Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan layanan pengaduan “Lapor Mas Wapres” yang sudah dibuka sejak Senin, 11 November 2024 merupakan ide dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini dia sampaikan seusai rapat kerja dengan Komisi XIII, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/11/2024).

“Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres [Gibran], tapi bahwa semangatnya komitmennya itu menjadi semangat kita bersama-sama bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini,” tuturnya.

Prasetyo menambahkan tidak ada masukan secara langsung yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terhadap layanan pengaduan tersebut. Justru, menurutnya, hal itu menjadi semangat yang baik.

Hal ini karena, lanjut dia, pemerintahan ingin mendengarkan dan membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung.

“Seluruh mekanisme kita coba jajaki melalui struktur kementerian, kita mempererat komunikasi sebagaimana beliau [Prabowo] sampaikan kita mesti meninggalkan hal hal yang feodal dan birokratis itu. Karena beban masalah masyarakat tidak direspons dengan cepat. Saya kira semangatnya bagus sekali,” jelasnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wakil Presiden maupun pesan WhatsApp, mulai Senin (11/11/2024).

Layanan yang diberi nama 'Lapor Mas Wapres' itu diumumkan kepada publik melalui akun Instagram @gibran_rakabuming.

“Mulai besok [11/11], saya akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum,” katanya seperti dikutip, Minggu (10/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan gelar jenderal kehormatan terhadap eks Wakapolri Komjen (Purn) Agus Andrianto.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa penghargaan bintang empat itu didapatkan oleh Agus lantaran dedikasinya selama menjadi anggota kepolisian.

"Ada acara pelepasan bapak Wakapolri yang lama, yaitu jendral Agus Andrianto, yang dapat promosi Jabatan sebagai Menteri, dan dapat pangkat penghargaan jenderal [kehormatan]," ujarnya di Mabes Polri, Selasa (12/11/2024).

Dia menambahkan, acara pelepasan itu bakal berlangsung di Mabes Polri pada Rabu (13/11/2024). Acara tersebut juga bakal dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Jadi sebagai pengantar Bapak Kapolri, insyaallah besok akan disampaikan secara langsung," tambahnya.

Sebagai informasi, Agus resmi menanggalkan jabatannya sebagai Wakapolri lantaran ditunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan.

Hingga kini jabatan yang ditinggalkan oleh Agus masih kosong. Namun demikian, Sandi menegaskan bahwa Kapolri Listyo sudah mengantongi nama anggota Polri yang akan menjabat sebagai Wakapolri.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, nanti sudah ada keputusan yang bisa disampaikan oleh Bapak Kapolri," pungkas Sandi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membeberkan alasan terkait Kementerian HAM yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun. Mantan aktivitas HAM ini ingin bangsa Indonesia memiliki terobosan-terbosan yang hebat.

Hal tersebut diungkapkan kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

“Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semuaorang,” ungkapnya.

Terobosan-terobosan yang dimaksud Pigai ini disebut akan mengangkat HAM yang terabaikan dari kebijakan politik dan pembangunan serta menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Indonesia.

“Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataanyang beyond menggemparkan [pernyataan permintaan anggaran Rp20 triliun],” ujarnya.

Pigai menambahkan, mungkin menurut orang pernyataan tersebut menggemparkan. Namun, bagi para pembela atau aktivis HAM, hal tersebut sebenarnya adalah hal yang biasa-biasa saja.

Lebih lanjut, Pigai juga mengapresiasi respons cepat dari Ketua Komisi XIII Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira. Dengan begitu, kata dia, civil society juga memberikan sambutan positif.

“Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusian yang ada di seantero negeri ini,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut menjabarkan anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan.

Kemudian, dia juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara.

“Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjabarkan perincian pihaknya membutuhkan tambahan anggaran yang tadinya Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Salah satu alasannya adalah terkait penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM menjadi 2.544 pegawai.

Hal tersebut dijelaskan Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

Awalnya, Pigai menghitung personel di Kementerian HAM, hanya ada 188 pegawai dan dirinya menyebut untuk gaji dan tunjangan ini sebesar Rp14 miliar.

Namun, dengan adanya struktur dan organisasi baru, dia mengaku membutuhkan 2.544 pegawai sehingga tunjangannya ditaksir menjadi lebih dari Rp1 triliun.

“Yang 188 orang ini untuk belanja pegawai Rp14 miliar. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,” pungkasnya.

Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi di Kementerian HAM, tambah dia, maka hanya gaji dan tunjangan saja sudah membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun.

“Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan,” tuturnya.

Lebih jauh, Pigai menyebut anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan.

Aktivitas HAM tersebut juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya, Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara.

“Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.

Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan pemerintahan Prabowo Subianto tak memprioritaskan untuk memberikan rumah dinas bagi para menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Saya kira itu [rumah dinas] bukan sesuatu yang urgent. Karena kami menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah,” ujarnya kepada wartawan.

Kendati demikian, Prasetyo tak menampik bahwa pada perjalanannya nanti akan ada rumah dinas yang diberikan kepada jajaran pembantu Presiden di Kabinet Merah Putih itu.

Apalagi, memang dalam aturannya, terdapat rumah khusus diperuntukan bagi Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kepala Lembaga Tinggi Negara, dan pejabat yang jabatannya setingkat dengan Menteri akan mendapatkan rumah dinas dengan luas bangunan 400 m2 dan luas tanah 1000 m2.

“Memang aturannya seperti itu. Namun, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kami lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal rutin untuk mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa tak ada patokan khusus untuk mengevaluasi kinerja kabinet setiap enam bulan sekali.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto akan terus mengawasi pekerjaan pembantu-pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Hal ini disampaikan Prasetyo usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

"Endak, endak, evaluasi tidak begitu [setiap 6 bulan sekali]. Evaluasi setiap hari akan dievaluasi, setiap saat akan dievaluasi. Jadi enggak ada patokan sekian bulan sekian bulan, enggak ada," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan.

Oleh sebab itu, dia berharap agar semua pihak dapat memberikan kesempatan bagi 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk menunjukkan kinerjanya.

Menurutnya, setiap personel akan bekerja secara sungguh-sungguh dalam merealisasi program dan visi dari Presiden ke-8 RI itu.

"Kami yakin para menteri, wakil menteri yang dipilih oleh beliau adalah orang orang yang terbaik dan ingin mengabdi. Beri kesempatanlah untuk bekerja keras, membuktikan bahwa beliau-beliau benar-benar ingin berjuang untuk bangsa dan negara, ingin berjuang untuk masyarakat," pungkas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menekankan bahwa Kepala Negara RI bakal mengevaluasi 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam enam bulan kepemimpinannya.

Sehingga, setelah pelantikan pada Oktober 2024, pada Maret atau April 2025 setiap menteri dan wakil menteri akan mendapat hasil evaluasi.

"So, ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya. Mungkin lelah atau kurang tenaga, bisa mengerti kan? Akan dievaluasi," kata Hashim dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai viral dengan pernyataannya yang meminta anggaran di kementeriannya jadi Rp20 Triliun.

Video Natalius Pigai yang mengatakan jika kemerintannya butuh Rp20 Triliun tersebut viral dan jadi perbincangan di media sosial.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 Triliun," kata Natalius ketika ditanya soal anggaran oleh wartawan.

Menurutnya, Rp20 Triliun menjadi angka yang pas agar pembangunan di bidang HAM dapat maksimal.

Sementara saat ini, Kementerian HAM mendapatkan anggaran Rp64 Miliar dan jauh dari apa yang diharapkan Natalius Pigai.

Profil Natalius Pigai

Dilansir dari Antaranews, Natalius Pigai erasal dari Papua Tengah. Ia merupakan sosok yang dikenal kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Natalius pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM pada periode 2012-2017, di mana dia aktif menyuarakan isu-isu penting terkait hak-hak masyarakat Papua.

Lahir dan dibesarkan di daerah Paniai, Papua Tengah, Natalius memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Yulius Pigai dan Hengky Pigai.

Natalius menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, di mana dia berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).

Selain pendidikan formal, dia juga memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pendidikan non-formal.

Pada tahun 2003, dia mengikuti pendidikan statistika di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara periode 2010 hingga 2011.

Natalius mengawali karir profesionalnya sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ir Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea) dari tahun 1999 hingga 2004.

Selama periode tersebut dia dipercaya untuk menjadi moderator dialog interaktif di TVRI yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

Dia juga pernah menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di bawah Prof. Dr. Djohermansyah Johan tahun 2010 hingga 2012.

Sebagai Putra Papua, Natalius Pigai juga diketahui sangat aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Yayasan Sejati yang fokus pada hak-hak kelompok terpinggir di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh antara tahun 1999 hingga 2002.

Dia juga pernah menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang (1998-2001) dan staf Yayasan Cindelaras yang berkomitmen dalam pengembangan kearifan lokal serta perjuangan hak-hak petani.

Konten Premium

Kepemilikan Terbaru BlackRock, Goldman Sachs Cs di Saham ADRO Usai IPO Adaro Andalan (AADI)

Lo Kheng Hong Jadi Investor Individu Terbesar Ketiga Saham Bank CIMB Niaga (BNGA)

Harga Buyback Naik Rp329.000 hingga Minggu (8/12), Pembeli Emas Antam Lebaran & 10 Tahun Cuan

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Supratman Andi Atgas menjadi Menteri Hukum dalam Kabinet Merah Putih bentukannya pada Minggu (20/10/2024) malam.

Jabatan baru Supratman secara nomenklatur akan lebih sempit cakupannya. Hal tersebut karena Kementerian Hukum merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Supratman adalah Menkumham pada era pemerintahan Jokowi. Posisi tersebut dia jabat pada Agustus - Oktober 2024, atau jelang Jokowi lengser.

Supratman Andi Agtas bukanlah orang baru di lingkungan Prabowo. Dia mengawali karier politiknya dengan bergabung bersama Partai Gerindra dan menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024).

Mengutip dari beragam sumber, pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan pada 28 September 1969 ini merupakan akademisi, advokat, dan politikus Indonesia. Supratman mengawali jenjang pendidikan di SDN 1 Soppeng pada 1976-1982. Selanjutnya SMP Don Bosco Tolitoli pada 1982-1985 dan SMAN 1 Tolitoli tahun 1985-1988.

Supratman kemudian melanjutkan studinya ke jenjang strata satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada 1988-1993. Selanjutnya, dia menempuh jenjang magister atau S2 pada bidang Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar tahun 1993-1996, dan S3 Ilmu Hukum di UMI Makassar pada 2010-2016.

Supratman kemudian mengawali kariernya sebagai pengacara di Sulawesi Tengah. Kemudian, dia beralih menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah dan mengabdi selama 14 tahun pada 1998-2012.

Selama mengabdi di Untad, Supratman juga merangkap menjadi Komisaris di Citra Nuansa Elok (2004-2012). Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu pada 2005-2012.

Di bidang politik, Supratman mengawali sepak terjangnya dengan menjadi Anggota Komisi III bidang Hukum, HAM, dan Keamanan DPR RI pada 2014-2018. Dirinya kemudian beralih ke Komisi VI bidang Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha DPR RI pada 2018-2019 dan 2019-2024.

Selain itu, Supratman juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI selama dua periode yakni 2016-2019 dan 2019-2024.

Beberapa kontribusinya selama menjadi anggota DPR mencakup keterlibatannya dalam panitia kerja dan panitia khusus yang membahas berbagai undang-undang penting, seperti Revisi UU MD3, RUU Pemilu, Pansus Hak Angket KPK, Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara, dan RUU Siber.

Jelang berakhirnya masa jabatan sebagai wakil rakyat, Supratman kemudian dilantik menjadi Menkumham pada 19 Agustus 2024. Dirinya menggantikan Yasonna Laoly yang terkena reshuffle kabinet jilid terakhir Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memilih politisi Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg. Dia menggantikan Pratikno yang dikenal dekat dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi).

"Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (21/10/2024) malam.

Orang dekat Prabowo ini lahir 28 Oktober 1979 di Ngawi. Dia telah menjabat sebagai Ketua Organisasi Gerindra sejak 2008.

Pras juga menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2019–2024 dan ditugaskan di Komisi II. Sementara itu, Prasetyo memiliki jabatan di sejumlah perusahaan yakni Direktur Utama di PT Tusam Hutani Lestari dan Komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia.

Adapun, Prasetyo mengenyam jenjang pendidikan di SD Katolik Santo Yosef (1986-1992); SMP Negeri 2 Ngawi (1992-1995); SMA Taruna Nusantara (1995-1998). Pras kemudian menempuh gelar sarjananya di S1 Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (1999-2006).

Harta Kekayaan Prasetyo

Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Prasetyo memiliki total harta sebanyak Rp7,1 miliar.

Perinciannya, Pras memiliki satu aset tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp3,3 miliar. Aset tersebut tercantum merupakan hasil dari miliknya sendiri.

Selanjutnya, Pras juga memiliki total aset transportasi dan mesin dari dua jenama otomotif asal Jepang, yakni Honda dan Toyota senilai Rp959 juta.

Secara terperinci, mulai dari Toyota Fortuner 2014 dan 2016 masing-masing Rp265 juta dan Rp355 juta serta Toyota Alphard (2012) Rp325 juta.

Sementara itu, Pras juga tercatat memiliki dua sepeda motor Honda GL (2013) senilai Rp10,5 juta dan Honda N Rp3,5 juta. Adapun, harta kas dan setara kas milik Pras mencapai Rp2,8 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Menteri imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam.

Agus sebelumnya merupakan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agus Andrianto adalah seorang perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Bintang 3). Dia lahir di Blora, Jawa Tengah tahun 1967 dan merupakan anak ke-11 dari 12, orang tuanya adalah Sukarsono dan Sri Sudaryati.

Sang ayah dahulunya merupakan camat di kecamatan Banjarejo, Agus Andrianto juga memiliki seorang istri bernama Evi Celiyanti.

Masa mudanya dihabiskan di Blora dengan menempuh pendidikan pada SD Negeri 1 Tempelan, SMP Negeri 1 Blora, dan SMA Negeri 1 Blora. Setelah lulus dari sekolah Menengah, Agus melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1989.

Karier kepolisiannya dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di PTIK (1995), SESPIM, dan SESPIMTI (2012). Setelah itu Agus juga mengambil S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Karier jabatan di kepolisian termasuk dalam kategori lancar, sejak memulai masa dinasnya pada 1989 Agus berada di Satuan Samapta Polres Dairi (1989), satu tahun setelahnya dia ditunjuk menjadi Kapolsek Sumbul (1990) dan beralih menjadi Kapolsek Parapat (1992) serta menjadi Kapolsek Percut Seituan (1995).

Selanjutnya Agus menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) selama 2 tahun. Setelah lulus dirinya dipercaya menjadi Kapuskodalops Polres Lampung Selatan (1997) dan menjadi Kasat Serse Poltabes Medan (1999). Tidak berhenti disitu, Agus Adrianto diminta menjadi Kasubag Binops Bag Serse Ek Polda Jatim (2001) dan dalam tahun yang sama dipindahkan menjadi Kasubag Binops Bag Serse Um Polda Jatim (2001).

Dua tahun setelahnya Agus dipercaya menjadi Wakapolres KP3 Tanjungperak (2003) dan diminta lagi untuk menjadi Pamen Polda Jatim (2005). Agus beralih ke Jakarta dengan ditunjuk sebagai Kasat I/Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2006), kemudian dipercaya menjadi Kapolres Tangerang (2007) dan Kapolres Metro Tangerang (2008).

Pada masa itu, Agus mendapat tugas sebagai Dirreskrim Polda Sumut (2009), 2 tahun berselang dia dipercaya menjadi Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri (2011). Tahun 2015 dirinya ditunjuk menjadi Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dan kemudian menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri (2016).

Dua tahun setelahnya Agus kembali ke Sumatera Utara dan ditunjuk menjadi Wakapolda Sumut (2017) dan Kapolda Sumut (2018). Setahun setelahnya Agus dipercaya menjadi Kabaharkam Polri (2019) dan Kabareskrim Polri (2021), lalu ditunjuk menjadi Wakapolri (2023). Agus Andrianto diketahui berasal dari satuan reserse yang mengatasi kasus-kasus kriminalitas.

Wakapolri Agus Andrianto banyak mendapatkan penghargaan atas jasanya kepada Negara Republik Indonesia. Total secara keseluruhan dirinya telah memperoleh 18 tanda kehormatan termasuk Brevet Penyidik Polri, Pin Roda Brimob Polri, Brevet Selam Polri, dan Brevet Para Penerjun.

Jejak kariernya pada dunia entertainment juga dapat dilihat pada perannya menjadi cameo dalam film Sang Prawira, film produksi Mabes Polri dan MRG Films. (Enrich Samuel)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan telah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Indonesia (Wakapolri) usai resmi masuk di Kabinet Merah Putih.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan pelantikan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Sudah sudah sudah [saya sudah mundur]," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pilihannya untuk pensiun pun tak berdasarkan intervensi berbagai pihak melainkan atas keinginan sendiri.

"Saya pensiun atas permintaan sendiri," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa dalam amanah barunya tersebut dirinya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto secara penuh sesuai perintah dan tugas yang diberikan.

"Arahannya kan dari Pak Presiden [Prabowo] ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," pungkas Agus.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 53 menteri serta pejabat setingkat menteri (kepala badan/lembaga) Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada Senin (21/10/2024).

Acara pelantikan menteri dan pejabat setingkat menteri digelar di Istana Kepresidenan. Terdapat 54 anggota Kabinet Merah Putih yang hari ini membacakan sumpah jabatan untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Berdasarkan catatan Bisnis, jumlah nomenklatur di kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo-Gibran lebih banyak dari kabinet sebelumnya yang dipimpin Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo kini memiliki 7 menteri koordinator (menko), yaitu Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Menko Pangan.

Sebagai perbandingan, kabinet Jokowi selama 10 tahun menjadi Presiden RI hanya memiliki 4 menko.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menempatkan orang-orang kepercayaannya di lingkaran ring satu istana. Mereka menempati jabatan-jabatan strategis yang setiap hari berinteraksi dengan Prabowo.

Ada tiga orang yang ditugaskan Prabowo untuk mengurusi aktivitas di istana. Mereka antara lain Prasetyo Hadi, AM Putranto, hingga Teddy Indra Wijaya.

Dalam catatan Bisnis, Prasetyo Hadi telah ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg. Prasetyo lahir di Ngawi 1979 lalu. Dia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah.

Prasetyo dikenal sebagai anggota DPR dari fraksi Gerindra dan sering terlihat bersama dengan Prabowo sebelum pelantikan Presiden, termasuk ketika Prabowo menemui Presiden ke 7 Jokowi di Solo beberapa waktu lalu.

Sementara itu, AM Prasetyo ditunjuk sebagai Kepala Staf Presiden alias KSP. AM Putranto adalah mantan Komandan Kodiklat TNI AD. Dia adalah teman satu angkatan dari mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Menariknya, Prabowo telah mengutus Putranto untuk memimpin tim pemenangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen di Pilgub Jateng.

Sementara itu, Prabowo juga menunjuk Mayor Teddy Indra Jaya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet atau Seskab. Teddy adalah prajurit Kopassus. Dia juga adalah orang yang selama ini melekat dan menjaga Prabowo di sejumlah kesempatan.

Pengumuman Menteri

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari jajaran menteri, dan kepala badan setingkat menteri pada Minggu malam (20/10/2024).

Para tokoh-tokoh calon menteri tersebut sebelumnya sudah mulai berdatangan ke Istana Merdeka pada Minggu malam. Terdapat sejumlah tokoh mulai dari Erick Thohir, Sri Mulyani, hingga Bahlil Lahadahlia.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat 53 tokoh yang menjadi menteri kabinet Prabowo-Gibran. Mayoritas adalah wajah-wajah baru. Sisanya adalah menteri yang pernah menjabat di Kabinet Indonesia Maju atau KIM Joko Widodo (Jokowi).

"Selamat malam saudara-saudara sekalian. Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024 2029. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Sebelumnya, Prabowo telah menyaring sejumlah nama untuk masuk dalam bursa calon menteri kabinet pemerintahannya. Nama yang tersaring tersebut telah dipanggil untuk menemui Prabowo di kediaman pribadi di Kertanegara, pada Senin (14/10/2024).

Prabowo mengatakan telah cukup lama memantau para calon menterinya, berdiskusi, dan menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan.

“Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Sebetulnya, hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sanggup,” kata Prabowo Subianto.

Konten Premium

Rekomendasi dan Sentimen Seputar Saham Harita Nickel (NCKL)

Produksi Batu Bara Lampaui Target 2024, ADRO Ungguli BYAN, GEMS, PTBA, INDY dan ITMG

Taruhan Besar di Saham Adaro Minerals (ADMR)

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya