REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Putusan mengenai peninjauan kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, yang diajukan oleh tujuh terpidana kasus tersebut, akan disampaikan oleh Mahkamah Agung hari ini, Senin (16/12/2024).

Rangkaian sidang PK yang diajukan ketujuh terpidana itu sebelumnya telah selesai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, pada awal Oktober 2024. Adapun ketujuh terpidana itu adalah Hadi, Jaya, Supriyadi, Eka, Eko Ramadhani, Rifaldi dan Sudirman.

Menanggapi putusan MA yang akan diumumkan tersebut, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Raden Reza Pramadia, yakin pengajuan PK para terpidana itu akan ditolak oleh MA. ‘’Ya karena semua itu kan dari awal sudah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan-tahapan persidangan,’’ ujar Reza, Senin (16/12/2024).

Meski demikian, Reza mengatakan, pihak keluarga almarhumah Vina akan menerima apapun putusan MA dalam kasus tersebut. ‘’Andaipun PK itu diterima, kita mewakili pihak keluarga akan menerima dengan legowo. Tapi saya sih masih berpedoman pada putusan pengadilan, PK itu akan ditolak,’’ kata Reza.

Reza menambahkan, jika seandainya MA mengabulkan PK para terpidana kasus Vina, maka harus ada penjelasan mengapa kesalahan itu bisa terjadi dalam kasus Vina. Dengan demikian, pihak keluarga akan merasa tenang dan tidak banyak timbul lagi pertanyaan mengenai carut marut dan berlarutnya kasus tersebut.

Seperti diketahui, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Cirebon telah menetapkan delapan orang yang bersalah. Dari delapan orang itu, satu orang divonis delapan tahun dan tujuh lainnya dihukum seumur hidup.

Satu orang terpidana yang dihukum delapan tahun, yakni Saka Tatal, telah bebas sejak 2020 silam. Kini, ia juga telah mengajukan PK untuk membuktikan ketidakterlibatannya dibalik kematian Vina dan Eky. Begitu pula tujuh terpidana lainnya yang dihukum seumur hidup dan hingga kini masih mendekam di penjara. Mereka juga mengajukan PK untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam kasus tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekjen Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) dr Putro Muhammad menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus kekerasan yang dialami Muhammad Luthfi, chief koas di Universitas Sriwijaya. Penganiayaan yang dilatarbelakangi persoalan jadwal piket akhir tahun ini dilakukan oleh ajudan orang tua dari salah satu peserta koas berinisial LA.

Dokter Putro menyoroti pentingnya penguatan perlindungan hukum dari institusi kampus dan pemerintah terhadap para dokter muda atau koas. Pasalnya, dokter koas juga sudah terlibat dalam pelayanan di rumah sakit.

“Jadi saya kira perlindungan hukum harus betul-betul dijalankan terutama untuk yang tenaga medis, walaupun ini koas, namun mereka juga terlibat dalam pelayanan,” kata dokter Putro saat dihubungi Republika.co.id, Senin (16/12/2024).

Berkaca dari kasus ini, dokter Putro juga mendorong pihak kampus untuk membuat skema penyelesaian konflik di antara dokter koas. Selain itu, pihak kampus juga dinilai perlu membekali ilmu manajemen konflik terhadap para dokter koas.

“Kemahiran dalam manajemen konflik itu yang tidak pernah ada. Selama ini pendekatannya hanya akademik. Koas itu kan jembatan untuk masuk ke dunia kerja. Makanya harus dibekali manajemen konflik. Ini penting untuk digarisbawahi, karena bagaimanapun institusi pendidikan harus berperan,” ujar dokter Putro.

Dokter Putro menegaskan seharusnya orang tua tidak perlu ikut campur atau melakukan intervensi terhadap internal profesi, dalam hal ini pendidikan dokter. Menurut dokter Putro, masalah jadwal piket seharusnya bisa diselesaikan di tingkat professional.

“Kami tentu sangat prihatin dengan masalah ini. Selanjutnya, terkait dengan intervensi pihak keluarga ini, ini menjadi perhatian. Harusnya ini menjadi urusan internal profesi, dalam konteks pendidikan dokter, sehingga masalah semacam ini ya harusnya diselesaikan di tingkat professional. Karena jika orang tua mengintervensi akan makin memperburuk situasi,” kata dokter Putro

Dokter koas, yang juga dikenal sebagai dokter muda atau co-assistant, adalah mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani tahap pendidikan klinis. Pada tahap ini, mereka mempraktikkan ilmu kedokteran secara langsung sebagai langkah akhir sebelum mendapatkan status resmi sebagai dokter.

Saat ini ajudan berinisial F telah ditetapkan menjadi tersangka seusai menganiaya Muhammad Luthfi, chief koas di Universitas Sriwijaya, Palembang. Datuk menganiaya korban diduga gegara masalah jadwal piket anak majikannya yang merupakan mahasiswa junior berinisial LA.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemukulan terjadi di sebuah kafe di Palembang, di mana Luthfi memenuhi permintaan SM, ibu LA, untuk bertemu dan membahas jadwal piket koas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga SM kesal hingga mengintimidasi Luthfi. Namun, Luthfi dan kawannya diam saja. Sikap diam itu ternyata dianggap tidak sopan oleh Datuk. Tersulut emosinya, Datuk pun memukul Luthfi beberapa kali di bagian kepala.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Warga negara Filipina terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso memberikan salam kepada awak media saat keluar dari Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Gunung Kidul, D.I Yogyakarta, Ahad (15/12/2024).

Mary Jane Veloso dibawa ke Lapas Pondok Bambu, Jakarta sebelum dipindahkan ke negara asalnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses pemulangan terpidana narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso akan segera dilakukan. Pada Ahad (15/12/2024) malam terpidana mati perempuan kelahiran 1985 itu dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Yogyakarta, ke Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu di Jakarta Timur (Jaktim).

Selanjutnya Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan dikabarkan akan menerbangkan Mary Jane ke Manila dalam beberapa hari mendatang.

“Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dalam beberapa hari ke depan,” kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Nyoman menjelaskan, pemindahan Mary Jane dari Yogyakarta ke Jakarta bagian dari tindak lanjut pengaturan praktis antara pemerintah Indonesia dengan Filipina dalam program transfer of prisoners atau pemulangan narapidana warga negara asing. Pengaturan praktis pemindahan Mary Jane tersebut, sudah ditandangani oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez pada Jumat (6/12/2024) lalu.

Menurut Nyoman, Mary Jane dijemput petugas Lapas Kelas II B Yogyakarta di Gunung Kidul, pada Ahad (15/12/2024) malam sekitar pukul 22:30 WIB. Selanjutnya Mary Jane menjalani pemeriksaan administratif dan penyerahan berkas-berkas yang disaksikan oleh Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Yogyakarta.

Sekitar pukul 22:50 WIB, Mary Jane dengan barang-barang bawaannya selama di lapas, dibawa masuk ke dalam kendaraan tim Satopspatnal Ditjen PAS. “Tepat pukul 23:00 WIB mobil tim penjemputan dan Mary Jane Veloso berangkat menuju Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta diikuti dengan satu mobil Kejaksaan Gunung Kidul,” kata Nyoman.

Rombongan yang membawa Mary Jane diperkirakan tiba di Jakarta, pada Senin (16/12/2024). “Kegiatan penjemputan narapidana Mary Jane Veloso berjalan dengan aman dan kondusif,” sambung Nyoman.

Mary Jane adalah narapidana kasus narkotika yang dihukum mati oleh pengadilan di Indonesia pada 2010 lantarna terbukti membawa heroin 2,6 kilogram (kg). Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, menyampaikan permohonan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memulangkan Mary Jane.

Permohonan tersebut dikabulkan melalui program transfer of prisoners. Selain Filipina, dua negara lain yang meminta permohonan serupa juga dilakukan Prancis, dan Australia. Pada Ahad (15/12/2024) pemerintah Indonesia resmi memulangkan lima terpidana kasus ‘Bali Nine’ ke Australia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti atau penghapusan pidana terhadap 44 ribu narapidana. Penghapusan pidana itu merupakan salah-satu program dalam usaha untuk pengurangan kapasitas berlebih lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengatakan, pemberian amnesti terhadap ribuan narapidana tersebut sebagai program pemajuan HAM. Menurut dia, salah-satu yang menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dalam memberikan amnesti adalah aspek kemanusian dan semangat rekonsiliasi.

"Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita (delapan program utama Presiden Prabowo)," kata Pigai dalam siaran pers kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Pigai menjelaskan, memang tak semua narapidana bisa mendapatkan program penghapusan hukuman itu. Dia mengungkapkan beberapa kategori narapidana yang bakal mendapatkan amnesti, seperti kasus politik dan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pigai menerangkan, narapidana politik dan ITE, termasuk tahanan isu kebebasan berpendapat dan berekspresi di Papua bisa mendapaykan amnesti. Pun juga yang dipidana lantaran kasus-kasus penghinaan terhadap kepala negara akan dibebaskan. "Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusian, dan usaha-usaha untuk rekonsiliasi," kata Pigai.

Presiden Prabowo, kata Pigai, juga akan memberikan amnesti terhadap narapidana yang selama menjalani pemidanaan mengalami atau mengidap sakit berkepanjangan. "Termasuk di dalamnya adalah warga-warga binaan (narapidana) yang mengalami gangguan kejiawaan, serta yang mengidap HIV/AIDS, yang perlu perawatan khusus," ujar Pigai.

Dan kategori terakhir yang bakal mendapatkan amnesti adalah para narapidana kasus penggunaan narkotika. Mantan komisioner Komnas HAM tersebut menjelaskan, penghapusan pidana khusus terhadap para pengguna narkotika tersebut dilakukan karena misi utama pemidanaan terhadap para pecandu narkoba harus dengan rehabilitasi atau penyembuhan. Bukan dengan pemidanaan badan di sel penjara.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat (13/12/2024) menyampaikan, Presiden Prabowo akan memberikan amnesti terhadap 44 ribu narapidana. Namun pemberian amnesti tersebut, saat ini masih dalam usulan dan akan dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Prinsipnya, Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata Supratman. Dia menjelaskan, presiden sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945 memang diberikan kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ) membahas tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum dan Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Kriminologi. Seminar yang berlangsung di Aula dr Syafri Guricci Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, Kamis (12/12/2024) berkolaborasi dengan Criminal Law Institute (CLI).

Dekan FH UMJ Dr Dwi Cahyawati, SH, MH turut hadir memberikan sambutan. Ia mengatakan penyalahgunaan wewenang di Indonesia hanya dilihat dalam aspek pidana. Padahal penyalahgunaan wewenang bisa juga di tinjau dari sudut administrasi, kriminologi bahkan hukum perdata.

"Melalui kegiatan ini Kami bisa memberikan pemahaman lebih luas khususnya para akademisi tentang Penyalahgunaan Wewenang," ujarnya.

Seminar Nasional dibagi menjadi dua sesi panel diskusi, dimana setiap sesinya menghadirkan tiga narasumber. Pada sesi pertama, menghadirkan Prof Dr Efik Yudiansyah, SH, MH, Dr Muhammad Fatahillah Akbar, SH, MH, dan Prof Dr Rena Yulia, SH, MH.

Prof Dr. Efik Yudiansyah, SH, MH, Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Bandung membahas penyalahgunaan dalam Perspektif Hukum dan Administrasi Negara. Efik menjelaskan penyalahgunaan wewenang terjadi karena adanya tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Efik mengatakan penyalahgunaan wewenang tercantum pada UU No 30 Tahun 2014 yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang.

Kemudian materi dilanjutkan oleh Dr Muhammad Fatahillah Akbar, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menyampaikan penyalahgunaan wewenang dari perspektif Hukum Pidana.

Fatahillah menyampaikan perlu adanya parameter yang tegas dan jelas sejak proses penyelidikan. Selain itu juga Indonesia perlu ada tambahan pembaharuan UU Tipikor.

Prof Dr Rena Yulia, SH, MH, Direktur CLI sekaligus Guru Besar Universitas Sultan Agung Tirtayasa menjelaskan tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam perspektif Kriminologi. Selain itu Rena juga menambahkan penyalahgunaan dalam perspektif Viktimologi.

Viktimologi merupakan timbul nya korban dalam penyalahgunaan wewenang tersebut. Korban ini terbagi dalam 2 jenis yaitu korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan.

Seminar Nasional dilanjutkan ke sesi kedua panel diskusi. Sesi kedua menghadirkan Prof Deni Setya Bagus Yuherawan, SH, MS, Dr Neva Sari Susanti, SH, MHum dan Dr Chairul Huda, SH, MH.

Dr Neva Sari Susanti, SH, MHum., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Republik Indonesia menjelaskan tentang Penyalahgunaan wewenang yang memunculkan korupsi. Neva menjelaskan penyalahgunaan wewenang terdapat tiga puluh jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Terakhir, Dr Chairul Huda, SH, MH, Akademisi Hukum Pindana UMJ menjelaskan perbedaan penyalahgunaan wewenang dengan menyalahgunakan kewenangan. PadaPasal 3 UU tipikor berisi tentang menyalahgunakan kewenangan merupakan unsur pokok yang menjadi penyebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dan dihadiri oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr H Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH, Direktur CLI Prof Dr Rena Yulia, SH, MH, Rektor UMJ, Wakil Rektor UMJ dan Civitas akademika FH UMJ.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan lima anggota Bali Nine yang dipulangkan ke Australia pada 15 Desember 2024 tetap berstatus narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan.

Syarat itu merupakan salah satu bagian dari 'Practical Arrangement' atau Pengaturan Praktis yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Yusril dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024.

"Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apapun," kata Yusril dalam keterangan kepada media di Jakarta, Ahad (15/12).

Dalam kesepakatan itu juga tertulis Pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia dan keputusan hukuman oleh pengadilan Indonesia. Matthew Norman dan kawan-kawan akan dimasukkan dalam daftar cekal untuk ke Indonesia sesuai dengan hukum Indonesia.

Australia juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada Matthew Norman dkk setelah pemindahan. Kesepakatan ini ditandatangani dengan didasari oleh prinsip timbal balik (resiprokal).

"Indonesia dan Australia berkomitmen untuk senantiasa bekerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan kerangka hukum dalam negeri," ujar Yusril.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa lima orang sisa narapidana kasus Bali Nine telah ditransfer dari Bali pada hari Minggu pagi (15/12/2024) dan telah mendarat di Darwin, Australia. Kelima narapidana itu adalah: Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens.

Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan adalah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara dari pejabat pihak Australia yang mendampingi adalah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Tepat pukul 10.35 WITA, Rombongan 5 orang Narapidana WNA dan 3 Orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia. Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, perwakilan pemerintah Indonesia mendapat informasi dari Chris Goldrick (salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam Pesawat) bahwa rombongan narapidana 5 orang WNA Australia bersama 3 orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa lima orang sisa narapidana kasus Bali Nine telah ditransfer dari Bali pada Ahad pagi (15/12/2024) dan telah mendarat di Darwin, Australia.

Kelima narapidana itu adalah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens.

Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan adalah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara dari pejabat pihak Australia yang mendampingi adalah Lauren Richardson ( Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

"Tepat pukul 10.35 WITA, Rombongan 5 orang Narapidana WNA dan 3 Orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia," kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangan pers pada Ahad (15/12/2024).

Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, pemerintah RI menerima Informasi dari Chris Goldrick (Salah Satu Petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam Pesawat) bahwa Rombongan Narapidana 5 Orang WNA Australia bersama 3 Orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

Diketahui, Penandatanganan Pengaturan Praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024.

Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

"Saya senang mengonfirmasi bahwa warga negara Australia, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens telah kembali ke Australia sore ini," kata Perdana Menteri Anthony Albanese menulis di media sosial, Ahad (15/12/2024) dilansir laman BBC.

Ia berterima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto atas welas asihnya dalam membebaskan tahanan tersebut.

Kasus yang mendapat sorotan publik ini bermula pada tahun 2005 ketika Indonesia menangkap sembilan pemuda Australia yang mencoba menyelundupkan 8,3 kg (18 pon) heroin keluar dari Bali.

Kasus ini menjadi berita di seluruh dunia ketika dua pemimpin jaringan tersebut, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi matan oleh regu tembak pada tahun 2015, yang memicu pertikaian dengan Australia.

Sementaran yang lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Salah satu dari sembilan orang tersebut, Tan Duc Thanh Nguyen, meninggal karena kanker pada tahun 2018. Tak lama kemudian, Renae Lawrence, yang saat itu berusia 41 tahun, mendapat keringanan hukuman setelah menghabiskan hampir 13 tahun di penjara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana. Di antaranya pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua agar bisa menghirup udara bebas.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2024).

Supratman menjelaskan, pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan. Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan presiden juga akan diberi amnesti.

Selain itu, kata Supratman, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti. Dia menyebut, kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua. Sebanyak 18 narapidana terkait kasus Papua akan menerima amnesti.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya, dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya," tutur Supratman.

Narapidana yang terlibat dalam penggunaan narkotika turut diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo. Menurut data Kementerian Imipas, sambung dia, ada sekitar 44 ribu narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

"Yang seharusnya itu mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga minta untuk diberikan amnesti. Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas," ucap Supratman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah perempuan WNA asal Vietnam yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial dihadirkan saat konferensi pers di Lobby Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 12 WNA asal Vietnam karena melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan dokumen keimigrasian untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial pada tempat hiburan di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah terdakwa kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Majelis hakim menjatuhkan vonis penjara selama empat hingga lima tahun penjara serta membayar denda dan uang penganti terhadap 15 terdakwa dalam perkara tersebut.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mengaku telah menerima hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor 210 Tahun 2024. Pasalnya, pasangan Rido tak mengajukan gugatan atas hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Hukum Pasangan Rido, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan Tim Pemenangan Pasangan Rido telah secara resmi menerima hasil Pilgub Jakarta. Karena itu, pihaknya juga mengambil langkah dengan mencabut laporan yang sebelumnya telah disampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Dengan berbagai catatan maka kami tim hukum juga secara resmi mencabut pengaduan ke DKPP terhadap KPU Jakarta dan Jakarta Timur hari ini," kata dia melalui keterangannya kepada Republika, Jumat (13/12/2024).

Pencabutan laporan itu dilakukan agar KPU Provinsi Jakarta dapat menjalankan tugas dengan baik hingga penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun, pihaknya tetap berharap KPU Provinsi Jakarta dapat memperbaiki kinerja.

"Catatan pengaduan kami, banyak persoalan ketidakprofesional KPU Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu di Jakarta, dan kami yakin akan dikabulkan. Namun karena sudah keputusan tim pemenangan untuk menerima Pilgub Jakarta, maka laporan DKPP terhadap KPU kami cabut," ujar Muslim.

Ia berharap, ke depan KPU Provinsi Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta. Pasalnya, partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024 merupakan yang paling rendah selama pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung di Jakarta.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Rido, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan alasan pihaknya tak melayangkan gugatan atas hasil Pilgub Jakarta 2024 ke MK. Selain mendapatkan arahan pimpinan, pasangan Rido tak ingin terjadi perpecahan di Jakarta.

Riza mengatakan, pihaknya telah menyiapkan fakta dan data untuk menjadi bahan gugatan di MK. Bahkan, ia menyebut, permohonan gugatan sudah ditulis oleh tim hukum pasangan Rido. Melalui persiapan itu, ia meyakini dapat membuat Pilgub Jakarta berjalan dua putaran.

"Namun prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perdebatan yang berlebihan, terjadi konflik, chaos, bahkan pecah belah dan khawatir nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak ingin Jakarta kondusif, yang tidak ingin bangsa ini baik," kata dia, Jumat.