Oleh: Andreas Lucky Lukwira dan Fatimah Nuryani*

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Perlindungan Saksi dan Korban diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001.

Kemudian Rancangan UU Perlindungan Saksi dan Korban diajukan oleh Badan Legislasi DPR RI pada Juni 2002 dan lahirlah LPSK pada 8 Agustus 2008.

Dilihat dari latar belakang pembentukannya, LPSK bisa disebut sebagai salah satu “anak kandung” Reformasi selain KPK.

LPSK merupakan lembaga negara yang mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Dalam sistem hukum tata negara di Indonesia, LPSK tidak termasuk dalam kategori lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif, melainkan auxiliary state atau "lembaga negara pembantu", yaitu lembaga yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan utama, tapi memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung dan melengkapi fungsi pemerintahan.

Dalam hal ini fungsi penegakan hukum dengan menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Dengan kata lain, peran LPSK adalah memastikan kekuasaan yudikatif di Indonesia berjalan dengan adil dan tidak dipengaruhi kekuasaan politik atau salah satu pihak yang berkepentingan.

Tugas dan fungsi LPSK, yaitu melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan, memberikan bantuan pemulihan fisik, psikis, psikososial, serta dukungan perhitungan ganti kerugian yang lebih dikenal dengan istilah restitusi (ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban) dan kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban).

Tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban agar keterangan/kesaksian yang diberikan pada saat persidangan menjadi terang dan terungkap sebagaimana kronologis peristiwa/fakta hukum yang terjadi, bukan cerita yang dikarang oleh oknum untuk menguntungkan salah satu pihak atau organisasi tertentu.

Untuk keperluan tersebut, LPSK diberikan kewenangan untuk memastikan saksi dan korban tidak dalam keadaan takut, tertekan, terintimidasi, atau terancam saat memberikan keterangannya, baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga bersaksi di pengadilan.

Lebih jauh lagi, LPSK dapat mengamankan saksi dan korban dengan merelokasi ke suatu tempat yang dirahasiakan serta dapat memberikan identitas baru kepada saksi dan korban jika terdapat ancaman yang sangat membahayakan jiwanya atau sudah tidak memungkinkan lagi saksi dan korban dapat melanjutkan hidupnya setelah proses hukum selesai dengan memakai identitas aslinya.

Menurut Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, ahli, serta orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Tidak sampai di situ, LPSK juga dapat memberikan perlindungan atas keamanan keluarganya dan harta bendanya. Sehingga subyek perlindungan LPSK tidak hanya terbatas saksi dan korban, melainkan juga ke saksi pelaku, pelapor, dan ahli.

Dengan demikian, keberadaan LPSK di Indonesia menjadi sangat penting dalam memenuhi prinsip-prinsip kekuasaan yudikatif di dalam sistem negara hukum demokrasi.

Harapannya, masyarakat dapat merasa aman dan percaya diri untuk mengadu/melapor dan bersaksi terhadap kejahatan tindak pidana yang terjadi pada dirinya, keluarganya, atau lingkungannya; mencegah praktik korupsi dan kolusi dalam proses peradilan; menghindari kekerasan fisik dan psikis, intimidasi, dan ancaman saat proses pengambilan keterangan/kesaksian, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kasus yang ditangani LPSK

Sepanjang menjelang 17 tahun keberadaan LPSK, sudah sejumlah kasus besar yang mereka tangani.

Kasus korupsi Wisma Atlet contohnya, bagaimana keberadaan LPSK turut membantu pengungkapan perkara melalui perlindungan terhadap salah satu saksi pelaku yang kemudian menjadi kunci pengungkapan perkara.

Kemudian pada perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Benjina di mana LPSK turut membantu menghadirkan puluhan saksi korban WN Myanmar ke Maluku guna memberikan kesaksian.

Pada 2015, kita mungkin masih ingat kasus Salim Kancil dan Tosan yang dianiaya oleh pelaku tambang pasir liar di desa Selo Awar-Awar Lumajang. Peristiwa itu membuat Salim Kancil meninggal dunia dan Tosan terluka parah.

LPSK hadir, baik dalam perlindungan kepada Tosan sebagai saksi kunci dalam bentuk perlindungan fisik dan pendampingan selama proses peradilan, maupun hadir di sekitar pascakejadian dengan menawarkan bantuan medis untuk Tosan yang dirawat di RS.

Kita tentu belum lupa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 2022 lalu. Kasus yang nyaris tidak terungkap dengan tepat karena adanya narasi, bahkan upaya rekayasa perkara oleh segelintir anggota kepolisian, yang kemudian turut terjerat perkara perintangan penyidikan.

LPSK yang awalnya diharapkan memberikan perlindungan untuk Putri Chandrawati, yang kemudian justru menjadi salah satu terdakwa kasus yang sama, menjadi pembeda dengan memberikan perlindungan kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Ketika itu kesaksian Eliezer yang berperan besar mengungkap perkara pembunuhan tersebut, termasuk peran dari masing-masing terdakwa.

Andaikan Eliezer tidak diberikan perlindungan, potensi tidak terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua sangat besar mengingat yang dihadapi saksi merupakan atasan dengan jarak kepangkatan begitu jauh.

Begitupun pada kasus Kanjuruhan, Malang. Pada kasus yang menewaskan 43 perempuan, termasuk 32 korban usia anak tersebut, LPSK merupakan lembaga negara yang sampai sekarang masih mendampingi para korban.

Tidak hanya kasus yang baru terjadi, pada kasus Pelanggaran HAM Berat (PHB) masa lalu, LPSK turut memberikan layanan berupa layanan medis, layanan psikososial, dan layanan psikologis untuk korban, baik korban langsung maupun anak korban.

Tercatat korban peristiwa seputar 1965, Talangsari, Priok, dan beberapa peristiwa PHB di Aceh turut dilayani oleh LPSK.

Begitupun terkait kasus terorisme, baik dalam bentuk tanggap darurat medis seperti pada kasus bom Thamrin, Kampung Melayu, Sibolga hingga terakhir kasus terorisme bom Mapolsek Astana Anyar Bandung di mana LPSK turut hadir.

Termasuk juga untuk korban terorisme masa lalu seperti bom Bali I dan II, bom Marriot, dan bom Kedubes Australia.

Jumlah pemohon perlindungan ke LPSK juga terus meningkat, dari 7.645 orang pemohon perlindungan pada 2023 menjadi 10.217 orang pemohon.

Kebijakan anggaran

Dari berbagai upaya perlindungan dan meningkatnya pemohon perlindungan ke LPSK, tidak sebanding dengan kebijakan anggaran untuk LPSK, termasuk dalam situasi efisiensi saat ini.

Dengan cakupan wilayah penugasan se-Indonesia, anggaran LPSK 2025 pada awalnya sebesar Rp 229 miliar.

Namun, karena adanya efisiensi sesuai yang diinstruksikan pada Inpres 1/2025, anggaran LPSK dipangkas sebesar 62 persen menjadi tersisa Rp 85 miliar.

Adanya pemangkasan sebesar tersebut tentunya sedikit banyak memengaruhi kualitas, apalagi kuantitas layanan LPSK.

Hal ini disadari beberapa kelompok korban. Di antaranya kelompok korban Tragedi Kanjuruhan yang pada 9 Februari 2025, meminta Presiden dan Komisi XIII untuk mempertimbangkan kembali besaran pemangkasan anggaran LPSK agar layanan kepada korban tidak terdampak.

Pada 10 Februari 2025, Kelompok Penyintas Terorisme mengirimkan surat terbuka ke Presiden dan Komisi XIII dengan kekhawatiran yang sama, yakni terdampaknya layanan ke korban akibat pemangkasan anggaran.

Sama seperti korban Kanjuruhan, para penyintas terorisme juga berharap pemangkasan anggaran ke LPSK ditinjau kembali dan agar besaran pemangkasan dikurangi.

Sebagai lembaga yang fungsi utamanya pelayanan dan perlindungan kepada saksi dan korban, kehadiran secara fisik petugas LPSK menjadi penting.

Apalagi beberapa layanan memang tidak bisa dilakukan secara virtual, seperti perlindungan fisik maupun pendampingan saat persidangan.

Penelaahan permohonan akan lebih optimal jika dilakukan secara langsung ketimbang virtual.

Petugas penelaah LPSK tentunya akan lebih bisa mengorek informasi jika berhadapan langsung dengan saksi, korban, maupun pihak terkait lainnya seperti aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait.

Pada 13 Februari 2025, Komisi XIII melakukan RDP dengan agenda rekonstruksi efisiensi anggaran dengan mitra kerja, termasuk LPSK.

Akhirnya pemotongan anggaran LPSK dikurangi dari awalnya dipotong Rp 144 miliar menjadi dipotong Rp 122 miliar dengan jumlah anggaran LPSK pada 2025 menjadi Rp 107 miliar.

Tambahan Rp 22 miliar ini tentunya menjadi napas tambahan LPSK pada 2025, meski tentunya masih jauh dari ideal.

Harapannya pada tahun anggaran berikutnya, ada keberpihakan lebih dari pemerintah kepada saksi dan korban, melalui peningkatan anggaran LPSK. Tentunya dengan mempertimbangkan beban kerja dan kebutuhan saksi dan korban.

Sehingga kehadiran negara kepada saksi dan korban, melalui LPSK, akan semakin nyata, tidak hanya seadanya, apalagi hanya sekadar kata-kata di mulut pejabat atau slogan di baliho-baliho iklan layanan masyarakat.

*Fatimah Nuryani, Analis Hukum Ahli Muda LPSK

JAKARTA, KOMPAS.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti perihal meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan catatan YLBHI, terdapat 216 kasus serangan HAM yang terjadi di area proyek yang diklaim sebagai bagian dari program hilirisasi.

Staf Advokasi YLBHI, Edy Kurniawan menilai bahwa tren ini berbahaya karena ada kecenderungan peningkatan militerisasi dalam menangani konflik di lapangan.

“Berdasarkan catatan pada tiga tahun terakhir, kekerasan mayoritas berada di proyek strategis nasional, terutama yang berfokus di penuntutan semena-mena, ada 216 kasus serangan HAM di wilayah PSN yang diklaim sebagai bentuk hilirisasi,” kata Edy di Kantor YLBHI, Senin (17/2/2025).

“Tahun 2025, aktor pelaku kekerasan ini berpotensi bertambah. Jika sebelumnya dominan dilakukan oleh polisi, kini ditambah dengan militerisasi di berbagai sektor," ujarnya lagi.

Menurut Edy, pola ini mengingatkan pada era Orde Baru (Orba), di mana kasus penculikan dan penghilangan paksa kerap terjadi.

"Kita bisa melihat eskalasi politik yang semakin meningkat. Jika di Orde Baru ada penculikan dan penghilangan paksa, bisa jadi kita menuju ke arah yang sama," katanya.

Sementara itu, Pegiat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menyoroti soal korupsi dalam sektor pertambangan yang tidak hanya terjadi di tingkat kebijakan, tetapi juga di lapangan.

"Korupsi bukan hanya di level atas, tetapi juga terjadi di lapangan. Yang lebih parah, aparat penegak hukum bukannya memproses temuan pelanggaran, malah menjadi bagian dari masalah," ujar Melky.

Dia mencontohkan, kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara hampir Rp 300 triliun.

Menurut Melky, kasus serupa bisa saja terjadi dalam investasi nikel yang kini menjadi fokus hilirisasi di wilayah timur Indonesia.

"Kerugian tambang timah hampir Rp 300 triliun. Lalu, bagaimana dengan investasi nikel? Hilirisasi nikel tidak memperhitungkan kerugian yang sangat besar, mereka hanya fokus pada pendapatan dari sektor tambang itu sendiri," katanya.

Melky juga menyesalkan bagaimana kritik terhadap sektor ini, termasuk dalam bentuk film dokumenter dan karya seni, belum cukup untuk membuat elite politik bertanggung jawab.

"Walau ada film-film bertema kritik, para elite tetap kebal hukum. Pelaku di lapangan mengabaikan dampak sosial dari eksploitasi tambang," ujar Melky.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad Nur Darwin, membantah telah menentukan sikap untuk mengajukan kasasi atas vonis banding yang memperberat hukum kliennya, Harvey Moeis, dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun pidana penjara.

Andi mengaku belum mendapatkan mandat dari kliennya untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan masih menunggu salinan putusan banding.

“Kami ingin membantah pemberitaan seolah-olah kami telah menentukan sikap untuk kasasi,” kata Ahmad dalam keterangan resmi, Selasa (18/2/2025).

“Kami tegaskan, kami belum menerima mandat dari klien untuk mengajukan kasasi. Lagi pula, hingga saat ini, kami selaku kuasa hukum belum menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta,” ujar dia melanjutkan.

Ahmad mengatakan, pihaknya membutuhkan salinan putusan tersebut sebagai bahan kajian untuk menentukan sikap mengajukan kasasi atau tidak.

“Sekali lagi kami tegaskan, apabila nanti kami sudah menerima salinan resmi putusan banding, maka barulah kami akan menganalisa serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan banding tersebut,” kata Ahmad.

“Selanjutnya, baru akan berdiskusi dengan klien untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya,” ujar dia.

Ahmad mengklarifikasi bahwa tim kuasa hukum tidak akan mendahului klien dan menyatakan bahwa klien akan mengajukan kasasi atau tidak.

Ahmad pun menegaskan, pemberitaan soal pengajuan kasasi sama sekali tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik.

Sebelumnya, Ahmad menyebut bahwa pihaknya bakal mengajukan kasasi atas putusan banding yang menjatuhkan hukuman 20 tahun pernjara terhadap Harvey Moeis.

“Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” kata Andi saat ditemui awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Andi mengatakan, putusan yang dijatuhkan PT Jakarta baik terhadap Harvey; pemilik PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim; eks dan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Kemudian, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta; dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah.

“Kami yakin bahwa klien kami sama sekali seharusnya tidak bersalah terhadap dakwaan yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Maka yang pasti kami akan menunggu upaya hukum,” kata Andi.

Diketahui, putusan banding memperberat hukuman Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata kelola timah dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto, menyampaikan bahwa Harvey Moeis telah sah dan terbukti bersalah melakukan korupsi bersama terdakwa lainnya.

Selain pidana badan, hakim juga membebankan uang pengganti Rp 420 miliar dengan subsider 10 tahun penjara terhadap Harvey.

Teguh menyatakan bahwa hal yang memberatkan hukuman itu lantaran Harvey tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus hukum yang melibatkan dua advokat ternama, Razman Nasution dan Hotman Paris Hutapea, semakin memanas setelah insiden kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 6 Februari 2025.

Persidangan yang awalnya membahas dugaan pencemaran nama baik berujung pada kegaduhan setelah Razman menolak keputusan hakim untuk menjalankan sidang secara tertutup.

Persidangan berlangsung tegang ketika Razman dan tim hukumnya melontarkan protes keras terhadap keputusan majelis hakim.

Razman bahkan menyebut banyak pihak dalam institusi hukum terlibat dalam praktik korupsi.

“Nah, ibaratnya itu ada satu tindakan. Misalnya, mungkin yang kami sampaikan maksudnya baik. Tapi caranya salah,” ujar Razman.

Dalam insiden ini, Razman dan rekannya, Firdaus Oiwobo, terlibat dalam aksi protes yang berlebihan.

Razman disebut sempat memukul meja hakim sambil meneriakkan kata “koruptor” kepada majelis hakim.

Firdaus bahkan naik ke atas meja dengan mengenakan toga. Sejumlah ibu-ibu yang merupakan pendukung Razman, termasuk istrinya, turut membuat kegaduhan.

Atas insiden ini, Mahkamah Agung memerintahkan PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian tersebut, yang menyebabkan Razman dan Firdaus dikenai Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

Permintaan maaf Razman dan sikap Hotman

Menanggapi insiden tersebut, Razman menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino, Ketua Majelis Hakim Sofya Tambunan, serta seluruh jajaran pengadilan.

“Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, taat azaz, taat hukum,” ungkap Razman saat menyerahkan surat permohonan maaf di PN Jakarta Utara pada 17 Februari 2025.

Permintaan maaf ini dilakukan atas perintah Dewan Etik yang menegurnya karena dianggap melakukan pelanggaran etik. Namun, Razman berharap agar laporan terhadapnya tidak dilanjutkan.

“Ya, kami berharap memang ini tidak perlu dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara itu, Hotman Paris menegaskan, permintaan maaf Razman tidak akan mempengaruhi jalannya proses hukum.

“Bagaimana bisa permintaan maaf (ada efeknya), marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu,” kata Hotman.

Ambisi saling membuktikan

Perseteruan antara Razman dan Hotman berakar dari kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan asisten pribadi Hotman, Iqlima Kim.

Pada tahun 2022, Razman menjadi pengacara Iqlima dalam laporannya terhadap Hotman.

Merasa difitnah, Hotman kemudian melaporkan Razman atas dugaan pencemaran nama baik.

Razman menegaskan, kasusnya dengan Hotman berbeda dengan permintaan maaf yang ia sampaikan kepada Mahkamah Agung.

“Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman, dan kami akan buka-bukaan. Ingat, ini beda kasus, ya,” ujar Razman.

Sementara itu, Hotman Paris memberikan pesan khusus kepada Razman, menyoroti pentingnya kerja keras dibandingkan sekadar membuat kegaduhan.

“Pesan khusus (untuk) Pak Razman agar tobat kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah,” ujarnya.

Kasus ini mencerminkan dinamika hukum di Indonesia, di mana perseteruan antara advokat tidak hanya terbatas pada ruang sidang, tetapi juga dipenuhi unsur ketegangan.

Razman mencoba menempuh jalur damai dengan meminta maaf, namun pihak Hotman Paris tetap menginginkan proses hukum terus berjalan.

Dengan adanya pasal-pasal yang menjerat Razman dan rekannya, keputusan akhir tetap berada di tangan aparat hukum yang berwenang.

(Reporter: Shela Octavia, Shinta Dwi Ayu, Intan Afrida Rafni | Editor: Novianti Setuningsih, Abdul Haris Maulana, Larissa Huda)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Supratman Andi Agtas menilai, aksi demonstrasi yang menolak pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Papua merupakan hal yang wajar.

Menurut dia, reaksi masyarakat terhadap program baru pemerintah pasti beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan tujuan program tersebut.

“Ya biasanya dinamika ya. Jadi ya dijelaskan tujuan dari program makan bergizi gratis itu dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat,” ungkap Supratman, di Gedung DPR RI, Senin (17/2/2025).

Supratman menekankan bahwa MBG adalah program unggulan pemerintah yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Ia menambahkan, meskipun dalam satu atau dua bulan pertama mungkin akan ada beberapa persoalan, hal ini adalah hal biasa mengingat program ini baru diluncurkan.

“Ini program andalan, bahwa kita menginginkan pembangunan sumber daya manusia itu bisa lebih maksimal. Biasa dalam satu dua bulan ada hal-hal yang masih ada persoalan, karena kan ini baru ya,” ujar dia.

Menteri Hukum RI itu juga menegaskan bahwa manfaat dari program MBG tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, melainkan memerlukan waktu yang lebih panjang.

Ia meyakini masyarakat akan perlahan-lahan memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam menghadirkan program ini.

“Jadi, kita tunggu saja hasilnya, dan kita berharap presiden sudah menyiapkan dana untuk seluruh wilayah Indonesia. Nanti hasilnya pasti akan kelihatan terkait dengan perbaikan gizi, anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu pasti akan sangat baik,” pungkas Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Supratman Andi Agtas menilai, aksi demonstrasi yang menolak pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Papua merupakan hal yang wajar.

Menurut dia, reaksi masyarakat terhadap program baru pemerintah pasti beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan tujuan program tersebut.

“Ya biasanya dinamika ya. Jadi ya dijelaskan tujuan dari program makan bergizi gratis itu dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat,” ungkap Supratman, di Gedung DPR RI, Senin (17/2/2025).

Supratman menekankan bahwa MBG adalah program unggulan pemerintah yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Ia menambahkan, meskipun dalam satu atau dua bulan pertama mungkin akan ada beberapa persoalan, hal ini adalah hal biasa mengingat program ini baru diluncurkan.

“Ini program andalan, bahwa kita menginginkan pembangunan sumber daya manusia itu bisa lebih maksimal. Biasa dalam satu dua bulan ada hal-hal yang masih ada persoalan, karena kan ini baru ya,” ujar dia.

Menteri Hukum RI itu juga menegaskan bahwa manfaat dari program MBG tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, melainkan memerlukan waktu yang lebih panjang.

Ia meyakini masyarakat akan perlahan-lahan memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam menghadirkan program ini.

“Jadi, kita tunggu saja hasilnya, dan kita berharap presiden sudah menyiapkan dana untuk seluruh wilayah Indonesia. Nanti hasilnya pasti akan kelihatan terkait dengan perbaikan gizi, anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu pasti akan sangat baik,” pungkas Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com– Sosok Mudyat Noor bukanlah nama baru di kancah politik Kalimantan Timur. Dengan pengalaman panjang di dunia politik dan organisasi. Dia akhirnya terpilih sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) untuk periode 2025-2030.

Namun, siapa sangka, di balik kesuksesannya, ia berasal dari keluarga sederhana yang mengutamakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Lahir di Samarinda pada 9 Februari 1979, Mudyat Noor adalah anak dari pasangan Mahmud dan Yatinah.

Ayahnya merupakan seorang guru ASN di sekolah menengah di Samarinda, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang juga mengabdikan diri sebagai guru mengaji di kampungnya.

Julukan "Si Anak Guru Mengaji" melekat pada dirinya sejak kecil, mengingat peran besar ibunya dalam mengajarkan nilai-nilai agama di lingkungan sekitar.

Mudyat mengawali pendidikannya di SDN 033 Sei Pinang Dalam, lalu melanjutkan ke SMPN 6 Samarinda dan SMAN 2 Samarinda. Setelah lulus SMA pada tahun 1996, ia memilih Fakultas Kehutanan di Universitas Mulawarman sebagai tempat menimba ilmu di jenjang perguruan tinggi.

Selama menjadi mahasiswa, Mudyat tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam organisasi.

Ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang menjadi kawah candradimuka bagi dirinya dalam memahami kepemimpinan dan pergerakan sosial. Tahun 1998, ia turut serta dalam gelombang reformasi yang mengguncang Indonesia, pengalaman yang semakin memupuk idealismenya untuk terjun ke dunia politik.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Mulawarman pada tahun 2001, ia sempat ditawari menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, jiwa aktivisnya lebih tertarik pada dunia organisasi dan politik. Ia aktif di berbagai organisasi seperti KNPI, HIPMI, KADIN, hingga menjadi Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Kota Samarinda.

Bakat kepemimpinannya menarik perhatian almarhum Achmad Amins, mantan Wali Kota Samarinda (1999-2010), yang melihat potensi besar dalam diri Mudyat. Dengan tekad kuat, ia mulai merintis karier politiknya secara mandiri.

Pada usia 30 tahun, Mudyat Noor berhasil menduduki kursi DPRD Kalimantan Timur untuk periode 2009-2014. Sebagai anggota dewan, ia dikenal vokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial.

Namun, perjuangan politiknya tidak selalu mulus. Dalam Pemilu Legislatif 2024, ia mencoba peruntungan di DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, tetapi gagal meraih suara yang cukup.

Tak patah arang, ia beralih ke Pilkada Penajam Paser Utara, daerah yang kini menjadi pusat perhatian nasional karena kedekatannya dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejak awal, Mudyat Noor tegas menolak maju sebagai calon wakil bupati. Ia bertekad untuk menjadi pemimpin utama agar bisa menciptakan regulasi yang lebih berpihak pada masyarakat PPU.

Usahanya membuahkan hasil ketika ia dipasangkan dengan Waris Muin, politisi Gerindra yang juga adik Ketua DPRD PPU, Raup Muin.

Sebagai pengusaha yang juga memiliki pengalaman di bidang kontraktor dan sektor lainnya, Mudyat Noor memahami pentingnya pembangunan ekonomi daerah.

Kini, dengan status PPU sebagai wilayah penyangga IKN, ia berkomitmen untuk memastikan masyarakat setempat tidak tertinggal dari arus pembangunan.

"Apalagi saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan berkah dengan hadirnya IKN. Tentu itu juga memicu saya, sebagai orang Kalimantan Timur, untuk membantu membangun kesiapan masyarakat di PPU agar tak tertinggal dengan sejumlah program yang ada," ujar Mudyat Noor pada Rabu, 24/7/2024.

Dengan latar belakang sebagai aktivis, politisi, dan pengusaha, Mudyat Noor memiliki visi besar untuk membawa PPU menuju masa depan yang lebih sejahtera. Kepemimpinannya diharapkan mampu menjawab tantangan dan peluang yang datang seiring perkembangan IKN, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Kini, perjalanan panjang Mudyat Noor sebagai Bupati PPU baru saja dimulai. Masyarakat menaruh harapan besar padanya untuk membawa perubahan dan kemajuan nyata bagi daerah yang kini menjadi salah satu pusat perhatian nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Razman Nasution menyebutkan, kedatangan dirinya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk meminta maaf sebagai bukti bahwa dirinya taat hukum.

"Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, taat azaz, taat hukum," ungkap Razman di PN Jakarta Utara, Senin (17/2/2025).

Kedatangan Razman ke PN Jakarta Utara bertujuan untuk menyerahkan surat permohonan maaf secara tertulis, yang ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino.

Selain itu, ia juga mengirimkan surat permohonan maaf kepada Ketua Majelis Hakim, Sofya Tambunan, serta dua anggota majelis dan seluruh jajaran di wilayah PN Jakarta Utara, termasuk sekuriti.

"Ibu Sofya Tambunan, dan dua anggota majelis, serta seluruh jajaran yang ada di wilayah PN Jakarta Utara, termasuk sekuriti dan lain-lain," jelasnya.

Razman menyatakan, permintaan maaf ini merupakan perintah langsung dari organisasi Dewan Etik yang menaunginya.

Organisasi tersebut menilai bahwa Razman dan timnya telah melakukan pelanggaran etik.

"Perintah dari organisasi Dewan Etik telah menegur keras saya dengan Pak Lecu yang berakibat diduga adanya pelanggaran etik," tutur Razman.

Melalui surat yang dikirim, Razman berharap agar dirinya dan pihak pengadilan dapat saling memaafkan.

"Banyak yang sudah beri masukan ke saya, itu kan laporan 335, 207, 217, itu deliknya semuanya adalah perasaan terhina, dirinya direndahkan, rasanya sudah seharusnya saling memaafkan," tambahnya.

Sebelumnya, Razman dan rekannya, Firdaus, dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 11 Februari atas perintah Mahkamah Agung.

Mereka terjerat hukum berdasarkan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

Adapun sidang kala itu digelar untuk memeriksa advokat Hotman Paris sebagai saksi korban.

Hotman melaporkan Razman ke Bareskrim Polri pada 2022 atas dugaan pencemaran nama baik. Razman diduga menuduh Hotman melecehkan asistennya, lqlima Kim.

Razman tidak terima ketika sidang diadakan secara tertutup, sementara tiga sidang sebelumnya digelar terbuka untuk umum.

Akibat kericuhan tersebut, karier advokat Razman Arif dan Firdaus Oiwobo dibekukan.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Dua aparatur sipil negara (ASN) dari Imigrasi Pekanbaru, Riau, yang diduga terlibat dalam perselingkuhan, tidak hadir di kantor setelah kejadian viral di media sosial.

Kedua ASN tersebut berinisial AN dan RA, dan mereka dipergoki oleh pasangan sah masing-masing saat berada di dalam mobil di Jalan HR Soebrantas, Kecamatan Bina Widya, pada Minggu (16/2/2025).

Reza Pahlevi, Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Pekanbaru, mengonfirmasi bahwa kedua ASN tersebut bekerja di bagian pelayanan.

"Ya, dua orang yang viral dipergoki diduga berselingkuh memang bekerja di Imigrasi Pekanbaru," ujarnya saat diwawancarai di kantornya, Senin (17/2/2025).

Reza menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan peristiwa ini kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

"Terkait kejadian kami sudah melaporkannya kepada pimpinan," jelasnya.

Langkah awal yang akan diambil adalah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap kedua pegawai tersebut.

Pasca kejadian, AN dan RA tidak masuk kerja pada hari ini.

"Mereka hari ini tidak masuk," kata Reza.

Dalam waktu dekat, pihak Imigrasi Pekanbaru juga akan memanggil kedua belah pihak untuk klarifikasi.

"Laporan sudah kami terima dari keluarga yang bersangkutan. Akan kami tindaklanjuti sesuai dengan hasil pemeriksaan tim internal," tambahnya.

Kejadian ini menjadi sorotan publik setelah video yang menunjukkan keributan di lokasi kejadian viral di media sosial.

Dalam video tersebut, terlihat seorang wanita berinisial KO, istri dari AN, memarahi suaminya yang diduga berselingkuh.

Dia terlihat marah dan mengeklaim bahwa suaminya pergi ke Pelalawan bersama Kakanwil Kemenkumham Riau, tetapi ternyata pergi bersama RA.

"Katanya kau pergi ke Pelalawan sama Kakanwil. Rupanya kau pergi sama cewek ke Bukittinggi. Otak kau di mana. Anak kau berdua menunggu di rumah," teriak KO dengan histeris.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur yang didakwa memberi suap, Lisa Rachmat, meminta dibebaskan dari tahanan.

Permintaan itu disampaikan Lisa melalui tim kuasa hukumnya yang membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“(Meminta majelis hakim) memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Lisa Rachmat dari Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta,” kata pengacara Lisa di ruang sidang, Senin (17/2/2025).

Tim kuasa hukum juga meminta jaksa menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

Menurut mereka, dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat.

Sebab, jaksa tidak menguraikan bagaimana rumusan pidana dalam perbuatan yang dilakukan Lisa menyangkut upaya memengaruhi tiga hakim kasasi pada Mahkamah Agung (MA).

Adapun kasasi tersebut diajukan jaksa yang keberatan atas putusan bebas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Ronald Tannur.

“JPU juga tidak menguraikan secara jelas, apa dan bagaimana peran yang dilakukan oleh terdakwa Lisa Rachmat untuk memberikan pengaruh terhadap ketiga orang hakim kasasi yang berada di lingkungan MA,” kata pengacara Lisa.

Sebelumnya, Lisa Rachmat didakwa melakukan suap kepada tiga hakim PN Surabaya dan hingga pemufakatan jahat percobaan menyuap Hakim Agung Soesilo yang memimpin majelis kasasi perkara Ronald Tannur.

Jaksa menyebut, Lisa bersama ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, menyuap tiga hakim PN Surabaya Rp 4,6 miliar agar menjatuhkan vonis bebas.

Selain itu, Lisa juga disebut mencoba menyuap majelis kasasi dengan uang Rp 5 miliar yang diberikan melalui eks pejabat MA, Zarof Ricar.

Sementara itu, untuk Zarof, Lisa disebut menjanjikan fee sebesar Rp 1 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap tiga warga negara (WN) asal Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Rabu, (12/2/2025).

Mereka ditangkap lantaran mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

"Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga warga negara Pakistan adalah ketiganya mengaku sebagai warga negara Perancis yang menggunakan dokumen paspor serta ID Card Perancis yang diduga palsu untuk mencoba memasuki wilayah Indonesia," kata Kakanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta, Arief Munandar, dalam konferensi pers di Media Center Imigrasi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Arief mengatakan, ketiganya tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok.

Ia mengatakan, mereka sempat mengurus Visa On Arrival lantaran menggunakan paspor Perancis, kemudian mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin Autogate.

Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin Autogate.

"Telah dicoba berkali-kali untuk scan paspor, hasilnya gagal dan paspor tidak terdeteksi pada mesin Autogate imigrasi," ujarnya.

Arief mengatakan, petugas semakin curiga setelah mengetahui mereka tidak bisa berbahasa Perancis dan Inggris.

Selanjutnya, mereka dibawa ke ruangan supervisor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Melalui sistem informasi keimigrasian, ditemukan fakta berdasarkan data pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Profil Penumpang) bahwa ketiga orang asing tersebut tercatat sebagai warga negara Pakistan dan menggunakan paspor Pakistan saat berangkat dari Bangkok menuju Indonesia," tuturnya.

Arief mengatakan, dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ berencana ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook.

"WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa," kata dia.

Atas kejahatan tersebut, mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dugaan percobaan suap majelis kasasi perkara Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar, meminta dibebaskan dari tahanan.

Permohonan itu disampaikan Zarof melalui tim kuasa hukumnya yang membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“(Meminta majelis hakim) mengeluarkan terdakwa dari tahanan,” kata kuasa hukum Zarof, di ruang sidang Hatta Ali, pada Senin (17/2/2025).

Zarof meminta majelis hakim menerima keberatannya dan tim kuasa hukum.

Pihaknya juga meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada persidangan sebelumnya tidak dapat diterima.

“Atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum tersebut batal demi hukum,” ujar pengacara Zarof.

Pengacara menyebut, dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu jaksa hendak menjelaskan bahwa Zarof menjanjikan uang Rp 5 miliar kepada Hakim Agung Soesilo yang memimpin majelis kasasi Ronald Tannur.

Namun, dalam uraiannya, jaksa justru tidak menjelaskan uang itu dijanjikan Zarof kepada Hakim Agung Soesilo.

Dakwaan tersebut, kata kuasa hukum Zarof, justru menguraikan pernyataan Zarof yang meyakinkan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, mengenai peluang mengondisikan majelis kasasi di MA.

Padahal, dalam surat dakwaan, jaksa tidak menyebutkan kedudukan dan kapasitas Zarof sebagai sosok yang bisa memengaruhi putusan perkara.

“Dalam uraian dakwaan dengan jelas diketahui jika terdakwa memang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam uraian dakwaan alternatif tersebut,” tutur pengacara Zarof.

Sebelumnya, Zarof didakwa melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat menyuap Hakim Agung Soesilo yang memimpin majelis kasasi perkara Ronald Tannur.

Kasasi diajukan jaksa penuntut umum yang keberatan anak eks anggota DPR RI itu divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

Jaksa menyebut, Zarof menerima uang Rp 5 miliar dari Lisa dalam dua tahap, masing-masing Rp 2,5 miliar.

Suap bertujuan untuk mengkondisikan persidangan sehingga majelis kasasi memutuskan menguatkan putusan PN Surabaya.

“Melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu permufakatan jahat terdakwa Zarof Ricar dan Lisa Rachmat, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu untuk memberi uang sebesar Rp 5.000.000.000,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).