Bisnis.com, JAKARTA — Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengimbau Presiden RI Prabowo Subianto untuk menegur kepolisian, yang menangkap mahasiswi ITB Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) berinisial SSS yang diduga menyebarkan meme Prabowo-Jokowi.

Imbauannya ini dia layangkan supaya menghindarkan kesan bahwa Pemerintahan Prabowo anti demokrasi. Dia memandang tindakan penahanan mahasiswi ITB itu berlebihan dan tak masuk akal alias konyol.

“Karena Presiden atau Prabowo Subianto dan Joko Widodo itu tidak lagi bisa dipandang dan ditempatkan sebagai pribadi, mereka sudah menyatu menjadi institusi publik, karena itu tidak dalam perspektif hukum tidak bisa lagi dilihat sebagai pribadi,” terangnya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (11/5/2025).

Sebab itu, Abdul merasa penangkapan hingga penahanan mahasiswi tersebut juga telah melukai demokrasi. Karena menurutnya saat seseorang telah menduduki jabatan publik, maka tak ada lagi ruang pribadi baginya.

“Tidak ada lagi ruang pribadi bagi seseorang yang duduk dan telah duduk pada jabatan publik. Jadi polisi sebagai penegak hukum itu lebay [berlebihan] dan tidak mengerti demokrasi,” singgungnya.

Sebelumnya, polisi menangkap seorang wanita berinisial SSS yang diduga telah membuat foto palsu vulgar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Bahwa seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Trunoyudo tidak menjelaskan secara detail terkait sosok yang telah diringkus tersebut. Namun, dia menyampaikan bahwa saat ini SSS sudah menjadi tersangka dan masih dalam proses penyidikan.

Dia menambahkan, SSS yang juga sudah ditetapkan tersangka diduga melanggar pasal pada Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Elektronik (ITE).

“Tersangka SSS melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE," pungkas Trunoyudo.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Nurlaela Arief mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait persoalan tersebut.

“ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5/12025).

Nurlaela menambahkan, salah satu pihak yang telah berkomunikasi dengan pihaknya yakni orang tua SSS dengan mendatangi pihak kampus secara langsung dan menyatakan permintaan maaf.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut perlunya dibentuk undang-undang khusus mengenai lembaga kepresidenan sebagai langkah konkret untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden.

Namun, Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen atau usulan formal dari Mahfud mengenai hal tersebut.

“Yang mana nih yang beliau [Mahfud] minta spesifik diatur lagi? Nanti kita coba pelajari ya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo juga menanyakan substansi dari yang dimaksud Mahfud, sembari menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan.

“Isi subtansi kelembagaannya apa? Apa yang mesti harus diperbaiki atau diatur?” lanjutnya.

Lebih jauh, ketika ditanya secara langsung mengenai perlunya lembaga kepresidenan diatur dalam undang-undang secara khusus, Prasetyo menjawab dengan nada terbuka tetapi menekankan pentingnya kejelasan usulan.

"Jadi kira-kira sekarang mana yang menurut beliau untuk diatur yang itu belum sempat kita atur. Tapi intinya kalau kami ini terbuka kalau ada masukan atau pendapat dari Prof Mahfud. Pasti kami perhatikan gitu,” jelasnya.

Terkait pertanyaan apakah usulan ini sudah pernah diajukan DPR sejak lama namun belum juga disahkan, Prasetyo menjawab singkat bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan dan koordinasi.

“Nanti coba kami cek ya, kami koordinasikan dengan teman-teman di DPR juga,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresideanan menyampaikan keprihatinan mendalam atas sejumlah peristiwa kecelakaan transportasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap insiden-insiden tersebut dan telah memberikan arahan langsung untuk langkah cepat dan pencegahan ke depan.

“Mohon disampaikan juga pertama tugas kita yang mendalam dan keperhatian atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu sangat menaruh atensi terhadap kejadian-kejadian tersebut dan telah memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi.

“Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri,” lanjut Prasetyo.

Ada dua hal utama yang menjadi fokus Presiden. Pertama, penanganan terhadap para korban kecelakaan, dan kedua, upaya mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Untuk satu tentu penanganan-penanganan terhadap semua korban. Kedua tentu ini harus dipikirkan mitigasinya,” katanya.

Prabowo, kata Prasetyo, meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan, khususnya terhadap moda-moda transportasi bertonase besar. Hal ini penting dilakukan agar potensi kecelakaan bisa ditekan sejak dini.

“Jadi diharapkan kepada jajaran terkait untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi kita terutama yang bertonas besar, supaya kita berharap kejadian-kejadian ini tidak sudah terulang,” tuturnya.

Prasetyo juga menyebut pentingnya proses pengecekan seperti uji KIR, pajak, dan kelayakan kendaraan dilakukan secara menyeluruh.

“Proses-proses apa namanya pengecekan KIR, pajak kelayakan jalan kepada seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden telah memberikan instruksi kepada Menteri Perhubungan dan Kapolri agar seluruh jajaran mereka melakukan identifikasi dan pemeriksaan transportasi secara lebih intensif.

“Bapak Presiden kemarin memberikan petunjuk kepada Menteri Perhubungan dan Bapak Kapolri untuk semua jajaran melakukan proses-proses identifikasi dan pengecekan lebih intensif,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan angkat bicara soal renggangnya hubungan antara Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, keduanya belum terlihat bertemu sejak Desember 2024 lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada persoalan apa pun di antara dua pemimpin bangsa tersebut. Menurutnya, absennya pertemuan belakangan ini semata-mata karena alasan teknis, bukan karena motif politik.

“Enggak ada begitu-begitu, ini kan hanya analisa,” tegas Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025)

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Prabowo hanya menunggu waktu yang tepat, mengingat kesibukan keduanya yang padat.

“Kalau masalah ketemu kedua tokoh bangsa, Pak Presiden ke-7 dan Pak Presiden Prabowo, ini masalah waktu. Di tengah kesibukan beliau berdua, cocokkan waktunya ada yang belum, belum ketemu begitu,” ujarnya

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika pertemuan terjadi, konteksnya akan bersifat silaturahmi semata. Tidak ada maksud dominasi atau pengaruh politik dari Presiden Joko Widodo kepada penerusnya.

“Kedua, juga saya rasa Pak Presiden Jokowi juga pada posisi apa namanya ya, kalau pun ingin bertemu dengan Pak Prabowo ini kan ya pasti satu, konteksnya pasti dalam dalam kerangka silaturahmi. Kalau untuk pemerintahan, beliau sudah menyampaikan bahwa sekarang tidak ada itu matahari kembar, tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau memengaruhi Pak Presiden Prabowo itu, ndak ada,” kata Prasetyo.

Dalam pernyataan yang menekankan kesinambungan dan transisi pemerintahan yang sehat ini, Prasetyo menegaskan bahwa Joko Widodo sepenuhnya telah menyerahkan kendali kepemimpinan kepada Prabowo.

“Jadi sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Pak Presiden Prabowo,” tambahnya

Dia mengimbau publik dan media agar tidak menafsirkan ketidak terlihatan pertemuan tersebut sebagai indikasi disharmoni.

“Jadi jangan ditafsirkan kemana-mana meskipun belum ketemu,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan tengah menunjukkan sikap serius dalam merespons meningkatnya keresahan masyarakat dan dunia usaha terhadap aksi-aksi premanisme.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto cukup resah dengan fenomena premanisme. Prabowo juga telah melakukan koordinasi langsung dengan Kapolri serta Jaksa Agung untuk mencari jalan keluar.

“Untuk sementara kan belum ya. Jadi kan belum kita putuskan apakah penyelesaian itu akan berbentuknya satgas,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Meskipun belum ada keputusan formal mengenai pembentukan satuan tugas (satgas), tetapi Prasetyo mengakui keresahan yang sama juga dirasakan oleh pemerintah.

“Terus terang ya, kami juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif,” tegasnya.

Dalam konteks ini, kata Prasetyo, Presiden Ke-8 RI itu disebut sangat terganggu dengan keberadaan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ormas namun justru merusak ketertiban dan menghambat kegiatan usaha di berbagai daerah.

Oleh karena itu, dia melanjutkan langkah antisipatif segera dilakukan dengan menggandeng lembaga penegak hukum tertinggi di negara ini.

“Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah. Dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Saat ditanya apakah pendekatan yang diambil akan bersifat persuasif atau represif, Prasetyo menyebut bahwa langkah tegas tetap akan diambil bila ditemukan unsur pidana.

“Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan,” imbuhnya.

Meski wacana pembentukan Satgas telah muncul, Prasetyo melanjutkan pemerintah menekankan bahwa upaya penanganan premanisme sejatinya sudah berjalan.

Fungsi-fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang melekat pada aparat keamanan dinilai sudah cukup untuk menjawab situasi saat ini.

“Tanpa dibentuk pun kan tidak segala sesuatu harus diselesaikan misalnya dengan harus menunggu terbentuknya tim, kan enggak. Karena fungsi-fungsi itu kan sebenarnya sudah bisa berjalan normal ya melalui teman-teman kepolisian bisa, melalui pembinaan di Kemendagri juga bisa. Jadi ya sudah berjalan tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus itu,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang hendak melakukan alih fungsi lembaga permasyarakatan (lapas) menjadi kompleks perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa nantinya proses alih fungsi tersebut bakal dimodali oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim [Kepala Satgas Perumahan] bahwa Danantara akan men-support full untuk sektor perumahan,” kata Ara saat ditemui di MidPlaza, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk merealisasikan alih fungsi lapas menjadi hunian itu, Ara juga menyebut telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengeksekusi alih fungsi lapas menjadi hunian.

Ara menegaskan, salah satu lapas yang bakal digarap pada tahap pertama yakni Lapas Cipinang. Nantinya, para tahanan yang ada di lapas Cipinang disebut-sebut bakal dipindahkan ke lapas pulau atau tempat lain yang lebih layak.

“Karena ada terobosan penjara menjadi perumahan, [napi akan] dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah overcrowd ya, jadi sangat penuh supaya juga lebih manusiawi,” ujarnya.

Dalam informasi sebelumnya, area hunian dari alih fungsi lapas itu nantinya bakal diperuntukkan bagi masyarakat serta bagi pegawai lapas yang belum memiliki hunian layak.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, saat ini terdapat 65.000 pegawai lapas yang belum memiliki rumah.

“Kami juga berterimakasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi dengan santai terkait dengan narasi Presiden Prabowo Subianto merindukan momen makan nasi goreng buatan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Betul,” kata Prasetyo singkat kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Ketika ditanya lebih lanjut soal kapan Prabowo akan kembali bersilaturahmi dengan Megawati untuk menikmati nasi goreng khasnya, Prasetyo menyebut bahwa kerinduan itu sudah cukup lama terpendam.

“Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tetapi kemarin kan sudah alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua,” ujar Prasetyo, merujuk pada pertemuan yang sudah sempat terjadi antara Megawati dan Prabowo.

Namun, saat didesak kapan lagi momen makan nasi goreng itu akan terulang, Prasetyo menjawab dengan diplomatis.

“Sedang diatur, tenang aja,” ungkapnya sambil memberi isyarat bahwa komunikasi dan kedekatan keduanya masih terus terjalin.

Pertemuan Megawati-Prabowo

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu selama 1,5 jam di kediaman pribadi Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025). Keduanya disebut bertemu dalam rangka silaturahmi setelah Idulfitri 2025.

Hal itu diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut pertemuan antara keduanya merupakan pertemuan kekeluargaan.

Dasco menyebut pertemuan itu berlangsung selama 1,5 jam dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Dia mengaku tidak tahu apa saja isi pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketu Umum PDIP itu, namun dia memastikan keduanya bertemu untuk membahas masa depan negara.

"Saya enggak tahu persis tapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan," paparnya kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).

Dasco mengaku pertemuan itu turut dihadiri oleh sejumlah elite Gerindra dan pejabat Kabinet Merah Putih. Beberapa di antaranya adalah Dasco, Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, politisi Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri Sugiono, politisi Gerindra sekaligus Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dari pihak Megawati, Dasco mengungkap ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), yang juga mantan ajudan Megawati saat menjabat Presiden ke-5, Budi Gunawan.

"Di sana ditemenin oleh pak Budi Gunawan dan beberapa yang lain," ungkap pria yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Adapun Dasco turut mengungkap pertemuan itu lebih banyak berlangsung secara empat mata antara Prabowo dan Megawati. Saat ditanya apabila pertemuan keduanya dapat dibaca sebagai sinyal PDIP untuk merapat ke pemerintahan Prabowo, Dasco mengaku tidak tahu

Namun, dia memastikan kedua tokoh itu bertukar pikiran mendalam tentang Indonesia.

"Dan pertemuan penuh keakraban saya lihat, kita denger lebih banyak ketawa-ketawanya juga sih sebenernya," ungkap Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan pengalihan aset kompleks Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Kami berharap bisa dikelola oleh teman-teman di danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Apalagi, kata Prasetyo, sejauh ini setelah menggunakan jasa tim audit internal ada beberapa aset negara seperti GBK yang hasil pengelolaannya belum optimal.

Dia menjelaskan bahwa kawasan GBK, termasuk Hotel Sultan yang berada di dalamnya, akan diserahkan pengelolaannya kepada Danantara.

“Nah berkenaan dengan GBK yang di dalamnya ada Hotel Sultan tentu menjadi bagian, ini seluruh kawasan GBK itu akan sedang proses akan diserahkan juga pengelolaannya ke Danantara,” ungkapnya.

Namun, Prasetyo menjelaskan bahwa pengalihan ini memerlukan proses yang berbeda karena karakter lembaga pengelolanya tak sama.

“Bahwa mekanismenya mungkin berbeda ya, karena kalau kawasan GBK kan BLU. Ini kan pasti berbeda dengan BUMN, jadi proses-proses pengalihan pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif.”

Lebih jauh, Mensesneg mengungkapkan alasan utama mengapa pengelolaan dialihkan ke Danantara agar lebih menguntungkan dan profesional.

Meski pengelolaan selama ini dinilai berjalan lancar, hasil audit internal menunjukkan bahwa masih ada potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal

“Kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ. Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa, kami menggunakan tim audit internal GBKP bahwa hasilnya belum optimal,” tegasnya

Selain kawasan GBK, pemerintah juga merencanakan pengelolaan aset strategis lain seperti Kemayoran yang juga berada di bawah kewenangan Kementerian Sekretariat Negara. Termasuk aset lainnya seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII),

“Ada rencana [juga untuk TMII], tetapi memang sekali lagi belum. Ini baru GBK, kemudian Kemayoran, karena itu kan aset-aset yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Prasetyo.

Sementara itu mengenai status sengketa lahan Hotel Sultan, Mensesneg memastikan prosesnya hampir selesai.

"Tunggu waktu, tinggal itu akan kembali ke pengelolaan ke negara gitu," pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah pengunduran diri Hasan Nasbi berkaitan dengan isu belanja pegawai yang belum cair.

Dia mengamini keputusan Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ternyata tidak direspons dengan penerimaan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia itu justru memilih mempertahankan Hasan untuk tetap menjalankan tugasnya.

“Enggak, enggak. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan, apa tadi yang disampaikan itu, Alhamdulillah semua sudah selesai,,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Terkait proses administrasi pengunduran diri, Prasetyo menjelaskan bahwa Hasan memang sempat mengirim surat resmi ke Mensesneg.

Namun, surat tersebut akhirnya tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan karena Presiden Prabowo telah mempelajari dan memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.

“Secara prosedur kan, beliau mengirimkan surat, betul. Kemudian Bapak Presiden mempelajari sebagaimana yang waktu itu kami sampaikan, tapi kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi ke Presidennya,” terangnya.

Ketika ditanya alasan spesifik mengapa Presiden memilih mempertahankan Hasan Nasbi di posisinya, Prasetyo menambahkan bahwa keputusan Presiden tentu disertai pertimbangan yang matang, baik secara pribadi maupun profesional.

“Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan ya. Sejak awal beliau menjabat, apa namanya, menjadi Presiden kan Pak Hasan Nasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ungkapnya.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa pilihan tersebut adalah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara.

“Yang kedua, pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi kepresidenan ya saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Undang-undang atau UU No.1/2025 tentang BUMN diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu gugatan diajukan oleh Muhammad Jundi Fathi beserta dua orang lainnya, yaitu A. Fahrur Rozi dan Dzakwan Fadhil Putra Kusuma.

Ketiga penggugat itu mempersoalkan norma imunitas dan penegasan tentang keuntungan atau kerugian Danantara bukan bagian dari risiko keuangan negara, yang menurut mereka justru akan menyuburkan praktik korupsi di lingkungan BUMN.

"Kami menilai hal ini justru menyuburkan praktik korupsi di lingkungan BUMN," tutur Jundi di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Selain itu, implementasi norma-norma hukum tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip pendelegasian dalam sistem ketatanegaraan sehingga merugikan pemohon sebagai mahasiswa dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menurutnya, seseorang dapat dikenakan delik pidana gratifikasi seperti yang diatur Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jika pelakunya merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

"Hak imunitas yang menyatakan kerugian yang terjadi pada BUMN dan Danantara bukan kerugian negara itu tidak tepat," kata Jundi.

Dia kemudian menekankan seharusnya persoalan penetapan kerugian penyelenggaraan badan sebagai kerugian negara kembali pada interpretasi aparat penegak hukum secara komprehensif dan bijaksana serta bukan persoalan dari pemberlakuan suatu norma undang-undang.

"Kami juga mempersoalkan norma yang menyebut pejabat atau pegawai atau karyawan Danantara bukan merupakan penyelenggara negara. Padahal seluruh sumber modal Danantara berasal dari aset negara dan dividen BUMN serta organ penyelenggara Danantara pun dibiayai dan didukung oleh modal negara," ujarnya.

Menurutnya, pengecualian terhadap organ Danantara dari kategori penyelenggara negara juga telah mendiskriminasi dan membuka peluang bagi operasional yang tidak transparan pada perusahaan pelat merah.

"Ini sekaligus menimbulkan ketidaksesuaian normatif yang bisa merugikan kepentingan publik sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945," tuturnya.

Kekhawatiran KPK

Keberadaan pasal 'kebal hukum' di UU BUMN itu juga dikhawatirkan oleh aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka cukup khawatir jika aturan itu justru kontraproduktif dan menyulitkan penyidik untuk menangani perkara yang menjerat direksi BUMN.

"KPK memaknai ada beberapa ketentuan yang dianggap akan membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto melalui keterangan resmi, Rabu (7/5/2025).

Setyo menuturkan KPK telah menyampaikan tanggapannya secara khusus pada dua pasal di UU BUMN. Yaitu terkait dengan hilangnya status penyelenggara negara bagi direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN, serta mengenai kerugian BUMN dianggap bukan kerugian negara.

Mengenai aturan bahwa anggota direksi/dewan komisaris/dewan pengawas BUMN bukan status penyelenggara negara, yang diatur dalam pasal 9G UU No. 1/2025, Setyo menyebut ketentuan itu kontradiktif dengan ruang lingkup penyelenggara negara yang diatur dalam UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Utamanya, pasal 1 angka 1 serta pasal 2 angka 7 beserta penjelasannya yang tertuang dalam UU No. 28/1999.

Perwira tinggi Polri bintang tiga itu menjelaskan, UU No.28/1999 merupakan hukum administrasi khusus yang bertujuan untuk mengurangi adanya KKN. Oleh sebab itu, dia menegaskan penegakan hukum kasus korupsi berkenaan dengan penyelenggara negara akan berpedoman pada UU tersebut.

Di sisi lain, pasal 9G UU BUMN yang baru dalam penjelasannya menyebut: "Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang."

Ketentuan demikian, lanjut Setyo, dapat dimaknai bahwa status Penyelenggara Negara tidak akan hilang ketika seseorang menjadi pengurus BUMN.

"Dengan demikian, KPK berkesimpulan bahwa Anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tetap merupakan Penyelenggara Negara sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999," tegas Setyo.

Oleh sebab itu, dengan sikap tersebut, maka direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN tetap wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta penerimaan gratifikasi.

Pasal Kebal Korupsi

Sementara itu, mengenai pasal 4B UU BUMN yang mengatur bahwa kerugian BUMN bukan kerugian keuangan negara, serta pasal 4 ayat (5) berkenaan dengan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN.

Atas aturan tersebut, KPK menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi acuan dan telah menjadi akhir dari polemik kekayaan negara yang dipisahkan. Putusan MK dimaksud yakni No.48/PUU-XXI/2013 dan No.62/PUU-XI/2013 yang kemudian dikuatkan dengan masing-masing putusan No.59/PUU-XVI/2018 dan No.26/PUU-XIX/2021.

Setyo menerangkan bahwa MK telah memutuskan bahwa konstitusionalitas keuangan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara, termasuk dalam hal ini BUMN, yang merupakan derivasi penguasaan negara.

"Dengan demikian, KPK menyimpulkan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian keuangan Negara yang dapat dibebankan pertanggungjawabannya secara pidana (TPK) kepada Direksi/Komisaris/Pengawas BUMN," lanjut Setyo.

Meski demikian, Setyo mengingatkan bahwa kerugian keuangan negara di BUMN dapat dipidanakan sesuai UU Tipikor selama itu akibat dari perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang/penyimpangan atas prinsip Business Judgement Rule (BJR).

Prinsip BJR itu tertuang pada pasal 3Y dan 9F UU No.1/2025, di mana diatur bahwa kerugian keuangan negara yang dapat dipidanakan harus diakibatkan oleh fraud, suap, ketiadaan itikad baik, konflik kepentingan serta kelalaian dalam mencegah timbulnya kerugian keuangan negara oleh para petinggi BUMN.

"Dari uraian tersebut, KPK berpandangan bahwa KPK tetap memiliki kewenangan untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan TPK yang dilakukan oleh Direksi/Komisaris/Pengawas di BUMN," pungkas Setyo.

Erick Thohir Koordinasi

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk membahas sederet perubahan di tubuh perusahaan pelat merah menyusul lahirnya UU BUMN. Salah satunya mengenai posisi komisaris hingga direksi BUMN yang diatur bukan merupakan penyelenggara negara.

Erick menjelaskan kementeriannya saat ini masih berkoordinasi untuk menyinkronkan berbagai aturan baru di UU BUMN, termasuk mengenai status penyelenggara negara pada petinggi pelat merah. Dia menyebut koordinasi dilakukan salah satunya dengan KPK.

Lebih lanjut, Menteri BUMN sejak 2019 itu memastikan bakal ada peraturan turunan yang akan mendefinisikan lebih lanjut aturan mengenai status penyelenggara negara bagi komisaris-direksi BUMN sebagaimana tertuang di dalam UU.

Menurutnya, beleid tersebut belum sepenuhnya dijalankan dan masih dirapikan sebelum seutuhnya diterapkan.

"Iya pasti, ini kan namanya baru lahir. Baru lahir, belum jalan. Justru kita rapikan sebelum jalan, daripada nanti ikut geng motor tabrak-tabrakan, mendingan kita rapikan," kata pria yang merangkap sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambut positif kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang “mendidik” anak-anak bermasalah di Jabar ke barak militer.

Pigai mengaku seusai dirinya berdialog dengan Dedi, dirinya banyak mendapat informasi untuk memajukan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, terkhusus dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada Pemerintah Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur [Dedi Mulyadi] dengan gagasan-gagasan yang visioner,” ungkapnya di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dia beranggapan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi ini dapat memajukan SDM yang unggul dalam pendidikan, keterampilan, peningkatan kompetensi, mental karakter, kualitas, hingga tanggung jawab.

Pigai melihat peningkatan sumber daya tersebut sebenernya menyertai target pemerintah, yakni menuju Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

“Dalam Indonesia Emas itu kita bagi 3 segmen atau 3 rentang waktu. Rentang waktu pertama 2025-2035 adalah transformasi bangsa menyiapkan SDM yang unggul,” bebernya.

Maka demikian, pria yang vokal dalam memperjuangkan isu HAM ini menekankan pendidikan yang dicanangkan oleh Dedi Mulyadi ini orientasinya adalah peningkatan kualitas SDM dalam pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan peningkatan mental, produktivitas, disiplin, hingga tanggung jawab.

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan Hak Asasi Manusia, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia,” tegasnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan kebijakannya ini dimaksudkan untuk membentuk pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas hidup yang disiplin dengan mengubah pola hidup menjadi lebih baik lagi.

Menurut KDM, sapaan akrabnya, ada beberapa masalah anak yang sudah tak bisa lagi diselesaikan di internal sekolah maupun lingkungan keluarganya. Dengan demikian, harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa.

“Inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kebupaten/kota di seluruh Jawa Barat sebagau bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045,” tutupnya dalam kesempatan yang sama.

Bisnis.com, BANDUNG — Badan Karantina Indonesia (Barantin) percepat layanan karantina ikan dengan menggelar sinkronisasi operasional dan penegakan hukum.

Kepala Barantin Sahat M. Panggabean mengatakan hal itu dilakukan sebagai upaya merespon arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempercepat layanan.

Nantinya, upaya transformasi sistem perkarantinaan ini agar layanan lebih efisien, adaptif, dan kompetitif dalam perdagangan global.

“Harmonisasi kebijakan operasional dan penegakan hukum karantina ikan ini sebagai bentuk upaya Barantin mempercepat layanan. Sesuai arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bulan lalu, percepat layanan dan penyederhanaan regulasi,” kata dia kepada wartawan seusai membuka Harmonisasi Karantina Ikan di Bandung, Kamis (8/5/2025).

Sahat menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas laut terbesar di dunia dan posisi tersebut sekaligus rentan terhadap ancaman hama dan penyakit ikan karantina (HPIK). Oleh karenanya, percepatan layanan dan penyederhanaan regulasi menjadi krusial untuk melindungi sumber daya hayati Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia.

“Percepatan layanan dan penyederhanaan regulasi ini tetap harus mengedepankan kehati-hatian untuk memastikan kesehatan komoditas, sehingga sumber daya alam hayati kita terlindungi. Perlu SOP [standar operasional prosedur] untuk menyeragamkan layanan di seluruh Indonesia,” jelas Sahat.

Berdasarkan data Best Trust (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology) waktu layanan karantina rata-rata sudah mencapai 8,5 jam untuk komoditas risiko rendah dan sedang. Tahun lalu rata-ratanya 9 jam. Jauh lebih cepat dari janji layanan atau Service Level Agreement (SLA), risiko rendah 24 jam dan risiko sedang 1-3 hari.

Ia menambahkan, Indonesia berada pada posisi ketiga di dunia yang memiliki lebih dari 140 spesies endemik ikan laut dan salah satu negara dengan jumlah jenis ikan tawar terbanyak, yaitu mencapai 1.155 spesies dengan 440 di antaranya jenis endemik.

“Kita punya kekayaan ikan laut yang memiliki lebih dari 140 spesies endemik. Jumlah jenis ikan tawarnya pun merupakan salah satu negara yang terbanyak, 1.155 spesies dengan 440 merupakan jenis endemik. Indonesia berada pada posisi keempat setelah Brazil, Tiongkok, dan Amerika Serikat,” ungkap Sahat.

Barantin telah berhasil mengawal ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia ke 140 negara tujuan. Data ekspor perikanan Indonesia Triwulan I (Januari-Maret) 2025 mencapai 1,1 triliun ekor dan 481,73 ribu ton dengan nilai total Rp61,91 triliun.

Bila disandingkan data 2024 dengan periode yang sama, volumenya sebanyak 161,55 juta ekor dan 432,29 ribu ton dengan nilai total Rp33,88 triliun. Ekspor perikanan pada tahun 2025 meningkat sebesar 82%.

“Peningkatan nilai ekspor perikanan ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu percepatan hilirisasi nasional berbagai sektor strategis. Guna meningkatkan devisa negara dan kemakmuran masyarakat,” ucap Kepala Barantin didampingi Deputi Bidang Karantina Ikan Drama Panca.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang berkontribusi terhadap ekspor perikanan Indonesia, salah satunya ikan hiasnya.

“Saya mendapatkan laporan bahwa Jawa Barat ini salah satu daerah eksportir ikan hias. Berkontribusi terhadap ekspor ikan hias nasional,” ujarnya.

Data Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Jawa Barat ekspor komoditas perikanan Triwulan I 2025 mencapai 7,67 juta ekor ikan hias senilai Rp41,41 miliar.

Volume tersebut meningkat siginifikan mencapai 4,12%, bila disandingkan data tahun 2024 dengan periode yang sama sebanyak 7,36 juta ekor senilai Rp37,78 miliar. Negara tujuan ekspor yang paling banyak, yakni Amerika Serikat, ⁠Jepang, ⁠Inggris, ⁠Korea Selatan, dan ⁠Jerman.

Pelaksanaan karantina berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai pelindungan sumber daya alam hayati Indonesia. Dengan demikian Barantin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memiliki unsur penegakan hukum.

“Karantina memiliki unsur intelijen, polsus [polisi khusus] dan PPNS [penyidik pegawai negeri sipil] untuk menegakkan peraturan perkarantinaan. Semata-mata ini untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia dari ancaman hama penyakit dan juga tidak membahayakan kesehatan manusia,” imbuh Sahat.

Tugas pokok dan fungsi Karantina, yaitu untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK), organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), pengawasan dan atau pengendalian satwa dan tumbuhan liar serta langka, pengawasan keamanan dan mutu pangan, dan lainnya.

Sahat berharap peran pemangku kepentingan termasuk wartawan dapat meningkatan partisipasi masyarakat untuk melaporkan komoditas pertanian dan perikanan sebelum dilalulintaskan, baik antararea maupun antarnegara.

Jumlah penahanan komoditas pertanian dan perikanan Triwulan I tahun 2025 sebanyak 477 kali, penolakan sebanyak 509 kali, dan pemusnahan sebanyak 170 kali. Komoditas yang paling banyak di antaranya ayam umur sehari (DOC), benih udang windu, bawang bombai, daging ayam beku, dan lainnya.

Saat ini Polsus Barantin berjumlah 238 orang, lulusan pendidikan pelatihan pembentukan (Diklattuk), baik reguler maupun manajerial yang dilaksanakan di SPN Lido dan Satlat Brimob. Pada rangkaian acara Kepala Barantin menyerahkan KTA Polsus Barantin sebanyak 141 personil, sehingga legalitas pelaksanaan fungsi Polsus terpenuhi.