Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatur bahwa pengurus dan pegawai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dapat terbebas dari pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerugian.

Berdasarkan draf RUU BUMN yang diperoleh Bisnis, aturan itu termaktub dalam Pasal 3Y. Pasal tersebut mengatur bahwa Menteri BUMN, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan pegawai BPI Danantara tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas kerugian apabila dapat membuktikan empat poin.

Pertama, kerugian BPI Danantara bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kedua, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.

Ketiga, tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi.

Keempat, tidak memperoleh kepentingan pribadi secara tidak sah.

Tak hanya BPI Danantara, RUU BUMN juga mengatur syarat agar Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas BUMN bebas dari pertanggungjawaban hukum.

Dalam Pasal 9F, direksi BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.

Selain itu, direksi BUMN harus membuktikan tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi. Terakhir, direksi BUMN juga harus membuktikan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Untuk Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, persyaratan khusus yang wajib dipenuhi agar terhindari dari pertanggungjawaban hukum ialah membuktikan bahwa telah memberikan nasihat kepada direksi BUMN untuk mencegah timul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

DPR resmi menetapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19/2003 terkait dengan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Menteri BUMN Erick Thohir, dalam sambutannya mewakili pemerintah, mengatakan terdapat empat pokok materi penting dalam RUU BUMN. Poin pertama adalah pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

“Danantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi pengelolaan dividen dan investasi,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri berbicara soal Pancasila hingga pemanasan global dengan Paus Fransiskus dalam pertemuan yang digelar di Vatikan, Jumat (7/2/2025).

Megawati turut ditemani oleh putra tertuanya yakni Mohammad Rizky Pratama, putrinya yaitu Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah serta Bendahara PDIP sekaligus Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Kunjungan Megawati itu dalam rangka memenuhi undangan dari Paus Fransiskus untuk menjadi pembicara di World Leaders Summit on Children's Rights.

Dalam keterangannya ke media, Megawati mengaku Paus tertarik dengan Pancasila dan spirit gotong royong. Keduanya juga berbicara soal pemanasan global.

"Saya memang mendapat undangan secara pribadi dari beliau, karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita bicara soal masalah kebangsaan," kata Megawati di kediaman Paus yang berlokasi di Casa Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2/2025).

Megawati menyebut Pancasila sebenarnya dapat diikuti oleh negara-negara lain karena bisa diterapkan di dalam kehidupan manusia dari berbagai latar belakang negara. Hal itu turut disampaikannya saat menjadi pembicara di World Leaders Summit on Children's Rights.

"Sehingga dengan demikian bukan hanya milik dari bangsa Indonesia saja, dan sangat-sangat mudah karena itu sebetulnya 5 sila itu adalah masalah kehidupan terutama masalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan" ujar putri dari Presiden ke-1 RI Soekarno itu.

Mengenai perikemanusiaan, lanjutnya, Paus pun disebut ikut setuju dengan topik itu. Apalagi, dia menyinggung adanya perubahan di dunia yang sangat mengkhawatirkan. Misalnya, perang yang terjadi di sejumlah negara.

Menurut Megawati, hal yang dikhawatirkan Paus adalah masalah pemanasan global. Topik yang merupakan dampak dari perubahan iklim itu diakui menjadi pembicaraan Megawati dan Paus, bahkan pada 2024 lalu ketika keduanya menghadiri Zayed Award.

Satu-satunya perempuan yang pernah menjabat Presiden RI itu pun mengungkap saran yang disampaikannya kepada Paus. Dia menyoroti soal ketidakpedulian manusia terhadap isu alam tersebut.

"Saya mengatakan kepada beliau, saya titip kepada, kami harus memanggilnya Holy Father, bahwa mengapa manusia itu tidak terlalu care dengan global warming, beliau langsung mengangkat jempolnya dua dua dan beliau hanya bilang, 'Saya setuju sekali' karena di Vatikan ini ternyata dibikin juga pusat penelitian masalah kutub, kutub utara dan kutub selatan yang beliau sangat khawatir karena mencairnya tidak meleleh lagi tetapi sudah terpotong-potong sampai bisa sebesar bukit, begitu," jelas Megawati.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI Isa Rachmatarwata di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan Isa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 11/F.2/Fd.2/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025.

"Tersangka IR dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan," ujarnya di Kejagung, Jumat (7/2/2025) malam.

Dia menambahkan, penahanan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan terkait kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008-2018.

Adapun, Qohar mengatakan Isa ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah menyetujui rencana penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya dengan kondisi insolvent. Rencana itu terkait dengan pemasaran produk asuransi.

Padahal, dalam aturan Pasal 6 KMK Nomor: 422/KMK.06/2023 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perusahaan perasuransian tidak boleh memasarkan produk jika dalam keadaan insolvensi.

"Padahal Tersangka IR tahu kondisi PT AJS saat itu dalam keadaan insolvensi," pungkasnya.

Atas perbuatannya, tersangka Isa dipersangkakan Pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui Subholdingnya PLN Indonesia Power (PLN IP) memberdayakan narapidana untuk memanfaatkan abu sisa pembakaran batu bara (fly ash and bottom ash/FABA) dari PLTU Adipala, Cilacap, Jawa Tengah.

Hal ini dilakukan lewat kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan Faba ini akan ditingkatkan nilai tambahnya untuk dijadikan material bahan bangunan hingga pupuk oleh komunitas Narapidana (Napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap.

Menurutnya, pemanfaatan Faba oleh Napi Lapas Nusakambangan ini sejalan dengan konsep Environmental, Social & Governance (ESG).

Di samping itu, kata dia, program ini juga dapat menjadi sumber daya yang potensial dalam pembangunan infrastruktur dan mendukung konsep ekonomi sirkular kerakyatan.

Darmawan menjelaskan, pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan melalui keterangan resmi, Jumat (7/2/2025).

Dia menjelaskan, Faba adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas. Ke depannya, hasil olahan Faba dari warga binaan Lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas.

"Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," tegas Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra menjelaskan bahwa PLTU Adipala yang memiliki daya terpasang sebesar 660 MW ini mengkonsumsi batu bara sebanyak 2 juta ton untuk memproduksi listrik sepanjang 2024. Dari aktivitas tersebut menghasilkan FABA sebanyak 78.282 ton.

"Faba yang dihasilka pembakaran PLTU Adipala ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk, di antaranya bahan baku material untuk pembangunan dan juga pupuk untuk mendukung sektor pertanian," papar Edwin.

Menurutnya, dengan adanya pemanfaatan Faba oleh Napi Lapas Nusakambangan maka akan mendorong ekonomi kerakyatan dan memberikan bekal yang bermanfaat jika Napi tersebut telah kembali ke masyarakat.

"Pemanfaatan Faba ini dapat menciptakan multiplier effect baik dari sisi lingkungan, pembangunan hingga perekonomian," ucapnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, sinergi yang dilakukan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan PLN dan subholdingnya PLN IP ini akan menghasilkan banyak manfaat, bagi lingkungan maupun warga binaan Lapas Nusakambangan.

"Dengan memanfaatkan Faba menjadi barang bernilai, kami berharap dengan adanya kerjasama ini dapat membangun sisi kemandirian ekonomi bagi warga binaan," kata Agus.

Dia mengatakan, dengan program ini warga binaan akan memperoleh keterampilan pembuatan bahan bangunan dari Faba.

Untuk tahap awal, material pembangunan dari Faba akan dimanfaatkan untuk membangun sarana Balai Latihan Kerja (BLK) yang berguna bagi warga binaan.

"Warga binaan akan mendapatkan keterampilan pemanfaatan limbah dari fly ash and bottom ash ini untuk pembuatan bahan konstruksi berupa batako, kemudian paving blok, genteng dan sebagainya," ujar Agus.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Inipas) bersama PT PLN (Persero) bekerja sama meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.

Melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan fly ash dan bottom ash (FABA) bagi warga binaan Lapas Nusakambangan. Nantinya, warga binaan akan diberikan pelatihan dan pendampingan untuk memanfaatkan limbah PLTU ini menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan PLN memiliki produk FABA yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Limbah PLTU ini bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

"Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan. Ini adalah langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Agus pun mengapresiasi peran PLN untuk meningkatkan keterampilan warga binaan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi ketika kembali ke masyarakat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas.

"Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan.

Ke depannya, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

"Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," tegas Darmawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengucapkan terima kasih kepada Komisi XIII DPR RI usai rapat kerja di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Menurut Pigai, Komisi XIII DPR bekerja sangat baik lantaran ikut mendorong kemajuan perlindungan, penegakan, dan pembangunan peradaban HAM di Indonesia.

“Secara baik, profesional, dan bermartabat. Sesuai dengan cita-cita visi Presiden Prabowo Subianto Asta Cita nomor 1. Jadi bahas intinya adalah saya ucapkan terima kasih Komisi XIII,” katanya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Diketahui, dalam rapat kerja tersebut banyak membahas hal terkait HAM di Indonesia seperti mencakup soal pemberian amnesti, perlindungan HAM, hingga dampak penetepan PSN terhadap HAM masyarakat sekitar.

Seusai Pigai memaparkan materinya, tibalah saatnya fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya. Di momen inilah Pigai dicecar oleh anggota dewan.

Salah satunya anggota dari Fraksi PKB, Mafirion yang menyebut Pigai tak tampak bekerja di 105 hari Pemerintahan Prabowo Subianto. Dia merasa saat Pigai menjadi menteri tak sebegitu aktif pada saat masih berada di Komnas HAM.

“Saya senang Pak Menteri waktu jadi di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi Menteri ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM,” katanya dalam rapat.

Senada, anggota dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Siti Aisyah juga berpendapat hal yang sama. Dia merasa tidak melihat apa yang telah dikerjakan oleh Pigai dalam 100 hari pertamanya.

Padahal, Siti mulanya memiliki harapan yang besar kepada Pigai saat terpilih jadi Menteri HAM. Karena dia melihat Pigai adalah pemerhati HAM dan juga aktif menyuarakan hal tentang HAM.

“Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami gak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini,” tuturnya dalam kesempatan yang sama pula.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengampunan atau amnesti terhadap 44.000 narapidana.

Menurutnya, hal itu didasari oleh kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden Prabowo ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat yang memuliakan manusia dengan dijawai oleh nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal tentang HAM.

“Itu adalah dasar dan landasan utama yang muncul dari relung hati Presiden RI. Amnesti didasari oleh nilai HAM, rekonsiliasi, dan perdamaian. Keuntungan dari kebijakan amnesti adalahblessing, artinya nilai tambahnya,” ungkapnya dalam raker bersama Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Pigai menyebut ada kurang lebih 44.000 narapidana yang akan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia juga mengungkap adanya kemungkinan jumlah ini bisa berkurang ataupun bertambah.

“Jadi tidak bisa kami kunci 44.000 dan saat ini sedang dilakukan asessment di [Kementerian] Hukum,” tuturnya.

Dia melanjutkan, asessment di Kementerian Hukum ini penting. Misalnya narapidana bersangkutan saat diselidiki secara hukum dari satu kasusnya layak mendapat amnesti, tetapi ternyata dia juga memiliki kasus lainnya.

Kemudian asessment lainnya, yakni saat ingin memberi amnesti, ternyata narapidana bersangkutan seminggu lagi bebas bersyarat. Dengan demikian, Pigai menyebut hal seperti itulah yang sedang dilakukan pemrosesan.

“Dan setelah dari Kementerian Hukum lakukan asesmen, akan disampaikan kepada DPR melalui Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku dirinya dan jajaran Kementerian HAM lainnya tak jarang bekerja hingga bermalam di kantor pada saat awal-awal berdirinya kementerian tersebut.

"Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur, dan semua staf, bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun sering kali tidur di kantor," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia bahkan mengklaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) sejak awal dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan [SOTK]. Secara subjektif kami menilai itu sebagai kinerja yang baik, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian HAM," ucapnya.

Dia menyebut klaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan SOTK diperkuat pula legitimasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

"Jadi Kementerian HAM adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan SOTK menurut Menpan RB. Jadi saya mempertanggungjawabkan, saya menyatakan dua minggu (SOTK) pun bisa saya selesaikan, dan saya memang sudah selesaikan," tuturnya.

Padahal, lanjut dia, pada saat awal pembentukannya Kementerian HAM yang baru berdiri itu hanya diawaki oleh dirinya beserta Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin.

"Sementara staf Direktorat Jenderal HAM adalah staf transisi Kementerian Hukum dan HAM karena staf kantor yang baru dan stafnya hanya dua orang maka kami bekerja secara maraton," tuturnya.

Dia menyebut di minggu pertama dirinya bekerja sebagai Menteri HAM dia juga langsung menunjuk lima staf khusus menteri, serta pelaksana tugas harian, sekretaris jenderal, direktur jenderal, hingga inspektur jenderal.

"Bulan November kami sudah menyelesaikan SOTK tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, dan tanggal 4 Desember 2024, SOTK untuk Eselon I, Eselon II, Eselon III dan IV saya selesaikan," kata dia.

Untuk itu, dia menyebut capaian tersebut menjadi sebuah prestasi yang berhasil diraih oleh para staf di Kementerian HAM.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memamerkan sebuah prestasi, yaitu selama 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat.

Artinya, lanjut dia, kebebasan ekspresi tetap selalu berjalan. Dengan demikian, Pigai menilai demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu secara pendapat, pikiran, perasaan publik dan para aktor politik.

“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil, saya belum lihat. Saya juga belum melihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujarnya saat raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Eks anggota Komnas HAM ini kembali menegaskan bahwa dalam pemerintahan Prabowo Subianto sampai saat ini belum ada seorang pun yang dipenjarakan, ditahan, atau diproses hukum karena menghina pejabat negara.

“Dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan,” tutur Pigai.

Dia pun mencontohkan dalam pemilihan pimpinan partai, pemilihan organisasi masyarakat, dan juga pemilihan kepala daerah semuanya diberi kebebasan. Pigai melihat demokrasi di Indonesia ini sudah lebih terbuka dan bebas.

“Saya kira ini adalah sebuah prestasi. Oleh karena itulah amnesti, ini sejalan dengan pemberian amesti terkait dengan kasus UU ITE [Informasi dan Transaksi Elektronik],” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tidak mau gegabah memberikan sanksi kepadaperusahaan nasional ataupun multinasional, yang diduga melanggar HAM.

Meskipun sebenarnya dia menyebut khusus berkenaan strategi nasional bisnis dan HAM, pihaknya diberi kewenangan untuk mengaudit dan memberikan sanksi jika memang diduga melanggar HAM.

Dia pun meminta untuk dimaklumi bilamana ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, pihaknya tidak akan menyuarakan hal tersebut secara “kencang”.

“Kenapa? Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok, karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional,” jelasnya dalam raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Pigai merangkab bahwa pihaknya sebatas menangani kasuistik, sehingga hanya bersifat kasus saja dan tidak akan menangani kasus perusahaan dalam konteks menyeluruh. Karena jika menyeluruh, bisa membahayakan atau bahkan merugikan sebuah perusahaan itu.

“Karena itu tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta mana Kementerian HAM menangani kasus perusahaan ini, tidak ditangani Kementerian HAM, ya enggak mungkin kalau secara menyeluruh,” tutur eks anggota Komnas HAM tersebut.

Ditegaskan lagi olehnya, jika Kementerian HAM mengaudit dan memberi sanksi kepada perusahaan untuk seluruh permasalahan yang terjadi, dikhawatirkan dampaknya sangat besar.

“Begitu kami memberipunishment,bursa saham jatuh dan nanti internasional juga akanbanneddi perbankan, nasional juga dengan OJKbanneddi perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps,” tukasnya.

Maka dari itu, dia menyatakan pihaknya tak akan mungkin gegabah dalam melakukan evaluasi menyeluruh kepada suatu perusahaan yang diduga melanggar HAM.

“Kita ini semua, terutama kami adalah intelektual, karena itu tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan,” pungkas Pigai.

Bisnis.com, JAKARTA - Ramadan akan datang sebentar lagi. Diprediksi puasa ramadan pertama di Indonesia akan jatuh pada 1 Maret 2025.

Selama Ramadan, umat muslim diwajibkan untuk menjalani puasa. Puasa Ramadan ditujukan untuk menahan diri dari nafsu mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari.

Puasa Ramadan yang berstatus wajib, harus dilakukan penuh selama 1 bulan. Tidak berpuasa sama saja dianggap sebagai utang yang harus dibayarkan.

Apabila memiliki tanggungan utang di tahun lalu, umat muslim harus membayar terlebih dahulu sebelum melaksanakan puasa di tahun ini.

Membayar utang puasa bisa dimulai sejak bulan Syawal. Adapun batas waktu membayar puasa yakni pada bulan Ramadhan selanjutnya.

Melansir dari NU Online, orang yang membatalkan puasanya dan orang yang menunda qadha puasanya karena kelalaian hingga Ramadhan tahun berikutnya tiba mendapat beban tambahan.

Mereka diwajibkan membayar fidyah dan harus mengqadha puasa yang ditinggalkan.

“(Kedua [yang wajib qadha dan fidyah] adalah ketiadaan puasa dengan menunda qadha) puasa Ramadhan (padahal memiliki kesempatan hingga Ramadhan berikutnya tiba) didasarkan pada hadits, ‘Siapa saja mengalami Ramadhan, lalu tidak berpuasa karena sakit, kemudian sehat kembali dan belum mengqadhanya hingga Ramadhan selanjutnya tiba, maka ia harus menunaikan puasa Ramadhan yang sedang dijalaninya, setelah itu mengqadha utang puasanya dan memberikan makan kepada seorang miskin satu hari yang ditinggalkan sebagai kaffarah," (HR Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi).

Sederhananya, orang yang lalai tidak mengganti puasa Ramadan secara disengaja harus mengganti utang puasanya dengan cara membayar fidyah dan puasa qadha.

Lantas bagaimana cara melaksanakan qadha puasa, ketika kita lupa jumlah utangnya?

Melansir dari kanal Youtube Al-Bahjah TV, Buya Yahya mengatakan bahwa membayar utang puasa yang tak tahu jumlahnya bisa dilakukan dengan pelan-pelan.

Sebelumnya, coba untuk mengira-ngira berapa jumlah utang puasa yang dimiliki. Kemudian Anda bisa menggantinya dalam hari-hari biasa selain di bulan Ramadan.

"Lalu bagaimana cara mengqadha-nya? Jadi ambil waktu-waktu orang melakuka sholat puasa sunah, Anda puasa wajib mengqadha," ucap Buya Yahya, dalam tayangan youtube Al-Bahjah TV berjudul 'Cara Membayar Hutang Puasa Yang Tak Tahu Bilangannya'.

Puasa qadha bisa dilakukan berbarengan dengan puasa Senin-Kamis.

"Kalau ternyata keburu mati sebelum Anda beres utangnya, Anda sudah niat membayar Allah Maha Pengampun," lanjutnya.

Seperti diketahui, puasa qadha diawali dengan membawa niat mengganti puasa Ramadan yang diucapkan saat melakukan sahur.

Adapun niat puasa qadha adalah:

Nawaitu shauma ghadin 'an qadha’I fardhi syahri Ramadhana lillâhi ta‘âlâ.

Artinya: Aku berniat untuk mengqadha puasa Bulan Ramadan esok hari karena Allah SWT.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara per metrik ton yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari alias RW.

Kali ini, penggeledahan dilakukan di rumah yang berlokasi di Jalan Benda Ujung No.8, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah itu milik Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno.

"Benar ada kegiatan penggeledahan terkait perkara dengan Tersangka RW (Kutai Kertanegara) yaitu penggeledahan di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung No 8, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan," ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui video kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Penggeledahan tersebut dikonfirmasi telah selesai. Upaya paksa penyidik di rumah Japto berlansung kemarin, Selasa (4/2/2024), sekitar pukul 17.00 sampai dengan 23.00 WIB.

Budi menuturkan bahwa penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti diduga terkait dengan kasus Rita. Di antaranya adalah 11 mobil hingga uang valuta asing.

"Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, dokumen, dan barang bukti elektronik lainnya," terang Budi.

Pada hari yang sama, KPK turut menggeledah rumah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali terkait dengan kasus yang sama. Penyidik menemukan serta menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen, bukti elektronik, uang rupiah dan valas, tas serta jam.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Rita sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Rita diduga menerima gratifikasi untuk setiap produksi batu bara per metrik ton.

Dia juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsinya. Lembaga antirasuah pun telah memeriksa berbagai saksi pada perkara tersebut.

Dalam catatan Bisnis, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.

"Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan," kata Asep.