REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengatakan kunjungannya ke Jakarta pada Selasa (22/4/2025) adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia.

"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka menyukseskan kegiatan ini," kata Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

Layanan fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative yang ditujukan mempermudah proses pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di beberapa bandara di Indonesia. Negara-negara lain yang juga memperoleh kemudahan layanan tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Almirba, merupakan ekspresi atau bentuk perhatian penting dari pemerintah Arab Saudi terhadap para haji yang datang dari seluruh negara Islam di dunia, terutama jamaah haji dari Indonesia.

Program tersebut, kata dia, merupakan landasan penting bagi kerja sama kedua pihak, terutama dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem layanan fast track tersebut.

"Dan tentu apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyukseskan kegiatan ini sangatlah penting," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perempuan kerap dijadikan sebagai sasaran radikalisasi. Terbukti banyak kaum perempun yang terlibat dari berbagai kejadian teror di Indonesia seperti Bom Keluarga di Surabaya, Bom Katedral Makassar, Bom Sibolga, Bom Panci Bekasi, penyerangan Mabes Polri, dan lain-lain.

Karena itu, dalam membumikan semangat Kartini, kaum perempuan harus terus ditingkatkan imunitasnya dari penyebaran paham radikal terorisme. Perempuan juga harus berperan aktif dalam penanggulangan terorisme.

Hal itu dikatakan aktivis perempuan, sosial dan keagamaan Alissa Wahid. Menurutnya, menjadi tantangan besar bagi kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasinya di ruang publik, khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian ini mengungkapkan perempuan yang rentan terpapar ideologi radikal terorisme disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, secara fisik dan fisiologis, perempuan memiliki peran sebagai ibu yang membesarkan anak. Perempuan cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh ideologi-ideologi ekstrem yang menekankan loyalitas dan militansi.

“Ketika perempuan sudah yakin dengan ideologi ini, mereka bisa lebih militan dibandingkan laki-laki,” ujar Alissa di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Selain itu, lanjutnya, masih adanya budaya atau tradisi yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional, sehingga mudah dimanipulasi membuat labeling terhadap perempuan semakin buruk.

Alissa berpendapat jika perempuan diberikan ruang untuk berkembang, memimpin dan mengambil keputusan, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang rasional dan bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya. Misalnya, sisi loyalitas dan naluri mengasuh perempuan dikembangkan dan diarahkan untuk hal yang positif seperti mencintai Pancasila, bela negara dan wawasan kebangsaan, maka ia akan mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam dirinya. Bahkan jika terus dikembangkan, perempuan bisa mengambil peran penting dalam hal pencegahan terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

“Kita perlu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pemahaman ideologi yang lebih moderat maupun dengan memperkuat nasionalisme,” tuturnya.

Oleh karena itu, Alissa menekankan perlunya kembali membumikan semangat RA Kartini, sosok perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial. Menurutnya, perempuan harus berdaya, terus mengasah diri dan beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Alissa berpendapat, hambatan perempuan untuk berkembang muncul dari dalam diri sendiri. Banyak perempuan di Indonesia yang masih terbelenggu oleh tradisi yang menyebutkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, dan laki-laki lebih unggul dalam hal kepemimpinan. Akibatnya, keterampilan perempuan tidak terasah, sehingga mereka kesulitan untuk berkompetisi

“Tantanganya adalah kesiapan mental dan psikis perempuan itu sendiri,” ujar putri sulung mantan Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdrrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur itu.

“Karena keyakinan ini, banyak perempuan yang merasa dirinya tidak cukup mampu, tidak pintar, dan tidak rasional untuk terlibat di ruang publik," katanya.

Oleh karena itu Alissa menekankan agar pemerintah memberikan fasilitas yang lebih nyata bagi perempuan, seperti mendorong pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan di desa dan melibatkan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat.

“Pemerintah harus mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan terlibat dalam ruang publik," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-7 Jokowi bertemu dengan tim kuasa hukum yang menangani kasus tudingan ijazah palsu di Seribu Rasa, Menteng, Jakarta pusat, Selasa (22/4/2024). Pertemuan tersebut berlangsung selama setengah jam.

Pantauan Republika, sebelum bertemu dengan kuasa hukumnya, Jokowi sempat bertemu dengan mantan menteri koperasi Teten Masduki, mantan menteri perhubungan Budi Karya Sumadi, dan mantan menteri pariwisata Wishnutama hingga mantan PM Inggris Tony Blair. Setelah pertemuan tersebut Jokowi pun bertemu dengan kuasa hukumnya sekitar pukul 15.30 WIB.

Selama pertemuan tersebut awak media sempat diperkenankan untuk mengabadikan gambar meskipun dari luar ruangan. Tampak Jokowi tengah meninjau dokumen yang diberikan kuasa hukum kepadanya.

Ditemui usai pertemuan, Jokowi tak banyak berkomentar. Ia hanya meminta untuk menanyakan hal tersebut kepada tim kuasa hukumnya. “Nanti semuanya tolong ditanyakan ke tim kuasa hukum saya,” kata Jokowi, Selasa (22/4/2025).

Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi Yakup Hasibuan mengatakan pertemuan tersebut untuk melaporkan progres terkait tudingan yang dialamatkan kepada presiden ke-7 tersebut.

“Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini apa yang sudah kita lakukan tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media,” kata Yakup.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Oriental Circus Indonesia (OCI) membantah seluruh dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilayangkan oleh mantan pemain sirkus mereka beberapa waktu terakhir. Kelompok sirkus itu mengeklaim kasus tersebut sudah sepenuhnya selesai pada 1997.

Juru bicara Hamdan Zoelva, Imam Nasef, mengatakan dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan para mantan pemain sirkus OCI bukanlah kasus baru. Ia menilai, kasus itu telah dipantau oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1997. Ketika itu, Hamdan Zoelva ditunjuk oleh OCI sebagai kuasa hukum untuk menangani kasus tersebut.

"Nah dari sisi pemantauan itu, itu kemudian Komnas HAM menerbitkan rekomendasi," kata dia saat konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia menilai, dalam rekomendasi itu tidak ada satu pun kata atau kalimat yang menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran HAM. Bahkan, dalam keterangan Komnas HAM pada 17 April 2025, pelanggaran HAM yang dimaksud masih berupa dugaan.

"Jadi lagi-lagi sebenarnya Komnas HAM sendiri tidak pernah menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM," ujar Nasef.

Ia mengakui, terdapat empat dugaan pelanggaran yang dilakukan OCI. Dugaan pertama adalah pelanggaran terkait hak anak mengetahui asal-usul. Kedua, indikasi pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Ketiga, pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak. Terakhir, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak.

Namun, ia berkilah bahwa empat hal itu masih berupa dugaan. Selain itu, dari empat dugaan itu tidak ada indikasi terjadinya penyiksaan.

"Artinya apa? Kalau Komnas HAM tidak mencantumkan itu, berarti hasil pemantauannya memang tidak menemukan bukti-bukti yang valid terkait dengan adanya dugaan penyiksaan," kata dia.

Mengacu pada keterangan Komnas HAM pada 1997, Nasef menyampaikan, terdapat, empat rekomendasi yang diberikan kepada OCI. Pertama, OCI bersama instansi terkait harus mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM.

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperkuat langkah penegakan hukum dalam menangani persoalan sampah, terutama terkait maraknya pembuangan sampah ilegal yang mencemari lingkungan. Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, menyatakan banyak pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban kepemilikan surat keterangan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA), yang berujung pada praktik pembuangan liar.

“Seluruh pelaku usaha wajib melengkapi dokumen tersebut. Ini bagian dari upaya mencegah pembuangan sampah ke lokasi ilegal,” tegas Donny di Cikarang, Senin (21/4).

Hingga saat ini, DLH melalui Bidang Penataan dan Penegakan Hukum telah menutup sembilan titik tempat pembuangan sampah (TPS) liar yang dikelola oknum secara open dumping. Sejumlah lokasi di antaranya berada di sempadan sungai dan wilayah rawan pencemaran lainnya.

Tak hanya itu, DLH juga menyoroti bangunan liar di sepanjang bantaran sungai yang kerap dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat usaha tanpa sistem pengelolaan sampah memadai. “Bangunan-bangunan ini berkontribusi besar terhadap pencemaran air, karena sampahnya dibuang langsung ke sungai,” ujarnya.

Pemkab Bekasi juga baru saja mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sampah yang mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Raperda ini tinggal menunggu peraturan bupati (perbup) sebagai payung implementasi di lapangan.

“Perda ini akan menjadi dasar hukum untuk pengelolaan sampah yang partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan,” tambah Donny.

Masalah sampah menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Bekasi di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan kawasan industri. Untuk itu, DLH terus menggencarkan edukasi pemilahan sampah rumah tangga dan memperkuat program daur ulang melalui bank sampah serta tempat pengolahan sampah terpadu.

“Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan. Kami mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, komunitas lingkungan, serta instansi pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Sepanjang 2024, DLH mencatat sebanyak 144 ton sampah diangkut dari 18 aliran sungai melalui 31 operasi pengangkutan yang digerakkan enam unit pelaksana teknis daerah. Pada Februari hingga Maret 2025 saja, terjadi lonjakan signifikan dengan 26 kegiatan pengangkutan yang berhasil membersihkan 130 ton sampah dari darat dan sungai.

Donny menegaskan, DLH akan terus mengoptimalkan penegakan hukum dan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari di Kabupaten Bekasi.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran penahanan ijazah akan tetap berlanjut. Meskipun, ia memastikan pihaknya akan memfasilitasi penerbitan ulang ijazah milik pekerja.

“Perlindungan masyarakat adalah tugas kami. Proses hukumnya tetap menjadi ranah aparat penegak hukum,” kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (21/4/2025).

Khofifah mengungkapkan telah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal dan mantan kepala bagian sumber daya manusia (HRD). Namun hingga saat ini, belum terdapat komitmen pasti dari perusahaan untuk mengembalikan dokumen milik para pekerja tersebut.

“Oleh karena itu, saya telah berkoordinasi dengan Pak Aries (Kepala Dinas Pendidikan Jatim). Jika datanya sudah ditemukan, dan SMA-nya berada di bawah kewenangan Pemprov, maka ijazah akan diterbitkan ulang,” katanya.

Gubernur menyampaikan bahwa penerbitan ulang ijazah dimungkinkan, termasuk apabila sekolah asal siswa sudah tidak beroperasi. Dalam hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan ijazah pengganti yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas.

Khofifah juga menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan ulang ijazah tersebut tidak akan dipungut biaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengumumkan kebijakan lanjutan terkait hal ini pada 2 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin ijazah yang tertunda oleh sekolah SMA/SMK akan diserahkan paling lambat akhir April 2025. “Kita tadi menyaksikan ada penyerahan ijazah yang tertunda. Sejak retret, saya meminta kepada Pak Aries untuk menyisir ijazah-ijazah yang tertunda agar diserahkan maksimal akhir April. Tidak boleh ada lagi ijazah yang tertunda,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak perusahaan pada Sabtu (19/4/2025). Setelah berkoordinasi dengan pusat pengaduan di Surabaya, dinas juga tengah menelusuri asal sekolah para pekerja agar proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah teknis untuk memfasilitasi penerbitan ijazah ulang, termasuk jika sekolah asal sudah tutup.

“Kalau sekolahnya sudah tidak beroperasi lagi, kami akan cek data Dapodik (Data Pokok Pendidikan)-nya. Dari situ kami bisa terbitkan ijazah pengganti, tinggal nanti pengantarnya dari kepala dinas,” ujarnya.

Ia menambahkan, umumnya salinan ijazah yang telah dicap tiga jari tetap disimpan pihak sekolah. Oleh karena itu, jika data seperti nama lengkap, tahun kelulusan, dan asal sekolah sudah lengkap, proses penerbitan ulang akan lebih mudah dilakukan.

“Kami sedang menyiapkan datanya. Nanti akan kami koordinasikan dengan seluruh sekolah terkait,” kata Aries.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tak ada indikasi 'matahari kembar' dalam pertemuan sejumlah pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya, Solo, Kamis (17/4).

Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden RI di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut pertemuan tersebut murni bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, bukan manuver politik.

"Oh, enggak ada lah itu," ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu 'matahari kembar' dalam silaturahmi yang berlangsung pada Kamis (17/4) itu.

Dalam agenda silaturahmi itu, hadir sejumlah peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-65, di antaranya Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg Ke-65 Komisaris Besar Pol. Denny.

Sespimmen Polri merupakan sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah dengan pangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) dan komisaris polisi (kompol).

Sebelumnya, dua menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Jokowi di Kota Surakarta (Solo) pada hari Jumat (11/4).

Jika ada para menteri yang datang bersilaturahmi ke rumah mantan Presiden Jokowi, kata Prasetyo, hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

Mensesneg menilai kunjungan silaturahmi dalam suasana Lebaran ke kediaman Joko Widodo, Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo merupakan hal yang lumrah.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengakui ada anggotanya yang melakukan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang tahanan wanita. Polda Jateng menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada anggota Polres Pacitan yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang tahanan wanita.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, di Surabaya, Senin (21/4/2025), mengatakan bahwa personel berinisial LC saat ini sedang menjalani proses hukum secara internal di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jatim.

"Memang benar, saat ini Propam Polda Jatim sedang memproses dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum anggota Polres Pacitan berinisial LC. Yang bersangkutan diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap seorang tahanan wanita," ujar Jules.

Jules menuturkan LC telah dinonaktifkan dari jabatannya sejak lebih dari sepekan lalu, dan kini sedang menjalani penahanan di tempat khusus milik Bidang Propam Polda Jatim. "Penahanan terhadap yang bersangkutan telah dilakukan sejak sekitar satu minggu yang lalu. Saat ini, LC berada di ruang tahanan khusus Propam. Proses pemeriksaan masih terus berlangsung," katanya.

Jules menjelaskan pelanggaran yang dilakukan LC tergolong berat dan berpotensi dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Tindakan ini mencoreng nama baik institusi. Polda Jatim tidak akan menoleransi pelanggaran hukum apa pun, termasuk yang dilakukan oleh anggota kepolisian sendiri. Sanksi tegas menanti, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak hormat," katanya.

Polda Jawa Timur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang mencoreng citra kepolisian tersebut. Kapolda Jatim, Inspektur Jenderal Polisi Nanang Avianto, dikatakan telah memberikan atensi khusus terhadap penanganan kasus ini.

“Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi serius bagi kami. Kapolda menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menegaskan kembali komitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum di lingkungan kepolisian,” kata Jules.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah siswa Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/4/2024). Kedatangan para perwira menengah (pamen) Polri itu untuk meminta masukan dari Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan kedatangan pamen Polri ke rumah Jokowi, semakin menegaskan adanya matahari kembar di pemerintahan. Tudingan matahari kembar adalah Jokowi yang masih punya power di saat Prabowo menjadi presiden.

Prasetyo mengatakana, siapa pun, termasuk menteri di Kabinet Merah Putih bebas bersilaturahim dengan siapa pun. Termasuk berkunjung ke kediaman Jokowi dalam rangka Lebaran.

"Oh enggak ada lah itu (matahari kembar). Kalau pun, mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturohim kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja. Sebagai presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana Lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturohim," ucap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir, melihat perlunya penjatuhan hukuman berat terhadap aparat penegak hukum yang terlibat suap kasus korupsi. Mereka sudah merusak penegakan hukum perkara korupsi.

Hal ini disampaikan Muzakir menjawab pertanyaan tentang tuntutan hukuman berat yang harus dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangangi perkara suap Rp.60 miliar kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN). Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap MAN karena diduga menerima suap Rp.60 miliar saat menangani perkara CPO di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat.

“Saya setuju (dituntut hukuman mati atau hukuman berat). Bukan hanya hakimnya, tapi semua penegak hukum,” kata Muzakir, Senin (21/4/2025).

Hukuman berat ini harus dijatuhkan kepada mereka. Sebab sebagai penegak hukum malah mereka yang merusak tatanan hukum sendiri. Sebagai orang yang harusnya memberantas korupsi malahan mereka yang melakukan korupsi.

Muzakir melihat perlunya ada revolusi terhadap mental para hakim dan penegak hukum. Para penegak hukum harus disumpah dan diminta mengembalikan semua harta hasil suap atau korupsinya. “Kalau tidak bersih disingkirkan saja,” tegas dosen pengajar di UII Yogyakarta ini.

Dalam persoalan hukuman berat kasus korupsi, menurut Muzakir, harus dibedakan antara otak pelaku korupsi, dan orang-orang bawah yang hanya menjalankan tugas. Dikatakan Muzakir, orang yang masuk penjara karena korupsi memang belum tentu bersalah. Karena bisa saja kalangan bawah yang terjerat korupsi hanya menjalankan perintah dari atasannya. “Cuma ketiban sampur mereka harus menjalani hukuman. Sementara yang lain tidak diproses, karena penegakkan hukumnya yang diskriminatif,” kata Muzakir.

Karena banyak kasus korupsi yang para otak korupsinya justru tidak diproses karena mereka memiliki bargaining politik. “Jadi sekarang itu penegakan hukum diskriminatif. Pasti ada yang dikorbankan. Pertanyaan saya apakah orang-orang seperti ini (anak buah,Red) harus dihukum mati?” ungkapnya.

Menurut Muzakir, seharusnya mereka yang dihukum mati atau dihukum berat adalah para pengambil kebijakan. Persoalannya, justru otak kasus justru banyak yang tidak diproses hukum. “Untuk dilakukan hukuman mati syaratnya penegakan hukum harus objektif, tidak boleh diskriminatif. Kasian mereka, orang-orang kecil ini yang jadi korban,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Tim kuasa hukum Ridwan Kamil memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan dan somasi yang dilayangkan oleh Lisa Mariana. Dalam pernyataannya, kuasa hukum menegaskan bahwa seluruh klaim yang dilontarkan pihak Lisa Mariana adalah tidak benar, tidak berdasar, dan sangat merugikan kehormatan serta integritas pribadi klien mereka.

“Klien kami, Bapak Ridwan Kamil, menolak seluruh dalil dan klaim dalam somasi yang disampaikan oleh Lisa Mariana karena beliau tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan yang bersangkutan,” ujar Muslim Jaya Butarbutar, kuasa hukum Ridwan Kamil, dalam keterangan resminya akhir pekan ini.

Terkait dugaan adanya tekanan terhadap Lisa Mariana, Muslim mengatakan, Ridwan Kamil tidak pernah melakukan tekanan dalam bentuk apapun. Sedangkan saat ditanya soal tes DNA untuk memastikan ayah kandung anak LM , ia mengatakan Ridwan Kamil siap untuk menjalaninya. “Klien kami selalu siap untuk menjalani tes DNA sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, soal pelaksanaan, kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik,” kata Muslim.

Muslim mengatakan, seluruh tuduhan sepihak yang dilemparkan ke publik tanpa bukti hukum yang sah merupakan bentuk pencemaran nama baik. Somasi yang dilayangkan pada Jumat (11/4) lalu berisi tuntutan agar Ridwan Kamil duduk bersama Lisa Mariana untuk menyelesaikan permasalahan, serta memberikan sejumlah dana bagi kehidupan Lisa dan seorang anak yang diklaim sebagai hasil hubungan mereka.

Menurutnya, kliennya menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada jalur hukum. “Klien kami telah mencadangkan hak hukumnya untuk menempuh jalur hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan fitnah dan merusak reputasinya secara tidak bertanggung jawab,” kata Muslim.

Sebagai bukti keseriusannya, pada Maret 2025, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya telah melaporkan hal ini ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut mengacu pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di antaranya Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35, Pasal 48 ayat (1) dan (2) jo Pasal 32 ayat (1) dan (2), serta Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27A. “Laporan polisi ini merupakan bentuk perlindungan hukum atas nama baik dan integritas pribadi klien kami. Semua bukti dan saksi telah kami lampirkan untuk mendukung proses penyidikan oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Muslim Jaya Butarbutar pun menanggapi berbagai isu yang berkembang, termasuk klaim bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anak Lisa Mariana. "Yang dapat kami sampaikan secara tegas adalah, tidak pernah ada hubungan personal, profesional, atau apapun antara Ridwan Kamil dengan pihak bersangkutan. Semua dalil dalam somasi telah kami tolak secara hukum dan telah kami jawab sesuai koridornya,” paparnya.

Saat ditanya mengapa baru sekarang laporan hukum dilayangkan, Muslim menjelaskan, eskalasi tuduhan yang meluas dan merugikan nama baik Ridwan Kamil membuat pihaknya harus mengambil langkah hukum yang tegas, dalam hal ini untuk mencari kebenaran materiil.

Soal kemungkinan mediasi, Muslim tidak menutup kemungkinan selama disertai iktikad baik. Namun, untuk saat ini pihaknya memilih fokus pada jalur hukum. “Kami percaya proses penegakan hukum akan menjawab semua spekulasi yang beredar,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, MINNESOTA – Seorang ayah warga negara Indonesia yang memiliki bayi berkebutuhan khusus, yang ditahan oleh agen federal di tempat kerjanya di rumah sakit di Minnesota setelah visa pelajarnya dicabut secara diam-diam. Ia diketahui sempat mengunggah donasi untuk Palestina.

Sejauh ini hakim Imigrasi Sarah Mazzie menolak mosi untuk membatalkan kasus Aditya Wahyu Harsono atas dasar kemanusiaan, menurut kuasa hukumnya. Harsono (33 tahun) ditangkap empat hari setelah visa pelajarnya dicabut tanpa pemberitahuan. Dia dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 1 Mei.

Penangkapan ini dilakukan seiring banyak penangkapan lainnya terkait pencabutan visa pelajar mahasiswa asing yang dilancarkan pemerintahan Donald Trump. Mahasiswa asing yang sempat mengikuti aksi bela-Palestina tahun lalu jadi sasaran utama penangkapan dan pencabutan visa itu untuk kemudian di deportasi.

Dalam beberapa kasus penting, termasuk penahanan mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia Mahmoud Khalil, pemerintahan Trump berpendapat bahwa mereka harus diizinkan untuk mendeportasi warga negara yang bukan warga negara karena keterlibatan mereka dalam aktivisme pro-Palestina yang dianggap antisemit. Namun dalam sebagian besar pencabutan visa, perguruan tinggi mengatakan tidak ada indikasi bahwa mahasiswa yang terkena dampak memiliki peran dalam protes.

Merujuk the Guardian, Harsono adalah seorang Muslim dan sering memposting di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan di Gaza. Dia juga menjalankan organisasi nirlaba kecil, yang menjual karya seni dan barang dagangan, dan hasilnya akan disumbangkan ke organisasi-organisasi yang membantu Gaza.

“Istrinya shock dan kelelahan,” kata Sarah Gad, pengacara Harsono dilansir the Guardian pada Sabtu. “Departemen Keamanan Dalam Negeri telah mempersenjatai sistem imigrasi untuk tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu untuk menanamkan rasa takut.”

Harsono, seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, yang menikah dengan seorang warga negara AS, dikejutkan oleh pihak berwenang di ruang bawah tanah tempat kerjanya pada 27 Maret lalu. Gad mengatakan, Harsono ditahan tanpa penjelasan jelas dan diinterogasi berjam-jam.

Istri Harsono, Peyton, menelepon Gad karena panik setelah mendapat telepon dari bagian sumber daya manusia di rumah sakit. Dua agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (Ice), mengenakan pakaian preman, muncul dan menginstruksikan staf untuk mengadakan pertemuan palsu di ruang bawah tanah sehingga mereka dapat menangkapnya, menurut Gad.

Staf rumah sakit putus asa tetapi merasa terpaksa untuk mematuhinya.“Mereka (para agen) tanpa diduga masuk ke dalam sambil tersenyum, dan kemudian mereka menarik borgol dan menahannya secara paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan melucuti semua barang miliknya,” kata Gad.

Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Guardian. Harsono dibawa ke Penjara Kabupaten Kandiyohi, di mana dia masih ditahan, menurut pencari lokasi tahanan Ice.

Dia mengatakan kepada agen Ice bahwa visa pelajar F-1 miliknya berlaku hingga Juni 2026, dan bahwa dia memiliki permohonan kartu hijau yang tertunda berdasarkan pernikahannya dengan seorang warga negara AS, namun dia telah diberikan pemberitahuan untuk hadir di pengadilan yang menyatakan bahwa dia telah memperpanjang masa berlaku visanya.

Pengacaranya mengatakan bahwa hingga 28 Maret, sehari setelah penangkapannya, visa F-1 miliknya masih aktif. Gad mengatakan pemerintah mencabutnya tanpa pemberitahuan apa pun kepadanya, dan kemudian menyatakan bahwa dia telah melebihi masa tinggalnya.

Pencabutan tersebut dilakukan pada tanggal 23 Maret dan diduga didasarkan pada hukuman pelanggaran ringan pada tahun 2022 karena membuat coretan pada trailer semitruk. Ini serupa dengan dalih penangkapan dan upaya deportasi mahasiswa asing lainnya di AS belakangan.

Gad mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran yang dapat dideportasi berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan. Dia telah melakukan perjalanan internasional dan kembali beberapa kali ke Indonesia sejak hukuman tersebut tanpa insiden.

Sehari sebelum sidang penjaminan Harsono, DHS membeberkan bukti-bukti yang memberatkannya. Selain menyatakan bahwa visanya telah dicabut karena hukuman pelanggaran grafiti, yang mana ia membayar ganti rugi sebesar 100 dolar AS, mereka juga menyebutkan penangkapan pada tahun 2021 saat protes atas pembunuhan George Floyd. Tuduhan itu dibatalkan.

Istrinya dan putrinya yang berusia delapan bulan, yang berkebutuhan khusus, putus asa dengan penangkapannya, kata Gad. Setelah hakim memberikan jaminan sebesar 5.000 dolar AS kepada Harsono pada tanggal 10 April, Minnesota Freedom Fund sedang dalam perjalanan untuk membayarnya.

Namun DHS segera mengajukan banding atas keputusan obligasi tersebut, yang mengakibatkan penangguhan otomatis, yang berarti Harsono harus tetap ditahan. Gad mengatakan tindakan semacam ini jarang terjadi, biasanya hanya terlihat ketika hakim memberikan jaminan kepada seseorang yang didakwa melakukan kejahatan kekerasan atau kejahatan berat.

“Anda tidak pernah harus menunda surat perintah jaminan hakim imigrasi untuk hukuman ringan ketika seseorang sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemegang kartu hijau,” katanya. Gad sedang bersiap untuk mengajukan petisi federal dan perintah penahanan sementara terhadap DHS.

Saat meminta bantuan melalui GoFundMe, istri Harsono menjelaskan bahwa suaminya telah dipecat dari pekerjaannya saat berada dalam tahanan dan sekarang keluarganya “dalam bahaya kehilangan apartemen kami” dan mereka “tidak lagi memiliki asuransi kesehatan”.

Asosiasi Perawat Minnesota mengutuk penangkapan pekerja rumah sakit tersebut dan menyatakan kembali pendiriannya bahwa “perawat tidak boleh dan tidak akan berperan apa pun dalam penegakan imigrasi” dan harapannya bahwa “semua pegawai rumah sakit juga akan menolak peran dalam membantu Ice”.

Kasus Harsono muncul di tengah gelombang laporan pencabutan visa pelajar berdasarkan kebijakan eksekutif baru pemerintahan Trump. Tindakan pemerintah federal untuk mencabut status hukum mahasiswa telah menyebabkan ratusan cendekiawan berisiko ditahan dan dideportasi.

Setidaknya 901 pelajar di 128 perguruan tinggi dan universitas telah dicabut visanya atau status hukumnya dihentikan sejak pertengahan Maret, menurut tinjauan Associated Press atas pernyataan universitas dan korespondensi dengan pejabat sekolah.