Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat kerja sama strategis dalam upaya pencegahan radikalisme di Indonesia.

Melalui program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan, kedua lembaga ini berupaya menciptakan daya tangkal di masyarakat, khususnya di kalangan kelompok rentan.

Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam memberikan solusi atas berbagai tantangan sosial.

“Kami bersyukur atas kolaborasi ini. Melalui kerja sama dengan PNM, kami dapat fokus pada program pencegahan dan deradikalisasi yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Program ini bertujuan untuk memastikan mitra-mitra deradikalisasi bisa kembali terintegrasi dengan masyarakat secara sosial dan ekonomi,” ujar Eddy saat ditemui di Menara PNM, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Eddy juga menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah kunci dalam menciptakan stabilitas sosial. “Melalui kewirausahaan, kesejahteraan keluarga dapat meningkat, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh paham radikal,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyoroti pentingnya data dari BNPT untuk memastikan program pemberdayaan berjalan tepat sasaran.

“Saat ini, PNM sudah hadir di 6.165 kecamatan di 452 kabupaten/kota di 36 provinsi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, kami memerlukan informasi dari BNPT terkait situasi masyarakat di lapangan,” kata Arief dalam kesempatan yang sama di Menara PNM.

Sejak kerja sama ini dimulai pada 2021, PNM telah memberikan pembiayaan kepada lebih dari 21,7 juta ibu rumah tangga yang menjadi mitra mereka.

Arief juga menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan radikalisme. “Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, kita secara tidak langsung menciptakan daya tahan terhadap paham-paham negatif,” ujarnya.

Arief juga menyebutkan bahwa kolaborasi ini telah memasuki fase baru yang lebih berorientasi pada aksi lapangan. “Jika sebelumnya fokus kita pada pertukaran data dan informasi, kini kami bergerak ke aksi nyata, seperti program ‘Desa Siap Siaga’ yang melibatkan masyarakat langsung,” ungkapnya.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah mendukung mitra deradikalisasi agar dapat berkontribusi kembali dalam masyarakat.

Kepala BNPT Eddy Hartono menekankan pentingnya memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka yang pernah terpapar radikalisme.

“Mereka adalah bagian dari anak bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan kedua. Dengan keterampilan dan modal usaha, mereka bisa menjadi individu produktif yang berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat,” jelasnya.

Dalam implementasi program, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka tidak terisolasi. “Kita tidak boleh mengeksklusifkan mereka. Sebaliknya, mereka harus diposisikan sebagai bagian dari ekosistem masyarakat,” ujarnya.

Sejak kerja sama ini dimulai, sudah banyak mitra deradikalisasi yang berhasil bergabung kembali dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Mereka kini menjadi bagian dari kelompok pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh PNM.

Ke depan, BNPT dan PNM berencana untuk memperluas cakupan program ini. “Kami akan fokus pada aksi nyata di lapangan, menyasar lebih banyak daerah, dan memastikan bahwa seluruh mitra deradikalisasi mendapatkan akses ke pelatihan dan pembiayaan,” kata Eddy.

Dirut PNM Arief juga menambahkan bahwa program ini tidak hanya menyasar penguatan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. “Dengan membangun kesejahteraan, kita juga mencegah munculnya kembali potensi radikalisme. Ekonomi yang kuat adalah fondasi bagi stabilitas masyarakat,” tutupnya.

Kerja sama ini menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan dapat menciptakan solusi komprehensif untuk mengatasi radikalisme. Dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dalam strategi pencegahan, BNPT dan PNM menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan Indonesia yang lebih aman dan sejahtera.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) saat ini sedang menghadapi masalah, yang mana terdapat dua pihak yang memperebutkan posisi ketua umum, yaitu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

Dilansir Antara pada Senin (9/12/2024), Jusuf Kalla kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Namun, di lain pihak, politisi Golkar Agung Laksono menggelar musyawarah nasional (munas) tandingan ke-22 PMI.

Terkait dengan hal itu, JK pun mengambil langkah untuk melaporkan Agung Laksono ke polisi. Dia menegaskan bahwa hanya ada satu organisasi PMI dalam negara.

"PMI harus ada satu dalam satu negara, tidak boleh ada dua, jadi kami sudah laporkan [Agung Laksono] ke polisi," kata JK dilansir dari Antara, Senin (9/12/2024).

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 menegaskan manuver Agung Laksono secara sepihak membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan PMI ke-22 merupakan langkah yang ilegal. "[Munas tandingan PMI ke-22] Itu ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu emang kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan, tetapi itu harus kita lawan," ujar dia.

Menurutnya, tidak ada pencalonan lain dalam kontestasi Ketua Umum PMI. Oleh karena itu, JK telah melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi.

"Tidak ada calon lain, sudah ke polisi, ada tindakan ilegal sudah melaporkan polisi, karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang, itu pun sudah kita sudah pecat karena melanggar AD/ART," tuturnya.

Berdasarkan hasil sidang pleno yang diselenggarakan Minggu (8/11/2024), JK telah terpilih secara aklamasi dan hasilnya masih menunggu keputusan secara formal hari ini.

Sidang Pleno Kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) 2024 memutuskan dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dan secara aklamasi memintanya kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

Respons Agung Laksono

Menanggapi pernyataan Jusuf Kalla, Agung Laksono pun buka suara. "Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja, karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi," ujar dia sebagaimana dilansir dari Antara.

Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

Dia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham, dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing.

"Tetap akan dilempar ke pemerintah, jadi kita tinggal menunggu keputusannya. Pemerintah juga saya percaya bahwa tidak ada pemerintah yang ingin mencelakakan warganya, termasuk organisasi-organisasi, apalagi PMI, jadi saya yakin mereka akan adil, objektif, netral, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya," paparnya.

Dia juga menyampaikan akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum.

"Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham, kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan AD/ART pada forum tertinggi [Munas] PMI," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum untuk menghadapi gugatan paslon lain ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa pihaknya tidak terlalu mempersoalkan gugatan paslon nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) atau paslon 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana terkait Pilkada ke MK.

"Jadi gini, kita juga harus saling menghargai juga. Kalau bicara masalah kecurangan, wadahnya ada di MK. Masalah gugatan ke MK, bagaimana persiapan kita? Kita siap dengan ketua tim pemenangannya adalah pak Todung Mulya Lubis," ujarnya di di rumah pemenangan Pram-Rano Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Dia menambahkan bahwa Tim Pramono-Rano itu telah menyiapkan pengacara senior yaitu Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum Pram-Rano di MK.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano, Cak Lontong memastikan pihaknya dari awal Pilkada 2024 selalu memegang teguh konstitusi.

Oleh sebab itu, Cak Lontong mengklaim bahwa pihaknya jauh dari tudingan kecurangan yang dilayangkan pihak-pihak terkait Pilkada 2024.

"Jadi, kalau hal-hal terkait kecurangan, saya kira dari awal saya kita orang-orang yang patuh pada konstitusi. Jadi Insya Allah itu jauh dari kita ya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Tim Ridwan Kamil-Suswono menjadi salah satu pihak yang siap melayangkan gugatan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta ke MK.

Anggota Tim Pemenangan RIDO, Ali Hakim Lubis menyatakan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan ke MK.

"Kita diberi waktu tiga hari sejak diumumkan [hasil rekapitulasi] untuk mendaftar ke Mahkamah Konstitusi itu 3x24 jam. Nah saat ini kita sedang dalam proses pengumpulan data-data tersebut," ujar Ali.

Konten Premium

Balapan Laba Bank Syariah BRIS, BTPS, PNBS Cs Kuartal III/2024

Kepemilikan Terbaru BlackRock, Goldman Sachs Cs di Saham ADRO Usai IPO Adaro Andalan (AADI)

Lo Kheng Hong Jadi Investor Individu Terbesar Ketiga Saham Bank CIMB Niaga (BNGA)

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Indonesia menargetkan pemulangan atau transfer 5 orang narapidana Bali Nine ke Australia dan Mary Jane ke Filipina ditargetkan rampung Desember 2024 atau sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru.

Menteri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan target transfer narapidana Desember tersebuf sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepasa saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini. Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan jika mungkin, sebelum Natal. Jadi saat kami bekerja keras utk mendiskusikan topik ini untuk selesai," jelas Yusril kepada di Sela pembukaan Rakernas Peradi, dikutip Jumat (6/12/2024).

Akan tetapi, realisasi target pemulangan para narapidana narkotika tersebut bergantung dari pemerintah Australia dan Filipina. Yusril menyebut pemerintah Indonesia sudah memgirimkan draf yang berisi syarat transfer narapidana, jika draft tersebut disetujui dengan cepat, maka transfer bisa dilakukan dengan cepat.

Sejauh ini baru pemerintah Filipina yang menyetujui draf untuk pemulangan terpidana Mary Jane yang saat ini ditahan di Lapas Yogyakarta. Bahkan Menteri Kehakiman Filipina akan menemui Yusril di Jakarta pada Jumat (6/12/2024) sebagai tindak lanjut dari persetujuan tersebut dan dan kemungkinan akan menandatangani dokumen transfer Mary Jane.

Sedangkan pemerintah Australia hingga saat ini masih mempelajari draft yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Jika pihak Australia menyetujui dalam waktu dekat, maka pemindahan bisa dilakukan sebelum Natal. Saat ini para Narapidana Bali Nine ditahan di Bali dan Jawa Timur.

"Kalau Bali Nine itu sekarang ada di tangan pemerintah Australia, kemarin dalam pertemuan Perdana Menteri Australia Tonny About yang didampingi oleh Duta Besar Australia di Jakarta, kami mendiskusikan banyak hal terkait peningkatan kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia dalam kaitannya dengan bidang hukum. Kami juga secara khusus membicarakan tentang bicarakan Bali Nine itu," kata Yusril.

Yusril juga menegaskan jika transfer narapidana ini bukan dilihat dari jenisnya kasusnya, akan tetapi dari berat hukumannya. Kebetulan permintaan dari Filipina dan Australia agar warga mereka yang terjerat hukuman seumur hidup dan hukuman mati bisa dipulangkan dan menjalani hukuman di negara asal mereka.

Selain itu, para Narapidana narkotika baik Bali Nine maupun Mary Jane akan dicekal seumur hidup untuk masuk ke wilayah Indonesia. Yusril menyebut pencekalan tersebut sesuai dengan aturan Imigrasi dan komitmen pemberantasan terhadap peredaran narkoba.

Sebagai informasi, Bali Nine merupakan sindikat pengedar narkoba yang dijalankan oleh 9 WNA Australia di Bali pada 2005 silam. 9 orang sindikat ini ditangkap di Bali dengan penangkapan di Bandara Ngurah Rai dan Kuta.

Narapidana Renae Lawrence, Marthin Stephens Scott Rush, Michael Czuga ditangkap di Bandara Ngurah Rai dengan barang bukti heroin yang diikat di tubuh mereka. 4 orang ini berusaha membawa keluar heroin dari Bali.

Kemudian penangkapan terhadap Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, dan Matthew Norman ditangkap di sebuha hotel di dekat Pantai Kuta dengan barang bukti 300 gram heroin.

Sedangkan Andrew Chan dan Myuran Sukamaran yang merupakan otak dari sindikat ini juga ditangkap di Bandara Ngurah Rai setelah penangkapan pertama. Total ada 8 kg heroin yang didapat dalam penangkapan tersebut.

Bisnis.com, MANGUPURA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut investasi membutuhkan kepastian hukum agar investor global tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Yusril ada dua permasalahan besar yang belum selesai yakni permasalahan ekonomi dan hukum. Keduanya saling berkaitan, karena untuk memastikan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia membutuhkan investasi, terutama investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA). Para investor membutuhkan kepastian hukum agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kemajuan ekonomi tergantung pada situasi keamanan, dan negara kita sudah aman. Tetapi pembangunan ekonomi sangat tergantung kepada arus investasi perdagangan dan jasa. Bagaimana orang mau investasi di negara ini kalau tidak ada kepastian hukum. Sengketa tanah tidak selesai-selesai, sudah bikin perusahaan sudah didaftarkan di Dirjen AU tiba-tiba berubah stakeholdernya, berubah pengurusnya. Entah siapa yang datang ke notaris (untuk mengubah). Capek-capek bikin perusahaan, usaha sudah besar sudah banyak untung dirampok orang lain," jelas Yusril dalam sambutannya di Pembukaan Rakernas Peradi dikutip Jumat (6/12/2024).

Yusril ini juga menyebut untuk menegakkan kepastian hukum bukan hanya persoalan bagaimana kita merumuskan norma hukum bagaimana kita mempunyai aparatur penegak hukum yang kuat kuat yang ada pada negara tapi kita juga harus memiliki advokat-advokat yang tangguh dan berkualitas. Advokat atau pengacara bisa menjamin kepada kepada investor, investasi mereka aman dari berbagai gangguan yang bisa menghambat investasi.

Sebagai informasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Capaian tersebut melampaui target 101,3%, yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.82 juta orang. Realisasi investasi 2023 terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total realisasi investasi, dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6%

Yusril juga menyoroti munculnya organisasi profesi advokat di luar Peradi, padahal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, organisasi profesi advokat hanya satu, yakni Peradi, yang diberikan kewenangan oleh negara untuk merekrut, menguji dan merekomendasikan pelantikan advokat ke Pengadilan Tinggi setempat.

Munculnya organisasi advokat baru akibat dinamika di dalam tubuh Peradi menurut Yusril harus dicarikan jalan keluarnya agar kembali bersatu ke Peradi, karena UU tidak membuka peluang organisasi profesi advokat lebih dari satu. Untuk bersatu kata Yusril harus ada jiwa besar banyak pihak terkait, Ia mencontohkan bagaimana Presiden Prabowo memiliki jiwa besar mampu merangkul semua pihak dalam pemerintahan.

"Bagaimana kita merangkul kawan-kawan ini saya dan Pak Otto mempunyai amanat yang sama, dan dapat kita belajar dari pak Presiden Prabowo Subianto beliau itu orang yang memiliki jiwa besar. Bagaimana beliau bisa rekonsiliasi dengan para jenderal yang dulu mengadili beliau iya kan dan merekomendasikan supaya beliau dicopot bintangnya dan diberhentikan sebagai perwira TNI itu luar biasa," jelas Yusril

Bisnis.com, BATAM - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) meminta industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) terus meningkatkan kewaspadaan dalam bertransaksi jual beli valuta asing maupun pengiriman dana.

Kepri disebut rentan tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan fasilitasi aktivitas keuangan ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BI Perwakilan Kepri Suryono dalam Pertemuan Tahunan KUPVA BB dan PJP LR di Batam, Jumat (6/12/2024). Adapun tema yang diangkat yakni Empowering Payment System Integrity throug Illegal Transaction Risk Mitigation (Epsilon).

"Epsilon ini merupakan upaya untuk memperkuat penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) pada industri KUPVA BB dan PJP LR," kata Suryono.

Tema Epsilon dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko pemanfaatan KUPVA BB dan PJP LR untuk aktivitas ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tema ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran serta kepatuhan pelaku usaha yang tergabung dalam ekosistem sistem pembayaran Provinsi Kepri.

Suryono juga menekankan betapa pentingnya penerapan prinsip APU-PPT dengan tepat sebagai upaya pencegahan terhadap TPPU, TPPT, dan fasilitasi aktivitas keuangan ilegal.

"Dengan demikian, upaya pencegahan pemanfaatan KUPVA BB dan PJP LR di Provinsi Kepri sebagai fasilitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas keuangan ilegal dapat lebih efektif," katanya lagi.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, Pertemuan Tahunan KUPVA BB dan PJP LR dilengkapi dengan Edukasi Sistem Pembayaran Interaktif yang memuat informasi kebijakan BI terkait pengawasan sistem pembayaran, alur pengurusan perizinan sistem pembayaran, pelindungan konsumen, serta roadmap digitalisasi sistem pembayaran Indonesia.

"Edukasi dalam bentuk labirin interaktif dimaksud diharapkan dapat meningkatkan awareness industri tentang pentingnya APU PPT untuk menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang bersih, tertib, dan bertatakelola," pungkasnya.

Kepri sendiri merupakan salah satu provinsi dengan potensi TPPU dan TPPT tertinggi di Indonesia. Adapun jumlah penyelenggara KUPVA BB dan PJP LR di Kepri terbanyak kedua secara nasional dibawah DKI Jakarta.

Karena potensi TPPU dan TPPT yang cukup tinggi, maka pihak BI akan terus menggandeng stakeholder terkait, seperti pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum dan juga masyarakat.(K65)

Bisnis.com, JAKARTA - Filipina telah menyetujui prosedur pemindahan dan pemulangan terpidana hukuman mati kasus narkoba Mary Jane Veloso.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menuturkan kepadaReutersbahwa ia bersama dengan mitranya dari Filipina, akan menandatangani perjanjian pada Jumat (6/12/2024).

Adapun, Yusril juga menuturkan bahwa Mary Jane diharapkan dapat kembali ke negara asalnya sebelum hari raya Natal. "Sesuai instruksi Presiden Prabowo, kalau memungkinkan, kasus ini bisa kita selesaikan sebelum Natal," tutur Yusril.

Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010. Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.

Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane.

Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta, yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.

Dengan demikian, kesaksian Mary Jane masih diperlukan untuk mengungkap kasus perdagangan manusia atau human trafficking kala itu.

Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRPuan Maharani berharap agar sosok pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru tidak melakukan politisasi dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Puan usai Rapat Paripurna DPR yang di antaranya menyetujui lima orang calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) KPK periode 2024-2029, Kamis (5/12/2024).

Puan berpesan agar pimpinan KPK jilid VI nantinya bisa memitigasi dan mengantisipasi korupsi.

"Kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Adapun lima orang calon pimpinan KPK periode 2024-2029 sebelumnya telah disetujui oleh Komisi 3 DPR melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test November 2024 lalu.

Ketua Komisi 3 DPR Habiburokhman lalu membacakan bahwa berdasarkan hasil voting, maka lima orang pimpinan KPK 2024-2029 dengan susunan ketua dan wakil ketua yakni Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono dan Ibnu Basuki Widodo.

"Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah sebagai berikut: Pertama Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua," ujar Habiburokhman di Ruang Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, empat dari lima calon pimpinan KPK terpilih itu hadir pada sidang paripurna. Hanya Johanis Tanak, yang juga merupakan pimpinan KPK petahana yang tidak hadir karena tengah melakukan tugasnya.

Atas pembacaan hasil laporan Komisi 3 DPR itu, Ketua DPR Puan Maharani lalu menanyakan apabila para anggota dewan bisa menyetujui hasil laporan komisi 3 DPR.

"Apakah hasil laporan Komisi 3 atas hasil uji kelayakan calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?," tanya Puan.

"Setuju," jawab para anggota dewan.

Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto pun mengatakan lima pimpinan lembaga antirasuah yang baru nantinya akan menerapkan prinsip kolektif kolegial, serta bakal kompak dan solid.

"Kami minta dukungan seluruh masyarakat, mudah-mudahan pimpinan yang 2024-2029 ini betul-betul bisa mengembalikan marwah KPK. Terima kasih, saya minta dukungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri imigrasi dan pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan telah memindahkan 302 narapidana narkoba ke lapas penjagaan super ketat.

Hal tersebut disampaikan Agus saat konferensi pers desk pemberantasan narkoba di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

"Ada 302 [narapidana] yang sudah kami pindahkan ke lapas super maksimum security," ujar Agus.

Dia mengatakan, ratusan orang tersebut dipindahkan lantaran diduga telah melakukan pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas.

"Pemindahan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran, mengendalikan peredaran kejahatan narkotika ini dari dalam lapas," tambahnya.

Mantan Wakapolri itu menegaskan bahwa angka tersebut bisa terus bertambah melalui sinergi Polri dan kementerian terkait di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

"Dan upaya untuk suksesnya desk pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita Bapak Presiden untuk mengujudkan negara Indonesia lebih bebas dari narkoba," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, penjara maximum security diperuntukkan bagi narapidana dengan masa tahanan 20 tahun hingga narapidana yang kerap "bermain" kejahatan di lapas.

Penjara yang berlokasi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah itu memiliki ruangan 2x3 meter persegi. Ruangan dipantau ketat oleh pihak keamanan selama 24 jam penuh. Narapidana pun baru bisa keluar ruangan selama satu jam dengan mata tertutup.

Bisnis.com, JAKARTA--Imigrasi berhasil menangkap buronan asal negara China berinisial YZ dan langsung diserahkan ke Interpol.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian, Yuldi Yusman mengemukakan bahwa YZ merupakan buronan yang tengah dicari oleh aparat penegak hukum di China dan telah masuk daftar red notice sejak 3 Juli 2024 lalu.

"Pria berinisial YZ ini sudah masuk ke daftar red notice interpol dan masuk ke Indonesia melalui Batam dari Pelabuhan Internasional Harbour Front Singapura," tutur Yuldi di Jakarta, Kamis (5/12).

Yuldi menjelaskan bahwa buronan berinisial YZ tersebut terlibat dalam kasus pencucian uang dan mengendali platform judi online serta terlibat geng kriminal di negara China.

"Dia bertanggungjawab mentransfer dan melakukan pencucian uang dari geng yang mengoperasikan platform judi online," kata Yuldi.

Menurut Yuldi, buronan tersebut ditangkap pada saat melintasi tempat pemeriksaan imigrasi di pelabuhan Batam Center pada hari Senin 2 Desember 2024.

"Pelaku judi online itu langsung kami ringkus dan dia tidak melakukan perlawanan," ujar Yuldi.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta dan KPUD Jakarta Timur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis siang ini (5/12/2024).

Anggota Tim Hukum Pasangan RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar menuturkan bahwa pihaknya melapor kepada DKPP dengan landasan penyelenggara Pilkada di Jakarta tak profesional.

Lanjutnya, dia menuturkan bahwa kerja para penyelenggara Pilkada mengakibatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak kemarin sangat rendah, yakni dengan persentase 57%.

”Kami melihat ada pelanggaran asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu di Jakarta. Itu yang kami laporkan. KPUD Jakarta seharusnya mampu menjamin pelayanan publik yang baik kepada pemilih. Seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan banyaknya C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat,” tuturnya.

Lanjutnya, Muslim berpendapat bahwa itu merupakan bagian dari kegagalan kerja KPUD Jakarta, yang secara spesifik juga menjadi kegagalan KPUD Jakarta Timur. Menurut catatannya, banyak TPS di Jakarta Timur memiliki partisipasi kurang dari 30%.

”Ini yang menyangkut KPUD harus menjamin pelayanan kepada masyarakat, mereka harus memastikan masyarakat mendapatkan C6 pemberitahuan,” terangnya.

Adapun, Muslim juga menduga bahwa hal serupa juga terjadi di seluruh Jakarta, yang kemudian berujung pada partisipasi pemilih di Jakarta hanya menjadi 57%.

Dia kemudian mengklaim bahwa angka ini sekaligus mendudukan Pilkada ini sebagai Pilkada dengan partisipasi pemilih paling rendah, sepanjang penyelenggaraan pilkada Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan telah menonaktifkan sebanyak 14 petugas lapas.

Agus mengatakan, petugas lapas itu dinonaktifkan karena dinilai telah lalai atau sengaja serta diduga terlibat dalam "permainan" di lapas narkoba yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air.

"Sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan," ujarnya di Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Mantan Wakapolri itu menyampaikan, belas petugas yang dinonaktifkan itu terdiri dari pejabat setingkat Kapalapas, Karutan hingga Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

"Terdiri dari ada yang kalapas, ada yang karutan, ada KPLP, bahkan ada pegawai daripada sipir yang terlibat," tambahnya

Berdasarkan catatan Bisnis, salah satu peristiwa petugas yang dinilai lalai yaitu terkait dengan napi melarikan diri di Rutan Salemba Jakarta Pusat pada (11/4/2024).

Narapidana kabur dari Lapas Salemba itu adalah Murtala dan 11 rekannya. 12 orang itu kabur melalui gorong-gorong. Imbasnya, Karutan Lapas Salemba telah dinonaktifkan.