JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui mahasiswa aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Prasetyo yang mengenakan kemeja batik lengan panjang itu menyampaikan, bakal menyampaikan aspirasi mereka pemerintah.

"Saudara meminta beberapa poin, kami dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini," ucap Prasetyo di tengah massa, Kamis.

Prasetyo mengatakan bakal menawarkan mahasiswa itu untuk berdialog secara terbuka untuk membahas poin mana saja yang kurang tepat.

"Untuk mengawalnya, saya menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara. Kita berdialog secara konstruktif," ucap Prasetyo.

Salah satu yang disoroti adalah soalnpendidikan berkualitas. Menurut dia, pemerintah juga mengkehendaki permintaan itu.

"Saudara ingin pendidikan murah itu yang sedang kami perjuangan," kata dia.

Adapun ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi Indonesia Gelap sejak Senin (17/2/2025). Mereka menyampaikan sembilan tuntutan, yaitu:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas enggan berkomentar banyak soal penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Supratman menyebut kasus yang menjerat Hasto masih berproses.

Maka itu, ia enggan memberi tanggapan.

"Oh, jangan. Itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses," kata Supratman, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Diketahui, Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Hasto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) malam.

Pantauan dari KPK, Hasto tampak turun dari tangga di Gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.

Diberitakan sebelumnya, Hasto sudah memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.

"Ya, sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK)," kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Ia yakin demokrasi tetap berjalan jika upaya paksa itu diambil penyidik.

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari perjuangan.

"Pertanyaan yang baik, bagaimana kalau saya ditahan? Dengan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan, itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak ya," ujarnya.

"Ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi, ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto turun dari ruangan penyidik dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Para kuasa hukumnya terlihat menyambut Hasto.

Ia mengepalkan tangannya dan berjalan menuju ruang konferensi pers.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.

"Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK)," kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Ia yakin demokrasi tetap berjalan jika upaya paksa itu diambil penyidik.

"Pertanyaan yang baik, bagaimana kalau saya ditahan? Dengan semuanya Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan, itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak ya," ujarnya. "Ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi, ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih," sambungnya.

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari perjuangan.

Ia masih yakin perbuatannya tidak membuat negara merugi. “Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya,” ucap dia.

KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 24 Desember 2024.

Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Razman Nasution menyatakan tetap menjadi kuasa hukum dari seleb TikTok Vadel Badjideh yang terjerat dugaan persetubuhan dan tindak aborsi terhadap LM, anak Nikita Mirzani.

"Kami tetap menjadi kuasa hukum dari Vadel," tutur Razman saat diwawancarai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (20/2/2025).

Sebelumnya, Razman mengaku kecewa dengan kliennya itu. Razman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Vadel dan LM jika keduanya berterus terang dari awal sudah melakukan persetubuhan, bahkan aborsi.

Adapun saat ini, Vadel telah mengajukan surat penangguhan penahanan terkait kasusnya. Razman menyatakan akan tetap mendampingi kliennya dalam proses hukum tersebut.

"Kami tetap menjadi kuasa hukum dari Vadel," ujar Razman saat diwawancarai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis (20/2/2025).

Razman mengaku bakal menyelidiki perubahan pengakuan anak Nikita Mirzani yang berujung pada penetapan Vadel sebagai tersangka.

"Saya ingin mengetahui lebih jauh dari Loli kenapa dia mengubah keterangan sehingga berubah 100 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, Razman mempertanyakan konsistensi pernyataan LM mengenai cintanya terhadap Vadel.

"Bukan kah LM yang bilang ke saya, bahwa cintamu tak akan luntur sampai kapan pun. Kira-kira begitu," katanya.

Sementara itu, Rahmat Riadi, kuasa hukum Vadel Badjideh, menjelaskan alasan di balik pengajuan penangguhan penahanan kliennya.

Ia menyebutkan empat poin penting yang menjadi pertimbangan, yaitu perkuliahan Vadel, kondisi kesehatan ibunya yang sedang sakit, keikutsertaan Vadel dalam kompetisi dance internasional, serta prestasinya yang pernah mengharumkan nama bangsa.

"Keempat poin itu diharapkan menjadi pertimbangan agar Vadel Badjideh dapat ditangguhkan penahanannya," kata Rahmat, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Dalam surat penangguhan penahanan yang diajukan, Vadel menjadikan ayahnya, Umar Badjideh, sebagai jaminan.

"Untuk yang menjadi jaminan itu Pak Umar, ayahnya," tambah Rahmat.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

Agus telah memasuki masa purnabakti sebagai anggota kepolisian.

"Sebagai anggota Polri, saya sering menekankan dan mengingatkan kepada adik-adik junior dan anggota, bahwa kita harus mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

SHUTTERSTOCK/KHONGTHAM Ilustrasi pensiun, tabungan pensiun, dana pensiun.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Asabri, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke Asabri. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut Asabri,” imbuh Agus.

Sementara itu, Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu," terangnya.

Jeffry menuturkan, perseroan senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi pesertanya.

Pada kesempatan ini, Asabri juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk Asabri Star, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentikasi untuk penerimaan uang pensiun.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, Asabri turut memberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai program, manfaat, serta pencapaiannya sebagai BUMN yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan pesertanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyinggung soal politik uang yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam diskusi publik bertema "Demokrasi Cukong," Burhanuddin memaparkan teori tentang "Prisoner's Dilemma" yang terjadi di antara kandidat politikus.

"Ada teori tentang prisoner's dilemma. Apa itu? Dalam ekonometrik, semua calon itu diuntungkan kalau semua sepakat untuk tidak melakukan politik uang," kata Burhanuddin dalam diskusi yang digelar secara daring dan luring, Kamis (20/2/2025).

Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Ada sejumlah politikus yang memilih melakukan politik uang untuk meraup suara pada saat pemilihan.

Burhanuddin mengatakan, mereka yang khawatir pesaingnya akan melakukan serangan fajar, mau tak mau akhirnya melakukan hal yang serupa.

Sebab, apabila tidak ikut dalam praktik politik uang itu, mereka khawatir akan kalah dalam pertarungan pemilu.

"Tetapi kalau misalnya ada calon yang mengingkari kesepakatan dengan melakukan politik uang, maka semua calon yang tidak melakukan politik uang akan dirugikan," ujarnya.

Hal ini yang disebut sebagai "Prisoner's Dilemma" atau dilema narapidana/tahanan.

"Dalam konteks dilema narapidana, ini adalah daripada mereka dirugikan kalau tidak melakukan politik uang. Akhirnya semua melakukan. Ini yang jebakan dilema tahanan," ucapnya.

Hukum pidana untuk menindak politik uang pun menjadi lemah.

Burhanuddin menyebut, tak ada yang berani mengeksekusi calon pejabat.

"Dan (akhirnya) ketemu dengan law enforcement yang lemah. Tindak pidana yang paling tidak dieksekusi oleh aparat hukum adalah tindak pidana pemilu," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

Agus telah memasuki masa purnabakti sebagai anggota kepolisian.

"Sebagai anggota Polri, saya sering menekankan dan mengingatkan kepada adik-adik junior dan anggota, bahwa kita harus mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

SHUTTERSTOCK/KHONGTHAM Ilustrasi pensiun, tabungan pensiun, dana pensiun.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Asabri, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke Asabri. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut Asabri,” imbuh Agus.

Sementara itu, Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu," terangnya.

Jeffry menuturkan, perseroan senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi pesertanya.

Pada kesempatan ini, Asabri juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk Asabri Star, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentikasi untuk penerimaan uang pensiun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi akhirnya menemui massa aksi Indonesia Gelap di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, mulanya Prasetyo hanya menemui massa aksi dari pagar pembatas yang berada di Jalan Merdeka Barat.

Dia sempat meminta perwakilan massa yang mayoritas mahasiswa ini menghampirinya untuk berdialog. Namun, permintaan itu ditolak mahasiswa.

Massa aksi Indonesia Gelap meminta agar Prasetyo yang menghampiri mahasiswa. Akhirnya, aparat kepolisian membuka jalan agar Prasetyo bisa menemui peserta aksi.

Kemudian, Mensesneg naik ke atas mobil komando dengan ditemani Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo.

Dari atas mobil komando, Prasetyo mengaku sudah mendengar semua tuntutan dari para mahasiswa.

"Sore hari ini saya menyatakan bahwa kami pemerintah terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya," kata Prasetyo.

Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan oleh para peserta aksi Indonesia Gelap.

Prasetyo kemudian mengajak para perwakilan massa untuk berdialog dengan pemerintah terkait tuntutan-tuntutan mereka.

"Saya ingin menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, berdiskusi, yang konstruktif, beri masukan ke poin-poin yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat mari kita perbaiki bersama-sama," ucap dia.

Untuk diketahui, sejumlah aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Sebanyak sembilan tuntutan dari BEM SI yang telah diperbaharui, yakni sebagai berikut:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk d Anggaran 2025

2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.

5. Tolak dwifungsi TNI.

6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset

7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

KOMPAS.com -Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui peserta aksi demonstrasi puncak Indonesia Gelap.

Hadi Prasetyo ditemani oleh kedua Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan Bambang Eko.

Dilansir dari Kompas.TV, Kamis (20/2/2025) Ketiganya mendatangi aksi demo atas mandat dari Presiden Prabowo. Mereka juga dikawal oleh polisi dan stafnya dengan menaiki mobil polisi.

"Kami mohon maaf kalau baru bisa hadir pada sore hari ini karena kebetulan masih ada kegiatan. Atas restu Presiden Prabowo kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adek-adek semua," ujar Hadi didepan para demonstran, Kamis (20/2/2025).

Mensesneg membaur dengan mahasiswa

Setelah beberapa patah kata, Hadi kemudian diinterupsi oleh mahasiswa dan diminta untuk turun bergabung dengan para mahasiswa dan aktivis.

Setelah turun, Hadi kemudian menerima lembar 13 tuntutan yang dajukan oleh mahasiswa dan melanjutkan pidatonya.

Ia mengapresiasi para mahasiswa dan aktivis yang turun ke jalan mengawal kebijakan pemerintah.

"Kami senang adek-adek tetap menjadi mahasiswa yang kritis menyuarakan aspirasi. Kami juga sudah membaca tuntutan," imbuhnya.

Hadi juga menegaskan, bahwa apa yang sedang diperjuangkan mahasiswa juga sedang diperjuangkan oleh pemerintah.

"Saudara menghendaki pendidikan berkualitas, layak, dan murah. Kami juga sedang memperjuangkan itu. Mari kita perjuangkan bersama-sama," katanya.

Pihaknya juga menyanggupi permintaan mahasiswa agar dalam memperjuangkan tuntutannya diterima dan dapat berkomunikasi dengan pihak Istana.

"Saya pribadi mengatakan menyanggupi," tegas Hadi.

Mensesneg menerima dan menandatangani tuntutan mahasiswa

Di tengah-tengah pidatinya, koordinator aksi pun membacakan 13 tuntutan. Tanpa berlama-lama, Hadi menerima tuntutan tersebut dan berjanji pemerintah akan mempelajarinya.

"Untuk mengawalnya saya menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan saudara-saudara kita berdialog, diskusi konstruktif berikan masukan terhadap poin-poin tuntutan, mana yang kurang tepat kita perbaiki bersama," jelas Hadi

Hadi kemudian mengingatkan kepada peserta aksi demo, meskipun harus kritis namun mahasiswa juga harus jeli dan waspada dengan lingkungan sekitar agar tidak merusak fasilitas umum.

"Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara pemerintah akan menerima dan mempeleajari serta kita akan terus berkomunikasi," pungkasnya.

Setelah diterima oleh Mensesneg, para demonstran mengakhiri akasinya dengan lagu "Darah Juang" dan membersihkan sampah-sampah yang berserakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengajak massa aksi Indonesia Gelap yang berada di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat bernyanyi lagu "Darah Juang", Kamis (20/2/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, sebelum menyanyikan lagu Darah Juang, Prasetyo sempat menandatangani tuntutan mahasiswa massa aksi Indonesia Gelap.

"Oke saya tandatangani, setelah itu kita (bernyanyi) Darah Juang," ungkap Prasetyo Hadi di atas Mobil Komando Mahasiswa, Kamis (20/2/2025).

Dia sempat bercerita bahwa sudah lama tidak menyanyikan lagu ini.

"Karena sudah agak lama (enggak nyanyi), saya bawa kertas. Sudah berapa puluh tahun saya enggak nyanyi ini," kata Prasetyo Hadi.

Prasetyo juga mengajak para peserta aksi untuk terus berjuang demi menyambut Indonesia yang gemilang. Menurut dia, Indonesia akan menjadi negara yang besar dan berdaulat.

"Kita akan bangkit sebagai bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Masa depan ada di pundakmu adik-adik," ucap dia.

Usai mengucapkan kalimat itu, Prasetyo Hadi langsung mengangkat kepalan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya memegang mic dan langsung melantunkan lagu "Darah Juang".

Para peserta aksi pun langsung ikut bernyanyi bersama Prasetyo Hadi.

Untuk diketahui, sebanyak sembilan tuntutan dari BEM SI yang telah diperbaharui, yakni sebagai berikut:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025

2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.

5. Tolak dwifungsi TNI.

6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset

7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

KOMPAS.com - Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini ternyata dilakukan karena adanya kebocoran APBN sekitar 30 persen.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor," ujar Yusril, melansir Antara, Kamis.

"(Ada anggaran yang) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," lanjut dia.

Presiden Prabowo, kata Yusril, memiliki cita-cita besar dalam lima tahun ke depan.

Penghematan APBN yang diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS itu akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung ke rakyat, contohnya Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini.

Investasi berbagai megaproyek itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam kurun lima tahun mendatang.

Menurut Yusril, penghematan yang mencakup biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar yang akan berkurang memang akan sangat terasa pada satu dua tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan.

"Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi, pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor enam di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," kata Yusril.

Diketahui, kebijakan efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.

Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan mengenai Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK terkait kasus Harun Masiku.

"Ya kita enggak bisa intervensi apa yang dilakukan oleh KPK. Dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri, dan sebagainya," ujar Yusril, di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati keputusan KPK menahan Hasto.

Dia menyebut, KPK juga harus tetap menghormati hak Hasto untuk terus membela diri.

"Silakan dia menghubungi lawyers, pengacara untuk juga melakukan upaya-upaya hukum, supaya hukum kita itu ditegakkan dengan betul," ucap dia.

"Jadi, KPK bisa menahan orang, bisa menyatakan orang sebagai tersangka, bisa mencegah orang pergi ke luar negeri. Tapi, para lawyers yang ditunjuk oleh orang yang ditahan itu juga harus mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan," sambung Yusril.

Dengan demikian, kata Yusril, maka di situlah keadilan bisa terwujud.

"KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyers untuk juga membela kepentingan hukumnya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi itu," imbuh dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).

Hasto tampak turun dari tangga di gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.

Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.