Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa masalah sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang ada di pagar laut masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Ini sedang diinvestigasi, sedang diinvestigasi dan tentunya kami ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa," katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sertifikat tanah pagar laut di perairan Tangerang, Banten sebenarnya dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan mengingat objeknya merupakan perairan.

Dia menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sehingga bukan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

"Memang ada ketentuan sebelum lima tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB," imbuhnya.

Apalagi, Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mengaku baru tahu sertifikat itu terbit sejak 2023 berdasarkan penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sedangkan, dirinya baru menjabat sebagai Menteri ATR sejak 2024, sebelum akhirnya dipilih kembali menjadi menteri pada masa Presiden Prabowo Subianto.

"Saya tidak tahu, saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," ucapnya.

AHY mengaku saat menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat ditinjaunya satu per satu, sehingga hanya jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Mengingat, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak.

"Sekali lagi berbicara lahan, tanah, dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu per satu kita cek, seperti itu. Nah justru kita melihat ini sebagai bentuk keterbukaan," pungkas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA -- Biaya pembuatan paspor pada tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024, yang efektif sejak pertengahan Desember lalu.

Dikutip dari laman Kementerian PAN-RB pada Selasa (21/1/2025), beberapa waktu Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. “Kami menyesuaikan tarif paspor berdasarkan jenis dan masa berlaku, sehingga masyarakat bisa memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka," ujarnya belum lama ini.

Dengan regulasi baru, maka biaya pembiayan paspor 2025 adalah:

Paspor dengan masa berlaku 5 tahun:

• Paspor Nonelektronik: biaya Rp 350.000
• Paspor Elektronik: biaya Rp 650.000

Paspor dengan masa berlaku 10 tahun:

• Paspor Nonelektronik: biaya Rp 650.000
• Elektronik: biaya Rp 950.000

Pemerintah juga menyediakan layanan percepatan pembuatan paspor dengan resmi. Saat ini, biaya percepatan ini adalah Rp1 juta. Biaya ini di luar penerbitan paspor.

Perbedaan Paspor Elektronik dan Nonelektronik

Perbedaan kedua paspor ini, pada paspor elektronik (e-paspor) memiliki fitur keamanan lebih tinggi karena dilengkapi chip yang menyimpan data biometrik seperti sidik jari dan foto wajah. Sementara itu, paspor nonelektronik hanya mencantumkan data identitas dasar pemegangnya.

Secara umum, berkas dokumen untuk pembuatan paspor adalah Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri, Kartu keluarga (KK), Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, atau ijazah, Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang, dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa. Bukti berkas ini kemudian diiunggah ke M-Paspor untuk mendapatkan jadwal pengesahan.

Sementara itu, dilihat dalam laman Direktorat Jenderal Imigrasi, terdapat perbedaan syarat berkas bagi pembuatan paspor haji atau umroh, calon pekerja migran indonesia, paspor anak di bawah 17 tahun, dan paspor anak yang lahir di luar indonesia. Berikut detailnya:

Cara dan Syarat Dokumen Pembuatan Paspor Umroh/Haji:

Cara dan Syarat Dokumen Pembuatan Paspor Anak di Bawah 17 Tahun:

Bisnis.com, JAKARTA - Donald Trump bergerak cepat pada masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS. Sesaat setelah dilantik, dia menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk mengekang imigrasi, memangkas peraturan lingkungan, dan menarik diri dari perjanjian iklim internasional.

Disambut oleh kerumunan orang pada sebuah pertemuan umum dalam ruangan, Trump duduk di meja saat dirinya menandatangani serangkaian perintah eksekutif dalam berkas. Perintah tersebut merupakan langkah pertama dalam beberapa agenda Trump memperluas wilayah Amerika, mengekang imigrasi, meningkatkan produksi bahan bakar fosil, dan mencabut peraturan lingkungan.

Mengutip Reuters pada Selasa (21/1/2025), Trump mengatakan akan menandatangani lebih banyak perintah seperti itu saat tiba di Gedung Putih.

Sebelumnya pada Senin (20/1/2025) waktu setempat, Trump, 78 tahun, mengambil sumpah jabatan di gedung Capitol AS. Tak lama setelah pelantikan, otoritas perbatasan AS menutup program yang memungkinkan ratusan ribu migran memasuki AS secara legal dengan menjadwalkan janji temu melalui telepon pintar. Janji temu yang sudah ada dibatalkan.

Pada Departemen Luar Negeri, lebih dari selusin diplomat senior nonpartisan diminta mengundurkan diri sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk mengganti pegawai negeri sipil nonpartisan dengan para loyalis.

Perintah eksekutif awal Trump salah satunya mencabut kebijakan pemerintahan Biden yang mengatur kecerdasan buatan dan kendaraan listrik. Dia juga memberlakukan pembekuan perekrutan federal dan memerintahkan pegawai pemerintah untuk kembali ke kantor, daripada bekerja dari rumah.

Trump tidak segera mengambil tindakan segera terhadap ekonomi atau inflasi, dua isu yang membantunya memenangkan pemilihan ulang. Seorang pejabat mengatakan dia tidak akan segera mengenakan tarif baru pada Kanada, China, dan Meksiko seperti yang telah dijanjikannya.

Perkembangan tak terduga ini memicu penurunan tajam dolar AS dan reli di pasar saham global pada hari ketika pasar keuangan AS ditutup.

Adapun, Trump menggambarkan dirinya sebagai penyelamat yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan negara yang sedang goyah.

Pelantikannya merupakan kemenangan gemilang bagi seorang pengganggu politik yang selamat dari dua upaya pembunuhan. Trump juga memenangkan pemilu 2024 meskipun dihukum pidana dan dituntut atas upayanya untuk membalikkan kekalahannya dalam pemilihan 2020.

"Saya diselamatkan oleh Tuhan untuk membuat Amerika hebat lagi," katanya.

Trump adalah presiden pertama dalam lebih dari satu abad yang memenangkan masa jabatan kedua setelah kehilangan Gedung Putih dan penjahat pertama yang menduduki Gedung Putih. Presiden tertua yang pernah dilantik, dia didukung oleh mayoritas Republik di kedua kamar Kongres.

Trump menghadapi tugas berat untuk memenuhi janjinya terkait Zaman Keemasan Amerika dalam menghadapi Kongres yang terpecah belah, tuntutan hukum yang tak terelakkan, dan para pemimpin dunia yang keras kepala.

Dalam pidato pelantikannya, Trump mengatakan dia akan mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan dengan Meksiko, mengirim pasukan ke sana, dan melanjutkan kebijakan yang memaksa migran pencari suaka untuk menunggu di Meksiko untuk sidang pengadilan AS mereka.

Kebijakan tersebut merupakan awal dari program deportasi massal imigran gelap yang telah dijanjikan Trump. Rekan-rekan Trump dari Partai Republik bertepuk tangan, sedangkan Partai Demokrat duduk dengan wajah datar.

Trunp juga mengatakan akan mengeluarkan perintah untuk membatalkan program keberagaman federal dan mengharuskan pemerintah untuk hanya mengakui jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.

Meski Trump berusaha menggambarkan dirinya sebagai pembawa damai dan pemersatu selama pidatonya yang berdurasi setengah jam, nadanya sering kali sangat partisan. Trump mengulang klaim palsu dari kampanyenya bahwa negara-negara lain mengosongkan penjara mereka ke Amerika dan menyuarakan keluhan yang sudah lazim atas tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Dengan Biden duduk di dekatnya, Trump mengeluarkan dakwaan pedas terhadap kebijakan pendahulunya mulai dari imigrasi hingga urusan luar negeri.

"Kita memiliki pemerintah yang telah memberikan dana tak terbatas untuk pertahanan perbatasan asing, tetapi menolak untuk mempertahankan perbatasan Amerika, atau yang lebih penting, rakyatnya sendiri," kata Trump.

Banyak bos perusahaan teknologi yang berusaha mendapatkan dukungan dari pemerintahan yang akan datang - termasuk tiga orang terkaya di dunia, CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk, pendiri Amazon Jeff Bezos, dan CEO Meta Mark Zuckerberg. Ketiganya memiliki tempat duduk yang menonjol di panggung, di samping para calon kabinet dan anggota keluarga Trump.

Trump mengatakan bahwa dia akan mengirim astronot ke Mars, yang mendapat respon positif dari Musk.

Trump berjanji untuk mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengulangi niatnya untuk mengambil kembali kendali Terusan Panama, salah satu dari beberapa pernyataan kebijakan luar negeri yang telah menyebabkan kekhawatiran di antara sekutu AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Gencatan senjata yang telah lama tertunda dalam perang Gaza resmi mulai berlaku setelah Hamas membebaskan tiga sandera wanita dengan imbalan 90 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Mengutip Bloomberg pada Senin (20/1/2025), penghentian pertama dalam perang sejak November 2023 tampaknya berjalan sesuai rencana, setelah berbulan-bulan negosiasi oleh pemerintahan Biden, bersama dengan Qatar dan Mesir, kemudian dorongan baru-baru ini oleh Presiden terpilih Donald Trump untuk kesepakatan sebelum pelantikannya pada Senin waktu setempat.

Gencatan senjata enam minggu tersebut bertujuan untuk membebaskan 3 sandera Israel dan ratusan warga Palestina yang dipenjara di Israel — 30 untuk setiap sandera yang dibebaskan.

Ketiga wanita Israel — Romi Gonen, Doron Steinbrecher dan Emily Damari, yang juga warga negara Inggris — dipertemukan dengan ibu mereka pada Minggu (19/1/2025) waktu setempat di fasilitas penerimaan awal di dekat perbatasan Gaza. Helikopter Angkatan Udara kemudian menerbangkan mereka ke rumah sakit tempat mereka dipertemukan kembali dengan seluruh keluarga mereka dan menerima perawatan medis, kata IDF dalam sebuah pernyataan.

Para tahanan Palestina dibebaskan dari bus pada Senin pagi. Mereka termasuk 78 warga Tepi Barat, yang dibebaskan di pos pemeriksaan Beitunia dekat Penjara Ofer. Perwakilan Komite Palang Merah Internasional mengawal para tahanan di dalam bus.

Di antara warga Israel yang dibebaskan, Steinbrecher, 31, dan Damari, 28, diculik dari Kfar Aza, dan Gonen, 24, diculik di festival musik Nova pada 7 Oktober 2023.

"Pemerintah Israel menerima ketiga orang yang kembali. Keluarga mereka diberitahu oleh pejabat yang ditunjuk bahwa mereka bergabung dengan pasukan kami (IDF). Pemerintah Israel berkomitmen untuk memulangkan semua orang yang diculik dan orang hilang," jelas pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Di antara tahanan Palestina dalam daftar yang akan dibebaskan adalah 69 wanita dan 21 pria, beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur. Pemindahan itu terjadi beberapa jam setelah dimulainya kesepakatan.

Pertukaran pada hari Minggu adalah yang pertama terjadi sebagai bagian dari kesepakatan.

Presiden AS Joe Biden mengatakan, kesepakatan gencatan senjata yang dia bantu mediasi adalah salah satu negosiasi terberat dalam kariernya, dan mengatakan dia telah mendengar bahwa para tawanan yang dibebaskan berada dalam kondisi baik.

"Hari ini senjata di Gaza telah berhenti bersuara. Hari ini kita melihat para sandera dibebaskan — tiga wanita Israel ditahan di terowongan gelap selama 470 hari," kata Biden.

Biden mengatakan dia mengantisipasi beberapa ratus truk bantuan akan memasuki Jalur Gaza pada hari Minggu, dan mengatakan keberhasilan akhir dari kesepakatan itu akan memerlukan kegigihan dan dukungan berkelanjutan dari kawan-kawannya di kawasan itu, dan keyakinan pada diplomasi yang didukung oleh pencegahan oleh pemerintahan yang akan datang.

Sementara itu, Presiden AS terpilih, Donald Trump, merayakan pembebasan tersebut dalam sebuah unggahan media sosial sehari sebelum pelantikannya. Utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, sebelumnya turut bergabung dalam negosiasi di hari-hari terakhir perundingan gencatan senjata.

"Para sandera mulai dibebaskan hari ini! Tiga wanita muda yang luar biasa akan menjadi yang pertama," tulis Trump.

Pada Minggu, ribuan warga Israel biasa berkumpul di luar Museum Seni Tel Aviv di tempat yang kemudian dikenal sebagai Lapangan Sandera untuk menyaksikan dan menunggu saat ketiga wanita tersebut dikembalikan.

Avichai Brodutch, yang istri dan tiga anaknya diculik ke Gaza dan dibebaskan setelah 51 hari lebih dari setahun yang lalu, mengatakan bahwa dia hanya memiliki sedikit gambaran tentang apa yang dialami keluarga yang mengharapkan putri mereka pulang setelah 15 bulan.

Dua dari wanita yang kembali pada hari Minggu berasal dari komunitas kolektif Brodutch, Kfar Aza, seperti juga tiga pria yang akan dikembalikan nanti dalam proses tersebut.

Brodutch mengatakan ketika dia mendapat telepon pada November 2023 bahwa keluarganya akan keluar hari itu juga. Dia pun bergegas ke Kfar Aza, yang masih berupa reruntuhan akibat serangan Hamas bulan sebelumnya, dan mengambil benda-benda khusus — selimut, boneka, tas tangan istrinya — untuk menyambut mereka ketika mereka bertemu.

Di rumah sakit tempat mereka dibawa, dia berkata, “Saya menunggu ketika lift terbuka, saya melihat anak-anak saya keluar dari pintu, itu tak terbayangkan.Saya membuat keluarga saya terlahir kembali. Mereka kurus dan penuh kutu tetapi bisa berbicara dan bernapas. Para sandera hidup dengan luka di jiwa mereka sepanjang hidup mereka. Tetapi kami telah mengalami keajaiban dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk itu setiap hari.”

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengancam akan menindak anak buahnya yang diduga menerima suap WNA asal China untuk menghindari petugas bea dan cukai.

Agus mengakui bahwa video penyuapan itu sempat viral di media sosial, di mana ada seorang WNA asal China menyelipkan uang sebesar Rp500.000 di paspornya dan diberi ke petugas imigrasi agar lolos pemeriksaan bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta.

"Sedang kita cari dan klarifikasi, kalau benar pegawai, ya pasti kita tindak," tuturnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Menurut Agus, sanksi tidak hanya diganjar ke anak buahnya saja, tetapi juga WNA asal China yang telah melakukan suap bakal dideportasi dan ditangkal agar tidak boleh masuk ke Indonesia lagi.

"Terhadap WNA itu juga akan kita deportasi dan tangkal," katanya.

Dia menegaskan pihaknya tengah memburu petugas imigrasi yang diduga menerima suap tersebut beserta WNA asal China yang diduga memberikan suap ke petugas.

"Kita tidak akan kasih kompromi terhadap pegawai yang melakukan penyimpangan. Kami tidak rela bangsa ini dipermalukan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai politik (parpol) merespons wacana penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4% yang diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Untuk diketahui, Yusril awalnya melemparkan wacana bahwa ambang batas parlemen 4% bisa dihapuskan apabila ada yang menggugatnya melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu sejalan dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden 20% oleh MK beberapa waktu lalu.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik wacana yang dilemparkan oleh Yusril itu. Dia berkaca pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024, bahwa banyak parpol yang memperoleh suara hampir 4% namun gagal karena PT yang ada.

"Ada partai-partai yang hampir masuk seperti PPP yang suaranya sampai 3,9% lalu PSI hampir 3%. Ini berarti ada masyarakat yang memilih tetapi hak terpilihnya tidak tersalurkan karena partainya tidak masuk, calegnya yang dipilih tidak bisa masuk, sehingga akhirnya hilang suaranya," kata Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno melalui siaran pers, Jumat (17/1/2025).

Eddy menyoroti bahwa terdapat 16 juta suara pemilih yang hilang akibat ambang batas parlemen 4% pada Pemilu 2024 lalu.

Ke depan, pria yang juga Wakil Ketua MPR itu memperkirakan apabila ke depannya tidak ada pembatasan, harus ada dialog dalam membentuk fraksi gabungan untuk satu partai yang hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos ke parlemen.

"Kalau ke depannya nanti tidak ada pembatasan saya kira ada satu partai yang mungkin hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos, ya tetap mereka lolos. Tetapi nanti ketika di parlemen harus bergabung dengan yang lain kemudian melakukan dialog membentuk fraksi gabungan," ujarnya.

Eddy meyakini wacana penghapusan ambang batas parlemen merupakan bentuk keadilan demokrasi. Dia berpesan jangan sampai ada suara yang dititipkan untuk wakil rakyat hilang karena hanya ambang batas.

"Saya kira itu sebuah prospek yang baik kalau Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold itu nol, kalaupun tidak bisa nol, ya mungkin bisa serendah-rendahnya saja," paparnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini ambang batas parlemen masih berlaku sebesar 4%.

Muzani mengaku tak ingin fokus pada kemungkinan-kemungkinan sebagaimana wacana yang dikempar oleh Yusril. Dia justru berharap agar tidak ada perubahan yang berpotensi menyebabkan kebingungan.

"Kami berharap apa yang sekarang sudah kita putuskan, yakni parlementary threshold 4 persen, yaudah gitu. Jadi jangan ubah-ubah-ubah nanti malah membingungkan," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sementara itu, dari sisi DPR, Muzani memastikan bahwa legislator akan tetap teguh pada yang saat ini berlaku.

"Kalau dari sisi Parlemen DPR saya rasa ya tetap akan membicarakan apa yang sekarang berlaku, yakni 4%. Kalau dari sisi DPR," ucap pria yang juga menjabat Ketua MPR itu.

Untuk diketahui, Yusril sebelumnya menyampaikan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) dan partai-partai nonparlemen lainnya memiliki peluang lebih besar untuk menempatkan wakil di Senayan pada Pemilu 2029. Mantan Ketua Umum PBB itu memperkirakan, jalan bagi parpol untuk bisa ke Senayan semakin besar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold melalui putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 pada 2 Januari 2025.

Menurutnya, kemungkinan untuk penghapusan parliamentary threshold akan ada sekiranya ada pihak yang menguji ketentuan dalam UU Pemilu itu ke MK.

Setahun yang lalu, MK memang telah menegaskan bahwa PT 4% itu tidak memiliki dasar yang jelas. Hal itu kendati MK masih menganggap parliamentary threshold konstitusional sebagai open legal policy.

Namun, kalau belakangan MK menyatakan bahwa presidential threshold bertentangan dengan UUD 45, maka besar kemungkinan MK juga akan menyatakan bahwa parliamentary threshold adalah juga bertentangan dengan UUD 45. Oleh karena itu, bila ambang batas parlemen juga dihapus, peluang bagi semua partai politik peserta pemilu untuk mengirim wakilnya di kursi DPR terbuka lebar.

Keterpilihan Gugum di situasi politik terkini, tambah Yusril, akan makin memperkuat semangat PBB dan kader-kadernya untuk all out.

“Di luar partai, norma undang-undang pemilu akan semakin kondusif. Sementara di dalam, partai akan dipimpin oleh ketua umum baru dengan gagasan-gagasan yang lebih segar. Saya kira ini sebuah kombinasi yang amat menguntungkan bagi masa depan PBB,” ucap Yusril dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Terkuaknya kasus suap pada untuk membebaskan Ronald Tannur membuka fakta ironi lemahnya penegakan hukum oleh palu hakim.

Pasalnya, pada kasus tersebut akhirnya terkuak adanya praktik suap 'berjemaah' oleh hakim Pengadilan Tinggi (PN) Surabaya. Setidaknya, terdapat 3 hakim yang terbukti menerima suap untuk bisa melepaskan Ronald Tannur dari perkara hukum.

Tiga hakim pada PN Surabaya Kelas IA Khusus atas nama Erintuah Damanik, Haru Hanindyo dan Mangapul didakwa masing-masing terima suap uang tunai sebesar Rp1 miliar dan 308.000 dolar Singapura.

Dalam dakwaan yang dibacakan hari ini Selasa (24/12/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta, disebutkan ketiga hakim tersebut menerima uang gratifikasi itu untuk menjatuhkan putusan bebas ke terdakwa Ronald Tannur.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan bahwa uang gratifikasi kepada ketiga hakim itu diberikan oleh tersangka pengacara Lisa Rachmat yang diminta oleh ibu kandung Ronald Tannur yaitu Meirizka Widjaja untuk membebaskan anaknya dan menggugurkan semua dakwaan JPU di PN Surabaya.

"Tanggal 25 Januari 2024, Lisa Rachmat meminta bantuan Zarof Ricar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang bersedia menjatuhkan putusan lepas dalam perkara anak seorang anggota DPR," tutur JPU.

Kasus itu juga menyeret Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono yang disebut telah mengatur hakim bertugas pada pemutusan perkara Ronald Tannur atas pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdil Qohar menjelaskan bahwa kepengurusan sidang itu dimulai saat pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat menghubungi mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) yaitu Zarof Ricar.

Komunikasi tersebut untuk meminta diperkenalkan eks Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono. Pertemuan Rudi dan Lisa terjadi setelah dijembatani oleh Zarof pada (4/3/2024).

"Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Lisa Rachmat meminta dan memastikan nama Majelis Hakim yang akan menangani perkara Ronald Tannur," ujar Qohar di Kejagung, Selasa (14/1/2025) malam.

Peran Rudi sederhana, dia hanya menyiapkan tiga oknum Hakim PN Surabaya untuk menjadi hakim majelis di persidangan Ronald Tannur.

Singkatnya, tiga oknum hakim itu terpilih pada (5/3/2024). Majelis hakim perkara Ronald Tannur dipimpin oleh Erintuah Damanik. Duduk sebagai Hakim Anggota yaitu Heru Hanindyo dan Mangapul.

“Lae, ada saya tunjuk Lae sebagai Ketua Majelis, anggotanya Mangapul dan Heru atas permintaan Lisa," ujar Qohar saat menirukan perkataan Rudi.

Adapun, total jatah Rudi Suparmono dalam kepengurusan perkara itu sebesar SGD 63.000 atau setara dengan Rp750 juta.

Hampir Dilantik jadi Hakim Pengadilan Tinggi

Mahkamah Agung (MA) menyatakan tersangka Rudi Suparmono belum sempat dilantik menjadi Hakim Tinggi Palembang.

Juru Bicara MA, Yanto mengatakan alasan Rudi batal dilantik setelah kasus dugaan suap hakim di PN Surabaya diungkap Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Beliau [Rudi] dipromosikan sebelum ada peristiwa. Begitu ada peristiwa, kemudian pimpinan Mahkamah Agung melarang untuk melantik," ujarnya di MA, Rabu (15/1/2025).

Untuk itu, kata Yanto, saat penyidik pidsus Kejagung mulai mengendus kasus dugaan suap itu, seketika pimpinan MA melarang agar Rudi tidak dilantik sebagai hakim tinggi.

"Tatkala ada peristiwa di Surabaya, pimpinan melarang untuk tidak dilantik. Belum dilantik sebagai Hakim Tinggi, jadi belum jadi promosi," tambahnya.

Di sisi lain, Rudi dinilai telah melanggar SOP lantaran telah melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara. Dalam hal ini, Rudi bertemu dengan kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Singkatnya, dalam pertemuan itu, Rudi telah menyiapkan tiga hakim PN Surabaya mulai dari Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.

Tiga hakim itu kemudian menyatakan bahwa Ronald Tannur tidak bersalah dan bebas dari tuduhan membunuh Dini Sera Afrianti.

Di sisi lain, Yanto juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Rudi Suparmono diberhentikan sementara dari profesinya sebagai hakim.

"Ketua MA menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada R dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara saudara R sebagai Hakim kepada Presiden," pungkas Yanto.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ternyata ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatan ada dua perintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang yang saat ini masih menjadi misteri.

"Beliau [Prabowo] sudah setuju [tindakan terkait] pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk
dicabutkan, gitu. Segera usut, begitu," ujar Muzani saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Rabu (15/1/2025).

Meski demikian, Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, tidak dapat memberikan keterangan lebih jelas terkait evaluasi proyek strategis nasional PIK 2 yang berdekatan dengan lokasi pemasangan pagar laut tersebut.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR RI," jelasnya.

Ditemui terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional/PSN.

Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN.

“Enggak ada [kaitannya pagar laut dengan PSN],” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/1/2025).

Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco-City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun.

Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut.

“Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya,” lanjut Airlangga.

Berbagai pihak pun membahas kepemilikan pagar laut tersebut, termasuk Pengembang PIK 2, yang menyatakan pihaknya tidak ada kaitan dengan kemunculan pagar laut di Tangerang.

"Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut," kata Manajemen PIK 2 Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025).

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, hingga saat ini belum ada yang datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeklaim kepemilikan pagar laut itu.

“Sampai sekarang belum ada yang mau datang mengaku sebagai pemilik [pagar laut],” kata Doni saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Adapun, KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut. Pascapenyegelan, KKP memberikan waktu 20 hari agar pemilik pagar datang menemui KKP.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada yang mengklaim kepemilikan pagar laut tersebut, pemerintah akan menempuh langkah terakhir yakni pembongkaran.

“Itu tindakan yang terakhir,” ujarnya.

Perbesar

Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah bakal melaporkan soal temuan skandal pagar laut di Tangerang, Banten.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni mengatakan laporan itu dibuat karena somasi pihaknya tak kunjung direspons pemilik pagar laut.

"Kami, LBH-AP PP Muhammadiyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan mendatangi Mabes Polri di Jakarta guna menyampaikan laporan atau pengaduan resmi terkait skandal pemagaran laut," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

Adapun, masa tenggat somasi terbuka yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah selama waktu 3x24 jam telah habis sejak pada Senin (13/1/2025).

"Itu alasannya, mengingat masa tenggat waktu 3x24 jam telah habis sejak somasi terbuka," tambahnya.

Adapun, Gufroni mengatakan jadwal pengaduan atau laporan itu bakal dilakukan besok, Jumat (17/1/2025) di Bareskrim Polri.

"Laporan atau aduannya, sekitar 14.00 WIB bertempat di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel," pungkas Ghufron.

Adapun, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dikaji lebih mendalam karena pihaknya banyak mendapat laporan serta keluhan-keluhan dari masyarakat.

"Kami juga mendapatkan laporan-laporan dari warga masyarakat di wilayah proyek PIK 2 itu. Ada banyak keluhan-keluhan dan sebagian juga merupakan masalah-masalah hukum," ujar Gus Yahya dilansir dari Antara.

Polemik terhadap PSN di PIK 2 terus menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak dengan tegas.

Salah satu yang menolak yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara tegas meminta proyek tersebut dihentikan, karena masih ada permasalahan hukum yang belum selesai.

Bagi PBNU, kata Gus Yahya, proyek PSN di PIK 2 tersebut adalah proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat luas, termasuk mengenai hak-hak mereka.

"Sehingga saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam tentang, pertama bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini," kata Gus Yahya.

Selain itu, menurut dia, juga perlu dilihat bagaimana pengelolaan proyek tersebut selama ini. Karena, menurut dia, masih ada masalah dalam pengerjaan berdasarkan laporan masyarakat.

"Karena kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah," kata Gus Yahya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025).

Pemerintah menyatakan bahwa penyegelan dilakukan sebagai sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Meski pagar laut ilegal tersebut telah disegel pihak KKP, ingga saat ini pemerintah mengaku masih belum mengetahui siapa pelakunya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ternyata ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatan ada dua perintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang yang saat ini masih menjadi misteri.

"Beliau [Prabowo] sudah setuju [tindakan terkait] pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk
dicabutkan, gitu. Segera usut, begitu," ujar Muzani saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Rabu (15/1/2025).

Meski demikian, Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, tidak dapat memberikan keterangan lebih jelas terkait evaluasi proyek strategis nasional PIK 2 yang berdekatan dengan lokasi pemasangan pagar laut tersebut.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR RI," jelasnya.

Ditemui terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional/PSN.

Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN.

“Enggak ada [kaitannya pagar laut dengan PSN],” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/1/2025).

Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco-City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun.

Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut.

“Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya,” lanjut Airlangga.

Berbagai pihak pun membahas kepemilikan pagar laut tersebut, termasuk Pengembang PIK 2, yang menyatakan pihaknya tidak ada kaitan dengan kemunculan pagar laut di Tangerang.

"Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut," kata Manajemen PIK 2 Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025).

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, hingga saat ini belum ada yang datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeklaim kepemilikan pagar laut itu.

“Sampai sekarang belum ada yang mau datang mengaku sebagai pemilik [pagar laut],” kata Doni saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Adapun, KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut. Pascapenyegelan, KKP memberikan waktu 20 hari agar pemilik pagar datang menemui KKP.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada yang mengklaim kepemilikan pagar laut tersebut, pemerintah akan menempuh langkah terakhir yakni pembongkaran.

“Itu tindakan yang terakhir,” ujarnya.

Perbesar

Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah bakal melaporkan soal temuan skandal pagar laut di Tangerang, Banten.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni mengatakan laporan itu dibuat karena somasi pihaknya tak kunjung direspons pemilik pagar laut.

"Kami, LBH-AP PP Muhammadiyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan mendatangi Mabes Polri di Jakarta guna menyampaikan laporan atau pengaduan resmi terkait skandal pemagaran laut," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

Adapun, masa tenggat somasi terbuka yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah selama waktu 3x24 jam telah habis sejak pada Senin (13/1/2025).

"Itu alasannya, mengingat masa tenggat waktu 3x24 jam telah habis sejak somasi terbuka," tambahnya.

Adapun, Gufroni mengatakan jadwal pengaduan atau laporan itu bakal dilakukan besok, Jumat (17/1/2025) di Bareskrim Polri.

"Laporan atau aduannya, sekitar 14.00 WIB bertempat di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel," pungkas Ghufron.

Adapun, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dikaji lebih mendalam karena pihaknya banyak mendapat laporan serta keluhan-keluhan dari masyarakat.

"Kami juga mendapatkan laporan-laporan dari warga masyarakat di wilayah proyek PIK 2 itu. Ada banyak keluhan-keluhan dan sebagian juga merupakan masalah-masalah hukum," ujar Gus Yahya dilansir dari Antara.

Polemik terhadap PSN di PIK 2 terus menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak dengan tegas.

Salah satu yang menolak yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara tegas meminta proyek tersebut dihentikan, karena masih ada permasalahan hukum yang belum selesai.

Bagi PBNU, kata Gus Yahya, proyek PSN di PIK 2 tersebut adalah proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat luas, termasuk mengenai hak-hak mereka.

"Sehingga saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam tentang, pertama bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini," kata Gus Yahya.

Selain itu, menurut dia, juga perlu dilihat bagaimana pengelolaan proyek tersebut selama ini. Karena, menurut dia, masih ada masalah dalam pengerjaan berdasarkan laporan masyarakat.

"Karena kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah," kata Gus Yahya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025).

Pemerintah menyatakan bahwa penyegelan dilakukan sebagai sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Meski pagar laut ilegal tersebut telah disegel pihak KKP, ingga saat ini pemerintah mengaku masih belum mengetahui siapa pelakunya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam memastikan buron Harun Masiku berada di Indonesia apabila merujuk pada data perlintasan imigrasi per 7 Januari 2020.

Hal itu diungkap oleh Saffar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/1/2025). Dia mengaku mendapatkan 25 buah pertanyaan oleh penyidik ihwal perlintasan Harun Masiku sekitar lima tahun yang lalu.

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak Imigrasi sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Harun telah kembali ke Indonesia dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 7 Januari 2020. Sehari sebelumnya, tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan mantan caleg PDIP itu terdeteksi keluar negeri pada 6 Januari 2020.

"Tanggal 7 dia [Harun] kembali ke Indonesia. Data perlintasan kita mengatakan dia ada di Indonesia," ungkap Saffar, yang lima tahun lalu menjabat sebagai Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Adapun perlintasan Harun Masiku bukan satu-satunya hal yang didalami penyidik KPK dari Saffar. Dia juga ditanya soal peran Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam kasus tersebut.

Saffar menyebut, Yasonna pada lima tahun yang lalu sempat membentuk tim untuk memeriksa soal riwayat keimigrasian Harun. Saffar merupakan salah satu anggota dari tim bentukan Yasonna itu.

"Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh pak Yasonna pada waktu itu," ungkapnya.

Yasonna sebelumnya telah diperiksa KPK pada 18 Desember 2024 lalu. Kurang dari sepekan setelah itu, penyidik lalu memutuskan untuk menambahkan nama Yasonna di daftar cegah ke luar negeri untuk enam bulan pertama.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu dicegah agar bisa dipastikan berada di Indonesia selama proses penyidikan kasus Harun berlangsung.

Sebagaimana diketahui, KPK telah mengusut kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 sejak 2020. Pada saat itu, KPK telah menetapkan empat tersangka yakni Wahyu Setiawan, Agustina Tio F, Saeful Bahri dan Harun Masiku.

Sampai saat ini, hanya Harun yang belum dibawa ke hadapan proses hukum karena masih berstatus buron.

Pada pengembangan perkaranya, KPK mnetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka. Mereka diduga ikut serta memberikan suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU 2017-2022 untuk memenangkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih DPR Sumsel I menggantikan Nazarudin Kiemas. Sebagian uang suap itu diduga berasal dari kantong Hasto.

Di sisi lain, Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya serta melarikan diri pada saat OTT 2020 lalu, serta memengaruhi saksi KPK pada Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam sebagai saksi dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, Rabu (15/1/2025).

Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Saffar mengaku bahwa pemeriksaannya hari ini berkaitan dengan perlintasan tersangka buron kasus tersebut, Harun Masiku (HM).

"Untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk perlintasan Harun Masiku," ujarnya singkat kepada wartawan.

Adapun KPK mengonfirmasi bahwa Saffar diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka yang ada dalam perkara tersebut.

Selain Harun Masiku yang belum kunjung ditangkap sejak 2020, lembaga antirasuah telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiiqomah (DTI) sebagai tersangka.

Saffar juga bukan satu-satunya saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK terkait dengan kasus tersebut hari ini. Penyidik turut menjawalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief BUdiman dan kader PDIP sekaligus mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri.

"Arief Budiman, [Saffar, red] Godam, Saeful Bahri untuk saksi perkara tersangka HM, HK, dan DTI," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Periksa Yasonna Laoly

Sebelumnya, penyidik KPK telah mendalami soal perlintasan Harun Masiku saat memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada 18 Desember 2024.

Yasonna mengaku ditanyai soal perlintasan Harun dari luar negeri dan masuk kembali ke dalam negeri.

Sekitar sepekan setelah pemeriksaannya, anggota DPR Fraksi PDIP itu lalu dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK.

Sebagaimana diketahui, KPK telah mengusut kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 sejak 2020. Pada saat itu, KPK telah menetapkan empat tersangka yakni Wahyu Setiawan, Agustina Tio F, Saeful Bahri dan Harun Masiku.

Sampai saat ini, hanya Harun yang belum dibawa ke hadapan proses hukum karena masih berstatus buron.

Pada pengembangan perkaranya, KPK menduga Hasto dan Donny Tri ikut serta memberikan suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU 2017-2022 untuk memenangkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih DPR Sumsel I menggantikan Nazarudin Kiemas. Sebagian uang suap itu diduga berasal dari kantong Hasto.

Di sisi lain, Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya serta melarikan diri pada saat OTT 2020 lalu, serta memengaruhi saksi KPK pada Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Untuk diketahui, Risma-Gus Hans meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pilkada ulang tanpa Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Meski begitu, Khofifah mengaku tak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan lebih menyerahkan urusan itu kepada tim hukum.

“Saya serahkan aja ke tim hukum. Saya bekerja aja gitu. Makan Bergizi Gratis pun saya tetap keliling-keliling gitu. Itu sudah ada tim hukum. Wis toh rek saya menyerahkan ke tim hukum,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Sekadar informasi, Pasangan cagub-cawagub Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pilkada ulang tanpa Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Tri Rismaharini-Gus Hans, Tri Wiyono di sela-sela sidang gugatan sengketa Pilkada yang digelar di MK.

"Membatalkan keputusan KPUD Jawa Timur Nomor 63/2024 tentang penetapan hasil gubernur dan wagub Jatim 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB," tuturnya di Gedung MK Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Dia menuding bahwa Paslon Khofifah-Emil telah melakukan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif. Maka dari itu, Wiyono meminta hakim MK menggelar pemilu ulang tanpa paslon Khofifah-Emil.

"Melakukan diskualifikasi terhadap Khofifah dan Emil karena melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif di Pemilu Jatim," katanya.

Menurut Wiyono, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh paslon Khofifah-Emil adalah membagikan bantuan sosial untuk meraih suara terbanyak dari warga Jawa Timur.

Pembagian bantuan sosial itu, kata Wiyono dilakukan oleh Khofifah-Emil selama proses Pilkada Jawa Timur berlangsung.
"Jadi penyebaran bansos dan perolehan suara oleh mereka ada kaitannya," ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Risma yang hanya diusung oleh PDIP memperoleh suara 0 di sekitar 1.000 tempat pemungutan suara alias TPS saat Pilkada Jawa Timur berlangsung. Pilkada Jatim kemudian dimenangkan oleh Khofifah-Emil.