JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menegaskan narapidana kasus korupsi dan bandar narkoba tidak akan menerima amnesti.

Agus mengatakan, amnesti hanya diberikan kepada tahanan sesuai klasifikasi yang sudah ditentukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Enggak mungkin kepada pelaku korupsi yang dampak (kejahatan)nya luas kepada masyarakat, kita berikan. Demikian juga terhadap bandar narkoba, enggak akan mungkin juga akan diberi amnesti oleh Bapak Presiden," ujar Agus saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (25/2/2025).

Agus menuturkan, jumlah tahanan yang mendapatkan amnesti belum dipastikan karena jumlah tahanan masih akan mengalami perubahan setelah adanya remisi Lebaran Idul Fitri.

"Masih naik turun (jumlah penerima amnesti) karena ini kan mau Lebaran, pasti ada juga yang lain sebagainya," kata dia.

Soal remisi, Agus menyebut bahwa narapidana yang berhak menerima pengurangan masa tahanan adalah mereka yang memenuhi klasifikasi.

"Namun kami pastikan bahwa remisi itu ditujukan kepada yang memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana apa yang disampaikan," ucapnya.

Agus menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian lainnya masih mengolah data penerima amnesti agar hasilnya sesuai dan valid.

"Kami kerjakan bersama-sama dengan Kementerian Hukum, kemudian Kementerian HAM di bawah koordinasi Pak Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan nanti yang akan melakukan asesmen bersama, sehingga data yang disampaikan betul-betul valid," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto berbicara soal kemuliaan di depan para tahanan Rutan Kelas I Cipinang, saat memberi sambutan, Senin (25/2/2025).

Awalnya, Agus duduk di kursi bersama jajaran pejabat pemerintahan. Saat gilirannya mulai untuk memberi sambutan, dia lantas beranjak dari kursi dan duduk lesehan seperti para tahanan yang hadir.

"Saya duduk di bawah karena saya takut, saya enggak tahu siapa yang dimuliakan Allah SWT. Belum tentu (saya lebih mulia, bisa jadi), bapak-bapak di depan saya ini lebih mulia daripada saya, daripada kami," kata Agus menjelaskan alasannya memilih duduk di lantai, Senin.

Agus kemudian menceritakan kisah komedian Mongol Stres yang pernah menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang selama empat bulan karena kasus judi.

"Pak Mongol itu pernah masuk di sini di bawah satu tahun. Tapi setelah keluar sekarang sejahtera. Artinya, kalau bapak-bapak sekalian bisa mengambil hikmah pada perjalanan yang bapak lalui," ujarnya.

Menurut Agus, tidak menutup kemungkinan para tahanan lainnya dapat mengikuti jejak Mongol yang telah bebas.

"Tentunya, tidak menutup kemungkinan kalau Allah SWT mau mengangkat rakyat, orang itu enggak ada sulitnya. Jadi semua bisa terjadi," kata Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali para tahanan atau warga binaan juga harus dibahagiakan.

"Cita-cita Bapak Presiden enggak boleh ada rakyat yang susah, kalau bisa rakyat itu tersenyum. Lha bapak-bapak kan juga rakyatnya," ujarnya.

“Inilah Indonesia sekarang. Bukan berarti kita melupakan dulu. Kita pernah punya satu proyek politik yang bernama Reformasi. Tetapi kita juga harus berhenti meromantisasi bahwa sesuatu itu harus berjalan berkesinambungan. Kita harus berada dalam koridor Reformasi, mungkin namanya sudah bukan itu.” - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro.

TULISAN Suwarno Wisetrotomo di Harian Kompas (12 Februari 2025) berjudul "Represi Oposisi" memancing polemik, khususnya soal era “pasca-Reformasi”.

Istilah “pasca-Reformasi” itu dipersoalkan Jan Aritonang dalam Surat Kepada Redaksi juga di Harian Kompas, 18 Februari 2024. Bagi Aritonang, saat ini masih era Reformasi. Belum pasca-Reformasi.

Suwarno mempersilakan para ahli untuk menentukan apakah bangsa ini masih di era Reformasi atau sudah masuk ke era pasca-Reformasi.

Reformasi 1998 adalah gerakan masyarakat untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Gerakan Reformasi memuncak dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Bangsa ini memasuki era baru. Era liberalisasi politik. Liberalisasi pers. Konstitusi diubah dan menghadirkan kembali rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Polri dipisahkan dari ABRI. Dwifungsi ABRI dihentikan. Korupsi ditempatkan sebagai musuh bersama. Otonomi daerah diterapkan. Namun, tuntutan Reformasi itu kini telah dinormalisasi.

Seperempat abad sudah, terhitung sejak 1998, Indonesia masuk pada era Reformasi. Sebuah era yang diidam-idamkan rakyat pada saat Orde Baru.

Era di mana demokrasi diharap benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama itu, berbagai lembaga telah dibentuk sebagai jawaban atas tuntutan Reformasi. Sederet kebijakan juga lahir menggenapi sistem bernegara Indonesia yang memang masih perlu penyempurnaan di sana-sini.

Sayangnya, semangat Reformasi saat ini tak lagi menyala-nyala di masa awal 2000-an. Bahkan enam tuntutan Reformasi yang dulu diserukan dan dipenuhi, kini satu per satu mulai diingkari.

Misalnya, dihapusnya dwifungsi ABRI kini muncul dengan format multifungsi TNI, otonomi daerah yang dulu diupayakan kini kembali resentralisasi dengan adanya UU Cipta Kerja, dan sebagainya.

KPK yang dahulu begitu garang karena independensinya telah dikembalikan berada dalam cakupan kekuasaan eksekutif.

Lantas, apakah benar demokrasi hasil perjuangan Reformasi telah mati di negeri ini?

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro memiliki pandangan tersendiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat membentuk tim gabungan atau working group untuk membahas pertukaran narapidana.

Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril.

Yusril mengatakan, tim gabungan tersebut akan membahas teknis pertukaran narapidana Indonesia dan Malaysia, salah satunya menyusun syarat dan jumlah narapidana yang akan dipulangkan ke negara masing-masing.

Ia mengatakan, meski kedua negara belum memiliki perjanjian yang mengikat terkait pertukaran narapidana, ia yakin riwayat persahabatan kedua negara akan mempercepat proses tersebut.

"Jadi, sudah seperti sahabat saja. Dan karena itu perundingan-perundingan itu insya Allah akan lancar dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan negara-negara yang lain," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, mengatakan, saat ini terdapat 5.000 narapidana WNI yang berada di Malaysia.

Ribuan narapidana tersebut, kata dia, terbagi dua, yaitu narapidana yang telah diadili dan narapidana yang ditahan untuk kepentingan penyidikan.

"Jadi kedua-dua (golongan narapidana) ini jumlahnya membawa 5.000," kata Saifuddin.

Saifuddin mengatakan, pertukaran narapidana ini bisa dilakukan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa negara lain.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus memiliki perjanjian international transfer of prisoners (ITOP).

"Kalau mengikut jalur hukum antarabangsa, kedua-dua negara harus mempunyai perjanjian yang dinamakan international transfer of prisoners. Singkatannya ITOP," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali, dalam waktu dekat akan diadili di Pengadilan Militer Amerika Serikat.

"Kasusnya Hambali yang kami dengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri nantinya hanya bisa memantau proses hukumnya guna memastikan persidangan berjalan sesuai kaedah hukum.

Karenanya, ia menyatakan bahwa rencana pemulangan Hambali masih terlalu jauh.

"Jadi, untuk bicara mengenai pemulangan, saya kira masih terlalu jauh ya. Karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," ujar dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa rencana memlangkan terpidana seumur hidup kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris bukan prioritas pemerintah.

Yusril mengatakan, kasus Reynhard lebih condong pada masalah pribadi.

"Seperti yang saya katakan, bahwa masalah Reynhard itu tidak menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril juga mengatakan, pemerintah belum bisa berbuat banyak terhadap perkara Reynhard.

Sebab, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Inggris, Reynhard baru bisa mengajukan keringanan penahanan setelah menjalani hukuman selama 30 tahun penjara.

"Jadi, bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya, tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoners, itu kiranya masih jauh," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia sedang mengupayakan pemulangan predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris.

Terpidana kasus pemerkosaan dengan hukuman seumur hidup di Inggris itu diupayakan pulang ke Tanah Air karena berbagai faktor, di antaranya permintaan orang tua.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Ahmad Usmarwi, menegaskan, pihaknya akan berusaha maksimal untuk membawa Reynhard kembali ke Indonesia.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan (Reynhard)," kata Usmarwi, dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Usmarwi menjelaskan bahwa koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah Inggris sedang berlangsung untuk merancang skema repatriasi Reynhard.

Bahkan, dalam waktu dekat akan ada negosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris yang akan dilakukan untuk membahas rencana pemulangan tersebut.

"Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto meminta Kepolisian untuk segera menangkap tujuh narapidana kasus narkoba yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada November 2024.

Agus mengatakan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak memiliki kewenangan untuk menangkap tujuh napi yang kabur tersebut.

"Ya, kalau petugasnya sudah dihukum. Untuk orangnya kami minta tolong ke Kepolisian (tangkap). Kami kan (urusan) tempat saja," ujar Agus saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (25/2/2025).

Meski begitu, lanjut Agus, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Polri untuk membantu menangkap tujuh napi tersebut.

"Kami tetap bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari," ucapnya.

Tiga bulan berlalu, Agus berharap seluruh napi yang kabur tersebut tidak melarikan diri ke luar negeri.

"Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti kami bisa ungkap apakah ada peranan anggota dari dalam atau tidak," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, tujuh narapidana narkoba melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Kaburnya para napi baru diketahui sipir sekitar pukul 07.50 WIB ketika petugas rutan baru melaksanakan apel pagi dan memeriksa setiap kamar.

Pintu kamar ketujuh napi di blok S ini terkunci dari dalam dan akhirnya didobrak oleh petugas yang hanya menemukan barang-barang pribadi para tahanan.

Sedangkan, tujuh orang penghuni sel tersebut sudah kabur dengan menjebol teralis jendela kamar mandi.

Satu dari tujuh narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan Salemba merupakan bandar narkoba Murtala Ilyas (42).

Murtala Ilyas merupakan otak atau bandar narkoba jaringan Malaysia yang menyelundupkan sabu-sabu seberat 110 kilogram ke Indonesia.

Dia mempunyai gudang penyimpanan sabu-sabu di Kota Medan, Sumatera Utara.

Pada 2016, Murtala pernah ditangkap polisi.

Saat itu, dia dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas aset yang dimilikinya dari penjualan narkoba.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa kasus penembakan warga negara Indonesia (WNI) di perairan Selangor sudah reda.

Sebab, peristiwa penembakan oleh aparat Malaysia tersebut telah ditangani oleh pemerintah Malaysia.

"Mengenai kasus penembakan Warga Negara Indonesia di Malaysia, kasus ini sudah reda dan sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia," kata Yusril usai bertemu Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pelaku yang terlibat pun telah menjalani proses hukum.

"Dan ada langkah hukum yang diambil baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia, juga dilakukan pemeriksaan," ujar dia.

Menurut Yusril, tindakan yang diambil Pemerintah Malaysia tidak perlu diragukan lagi.

Ia menyatakan, permintaan seluruh pihak atas kasus penembakan tersebut sudah ditangani oleh Pemerintah Malaysia.

"Jadi tidak ada lagi hal yang perlu diragukan. Permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh Pemerintah Malaysia, dan kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh Pemerintah Malaysia," ucapnya.

Peristiwa penembakan lima WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025).

Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto mengungkapkan jumlah warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur melebihi kapasitas.

Jumlah penghuni Rutan Cipinang harusnya hanya 1.100 orang, namun kini menampung 3.465 orang.

"Kapasitasnya 1.100 penghuni, isinya 3.465 penghuni. Makanya kalau tanya yang ideal, saya agak susah menjawabnya," ungkap Agus Andrianto di Rutan Cipinang pada Selasa (25/2/2025).

Agus menambahkan bahwa terdapat sekitar 1.900 warga binaan yang masa hukuman di bawah satu tahun dan dapat diajukan untuk bebas bersyarat.

"Sudah hampir 1.900 orang, sudah tinggal di bawah satu tahun apabila memang sudah melampaui masa dua per tiga hukuman, kemudian menjelang bebas bersyarat atau sudah waktunya mendapat cuti bersyarat," tuturnya.

Selain itu, Agus juga mengumumkan rencana untuk mengadakan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan bagi warga binaan yang memenuhi syarat.

Pelatihan tersebut direncanakan mulai pada bulan Juli.

"Kalau mau ikut pelatihan di Nusa Kambangan. Nanti kita mulai bulan tujuh. Ada beberapa pelatihan kerja, ada peternakan ayam, ayam petelur, ayam kampung, itik, perikanan, pertanian, kemudian, balai latihan kerja menjahit," jelas Agus.

KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di sejumlah subholding Pertamina.

Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina berkomitmen menyediakan layanan energi untuk menopang kebutuhan harian masyarakat.

"Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa," jelasnya dalam siaran persnya, Selasa (25/2/2025).

Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan good corporate governance (GCG) serta peraturan berlaku.

Lebih lanjut, Fadjar mengungkapkan, Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono mengungkapkan, Indonesia kini memiliki satu menteri yang fokus pada isu penanganan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ungkapan ini disampaikannya saat bertemu dengan Komisioner Tinggi (KT) HAM PBB Volker Turk di sela-sela Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025).

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu Menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata Sugiono dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Selasa (25/2/2025).

Ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah menjadikan isu HAM sebagai salah satu prioritas.

Sugiono membeberkan ada banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi HAM.

Program tersebut termasuk program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pembangunan 3 juta rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat di pedesaan.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Sugiono.

Di sisi lain, KT HAM menyampaikan pandangannya mengenai dampak dinamika global saat ini terhadap agenda HAM di tingkat global.

KT HAM mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

KT HAM menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Secara khusus, KT HAM mengharapkan ASEAN dapat berperan lebih dalam upaya penyelesaian isu Myanmar dan mendukung penuh peran Indonesia dalam hal ini, termasuk dalam penanganan isu Rohingya.

KT HAM menawarkan kesiapannya untuk turut berkontribusi dalam penanganan situasi HAM di Myanmar.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono mengungkapkan, Indonesia kini memiliki satu menteri yang fokus pada isu penanganan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ungkapan ini disampaikannya saat bertemu dengan Komisioner Tinggi (KT) HAM PBB Volker Turk di sela-sela Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025).

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu Menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata Sugiono dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Selasa (25/2/2025).

Ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah menjadikan isu HAM sebagai salah satu prioritas.

Sugiono membeberkan ada banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi HAM.

Program tersebut termasuk program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pembangunan 3 juta rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat di pedesaan.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Sugiono.

Di sisi lain, KT HAM menyampaikan pandangannya mengenai dampak dinamika global saat ini terhadap agenda HAM di tingkat global.

KT HAM mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

KT HAM menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Secara khusus, KT HAM mengharapkan ASEAN dapat berperan lebih dalam upaya penyelesaian isu Myanmar dan mendukung penuh peran Indonesia dalam hal ini, termasuk dalam penanganan isu Rohingya.

KT HAM menawarkan kesiapannya untuk turut berkontribusi dalam penanganan situasi HAM di Myanmar.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.