Bisnis.com, JAKARTA - Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana umat Muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT.

Selain menahan diri dari makan dan minum, ada banyak amalan yang diajarkan untuk menambah kualitas ibadah, salah satunya adalah sahur.

Sahur menjadi bagian penting dalam menjalankan puasa yang banyak memberi manfaat, meskipun tidak menjadi syarat utama sahnya puasa.

Apa itu Sahur?

Dilansir dari umroh.com, Selasa (4/3/2025) kata sahur berasal dari bahasa Arab, yaitu "sahar" yang berarti waktu menjelang subuh atau akhir malam.

Secara historis, kata ini digunakan untuk menggambarkan waktu di mana malam hampir berakhir dan fajar mulai menyingsing. Dalam konteks puasa, sahur merujuk pada makanan dan minuman yang dikonsumsi sebelum dimulainya waktu fajar, yakni sebelum imsak atau sebelum masuknya waktu subuh.

Apa Hukum Berpuasa tidak Sahur?

Dilansir dari islamic-relief.org.uk, Selasa (4/3/2025) Anda masih bisa berpuasa meskipun melewatkan waktu sahur. Sahur adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan dan membawa berkah, namun bukan syarat agar puasa Anda sah.

Puasa dimulai saat Fajr, dan sah selama Anda memiliki niat untuk berpuasa dan mengikuti aturan puasa sepanjang hari.

Namun, Anda disarankan untuk tetap berusaha memanfaatkan waktu sahur, karena Nabi Muhammad (SAW) bersabda:

"Ada berkah dalam makan sahur, maka jangan tinggalkan, meskipun salah satu dari kalian hanya meminum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya mengirimkan berkah dan rahmat kepada mereka yang makan sahur." [Hadis | Ahmad]

Tata Cara Sahur Ramadan

Dilansir dari mui.or.id, Selasa (4/3/2025) berikut tata cara sahur Ramadan:

1. Membaca Niat

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta’ala.

Artinya: “Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta’ala”

2. Waktu Sahur

Waktu sahur dimulai setelah tengah malam dan berakhir saat menjelang waktu fajar (Subuh). Dalam syariat Islam, dianjurkan untuk sahur sampai dekat dengan waktu imsak atau fajar, karena semakin dekat waktu sahur dengan fajar, semakin banyak keberkahan yang diperoleh.

3. Perhatikan Jadwal Imsak

Jadwal imsak merupakan waktu yang menandakan bahwa puasa sudah dimulai. Waktu imsak adalah waktu yang lebih awal dari waktu fajar (Subuh) dan sering kali digunakan sebagai batas akhir makan sahur.

Meskipun sahur merupakan amalan sunnah yang penuh berkah, puasa Anda tetap sah meskipun Anda tidak melakukan sahur.

Namun, sangat dianjurkan untuk melaksanakan sahur agar memperoleh keberkahan, baik dalam menjalankan ibadah puasa maupun dalam kehidupan sehari-hari. (Siti Laela Malhikmah)

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan tiga orang ahli hukum untuk menjadi saksi meringankan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permohonan dari tim penasihat hukum Hasto yang diwakili Ronny Talapessy disampaikan hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Ronny menjelaskan bahwa KUHAP mengatur bahwa tersangka maupun terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki hal khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.

"Oleh sebab itu hari ini kami datang ke KPK untuk mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi a de charge dan yang hari ini kami sampaikan adalah ahli yang untuk Mas Hasto Kristiyanto ada tiga ahli dari Universitas Negeri Surabaya, kemudian dari Universitas Veteran Jakarta, dan Universitas Islam Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Ronny berharap agar KPK patuh terhadap KUHAP dan mempersilakan Hasto untuk mengajukan saksi meringankan.

"Hari ini kami masukin surat kami harapkan bahwa penindakan hukum ini berkeadilan sehingga hak-hak dari tersangka bisa dipenuhi," ujar pria yang juga Ketua DPP PDIP itu.

Saksi ahli yang diajukan oleh pihak Hasto antara lain Aditya Wiguna Sanjaya selaku Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Beniharmoni Hanefa yang merupakan Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, serta Idul Rishan yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada perkembangan lain, pihak Hasto juga sudah mengajukan gugatan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Berbeda dengan permohonan sebelumnya, Hasto mengajukan dua permohonan untuk dua surat perintah penyidikan (sprindik) berbeda yakni kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 20192-2024 serta dugaan perintangan penyidikan.

Namun, sidang perdana untuk kasus dugaan perintangan penyidikan, Senin (3/3/2025), ditunda karena pihak KPK mengajukan penundaan selama dua minggu. Permohonan yang diajukan KPK diterima oleh hakim.

"Maka sidang ini ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Maret. Hal ini diambil sebagai langkah agar segala sesuatu berjalan lancar," ujar Hakim Rio Barten di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Adapun Hasto telah resmi ditahan sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya, KPK menetapkan dirinya dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada kasus suap yang menyeret buron Harun Masiku.

Selain kasus suap, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan oleh KPK.

Bisnis.com, JAKARTA -- Karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) mungkin menjadi orang yang paling galau pada beberapa hari terakhir. Di satu sisi, karyawan Sritex berhadapan dengan realitas PHK. Di sisi lain, pemerintah sekali lagi memberikan harapan untuk menyelamatkan Sritex dan karyawan.

Asa menyelamatkan Sritex dan karyawan itu rupanya datang dari Presiden Prabowo. Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden meminta jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mencari solusi menyelamatkan Sritex dan memastikan nasib pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi belum dapat mengonfirmasi terkait dengan potensi investor yang akan mendukung keberlangsungan PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex.

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa saat ini sudah ada investor yang berminat, meski belum dapat dipastikan apakah berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025).

"Belum tahu kalau investornya dari BUMN, yang pasti teman-teman dari tim kurator menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat. Skemanya nanti PT Sritex akan disewa, kemudian secara paralel karyawan PT Sritex akan didata kembali untuk nantinya ikut bekerja kembali," katanya di Istana Presiden, Senin (3/3/2025).

Kendati demikian, dia memastikan bahwa sebanyak lebih dari 8.000 pekerja PT Sritex akan kembali dipekerjakan setelah perusahaan tekstil tersebut dinyatakan pailit.

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa skema baru telah disiapkan untuk memastikan para pekerja bisa kembali bekerja di sektor yang selama ini mereka geluti.

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 8.000 sekian karyawan, bisa kembali bekerja dengan skema yang baru. Namun, kami berharap tetap di bidang yang selama ini digeluti, artinya PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil," pungkas Prasetyo.

Di sisi lain, Tim Kurator PT Sritex Nurma Sadikin, menjelaskan bahwa meskipun PT Sritex telah dinyatakan pailit, pekerja tetap bisa direkrut kembali melalui mekanisme baru yang telah dirancang.

"Terkait dengan rekrutmen, nantinya akan dibuka oleh penyewa yang baru. Jadi, skemanya adalah PT Sritex akan disewakan kepada penyewa baru. Saat ini, tim kurator sedang membuka opsi bagi para investor yang memang menggeluti bidang tekstil untuk bisa menyewa PT Sritex. Dan saat ini, sudah ada beberapa investor yang dalam tahap komunikasi dengan kami," papar Nurma.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa sebanyak lebih dari 8.000 pekerja PT Sritex akan kembali dipekerjakan setelah perusahaan tekstil tersebut dinyatakan bangkrut.

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa skema baru telah disiapkan untuk memastikan para pekerja bisa kembali bekerja di sektor yang selama ini mereka geluti.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025).

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 8.000 sekian karyawan, bisa kembali bekerja dengan skema yang baru. Namun, kami berharap tetap di bidang yang selama ini digeluti, artinya PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil," ujarnya di Kantor Presiden.

Di sisi lain, Prasetyo pun melanjutkan bahwa terkait dengan potensi investor yang akan mendukung keberlangsungan PT Sritex, dia menjelaskan bahwa saat ini sudah ada investor yang berminat, meski belum dapat dipastikan apakah berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta.

"Belum tahu kalau investornya dari BUMN, yang pasti teman-teman dari tim kurator menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat. Skemanya nanti PT Sritex akan disewa, kemudian secara paralel karyawan PT Sritex akan didata kembali untuk nantinya ikut bekerja kembali," pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju segera mencari solusi cepat demi menyelamatkan PT Sritex serta memastikan nasib para pekerja tetap terjamin.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang melibatkan berbagai kementerian dan perwakilan pekerja di Kantor Presiden, Senin (3/3/2025).

"Kami berkumpul atas petunjuk Bapak Presiden bersama Menteri BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, teman-teman kurator, dan perwakilan serikat pekerja untuk berdiskusi mencari jalan keluar terhadap permasalahan PT Sritex," ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, Presiden Prabowo sangat memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada para pekerja PT Sritex akibat permasalahan keuangan yang dihadapi perusahaan.

Kepala Negara, kata Prasetyo, telah berulang kali memberikan arahan kepada para menterinya untuk mencari solusi terbaik agar para pekerja tetap mendapatkan perhatian dan jaminan terhadap hak-haknya.

"Bapak Presiden berkali-kali menekankan pentingnya solusi yang berpihak pada pekerja. Oleh karena itu, pada siang hari ini, kami meminta teman-teman kurator, asosiasi pekerja PT Sritex, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk menyampaikan rencana penyelesaian terbaik bagi permasalahan yang menimpa PT Sritex," pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pelaksana Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Aturan ini menetapkan entitas investasi representasi pemerintah ini memiliki dua sub holding yakni Perusahaan Induk Investasi yang mengelola keuntungan BUMN dan holding operasional yang mengawasi kinerja perusahaan.

"Perusahaan Induk yang selanjutnya disebut Holding Operasional adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain," dikutip dari Peraturan Pemerintah bertanggal 24 Februari 2025 itu.

Selanjutnya, dalam Pasal 33 Bab XII Peraturan Pemerintah tersebut, diatur tentang Kepala Badan Pelaksana Danantara. “Untul pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan [Danantara], Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana,” demikian tulis PP No.10/2025, dikutip Senin (3/3/2025).

Dalam pasal 28, pemerintah memastikan para pengurus Danantara dan pegawainya berhak mendapatkan bantuan hukum jika kebijakan yang diambil dipermasalahkan. Hal itu tercantum dalam Pasal 28 yang menegaskan bantuan hukum mencakup Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Kepala dan Anggota Badan Pelaksana; Pegawai Badan, Mantan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Mantan Kepala dan Anggota Badan Pelaksan, Mantan Pegawai Badan.

Bantuan hukum ini diberikan jika terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata yang
dapat menimbulkan kewajiban atau akibat hukum. "Sepanjang tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata merupakan akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan dengan iktikad baik," tertulis dalam pasal 28.

Selanjutnya, jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap para pejabat Danantara maupun pegawainya diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya di Badan, maka BPI akan membayarkan ganti rugi dimaksud.

Ganti rugi diberikan mencakup kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola, tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Bisnis.com, JAKARTA — Terungkap dasar hukum penunjukkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menggantikan posisi Muliaman D. Hadad.

Merujuk Peraturan Pemerintah No.10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terdapat Bab XII yang mengatur tentang Ketentuan Penutup beleid yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025.

Dalam Pasal 33 Bab XII Peraturan Pemerintah tersebut, diatur tentang Kepala Badan Pelaksana Danantara.

“Untul pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan [Danantara], Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana,” demikian tulis PP No.10/2025, dikutip Senin (3/3/2025).

Ketentuan penutup dalam PP No.10/2025 itu menjadi dasar hukum penunjukkan Rosan P Roeslani sebagai Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara.

Rosan yang saat ini rangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menggeser posisi Muliaman D. Hadad yang dilantik sebagai Kepala BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

Setelah itu, Muliaman ditempatkan pada jabatan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Danantara. Muliaman berada di bawah Menteri BUMN Erick Thohirsebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Danantara.

PP No.10/2025 juga mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Pelaksana Danantara. Dalam ayat 2 (a) Pasal 14 diatur bahwa kepala merangkap anggota membidangi paling sedikit fungsi sekretariat, audit, dan sumber daya manusia Danantara. Selanjutnya, ayat 3 Pasal 14 menambahkan bahwa Kepala Badan Pelaksana bertanggung jawab atas seluruh pengurusan operasional Danantara.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengibaratkan lembaga investasi anyar yang dipimpinnya sebagai seorang bayi super, yang seharusnya masih belajar merangkak tetapi diharapkan sudah bisa lari.

"Intinya, ini [Danantara] adalah bayi yang baru lahir tapi diharapkan sudah bisa langsung lari," ujar Rosan, pekan lalu.

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar Danantara mengarahkan investasi di sektor-sektor yang memang mempunyai dampak positif besar ke perekonomian negara.

Bagaimanapun, sambungnya, pemerintah ingin agar perekonomian tumbuh hingga 8% pada 2029. Selama ini, komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah yaitu sekitar 54%.

Oleh sebab itu, Rosan menegaskan bahwa Danantara dibentuk agar investasi bisa lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama ini, investasi masih hanya berkontribusi sekitar 28% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dia meyakini Danantara bisa memberi kenyamanan lebih kepada para investor asing untuk menenangkan modalnya di Indonesia. Alasannya, investor asing bisa berkolaborasi dengan Danantara ke proyek tertentu.

"Kalau mereka melihat bahwa kita saja ikut berinvestasi, mereka akan lebih memberikan kepercayaan diri gitu. Istilahnya we put the skin on the game, lah, kita sama-sama investasi bareng," jelas Rosan. (Surya Dua Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kewajiban menggunakan harga batu bara acuan (HBA) sebagai dasar penjualan emas hitam di pasar global berlaku pada Sabtu (1/2/2025) besok.
"Oh iya [berlaku besok]," ucap Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di kantornya, Jumat (28/2/2025).
Kendati demikian, hingga saat ini, payung hukum terkait aturan baru itu belum dikeluarkan pemerintah. Rencananya aturan ini akan berbentuk keputusan menteri (Kepmen).
Terkait hal tersebut, Dadan mengatakan, pihaknya masih punya waktu satu malam untuk merilis Kepmen.
"Ya kan sekarang baru tanggal 28 [Februari], kan masih ada satu malam," katanya.
Dadan mengeklaim pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para eksportir batu bara dan pemangku kepentingan lainnya.
"Sudah sosialisasi. 1.000 sekian orang yang hadir, 1.023 orang gitu," katanya.
Aturan mengenai kewajiban menggunakan HBA untuk ekspor batu bara akan berlaku 1 Maret 2025. Hal ini pertama kali diungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Dia menjelaskan, harga batu bara RI untuk ekspor masih menggunakan acuan dari negara lain. Menurut Bahlil, hal ini cukup merugikan. Sebab, terkadang batu bara Indonesia dihargai lebih murah dibanding negara lain.
"Nah, kita ini kan harus punya ide independensi, harus punya nasionalisme. Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain harganya rendah. Aku enggak mau itu," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025).
Selama ini, kebanyakan pembeli batu bara dari Indonesia mengacu pada Indonesia Coal Index (ICI). Indeks harga ini merupakan acuan harga mingguan batu bara Indonesia di pasar domestik dan internasional yang disusun oleh PT Coalindo Energy dan Argus Media, lembaga pricing dari Inggris.
Sementara itu, HBA ditetapkan oleh Kementerian ESDM setiap bulannya dan digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan tarif royalti dan harga jual batu bara.
Adapun, HBA Februari 2025 mayoritas melemah, kecuali untuk jenis kalori tinggi 6.322 kcal/kg GAR. Lebih terperinci, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada Februari 2025 naik tipis menjadi US$124,24 per ton.
Pada bulan sebelumnya, harga batu bara kalori ini berada di level US$124,01 per ton Sementara itu, HBA dengan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR dipatok senilai US$82,26 per ton, turun dibandingkan bulan lalu yang dipatok US$83,95 per ton.
HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR juga turun ke level US$50,52 per ton. Melemah dibandingkan harga acuan bulan sebelumnya di angka US$52,75 per ton.
Batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR juga kembali melemah ke level US$34,38 per ton. Harga acuan itu turun dari posisi bulan sebelumnya di angka US$34,70 per ton.

Bisnis.com,JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta agar Ketua Umum partai Megawati Soekarnoputri tidak perlu mengunjunginya ke rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto mengungkapkan bahwa Dia tengah berada dalam kondisi yang sehat. Sebab demikian, ia meminta agar sang Ketua Umum Partai tak perlu datang mengunjunginya.

"Karena saya dalam keadaan sehat, bahkan semangat bersama dengan sesama teman-teman di Merah Putih ini, di tempat Merah Putih ini, kami kalau olahraga itu bahkan sekarangmenyanyikan lagu-lagu wajib," terangnya usai melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Kemudian, selama masa isolasi, ia mengklaim semangat kemanusiaan sangat terasa. Dia mengungkapkan bahwa ada pihak yang mengirim kopi dan teh, serta ingin mendengar kisah darinya.

"Cerita tentang bagaimana perjuangan khususnya para pendiri bangsa kita, Bung Karno, saya ceritakan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hasto juga mengaku membawa banyak buku selama di dalam rutan dan turut membagikan kisah-kisah perjuangan kepada mereka yang ingin mendengarkan.

Terlebih, Dia menegaskan bahwa dirinya dan PDIP akan menghadapi permasalahan ini dengan baik serta yakin bahwa kebenaran akan menang.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menceritakan pengalamannya setelah satu pekan menjadi tahananKPK.

Dia mengaku telah diterima baik oleh tahanan lainnya. Bahkan, sejumlah tahanan rasuah itu telah memberikan kopi maupun teh kepadanya.

"Banyak yang memberikan bantuan ada berupa kopi teh dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang satyam eva jayate bahwa kebenaran akan menang," ujarnya saat akan diperiksa sebagai tahanan di KPK, Rabu (26/2/2025).

Dia menambahkan dirinya juga kerap berolahraga dengan tahanan lainnya. Kemudian, dia juga menceritakan soal pengamalannya yang membakar semangat para tahanan untuk berolahraga.

Upaya itu dilakukan Hasto dengan cara meminta tahanan lain untuk menyanyikan lagu wajib nasional saat berolahraga.

"Kami nyanyikan secara bersama-sama bahkan sekarang setiap pagi kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya semua berdiri dengan sikap sempurna untuk mengeluarkan semangat," pungkasnya.

Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penahanan itu dilakukan guna kepentingan penyidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI.

"Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025," ujar Setyo, Kamis (20/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukummenyoroti kasus merek Arc’teryx asal Kanada yang diduga dibajak oleh perusahaan China. Adapun, merek tersebut sebenarnya berasal dari Kanada, karena tidak terdaftar di Indonesia, maka tak dapat perlindungan hukum.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI Hermansyah Siregar mengatakan prinsip perlindungan merek adalah teritorial danfirst to file. Dengan mendaftarkan merek, pemilik akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah di Indonesia.

“Karena perusahaan asal Kanada tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, maka perusahaan asal China yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran pada tahun 2019 berhak atas merek tersebut di Indonesia,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (25/2/2025).

Dilanjutkan Hermansyah, mekanisme yang tersedia di Indonesia untuk mencegaj pendaftaran merek oleh pihak yang tak berhak adalah melalui prosedur keberatan yang dapat diajukan oleh pihak berkepentingan selama masa publikasi berlangsung.

Akan tetapi, sebutnya, dalam kasus Arc’teryx ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan saat pendaftaran merek berlangsung. Saat ini pun, Arc’teryx pusat (Kanada) tidak dapat lagi mengajukan keberatan karena masa publikasi telah usai.

“Namun, perusahaan masih memiliki opsi hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga. Hingga saat ini, DJKI belum menerima keberatan atau aduan resmi dari pihak Arc’teryx terkait kepemilikan merek tersebut di Indonesia,” jelasnya.

Hermansyah menekankan dalam kasus ini Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mekanisme pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek. Sebab itu, langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di lain sisi, dia juga menjelaskan adanya kans Arc’teryx pusat memperoleh kembali hak atas mereknya di Indonesia. Hal ini dapat terjadi bila gugatan pembatalan yang diajukan di Pengadilan Niaga dikabulkan.

“Kami menekankan bahwa prinsip pelindungan merek adalah teritorial danfirst to file. Pemilik merek asing harus segera mendaftarkan mereknya di Indonesia jika ingin berusaha di sini,” tegasnya.

Lebih jauh, Hermansyah menuturkan bagi pemilik merek yang merasa mereknya ditiru atau diplagiasi oleh pihak lain, dapat mengadukan ke DJKI di laman pengaduan.dgip.go.id untuk dapat ditindaklanjuti dan mendapatkan pendampingan.