KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo kembali menyita perhatian publik setelah mengunggah pernyataan tajam mengenai sistem hukum dan dugaan korupsi yang menggerus keadilan.

Dalam unggahan tersebut, Agnez Mo menyampaikan rasa hormatnya kepada Melly Goeslaw dan Armand Maulana, yang menurutnya memiliki keberanian untuk bersuara soal putusan pengadilan soal kasus royalti yang mewajibkan Agnez Mo membayar denda Rp 1,5 miliar.

Dalam pernyataannya, Agnez menyoroti bagaimana sistem hukum dapat tergerus oleh tindakan korupsi yang dilakukan secara terang-terangan.

Agnez Mo menegaskan, tidak banyak orang yang berani melawan arus dan berbicara menentang keputusan hukum yang dianggapnya tidak adil.

"Tidak banyak orang yang punya keberanian untuk berbicara menentang KORUPSI TERANG-TERANGAN YANG MENGGERUS SISTEM HUKUM dan juga menentang KEPUTUSAN YANG ABSAH SECARA HUKUM," tulis Agnez Mo di Instagram, dikutip Kamis (13/2/2025).

Agnez pun menyatakan rasa hormatnya kepada Melly Goeslaw dan Armand Maulana, serta beberapa figur lainnya, yang menurutnya memilih untuk tidak diam menyikapi persoalan tersebut.

"Itulah mengapa saya sangat menghormati Teh Melly, Kang Armand, dan beberapa orang lainnya yang menolak untuk diam," lanjutnya.

Selain itu, Agnez Mo juga menyinggung adanya pihak yang diduga mencoba mengendalikan narasi dengan cara menyerang integritas individu yang berani bersuara.

"Perlu kekuatan sejati untuk melawan arus kencang, apalagi saat para manipulator berusaha menyerang integritas pribadi karena upaya nekat mereka untuk mengendalikan narasi," tambahnya.

Meskipun demikian, Agnez Mo tetap optimis bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan menemukan jalannya.

"Semoga kejadian ini menjadi pengingat bahwa: Kebenaran akan selalu menemukan jalannya," kata Agnez Mo.

Pernyataan Agnez Mo ini muncul di tengah silang pendapat soal sengketa royalti yang antara dirinya dan pencipta lagu Ari Bias.

Agnez Mo sendiri mengisyaratkan akan mengajukan kasasi berkait putusan pengadilan berkait royalti.

Ada pun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan penyanyi Agnez Mo bersalah karena membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias pada 30 Januari 2025.

Akibat keputusan tersebut, Agnez Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto mengungkapkan, pembahasan narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo tinggal sekitar 19.000 narapidana.

Pemerintah berencana akan memberikan amnesti kepada 44.000 napi pada tahun ini.

"Sudah, sudah kita bahas. Dari hampir 44.500, tinggal 19.337. Nanti akan secara bertahap kita akan terus evaluasi," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Agus berharap, pembahasan amnesti ini dapat selesai sebelum Idul Fitri tahun ini.

"Karena harapannya sebelum Lebaran bisa. Mudah-mudahan sebelum Lebaran," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan narapidana (napi) yang dipenjara karena memakai narkoba hingga menghina kepala negara akan diusulkan untuk mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Supratman mengatakan, amnesti perlu dilakukan dalam rangka mengurangi overload yang terjadi di penjara.

"Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu, Presiden meminta untuk diberi amnesti," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

"Dan juga yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," sambungnya.

Supratman mengatakan, napi yang sudah terkena gangguan jiwa dan penyakit HIV juga akan diberikan amnesti.

Lalu, beberapa napi yang terkait dengan Papua juga akan diberi pengampunan.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

Menurut Supratman, total napi yang diusulkan mendapat amnesti mencapai 44.000 orang.

Meski demikian, Supratman akan memastikan jumlah pastinya.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa kementeriannya diharuskan melakukan efisiensi belanja sebesar Rp 2,28 triliun.

Jumlah tersebut setara 45,07 persen dari total pagu anggaran Kementerian Hukum yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 5,06 triliun.

"Dengan adanya efisiensi ini, total anggaran yang dapat digunakan Kemenkumham setelah pemangkasan menjadi Rp 2,78 triliun," kata Eddy dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Meski begitu, Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp 3,38 triliun agar tugas dan fungsi kementerian tetap berjalan optimal.

Anggaran ini terdiri atas rupiah murni sebesar Rp 2,89 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 492,6 miliar.

“Anggaran itu digunakan untuk program pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, serta dukungan manajemen,” kata Eddy.

Untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran yang tersisa, Kemenkum menerapkan sejumlah langkah strategis.

Salah satunya adalah pemberlakuan program kerja fleksibel bagi pegawai guna meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya.

Selain itu, Kementerian Hukum juga menerapkan penghematan belanja operasional dan non-operasional, termasuk pemangkasan biaya alat tulis kantor, kegiatan seremonial, serta rapat dan seminar.

Kementerian Hukum juga akan fokus pada kegiatan prioritas agar anggaran digunakan secara maksimal untuk program utama.

“Mengoptimalkan Layanan Berbasis Digital. Melakukan pelatihan melalui mekanisme pembelajaran jarak jauh dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya siap dengan apapun putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait kasus eks calon anggota legislatif (caleg) PDI-P, Harun Masiku.

"Kita siap dengan apapun hasil sidang praperadilan ini," kata juru bicara tim hukum Hasto, Ronny Talapessy kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Ronny menegaskan, seluruh argumen, dalil, bukti, dan kesaksian untuk mendukung permohonan atau gugatan yang dilayangkan Hasto terhadap KPK sudah dipaparkan di muka persidangan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini bilang, masyarakat juga telah mengikuti persidangan secara terbuka.

"Bahkan publik juga dapat melihat bagaimana ahli dari pihak KPK sekalipun banyak memperkuat substansi dan dalil-dalil hukum kami," kata Ronny.

Ronny mengatakan, gugatan praperadilan ini bukan hanya mempersoalkan pelanggaran prosedur terhadap penetapan tersangka Sekjen PDI-P yang dilakukan oleh Komisi Antirasuah, tetapi gugatan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab Partai.

Pasalnya, salah satu bentuk perjuangan Partai berlogo banteng moncong putih itu adalah mengedukasi publik terkait penegakan hukum yang tidak boleh sewenang-wenang.

"Hukum acara harus dipatuhi. Seperti dalam doktrin hukum yang disampaikan ahli Dr. Maruarar Siahaan, 'the fruit of poisonous tree' atau 'buah pohon beracun', cara mendapatkan bukti yang diperoleh dengan cara tercela, ternoda, melanggar HAM, melanggar hukum acara, maka bukti-bukti itu tidak bisa dipakai karena hanya akan meracuni peradilan dan hukum itu sendiri," kata Ronny.

"Sebab, kalau kita membiarkan kesewenangan seperti ini, maka siapapun bisa jadi korban. Tidak peduli Anda pejabat, pengusaha, petani, pedagang, aktivis partai, atau rakyat kebanyakan lainnya, ketika orang yang memiliki kuasa dapat mengabaikan prosedur-prosedur hukum dan hak-hak hukum seseorang," imbuhnya.

Berdasarkan agenda, sidang pembacaan putusan yang disampaikan hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Djuyamto, bakal digelar pada pukul 16.00 WIB sore nanti.

BLITAR, KOMPAS.com – Pembangunan tahap ketiga gedung baru Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blitar senilai Rp 38 miliar dihentikan sementara sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran 2025 pemerintah pusat.

Padahal, pembangunan gedung baru Lapas di lahan hibah Pemerintah Kota Blitar untuk tahap pertama dan kedua dengan total nilai yang sama telah selesai dikerjakan.

Kepala Lapas Blitar, Romi Novitrion mengatakan bahwa tahap ketiga pembangunan gedung baru Lapas Blitar ditunda menyusul adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto yang diikuti dengan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Untuk pembangunan Lapas tahap ketiga tahun 2025 sementara dipending dulu. Saat ini menunggu petunjuk pimpinan pusat berdasarkan evaluasi menteri keuangan,” ujar Romi saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, pembangunan tahap ketiga senilai Rp 38 miliar itu sedianya akan digunakan untuk membangun blok-blok hunian, masjid, klinik kesehatan, dapur, dan sejumlah sarana prasarana lainnya.

Pada tahap pertama tahun 2023, kata Romi, anggaran senilai Rp 15 miliar telah digunakan untuk “pemantapan lahan” seluas 5 hektar di Kelurahan Sentul, Kota Blitar, yang berasal dari hibah Pemerintah Kota Blitar.

Tahap kedua di tahun 2024, lanjutnya, berupa pembangunan pagar tembok dan bangunan utama Lapas dengan nilai anggaran sekitar Rp 23 miliar.

Romi mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah pembangunan tahap ketiga akan sepenuhnya dihentikan atau akan ada pengurangan dari pagu anggaran senilai Rp 38 miliar yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Apakah nanti dilanjutkan penghematan atau ada pengurangan dari DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran), kami menunggu petunjuk pusat setelah ada evaluasi,” ungkapnya.

Bangunan Lapas Blitar saat ini menempati satu lahan di pusat Kota Blitar, yakni di sisi timur Alun-Alun Kota Blitar.

Lapas Blitar juga dinilai memiliki kapasitas huni yang rendah, yakni sekitar 300 orang.

Selama ini, Lapas Blitar dihuni oleh hampir dua kali lipat dari kapasitas tersebut.

Gedung baru Lapas Blitar didesain bisa menampung narapidana sebanyak 500 hingga 1.000 orang.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pengacara Kepala Desa Kohod Arsin, Yunihar, menyatakan kliennya memilih untuk tidak menanggapi pemberitaan di media maupun komentar yang beredar di media sosial.

Menurut Yunihar, Arsin kini lebih fokus pada proses hukum yang sedang berlangsung.

"Klien kami memaklumi karena memang dunia medsos hari ini kan adalah hakim paling tinggi. Jadi kalau klarifikasi sepertinya tidak akan berpengaruh," ungkap Yunihar kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Yunihar menambahkan, keputusan Arsin untuk diam bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa sikap tersebut diambil agar tidak memperburuk keadaan.

"Diam bukan berarti pasrah ya, tapi tidak mau memperumit kan begitu," kata dia.

Selain itu, Yunihar mengungkapkan ia telah melaporkan sejumlah media online ke Dewan Pers terkait dugaan pemberitaan yang dianggap merugikan kliennya.

Laporan tersebut diajukan setelah tim kuasa hukum melakukan penelusuran terhadap pemberitaan yang beredar tentang Arsin.

"Yang sudah kami lakukan, karena juga ada media, kami juga tracking media, dan itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers," jelas Yunihar.

Namun, ia belum melaporkan individu-individu tertentu terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mereka masih mengumpulkan bukti tambahan sebelum mengambil langkah tersebut.

"Untuk laporan ITE-nya, maksudnya ke person-person belum. Tetapi, kami duga itu kan media, ya, media online. Itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers," katanya.

Yunihar juga tidak merinci berapa banyak media yang dilaporkan ke Dewan Pers, tetapi ia memastikan bahwa media yang dilaporkan merupakan yang sudah merugikan kliennya.

"Saya lupa jumlahnya, nanti saya coba tanya lagi ke tim. Tapi lebih dari satu. Yang jelas, dari pemberitaannya itu fitnah dan hoaks," tutupnya.

SUASANA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak tegang saat advokat Adnan Buyung Nasution menginterupsi pembacaan putusan atas perkara subversi dari tokoh militer dan politik H.R. Darsono yang sedang dibacakan oleh hakim Soedijono pada Maret 1986 silam.

Waktu itu, Buyung, sapaan akrab dari legenda advokat Indonesia berambut putih dan bersuara lantang itu merasa tersinggung, karena ada potongan kalimat dalam pertimbangan hakim yang menyebut dirinya “tidak etis”, hingga protes Buyung membuat hakim menghentikan pembacaan putusan.

Saat polisi memasuki ruang sidang, Buyung pun menghardik dan menyuruh agar polisi keluar dengan argumentasi bahwa ruang sidang bukanlah urusan polisi, karena masih di bawah wewenang hakim.

Akhirnya H.R. Darsono divonis 10 tahun penjara. Namun, tindakan Buyung membuatnya dilaporkan oleh hakim Soedijono ke Mahkamah Agung atas tuduhan merendahkan martabat lembaga peradilan (contempt of court).

Buyung sempat dijatuhkan putusan administratif oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mencabut izin praktiknya sebagai pengacara.

Sepak terjang Buyung jelas tidak serta-merta dapat disamakan dengan kasus advokat yang begitu menghebohkan publik karena protesnya yang dianggap berlebihan hingga menaiki meja sidang pengadilan.

Tidak hanya diberhentikan oleh organisasinya, kini yang bersangkutan juga dilaporkan ke polisi dengan 3 pasal berlapis, yaitu 335, 207, dan 217 KUHP, tentu dengan mengedepankan praduga tak bersalah.

Delik merendahkan peradilan

Menurut Black’s Law Dictionary Edisi 9, Contempt of Court (CoC) didefinisikan sebagai tindakan yang menentang wewenang atau martabat pengadilan.

Artinya, menyerang atau mengancam siapapun yang ada di persidangan merupakan perbuatan yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap independensi peradilan.

Selanjutnya, Black’s Law juga membedakan antara “civil contempt” sebagai kegagalan menaati perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan hukum suatu pihak dan “criminal contempt”, yaitu suatu tindakan yang merintangi peradilan atau menyerang integritas pengadilan.

Istilah CoC pertama kalinya ditemukan dalam Penjelasan UU Mahkamah Agung, yaitu untuk dapat menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

Adapun bentuk umum CoC antara lain: berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan, tidak mentaati perintah pengadilan, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan, menghalangi jalannya penyelenggaraan pengadilan, dan penghinaan terhadap pengadilan dengan cara publikasi.

Dalam KUHP Lama, CoC memang belum dikriminalisasi secara khusus. Namun perbuatannya tersebar dalam beberapa delik umum yang bergantung pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara faktual dan tidak bisa dianalogikan, melainkan dengan jalan penafsiran, misalnya di Pasal 207, 212, 216-218, 223-224, 281, 310, & 315-316 KUHP.

Sedangkan ketentuan hukum acaranya mengacu pada pasal 218 KUHAP, yaitu: dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.

Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua, dikeluarkan dari ruang sidang, dan pelanggaran tata tertib yang bersifat tindak pidana dapat dilakukan penuntutan.

Menurut yurisprudensi umum, siapapun yang hadir di persidangan tentunya dapat menjadi pelaku CoC, yaitu para pihak dalam perkara perdata dan terdakwa/jaksa dalam perkara pidana, kemudian advokat, saksi, polisi, petugas pengadilan, wartawan dan pengunjung sidang, termasuk juga hakim atau juri.

Diatur KUHP Baru

Dalam Bab VI, mulai dari Pasal 279-299 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang akan berlaku efektif tahun 2026, pembentuk KUHP Baru memilih judul “Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan”.

Bab VI itu terdiri dari 4 bagian, yaitu Penyesatan terhadap proses peradilan, Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan, Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan, dan Pelindungan Saksi dan Korban.

Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan (sebelumnya diusulkan dengan nama “Rekayasa Kasus”), lahir dalam rapat kerja Pemerintah & Tenaga Ahli RKUHP dengan Komisi III DPR RI tanggal 9 November 2022, karena waktu itu viral dugaan rekayasa kasus dalam perkara pembunuhan Brigadir J, tentunya dengan pengaturan sanksi yang lebih berat.

Sedangkan dalam Pasal 280 KUHP Baru, diatur CoC yang tergolong ringan dengan Pidana Denda kategori II, yaitu 1) tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk peradilan, 2) bersikap tidak hormat terhadap aparat, petugas, atau persidangan padahal telah diperingatkan hakim.

Berikutnya, 3) menyerang integritas aparat, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau 4) tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.

Dengan mengatur CoC secara lengkap dan komprehensif, pembentuk KUHP nampaknya menghendaki adanya perlindungan hukum terhadap independensi dan penghormatan terhadap integritas peradilan sebagai suatu sistem untuk mengadministrasikan keadilan.

Awal runtuhnya negara hukum?

Terlepas dari tidak dapat dibenarkannya perilaku advokat yang menaiki meja sidang dan juga tidak absolutnya hak imunitas dalam Pasal 16 UU Advokat yang harus dilaksanakan dalam tugas profesi dengan iktikad baik, mungkin kasus ini adalah peringatan dini agar kita menyadari bahwa penghormatan terhadap hukum dan peradilan tidak kalah pentingnya dari program unggulan Prabowo-Gibran.

Sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, nampaknya advokat sudah jauh dari kemuliaan profesinya (officium nobile).

Begitu gampangnya menjadi advokat, berkumpulnya advokat hanya di perkotaan besar, menjamurnya organisasi yang menyelenggarakan pendidikan dan ujian tanpa standarisasi, serta lunturnya kode etik advokat juga dapat menjadi awal runtuhnya negara hukum.

Cita-cita menjadi seorang advokat kesannya bukan lagi untuk menegakan keadilan dan menolong sesama yang miskin dan teraniaya, namun hanya mempertontonkan keglamoran, menghalalkan segala cara untuk menang, dan bahkan menunjukkan sikap arogansi yang tidak menggambarkan harkat dan martabat dari profesi advokat yang seharusnya mulia.

Entah terinspirasi dari William Shakespeare yang mengatakan, “the first thing we do let's kill all the lawyers”, konon terdapat isu yang sejak lama berhembus bahwa terdapat “hidden agenda”, guna memastikan bahwa advokat tidak pernah boleh bersatu dan berdaulat sebagai salah satu “conditio sine qua non” dari tegaknya suatu negara hukum.

Berbeda dengan penyidik selaku penjaga pintu gerbang peradilan, jaksa yang menjalankan fungsi penuntutan, dan hakim yang akan memutus perkara, advokat adalah satu-satunya profesi yang ada di setiap tingkat sistem peradilan.

Sehingga jika hendak memperbaiki negeri ini, maka perbaikilah advokatnya terlebih dahulu, mumpung para tokoh advokat sedang dipercayakan jabatan dan kewenangan yang besar.

TANGERANG, KOMPAS.com – Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, memilih untuk tidak merespons berbagai pemberitaan yang menyeret namanya buntut polemik pagar laut di Tangerang.

Kuasa hukumnya, Yunihar, menegaskan, sikap diam Arsin bukan berarti pasrah, melainkan untuk menghindari polemik yang semakin meluas.

"Klien kami memahami, dunia medsos hari ini kan hakim paling tinggi. Jadi kalau diklarifikasi, sepertinya tidak akan berpengaruh juga," ujar Yunihar kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Yunihar mengatakan, Arsin lebih fokus menghadapi proses hukum yang tengah berjalan daripada menanggapi opini publik.

"Diam bukan berarti pasrah, tapi tidak mau memperumit," tambahnya.

Sebelumnya, Arsin telah melaporkan sejumlah media ke Dewan Pers atas dugaan pemberitaan yang dianggap fitnah dan hoaks.

Ia juga mengaku tidak diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dalam pemberitaan tersebut.

"Yang sudah kami lakukan, karena juga ada media, kita juga telusuri tracking media, dan itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers," ujar Yunihar.

Arsin disebut belum melaporkan individu-individu tertentu terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena masih mengumpulkan bukti tambahan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Untuk laporan ITE-nya, maksudnya ke person-person belum. Tetapi, kami duga itu kan media, ya, media online. Itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers," kata dia.

Namun, dia tidak menyebutkan berapa jumlah media yang dilaporkannya ke dewan pers.

"Saya lupa jumlahnya, nanti saya coba tanya lagi ke tim. Tapi lebih dari satu. Yang jelas, dari pemberitaannya itu fitnah dan hoaks," jelas dia.

(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan tak mengganggu penegakan hukum yang berdampak langsung pada masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah berkomitmen dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia.

Sehingga, penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas meskipun anggaran negara sedang diperketat.

"Wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum," ujar Stevano dilansir Antara, Rabu (12/2/2025).

Stevano menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh negara-negara besar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara superpower seperti Amerika, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi," katanya.

Menurutnya, langkah efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan, karena merupakan kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dunia.

Namun, ia mengingatkan bahwa meskipun efisiensi diperlukan, rasa keadilan dalam masyarakat tidak boleh berkurang.

"Saya dan rekan-rekan di Komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki perhatian besar terhadap penegakan hukum di Indonesia," tegasnya.

Anggaran Polri hingga KPK Dipangkas

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, beberapa lembaga penegak hukum terkena kebijakan efisiensi anggaran, di antaranya:

• Polri: Rp 20,5 triliun
• Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp 5,43 triliun
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp 201 miliar
• Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp 998 miliar

Stevano berharap pemangkasan ini tidak menghambat upaya penegakan hukum, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan keamanan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menerapkan work from anywhere (WFA) dua hari dalam seminggu usai adanya efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Kemarin kami diskusi ya dengan pimpinan dan akhirnya setelah itu mereka langsung rapat, diputuskan bahwa LPSK akan menerapkan tiga hari work from office (WFO) dan dua hari WFA," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Tomy menjelaskan, seluruh pegawai menyambut baik keputusan terkait WFA dua hari tersebut.

"Ya dengan kebijakan WFA itu ya kita semua sepakatlah, akhirnya kan bisa apa yang menjadi aspirasi dan usulan kami diterima pimpinan," tutur Tomy.

Menurut Tomy, WFA akan mengurangi beban anggaran dalam rangka efisiensi.

"Sehingga kan juga bisa mengurangi beban anggaran yang bisa dialokasikan untuk program-program perlindungan," ujar Tomy.

Tomy juga mendorong pimpinan LPSK untuk melakukan moratorium perlindungan jika anggaran yang terkait fungsi tersebut dipangkas.

"Tetap dengan anggaran sekian, ya kita sih mendesak juga agar pimpinan juga berani mengeluarkan statement untuk melakukan moratorium perlindungan karena dampaknya itu kan juga terhadap perlindungan," ungkap Tomy Permana.

Sebelumnya diberitakan, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menerapkan work from anywhere (WFA) dua hari dalam seminggu usai adanya efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Kemarin kami diskusi ya dengan pimpinan dan akhirnya setelah itu mereka langsung rapat, diputuskan bahwa LPSK akan menerapkan tiga hari work from office (WFO) dan dua hari WFA," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Tomy menjelaskan, seluruh pegawai menyambut baik keputusan terkait WFA dua hari tersebut.

"Ya dengan kebijakan WFA itu ya kita semua sepakatlah, akhirnya kan bisa apa yang menjadi aspirasi dan usulan kami diterima pimpinan," tutur Tomy.

Menurut Tomy, WFA akan mengurangi beban anggaran dalam rangka efisiensi.

"Sehingga kan juga bisa mengurangi beban anggaran yang bisa dialokasikan untuk program-program perlindungan," ujar Tomy.

Tomy juga mendorong pimpinan LPSK untuk melakukan moratorium perlindungan jika anggaran yang terkait fungsi tersebut dipangkas.

"Tetap dengan anggaran sekian, ya kita sih mendesak juga agar pimpinan juga berani mengeluarkan statement untuk melakukan moratorium perlindungan karena dampaknya itu kan juga terhadap perlindungan," ungkap Tomy Permana.

Sebelumnya diberitakan, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk memastikan kelengkapan syarat-syarat ekstradisi buron kasus e-KTP Paulus Tannos.

"Ya, KPK masih tetap berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Kepolisian, untuk bisa memastikan yang bersangkutan terpenuhi syarat-syarat yang diminta oleh negara Singapura," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

Tessa mengatakan, proses ekstradisi terus berjalan. KPK berharap Paulus Tannos dapat segera dipulangkan ke Indonesia.

"Untuk itu, proses ini masih berjalan dan harapannya sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Hukum, saudara Paulus Tannos dapat dipulangkan sebelum batas waktu 45 hari," ujarnya.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Namanya masuk DPO pada 22 Agustus 2022.

Perusahaan itu terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

KPK mengatakan, Paulus Tannos menggugat keabsahan penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura.

Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut, proses persidangan tersebut masih berjalan di Singapura.

"Sampai dengan saat ini di Singapura sendiri juga masih berproses, kalau saya tidak salah, pengadilan. Mungkin mirip seperti proses praperadilan di Indonesia. Saya tidak bisa menyamakan apple to apple karena beda sistem hukum," kata Tessa pada 30 Januari 2025.

"Bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan provisional arrest yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia, masih berjalan kalau saya tidak salah," ujarnya melanjutkan.

Meski demikian, Tessa mengatakan, KPK tidak hanya menunggu sampai ada putusan pengadilan.

KPK bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum terus berupaya memenuhi syarat ekstradisi untuk membawa pulang Paulus Tannos ke Indonesia.