REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan memberikan perlindungan hukum terhadap Profesor Bambang Hero Sahardjo yang terancam dikriminalisasi atas keahliannya dalam penghitungan kerugian negara Rp 271 triliun terkait kerugian kerusakan lingkungan dalam kasus korupsi penambangan timah.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan, negara wajib hadir memberikan perlindungan terhadap siapapun yang turut membantu penyidikan tindak pidana korupsi. “Pastinya, kita (kejaksaan) akan memberikan perlindungan (untuk Profesor Bambang),” kata Febrie saat dihubungi Republika, Selasa (14/1/2025).

Febrie mengatakan perlindungan tersebut dapat berupa pendampingan hukum, bentuk maupun bentuk perbantuan lainnya. “Karena seorang ahli ini telah membantu kita (penyidik) dalam menghitung kerugian kerusakan lingkungan hidup dan ekologis yang muncul akibat perbuatan korupsi dalam kasus (timah) tersebut,” ujar Febrie.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menambahkan, bukan cuma kejaksaan yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap Profesor Bambang dalam perannya sebagai ahli terkait korupsi timah. Namun secara perundang-undangan, kata Harli menjelaskan seorang ahli yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum di persidangan sejatinya memang terlepas dari konsekuensi pelaporan, maupun ancaman pemidanaan.

“Kalau kita membaca tentang peran seorang ahli dalam undang-undang, dan juga terkait dengan perlindungan saksi, justru disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya bersifat mandiri, dan itu dilindungi,” kata Harli saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebab itu, kata Harli, pelaporan pidana terhadap Profesor Bambang sebagai ahli tak bisa dibenarkan. Apalagi, kata Harli menegaskan, penjelasan Profesor Bambang sebagai ahli yang menghitung kerugian materil dampak kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat korupsi penambangan timah tersebut diadopsi dalam putusan majelis hakim PN Tipikor.

“Kami sampaikan bahwa dalam putusan pengadilan itu, di sana dinyatakan bahwa kerugian kerusakan lingkungan yang (Rp) 271 itu, sudah menjadi bagian dari kerugian negara. Artinya kerugian kerusakan lingkungan yang merupakan hasil dari penghitungan ahli itu, dibenarkan oleh hakim,” kata Harli.

Sebab itu, kata Harli, kejaksaan melihat pelaporan pidana terhadap Profesor Bambang tersebut salah alamat, pun gagap konteks. Karena selain peran Profesor Bambang sebagai ahli yang diminta oleh penyidik Jampidsus-Kejagung untuk menghitung kerugian materil kerusakan lingkungan dari penambangan timah.

Hasil dari penghitungan Profesor Bambang itu juga dijadikan bagian dari hasil penghitungan kerugian negara dalam audit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, kata Harli, kerugian negara dalam korupsi timah versi BPKP itu bertambah dari Rp 271 triliun menjadi Rp 300 triliun sepanjang 2015-2022.

Hasil kajian Profesor Bambang, serta penghitungan BPKP itu juga diamini oleh putusan pengadilan. “Artinya, peran ahli itu dalam menghitung kerugian negara itu sudah sangat capable. Karenanya, kita sangat menyesalkan adanya pelaporan itu,” kata Harli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG). Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama SMG," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, penyidik KPK juga turut memanggil mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku yakni Saeful Bahri. KPK juga memanggil staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi, security Satgas Kantor DPP PDI Perjuangan Nur Hasan, dan karyawan BUMN bernama Jhony Ginting.

Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Senin (13/1/2025), memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto diperiksa penyidik selama lebih dari tiga jam, sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.27 WIB.

Meski demikian, Hasto enggan berkomentar soal pemeriksaannya oleh KPK sebagai tersangka dalam dua perkara tersebut. "Untuk hal-hal yang teknis terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik," kata kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). HK diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU ketika itu, Wahyu Setiawan, agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI PDI Perjuangan terpilih dari Dapil Sumatra Selatan I.

HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu yang juga mantan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina. Wahyu Setiawan dan Agustiani sebelumnya telah divonis dalam perkara ini.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Seorang pria Palestina bernama Moataz Abu Zneid (35 tahun) dari Dura, selatan Hebron, yang telah ditahan Israel tanpa tuduhan selama lebih dari satu tahun, dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Soroka Israel pada Ahad (12/1/2025). Abu Zneid syahid usai mengalami penyiksaan dan kelalaian medis oleh Israel.

Sebanyak 68 tahanan Palestina telah meninggal di penjara-penjara Israel akibat penyiksaan atau kelalaian medis, surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz menyatakan pada Ahad (12/1)

Komisi Tahanan Palestina mengatakan Abu Zneid ditahan sejak 27 Juni 2023. Dia sudah menikah dan memiliki satu anak. Menurut keluarganya, dia tidak menderita masalah kesehatan sebelum ditangkap dan disiksa oleh Israel, dikutip dari laman IMEMC News, International Middle East Media Center, Senin (13/1/2025)

Pernyataan itu menambahkan bahwa menurut keterangan awal yang diperoleh dari salah satu tahanan yang baru-baru ini dibebaskan dari Penjara Rimon, tempat dia ditahan, kesehatan tahanan Abu Zneid tiba-tiba menjadi sangat memburuk, dan administrasi penjara dengan sengaja menunda pemindahannya ke rumah sakit. Pihak penjara Israel melakukan kejahatan medis yang sistematis terhadapnya, hingga Abu Zneid mengalami koma dan dipindahkan ke Rumah Sakit Soroka pada tanggal 6 Januari 2025. Abu Zneid yang syahid diumumkan pada malam harinya.

Ia menjelaskan, dengan syahidnya tawanan Abu Zneid dari Dura, maka jumlah syuhada dari kalangan tawanan dan tahanan di penjara-penjara Israel sang pelaku genosida dan pelaku penjajahan meningkat menjadi 55 syuhada yang identitasnya telah diketahui, data sejak Oktober 2023.

Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi secara historis, sehingga tahap ini merupakan tahap paling berdarah dalam sejarah gerakan tawanan sejak tahun 1967.

Jumlah syuhada gerakan tawanan yang diketahui identitasnya sejak 1967 meningkat menjadi tahun 292, dengan catatan ada puluhan syuhada dari tawanan Gaza yang mengalami penghilangan paksa. Patut dicatat bahwa syuhada Abu Zneid adalah tahanan administratif kelima yang meninggal di penjara-penjara Israel sang penjajah sejak dimulainya perang pemusnahan pada Oktober 2023.

Komisi dan klub menambahkan bahwa kasus syahidnya tahanan Abu Zneid, mantan tahanan yang ditangkap lima kali, sebagian besar di bawah penahanan administratif, di mana ia melakukan mogok makan sebagai protes atas penahanan administratifnya, merupakan kejahatan baru dalam catatan sistem brutal Israel, yang telah mencapai puncaknya sejak dimulainya perang pemusnahan yang sedang berlangsung.

Mereka menekankan bahwa apa yang terjadi pada para tawanan dan tahanan merupakan bencana kemanusiaan, dan tidak lain adalah aspek lain dari perang pemusnahan, dan tujuannya adalah untuk melakukan lebih banyak lagi eksekusi, pembunuhan, dan likuidasi terhadap para tawanan dan tahanan.

Komisi dan Klub Tahanan menekankan bahwa laju peningkatan jumlah martir di antara para tahanan dan narapidana akan menjadi lebih berbahaya seiring dengan berlalunya waktu dan ribuan tahanan serta narapidana yang terus ditahan di penjara-penjara Israel, dan terpapar pada kejahatan-kejahatan sistematis, khususnya penyiksaan, kelaparan, penyerangan dalam berbagai bentuk, kejahatan medis, serangan seksual, dan pemaksaan kondisi yang secara sengaja menyebabkan mereka terjangkit penyakit-penyakit serius dan menular, di samping kebijakan-kebijakan pencurian dan perampasan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Otoritas Tahanan, Klub Tahanan, dan semua lembaga terkait menyatakan bahwa Israel sang penjajah bertanggung jawab penuh atas kesyahidan mereka, dan memperbaharui tuntutan mereka agar sistem hak asasi manusia (HAM) international bergerak maju dalam mengambil keputusan yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin penjajah atas kejahatan perang yang terus mereka lakukan terhadap rakyat Palestina.

Mereka juga menuntut agar komunitas internasional menjatuhkan sanksi terhadap penjajah yang akan menempatkan mereka dalam kondisi isolasi internasional yang jelas, dan mengembalikan sistem hak asasi manusia kepada peran fundamentalnya yang menjadi dasar pembentukannya, dan mengakhiri kondisi ketidakberdayaan yang menakutkan yang menimpanya sehubungan dengan perang pemusnahan, dan mengakhiri kondisi kekebalan luar biasa yang diberikan oleh negara-negara penjajah lama kepada negara Israel yang menjajah Palestina, dengan menganggapnya di atas pertanggungjawaban, dan hukuman.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jumlah total tahanan lebih dari 10.400, dan data ini tidak termasuk semua tahanan dari Gaza, sementara jumlah tahanan perempuan hingga 9 Januari 2025 mencapai 85, termasuk empat tahanan perempuan dari Gaza yang identitasnya telah diketahui, anak-anak tidak kurang dari 320 anak ditahan, tahanan administratif sebanyak 3.376 termasuk sekitar 95 anak-anak dan 22 tahanan perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jumlah tersangka warga negara asing (WNA) terkait pidana keimigrasian di Indonesia meningkat. Pada 2024, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menetapkan sebanyak 130 orang tersangka. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan 2023 di mana WNA yang melakukan tindak pidana keimigrasian 'hanya' 53 orang.

“Di tahun 2024, imigrasi menetapkan sebanyak 130 orang WNA (warga negara asing) sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian. Angka tersebut melonjak 145,2 persen dibandingkan tahun 2023 dengan 53 tersangka,” begitu kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Agus juga menyampaikan, angka penindakan administratif keimigrasian atau TAK terhadap warga negara asing, pun meningkat. Pada 2024, dalam catatan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi, jumlah WNA di Indonesia yang dikenakan TAK sebanyak 5.434 orang. Jumlah itu meningkat sebanyak 98,7 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.734 orang.

Angka tangkal terhadap WNA ke Indonesia pun meningkat. Sepanjang 2024, Kementerian Imigrasi melakukan pelarangan terhadap 10.583 warga negara asing masuk ke Indonesia. “Jumlah tersebut bertambah dari tahun 2023 dengan jumlah tangkal WNA sebanak 6.673 atau meningkat 58 persen,” ujar Agus.

Agus mengatakan, peningkatan angka tersangka pidana keimigrasi dan penindakan keimigrasian atau TAK, serta status tangkal tersebut menunjukkan mobilitas WNA di Indonesia yang patut diawasi. “Meningkatnya mobilitas orang asing harus disikapi dengan kewaspadaan lebih tinggi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” ujar Agus.

Selain itu, purnawirawan bintang tiga kepolisian tersebut juga menyampaikan keberhasilan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berhasil melakukan penangkapan terhadap 16 warga negara asing yang masuk dalam daftar buronan internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pemuda Pancasila (PP), Rifkyman meminta maaf terkait tindakannya kepada warga yang membuat konten video di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Rifkyman meminta warga untuk meminta izin terlebih dahulu ke ormas PP jika ingin membuat konten.

"Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral, ramai di media sosial berkaitan dengan konten di Taman Literasi Blok M," ungkap Rifkyman dalam video yang dibagikan Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (12/1/2025).

Dalam video yang sebelumnya beredar, Rifkyman menyebutkan, apabila pengunjung ingin membuat konten di Taman Literasi di Kawasan Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila. Kemudian dalam video klarifikasinya, Rifkyman mengaku, pihak yang berwenang memberikan izin, adalah pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

"Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak taman literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila," kata Rifkyman yang di dalam video tersebut didampingi petugas kepolisian.

Sebelumnya, dalam video viral yang diunggah oleh akun media sosial, sejumlah warga pada Rabu (8/1/2025) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Seorang pria berbaju putih dalam video tersebut menggendong papan iklan portabel. Sedangkan temannya yang lain berada di balik kamera.

Saat sedang membuat video, seorang anggota PP menghampiri mereka. Dia mendesak warga pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu kepada PP. Pria itu mengeklaim, PP mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten itu akhirnya meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menegaskan, tidak perlu ada izin dari PP bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemprov Jakarta menegaskan, tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Taman Literasi tersebut adalah ruang publik dan siapapun berhak menggunakannya.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta pada Ahad (12/1/2025), menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1/2025) lalu.

Dalam video yang beredar, seorang anggota Pemuda Pancasila mendesak warga yang sedang membuat konten di taman tersebut untuk meminta izin terlebih dahulu ke Pemuda Pancasila. "Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi.

Satriadi hingga kini masih berkoordinasi dengan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dan Pemuda Pancasila terkait peristiwa tersebut.

"Kami koordinasikan dengan pihak pengelola dan ormas tersebut. (Terkait sanksi terhadap anggota ormas yang terlibat) belum bisa kami pastikan, kami koordinasikan dulu," tutur Satriadi.

PT ITJ juga mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

Selanjutnya, pihak Satpol PP akan menempatkan personel untuk mengawasi dan berpatroli di di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan sekitarnya. "Mulai Senin (13/1/2025) kami akan tempatkan anggota di lokasi tersebut untuk patroli dan pengawasan," tutur Satriadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar ada sinkronisasi program antara pemerintah dan daerah.

Hal itu merespons ratusan kepala daerah yang akan dilantik, di luar mereka yang masih menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). "Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Menurut Yusril, kepala daerah akan dikumpulkan Presiden Prabowo supaya bisa memiliki perspektif yang sama. Pun masalah yang dihadapi pemerintah bisa ditangani secara bersama-sama.

"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah. Pelantikan ini menjadi penting dan karena itu perlu kita selesaikan," ucap Yusril.

Meski tempat belum ditentukan, Yusril memastikan, Presiden Prabowo akan menggelar pertemuan dengan kepala daerah yang akan dilantik. Pertemuan itu dikonsep seperti menteri menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. "Ya rencananya seperti itu, dikumpulkan di satu tempat," ucap Yusril.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyelenggaraan ajakan pesta seks dengan bertukar pasangan yang undangannya disebar melalui laman (website). Pihak kepolisian menangkap suami istri yang diduga merupakan penyelenggara pesta yang kerap disebut sebagai swing party tersebut.

"Tersangka yang ditangkap adalah suami istri. Laki-laki berinisial IG (39) dan perempuan KS (39). Keduanya kami tangkap di daerah Badung, Bali, " kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Ade Ary menjelaskan berdasarkan info dari penyidik, para tersangka ini diduga memakai website SWXXX.com untuk mengundang sejumlah orang mengikuti aktivitas ini dengan cara mendaftar secara gratis."Berdasarkan keterangan dari penyidik, pendaftar ini punya fantasi serupa untuk bertukar pasangan dan tidak menerima bayaran," ucapnya.

Tanpa seizin pendaftar, penyelenggara atau tersangka ini merekam, menyebarkan, dan menjual video saat mereka melakukan kegiatan pesta seks dan bertukar pasangan. Ade Ary juga menambahkan untuk penyelenggara kegiatan tersebut telah berlangsung di dua lokasi yaitudua kali di Jakarta dan delapan kali di Bali.

Sebenarnya, bagaimana hukum bertukar pasangan dalam pandangan syariat Islam? Pertukaran pasangan tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, dan sudah terkategorikan zina. Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti dan mengingatkan maraknya euforia zina ke permukaan, termasuk satu dari sekian tanda kiamat.

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr:

عنعبداللهبنعمروقال:قالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم:لاتقومالساعةحتىيتسافدوافيالطريقتسافدالحمير.قلت:إنذلكلكائن؟!قال:نعمليكونن

Dari Abdullah bin Amr berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan datang hari kiamat hingga mereka melakukan zina di jalan seperti keledai.” Aku bertanya, ‘Apakah ini sungguh akan terjadi?’ Rasulullah menjawab, ‘Iya, sungguh ini akan terjadi.” (HR Ibn Hibban, al-Bazzar dan al-Tabarani, hadith sahih).

Hadits ini mengabarkan bahwa dari sebagian tanda-tanda akhir zaman adalah manusia sudah kehilangan rasa malunya, menyebarnya kebodohan, dan mengumbar-ngumbar syahwat di antara manusia begitu sangat besar, bahkan ada sebagian manusia yang terjatuh dalam perbuatan keji dan melakukan zina atas penglihatannya dan pendengaran manusia.

Pada masa itu tidak ada seorang pun yang mencegah orang-orang berzina dan tidak pula mengutuk mereka yang berzina seperti mendapati hewan melakukan itu. Itu menunjukan sedikitnya rasa malu dan menyebarnya syahwat di akhir zaman.

Rizem Aizid dalam bukunya Fiqih Keluarga Terlengkap mengungkapkan tentang pernikahan yang dibolehkan (halal) dan pernikahan yang dilarang. Salah satu jenis pernikahan yang dilarang yakni nikah badal (tukar menukar istri).

Dalam pernikahan jenis ini, pihak istri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan. Keputusan tentang pertukaran murni ditentukan oleh suami. Jadi, bila ada dua suami melakukan kesepakatan untuk bertukar istri tanpa perlu membayar mahar, maka itu disebut nikah badal.

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki ranah baru dalam upaya mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya.

"Diplomasi Indonesia melakukan langkah bersejarah dengan menjadi anggota BRICS," kata Djumala dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Dalam kesempatan ini, Djumala menggarisbawahi fakta bahwa penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat. Niat Indonesia untuk ikut BRICS dinyatakan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

"Hanya berselang dua setengah bulan, Kemenlu Brazil, sebagai Ketua BRICS saat ini, mengumumkan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh," katanya.

Menurut dia, cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota menyiratkan sesuatu, yakni peran Indonesia dinilai penting dalam BRICS, terutama dalam tiga perspektif; yaitu geopolitik, ekonomi dan diplomasi.

Pertama, dalam konteks geopolitik dunia sekarang ini, profil Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok membawa nuansa kemandirian dan independensi dalam tarikan kepentingan politik global.

Muruah prinsip bebas aktif akan terefleksi dalam kinerja diplomasi BRICS dalam interaksinya dengan kekuatan politik global lainnya. Pada titik ini Indonesia memperoleh ranah baru untuk mengaktualisasikan prinsip bebas-aktifnya.

Kedua, dari perspektif ekonomi, Indonesia dipandang sebagai kekuatan ekonomi regional dengan pangsa pasar terbuka yang luas dengan kelas menengah cukup besar.

Menurut Djumala, dengan status sebagai anggota G20 tidak sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama BRICS, terutama dalam pembukaan akses pasar dan arus investasi.

Ketiga, dari perspektif watak diplomasi, Indonesia selama ini sudah telanjur dikenal sebagai penengah atau bridge builder dalam banyak perbedaan kepentingan negara-negara dunia, seperti negara maju versus negara berkembang atau negara barat versus timur.

Menjadi mediator kepentingan yang berbeda secara diametral sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia, sebut Djumala. Watak mediasi seperti ini sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara BRICS dan kekuatan blok ekonomi global lainnya.

"Sebenarnya di sinilah letak nilai lebih yang dimiliki Indonesia ketika menjadi anggota BRICS," katanya.

Djumala mengatakan adab diplomasi Indonesia yang menekankan pada upaya "menyatukan yang terbelah dan mendekatkan yang terpisah" akan mewarnai langkah BRICS ketika berhadapan dengan kepentingan blok ekonomi lain.

Diplomasi nilai yang dibawa Indonesia yang diinspirasi oleh Pancasila, yaitu gotong royong (kerjasama) dan musyawarah (dialog), diharapkan dapat mewarnai kinerja BRICS manakala kelompok tersebut berinteraksi dengan kekuatan ekonomi global lain,” jelas Djumala.

BRICS adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Saat ini BRICS beranggotakan 10 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Selain itu, BRICS juga diikuti12 negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dalam level dunia, BRICS menguasai 37,82 persen PDB dunia dengan jumlah penduduk 48 persen dari total populasi dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- West Ham United mengangkat Graham Potter sebagai pelatih baru. Mantan pelatih Chelsea ini diikat kontrak dua tahun, seperti diumumkan West Ham pada laman resmi klub, Kamis (9/1/2025).

Sehari sebelumnya, The Hammers telah lebih dahulu memecat Julen Lopetegui dari kursi pelatih.

Potter telah menganggur sejak ia diberhentikan Chelsea pada April 2023. Ia hanya menjalani masa kerja tujuh bulan dari kontraknya yang berdurasi lima tahun. Saat itu, ia mencatatkan 12 kemenangan dari 31 pertandingan yang dimainkan timnya.

“Saya gembira berada di sini. Penting bagi saya menunggu pekerjaan yang saya rasa tepat untuk saya, dan secara seimbang saya cocok untuk klub yang saya bergabung ke dalamnya,” kata Potter.

“Itulah perasaan yang saya miliki bersama West Ham United,” lanjutnya.

The Hammers saat ini menghuni posisi ke-14 di klasemen sementara Liga Inggris dengan hanya unggul tujuh poin di atas zona degradasi. Mereka mencatatkan enam kemenangan dari 20 pertandingan Liga Inggris di bawah asuhan Lopetegui.

Kekalahan 1-4 di kandang juara bertahan Manchester City pada Sabtu (4/1/2025) menjadi hantaman terakhir bagi klub London Timur itu.

Potter memulai karier kepelatihannya di klub Swedia, Ostersund, dan menjalani masa-masa sukses bersama Swansea dan Brighton sebelum direkrut Chelsea.

Pertandingan pertama Potter sebagai manajer West Ham adalah saat the Hammers menghadapi Aston Villa pada putaran ketiga Piala FA pada Jumat (10/1/2025), sebelum memainkan pertandingan-pertandingan Liga Inggris melawan Fulham dan Crystal Palace.

Lopetegui adalah pelatih kelima di Liga Primer Inggris musim ini yang dipecat menyusul Erik ten Hag (Manchester United), Steve Cooper (Leicester), Gary O'Neil (Wolves), dan Russell Martin (Southampton).

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- sia selama dua tahun terakhir meraih catatan baik dengan tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack. Catatan harus dijadikan pedoman bagi seluruh pihak agar pada Tahun 2025 kembali bersih dari aksi-aksi kekerasan. Itu menjadi tantangan besar, apalagi di awal tahun ini, kelompok-kelompok tertentu kembali menyebarkan narasi-narasi terorisme yang mangancam persatuan dan perdamaian bangsa.

Sekretaris Umum pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Prof Muammar Bakry, menjelaskan masyarakat wajib bersyukur atas menurunnya tindak kejahatan terorisme. Namun dengan kondisi itu, pencegahan terorisme tidak boleh kendur dan lengah. tapi sinergi dan koordinasi harus terus ditingkatkan agar Tahun 2025 kembali zero terrorist attack.

“Memasuki tahun 2025 juga menjadi suatu capaian bahwa telah dua tahun berselang Indonesia mengalami nol serangan teroris, atau yang juga biasa disebut sebagai zero terrorist attack. Hal ini dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri bahwa sentimen negatif terhadap perbedaan SARA semakin menurun,” terang Prof Bakry di Makassar, Rabu (8/1/2025).

Menurutnya, semakin terbukanya pemahaman agama yang inklusif dan toleran menjadi faktor pendukung menurunnya angka kejadian tindakan kejahatan atas nama agama. Zero terrorist attack juga mampu menjadi indikator yang baik atas capaian kerja Pemerintah melalui berbagai instansinya dalam menjembatani bahkan mempertemukan berbagai kelompok dan golongan yang berbeda.

“Saya kira, upaya Pemerintah untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang masih tersisa pada bangsa Indonesia adalah hal yang sangat baik dan konstruktif bagi penguatan kemajemukan dan heterogenitas bangsa kita. Jadi momen tahun baru itu juga bisa menjadi refleksi yang kita lakukan untuk penguatan kebhinekaan. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia karena kita mampu menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan dan kekayaan,” ujar Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

Dirinya berharap agar jangan ada lagi perbedaan-perbedaan dengan latar belakang yang macam-macam, termasuk agama, kemudian menjadi alasan dan pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan serta teror, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang bangsa Indonesia sangat hargai.

Terkait interaksi masyarakat secara luas pada perayaan-perayaan besar seperti tahun baru, Prof Muammar Bakry mengatakan bahwa perayaan tersebut haruslah dilihat secara tepat. Hanya karena suatu perayaan tidak sesuai dengan keinginan sebagian pihak, tidak lantas menjadikan perayaan tersebut dilarang atau bahkan dikatakan sebagai “pendangkalan akidah.”

“Menurut saya, kita harus melihat dulu secara proporsional kegiatan perayaan tahun baru itu. Kalau perayaan tahun baru itu ada kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, kalau kita bicara Islam, berarti nilai-nilai ajaran Islam, bisa dikatakan kegiatan itu mengarah kepada kegiatan yang dimakruhkan atau diharamkan. Dengan kata lain, melakukannya menjadi hal yang dilarang,” terang Prof Bakry.

“Tapi kalau kegiatan itu justru sebenarnya menghadirkan suasana hati kita menjadi merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, dengan menjadikan momen pergantian tahun itu sebagai momentum untuk muhasabah, zikir, mengenang, mengingat, dan introspeksi apa yang pernah kita lakukan, lalu kemudian kita proyeksikan untuk tahun berikutnya agar menjadi pribadi yang lebih baik, maka tentu itu (perayaan tahun baru) nafasnya sesuai dengan ajaran Islam," katanya.

Menurutnya, Alquran dalam surat Al-Furqan menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan siang dan malam yang silih berganti dan terus berlanjut seperti itu, agar para manusia bisa menjadikannya sebagai peringatan dan momen kesyukuran.

Artinya, dalam memahami agama secara proporsional, Tuhan telah memerintahkan manusia supaya momentum pergantian waktu, dalam hal ini tahun baru, agar tidak lewatkan begitu saja. Tuhan menginginkan para hambanya untuk menjadikan tahun yang baru sebagai waktu memanjatkan ungkapan kesyukuran dan melakukan introspeksi atas perbuatan di masa lalu dan bertekad untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Prof Muammar Bakry pun berharap agar Indonesia bisa selalu konsisten menjaga kerukunan antar golongan, sehingga kembali mampu mempertahankan nihilnya serangan teroris yang didasarkan atas nama agama. Beliau pun menyerukan agar rakyat Indonesia kembali memahami agamanya dengan benar agar keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa terus terjaga.

“Saya kira kita harus kembali kepada ajaran agama yang benar. Ajaran agama kita itu mengajarkan kita untuk menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), menjaga ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan), dan menjaga ukhuwah islamiyah. Kalau kita lebih kembangkan lagi menjadi ukhuwah imaniyah, yang dimaknai bahwa semua anak bangsa yang beriman itu tetap saudara kita," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon ketua umum (ketum) partai berlambang bulan dan bintang itu. Keponakan dar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra itu mengaku ingin meningkatkan kembali eksistensi PBB di kancah perpolitikan nasional.

Ia mengatakan, PBB merupakan partai eksponen yang sangat penting bagi representasi politik umat Islam. Namun, belakangan eksistensi PBB terus menurun, khususnya setelah Yusril menyatakan mundur dari kursi ketua umum.

"Setelah berdiri selama 26 tahun, PBB menghadapi tantangan baru yang muncul dari perkembangan pesat teknologi informasi yang dibarengi perubahan demograf pemilih, yang mayoritas diisi anak muda," kata dia di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Karena itu, ia menilai, PBB perlu melakukan akselerasi untuk menguatkan eksistensinya. Menurut dia, salah satu untuk meningkatkan eksistensi PBB adalah dengan melibatkan anak muda. Bukan hanya menjadikan anak muda sebagai kader, ia juga ingin PBB memberikan kepercayaan kepemimpinan di level nasional dan daerah kepada anak muda.

"Maka saya Gugum Ridho Putra, anggota Partai Bulan Bintang dengan nomor 32.22.06.29.1252 dengan ini mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon ketua umum PBB," ujar dia.

Gugum mengaku telah mendapatkan restu dari Yusril terkait pencalonannya itu. Menurut dia, mantan Ketua Umum PBB itu telah memberikan restu kepadanya.

"Sebelum saya memutuskan maju, sudah berkonsultasi dengan beliau (Yusril). Saya minta izin dan menyatakan secara langsung niat baik saya dan beliau katakan silakan," kata Gugum.

Gugum menilai, Yusril merupakan sosok yang sangat disegani di PBB. Karena itu, dukungan dari Yusril akan sangat berpengaruh besar.

Tak hanya mendapatkan restu Yusril, Gugum juga mengeklaim telah mendapat banyak dukungan dari puluhan DPW untuk maju sebagai calon ketua umum PBB. Adapun, DPW yang telah memberikan dukungan itu di antaranya Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jogjakarta, Banten, Maluku Utara, Maluku, Lampung, Aceh, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo.

"Kami berharap beliau (Yusril) terus memberikan bimbingan, harapan dan pedoman kepada partai ini. Karena 26 tahun partai ini berdiri banyak dari pengorbanan beliau," kata dia.

Diketahui, PBB dijadwalkan menggelar Muktamar pada 13-15 Januari 2025 untuk. Muktamar yang akan dilaksanakan di Bali itu memiliki agenda untuk memilih kepengurusan periode 2025-2030.