REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama enam bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru, bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi.

"Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) sore WIB.

Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2025, masih bingung lokasi toilet di Istana. Dia butuh waktu untuk memahami denah Istana.

Karena itu, ia bisa memahami, jika juru bicara presiden salah berkomentar. Meski tidak menyebut nama, pesan Prabowo tersebut sepertinya ditujukan kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi yang sempat membuat pernyataan kontroversial hingga kemudian mengumumkan ke publik mundur dari posisinya sekarang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama enam bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru, bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi.

"Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) sore WIB.

Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2025, masih bingung lokasi toilet di Istana. Dia butuh waktu untuk memahami denah Istana.

Karena itu, ia bisa memahami, jika juru bicara presiden salah berkomentar. Meski tidak menyebut nama, pesan Prabowo tersebut sepertinya ditujukan kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi yang sempat membuat pernyataan kontroversial hingga kemudian mengumumkan ke publik mundur dari posisinya sekarang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menunggu undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, RUU Perampasan Aset harus segera dibahas agar menjadi UU untuk kepastian hukum penyitaan aset para pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara lainnya.

"Pemerintah kapan saja siap membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/5/2025). Menurut dia, RUU Perampasan Aset sebetulnya inisiatif DPR yang diajukan sejak 2023. Namun, hingga kini belum ada pembahasan lanjutan.

Presiden Prabowo Subianto saat Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025, menyampaikan dukungannya agar pemerintah membahas RUU Perampasan Aset. Menurut Yusril, Presiden Prabowo menyampaikan pemerintahannya yang akan serius dalam pemberantasan korupsi dan turunannya.

Termasuk, kata dia, dukungan presiden untuk melakukan perampasan-perampasan aset para koruptor yang diperoleh dari perbuatan yang merugikan negara. "Presiden menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan aset-aset hasil korupsi dinikmati oleh para koruptor," ujar Yusril.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak bermasalah untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment. Pigai menganggapnya bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab.

Atas dasar itulah, Pigai tak menentang kebijakan Dedi. Sebab, kebijakan tersebut tidak menyalahi standar HAM.

“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” kata Pigai di Jakarta pada Senin (5/5/2025).

Pigai menjelaskancorporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin. Sedangkan apa yang dilakukan Pemprov Jabar menurutnya bukan bagian dari hal itu.

“Bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan. Tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” ujar Pigai.

Pigai merasa kebijakan Dedi tetap sesuai dengan koridor HAM. Program Dedi itu rencananya akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

"Sepanjang pendidikan yang menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM," ujar Pigai.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebutkan pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar. Dedi pun mengatakan program akan diperluas tidak hanya SMP tapi juga untuk tingkat SMA.

"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar," kata Dedi saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5/2025).

Dedi menyampaikan hingga saat ini program tersebut sudah memasuki hari ketiga di Purwakarta. Sejumlah orang tua disebutkan mulai tertarik untuk mendaftarkan anak-anak mereka dalam program serupa.

Dedi menyebutkan program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya menekan angka kenakalan remaja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama enam bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru, bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi.

"Di sana sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) sore WIB.

Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2025, masih bingung lokasi toilet di Istana. Karena itu, ia bisa memahami, jika juru bicara presiden salah berkomentar.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju Sitorus meminta pemerintah untuk menindak tegas kasus keracunan massal akibat minuman keras (miras) oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa tidak perlu ada toleransi dalam penindakan kasus yang menyebabkan dua narapidana Lapas Bukittinggi meninggal dunia.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah kegagalan total pengawasan. Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Bukittinggi harus segera dicopot dari jabatannya,” ujar Raja dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Oleh sebab itu, dia mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk turun tangan guna menyelidiki secara menyeluruh, dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang terbukti lalai.

“Kita perlu bersih-bersih total di tubuh pemasyarakatan. Kalau tidak ada tindakan tegas sekarang, maka kejadian memalukan seperti ini akan terus berulang. Saya tegaskan, ini tidak bisa didiamkan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa nyawa narapidana yang telah meninggal dunia tidak dapat ditukar dengan sanksi peringatan atau mutasi jabatan pejabat Lapas Bukittinggi.

"Dua narapidana tewas akibat kelalaian aparat. Ini tanggung jawab moral dan institusional. Jangan beri ruang bagi oknum yang memperdagangkan hukum di dalam tembok lapas," ujarnya.

Sementara itu, dia menilai kejadian tersebut mempermalukan sistem pemasyarakatan, dan menunjukkan pengawasan di dalam lapas sangat lemah sehingga peredaran miras bisa terjadi secara terang-terangan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dua anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dan MY Esti Wijayati mendatangi rumah Mbah Tupon di Dusun Ngentak RT 04, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Sabtu (3/5/2025). Kedatangan keduanya ini tak lepas dari kasus sengketa tanah yang sedang dialami lansia buta aksara ini.

Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah di Kabupaten Bantul. Tanah seluas 1.655 meter persegi yang semula dimilikinya, kini berganti nama dan membuatnya terancam kehilangan dua rumah di atas tanahnya. Sebab, sertifikat tanah tersebut kini dijadikan agunan Indah Fatmawati (IF) ke bank dengan tagihan menunggak Rp 1,5 miliar.

Rieke mengatakan ingin memberikan dukungan moral secara langsung sekaligus menegaskan komitmen mereka dalam mengawal proses hukum terhadap pengembalian hak atas tanah yang disengketakan. Dalam kesempatan ini, mereka juga menyerahkan surat blokir internal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ke Mbah Tupon.

“Per tanggal 29 April Kantor Pertanahan, Bantul sudah melakukan pemblokiran internal terhadap sertifikat SHM nomor 2445," kata Rieke di sela kunjungan tersebut, Sabtu (3/5/2025).

Penyerahan surat pemblokiran tersebut, kata Rieke setidaknya bisa membuat tenang Mbah Tupon beserta keluarganya. Sebab keberadaan surat ini penting sebagai pegangan Mbah Tupon agar tanahnya tidak dilelang oleh Bank PNM. Selain itu, pihaknya juga berjanji akan terus mengawal supaya proses percepatan pengembalian sertifikat Mbah Tupon bisa berjalan dengan lancar.

“Tanah Mbah tupon tetap akan aman dengan adanya surat ini nomor B/NP.DI/723-3402/TV/2023. Surat tertanggal 29 April 2025 dan ditanda tangani oleh Kepala BPN Bantul Tri Harnanto H SH MH,” ucap Rieke.

Rieke juga menyampaikan Mbah Tupon bukan satu-satunya yang menjadi korban kasus mafia tanah. Menurutnya, kasus serupa masih banyak ditemui di negeri ini sehingga membutuhkan penanganan dan keberanian untuk bersuara.

Dia pun berpesan kepada seluruh masyarakat untuk berani berbicara kepada publik, jika mengalami kasus serupa seperti yang dialami oleh Mbah Tupon. “Mbah Tupon dan keluarga menjadi contoh kalau itu hak kita, jangan berhenti berjuang," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga sebagai juru bicara Presiden RI, menyampaikan bahwa pemulihan kondisi sistem kelistrikan karena pemadaman listrik di Pulau Bali terus dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan stabilitas dan keselamatan sistem.

Prasetyo menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit, sehingga fasilitas strategis yang terdampak menjadi prioritas dalam penanggulangan.

"Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," kata Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan mengenai gangguan kelistrikan di Bali, dan atas arahan Presiden, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.

Gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah terdampak mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

Mewakili Presiden, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Di saat yang sama, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

"Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi perihal siswa yang bermasalah dididik oleh TNI perlu ditinjau ulang. Dia kurang setuju dengan metode mereka dibawa ke barak militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa," ucap Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut dia, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah. "Sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM itu boleh saja," kata Atnike.

Namun, apabila siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu, termasuk yang berhubungan dengan kemiliteran, sambung dia, kebijakan tersebut menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi, kata Atnike, pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman.

"Oh, iya, dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam aksi May Day atau Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025). Ia menilai, kehadiran Prabowo menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kaum buruh.

Ia mengatakan, kehadiran Prabowo di tengah aksi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merangkul dan memperjuangkan aspirasi buruh. Menurut dia, hal itu adalah simbol kuat bahwa negara akan berpihak pada kelompok buruh.

"Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi May Day setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo," kata dia melalui keterangannya, Kamis.

Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan, keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan. Menurut dia, pemerintah juga harus memberikan jaminan terhadap iklim investasi yang bebas dari gangguan.

Ia mencontohkan, belakangan muncul berita praktik premanisme atas nama organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Ia menilai, hal itu merupakan salah satu ancaman serius terhadap iklim usaha.

"Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi," ujar dia.

Karena itu, Eddy menilai, perlu adanya sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi. Dengan begitu, investor tidak akan khawatir untuk berinvestasi di Indonesia.

"Negara harus hadir dan tegas. Perlindungan terhadap investor adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan buruh itu sendiri," kata Eddy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecam aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak tim operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

“Komnas HAM mengecam terjadinya penembakan atau serangan terhadap operasi SAR (pencarian dan pertolongan) Tahap III yang sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Penembakan bermula ketika tim operasi pencarian Iptu Tomi melakukan pencarian ulang pada 21 April–4 Mei 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya. Tim tersebut di antaranya terdiri dari Mabes Polri, Polda Papua Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) Papua Barat, dan Tim SAR.

Pencarian ulang dilakukan karena Komnas HAM menerima pengaduan dari pihak keluarga Iptu Tomi. Menurut Uli, pengadu menyatakan bahwa pengungkapan kasus Iptu Tomi yang hilang sejak Desember 2024 saat mengejar KKB di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni belum dilakukan secara profesional.

“Oleh karena itu, (pengadu) meminta agar dilakukan pencarian ulang secara maksimal,” ucap Uli.

Merespons pengaduan tersebut, Komnas HAM meminta keterangan Kapolda Papua Barat. Selanjutnya, Polda Papua Barat mengundang Komnas HAM untuk memantau operasi pencarian ulang tersebut. Adapun Komnas HAM menugaskan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Papua Frits B. Ramandey untuk ikut hadir.

Selain untuk memenuhi undangan Polda Papua Barat, kehadiran Komnas HAM pada operasi tersebut juga untuk memastikan proses pencarian Iptu Tomi dilakukan secara profesional, transparan, dan maksimal demi penegakan hukum yang adil, terutama hak atas keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.

Ketika operasi pencarian sedang berlangsung, terjadi penembakan yang diduga dilakukan KKB terhadap tim pencarian, termasuk Frits Ramandey, di sekitar Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni pada Minggu (27/4).

“Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut,” kata Uli.

Atas insiden tersebut, Komnas HAM mendesak KKB dan aparat keamanan menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia serta memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja kemanusiaan di wilayah rawan konflik di Papua.

Di samping itu, Komnas HAM meminta agar operasi SAR tahap III pencarian Iptu Tomi Marbun dilakukan secara profesional dan memastikan keamanan bagi seluruh anggota yang terlibat.