidak terjadi sinkronisasi satu sama lain ini. Nah diharapkan dengan undang-undang yang akan datang, semua masalah itu terselesaikan," sambungnya.

MALANG, KOMPAS.com - Selebgram Isa Zega terlihat sempat tertawa lepas saat tiba di Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (11/2/2024).

Sebelumnya, sosok transgender ini sempat menjalani masa tahanan di Ruang Tahanan Perempuan Polda Jatim.

Isa Zega tiba di Malang sekitar pukul 18.45 WIB menggunakan kendaraan tahanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Isa Zega memang tak banyak bicara. Tapi, dia sempat tertawa lebar ke arah wartawan yang menantinya, sambil terus berjalan masuk ke dalam lapas.

Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih mengatakan, pihaknya telah menerima dokumen lengkap terkait penahanan Isa Zega dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

"Jadi kami hanya menerima, karena surat-suratnya memang lengkap untuk penahanannya," kata Yunengsih.

Isa Zega masuk ke ruang tahanan berbeda dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lainnya.

Ia ditempatkan di ruang tahanan bernama Mapenaling, atau kepanjangan dari Masa Pengenalan Lingkungan.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri, artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kita pisahkan," ujar Yunengsih.

Isa Zega akan berada di Ruang Tahanan Mapenaling selama satu minggu ke depan. Apabila dia dirasa dapat beradaptasi, maka selanjutnya akan ditempatkan di ruang tahanan lainnya.

"Tetapi kami masih melihat perkembangan selanjutnya seperti apa, kira-kira ada kesulitan tidak," ungkap Yunengsih.

Selama Yunengsih menjabat sebagai Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun sejak tahun 2023, baru kali ini ia menerima WBP yang merupakan transgender.

Namun, hal itu menurut dia tidak menjadi masalah, karena Isa Zega sudah mendapat legalitas sebagai perempuan.

"Bahwa yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang penetapan dari mulai berganti nama dan atas dasar hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima, dilampirkan ke berkas atas nama tahanan tersebut," sebut dia.

Penahanan Isa Zega dilakukan oleh Kejari Kabupaten Malang setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Ditreskrimum Polda Jatim Polda Jawa Timur.

Sebelumnya diberitakan, Isa Zega resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.