REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan adanya kelemahan penegakan hukum di aparat penegak hukum (APH). Yusril memandang persepsi norma hukum kerap berbeda di tataran APH.

Hal tersebut dikatakan Yusril dalam Malam Apresiasi Karya Jurnalistik yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2025) malam.

"Bahwa di pemerintahan juga ada kelemahan karena norma hukumnya itu banyak yang tidak begitu jelas perumusannya, sehingga berbeda-beda di penegakan hukum," kata Yusril dalam kesempatan itu.

Dalam diskusi bertajuk "Wajah Hukum Pemerintahan Baru" itu, Yusril menyampaikan Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi hukum. Tujuannya, guna menghadirkan sistem peradilan adil, transparan dan akuntabel.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan reformasi hukum demi terciptanya sistem peradilan yang adil, transparan dan akuntabel. Nah salah satu program dari delapan Asta Cita Pak Prabowo adalah reformasi bidang hukum dan birokrasi," ujar Yusril.

Yusril menyebut perbaikan APH dan hukum termasuk salah satu upaya Pemerintah melakukan reformasi hukum dan birokrasi.

"Jadi ini hal-hal yang memang harus diperbaiki, supaya juga yang paling penting terutama di bidang hukum pidana, supaya hukum tidak multitafsir. Masih banyak multitafsir, semakin tidak jelas," ucap Yusril.

Yusril kemudian mengakui lemahnya penegakan hukum di tamah air. Salah satu kelemahan indikasinya perbedaan persepsi suatu norma hukum di antara APH.

"Di internal pemerintah kita, saya harus akui, ada kelemahan juga. karena persepsi APH terhadap suatu norma hukum tidak sama. Bagaimana mereka mau menegak adili, kalau berbeda-beda satu dengan lain," ujar Yusril.

Yusril mencontohkan salah satu multitafsirnya norma hukum yang menjelaskan soal kerugian keuangan negara di Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Yusril mengungkap ada 23 jenis peraturan UU yang merumuskan tentang pengertian keuangan negara.

"Ada yang definisikan uang negara adalah uang yang berasal dari APBN dan APBD. Ya kalau kami-kami ini dapat gaji setiap bulan, dari mana uang itu? Kan dari APBN. Lalu uangnya saya kantongi, begitu ke pasar dicopet, tukang copet itu mencopet yang saya atau uang negara? Kalau pencopet itu mencuri uang negara, ia bisa didakwa di pengadilan Tipikor," ucap Yusril.

Pemenang Lomba Karya Jurnalistik Iwakum

Pada acara itu, Yusril juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang

lomba jurnalistik yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Selain Yusril, tokoh hukum lainnya juga ikut menyerahkan hadiah.

Yakni, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Hiariej atau Eddy Hiariej, eks Wakil Ketua MA Andi Samsan Nganro, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. Kemudian, komisioner Kompolnas Choirul Anam, Ketua YLBHI M Isnur, eks penyidik KPK Yudi Purnomo, dan pengacara Deolipa Yumara.

Wartawan CNNIndonesia.com Feri Agus Setyawan meraih juara pertama lomba jurnalistik kategori tulis. Sedangkan pewarta foto Radar Semarang Nur Chamim jadi juara pertama untuk kategori karya fotografi.

Feri meraih juara pertama kategori karya tulis atas pemberitaan berjudul "Darurat Mafia Hukum dan Momentum Bersih-Bersih Pemerintahan Baru". Untuk juara 2 karya tulis diraih Rahel Narda Chaterine dari Kompas.com dengan karya berjudul "Bola Panas OTT di Tangan Pimpinan KPK Baru, Masih Relevan".

Kemudian, juara 3 diraih Yakub Pryatama Wijayaatmaja dari Media Indonesia dengan judul "Pemulangan Napi Asing Disertai Pamrih", dan juara favorit diraih Yogi Anugrah dari CNNIndonesia.com dengan karya berjudul "Sesat Pikir Capim KPK soal Usulan Penghapusan OTT".

Sedangkan Nur Chamim merebut juara 1 dengan karya foto bertajuk "Solidaritas Penembakan Pelajar di Semarang". Untuk juara 2 kategori karya foto diraih Mochamad Risyal Hidayat dari Antara dengan karya berjudul "Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Polresta Samarinda". Lalu Hendra A Setyawan dari Kompas meraih juara 3 dengan karya "Uang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang". Terakhir Dipta Wahyu dari Jawa Pos menyabet juara favorit dengan karya "Berikan Hak Suara".

Para pemenang mengalahkan ratusan karya tulis dan foto dengan tema "Wajah Hukum Pemerintahan Baru". Ratusan karya tersebut dinilai Andi Samsan Nganro, pakar hukum dari Trisakti Albert Aries, dan editor Kompas.com Bayu Galih selaku dewan juri untuk kategori karya tulis. Lalu mantan Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Reno Esnir, dosen fotografi IISIP Melly Riana Sari, dan Sekretaris Departemen Media Sosial Iwakum Dwi Arief Hidayat selaku dewan juri kategori karya foto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 10.217 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2024. Para pemohon ini mayoritas dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Jumlah pemohon ke LPSK naik sebesar 33,64 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 7.645 pengajuan permohonan," kata Ketua LPSK Achmadi dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Achmadi menyebut permohonan perlindungan soal kasus TPPU sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07 persen. Permohonan perlindungan soal TPPU menyangkut perkara investasi ilegal dengan berbagai platform, modus asuransi dan koperasi simpan pinjam.

"Permohonan TPPU tersebut menempati posisi kedua secara persentase yang mengalami peningkatkan signifikan, yaitu 117,56 persen, dari 2.774 permohonan pada 2023 menjadi 6.035 pada tahun 2024," kata Achmadi.

Achmadi mengatakan perlindungan LPSK pada TPPU didominasi fasilitasi penilaian ganti kerugian.

"Dalam kasus itu para korban mengajukan fasilitasi restitusi," ujar Achmadi.

Berikutnya, Achmadi mengungkapkan permohonan perlindungan tindak pidana penyiksaan meningkat paling signifikan hingga mencapai 204,17 persen. Jumlahnya dari 24 permohonan pada 2023 meningkat menjadi 73 permohonan pada 2024.

"Meningkatnya permohonan pada kategori itu perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak," ujar Achmadi.

Sedangkan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), termasuk kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Jumlah permohonan perlindungannya sepanjang 2024 sebanyak 1.296 permohonan atau 12,68 persen.

"Ini menunjukkan bahwa sangatlah penting untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah melalui Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan Terpadu," ujar Achmadi.

Achmadi menjelaskan permohonan fasilitasi penilaian restitusi menempati urutan teratas sebanyak 7.450 permohonan. Permohonan fasilitasi penilaian restitusi pada TPKS, TPKS Anak, TPPO, penganiayaan berat, dan tindak pidana lainnya.

"Permohonan fasilitasi restitusi dari berbagai tindak pidana tersebut disertai dengan permohonan perlindungan dan/atau pemenuhan hak lainnya. Sedangkan dari permohonan fasilitasi penilaian restitusi pada TPPU sebanyak 6.025 permohonan," ucap Achmadi.

Achmadi menyimpulkan peningkatan permohonan perlindungan ke LPSK pada 2024 menunjukkan harapan besar dari publik dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan saksi dan korban.

"Akses keadilan harus dibuka seluas-luasnya, antara lain melalui perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban," ucap Achmadi.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Polres Indramayu Polda Jabar memfasilitasi deklarasi damai antara Grib Jaya dan MWC Pemuda Pancasila Kabupaten Indramayu. Hal itu sebagai langkah proaktif dalam menjaga kondusivitas wilayah. Kegiatan yang berlangsung di lobi Polres Indramayu itu juga merupakan respons atas kejadian di berbagai daerah yang memerlukan pendekatan damai dan dialogis.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kabag Ops Polres Indramayu, Kompol Eko Susilo, Kasat Intelkam Polres Indramayu AKP Saefullah, Kasat Samapta Polres Indramayu AKP Wawan, serta sejumlah perwakilan dari Pemuda Pancasila dan Grib Jaya Kabupaten Indramayu.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada Rabu (15/1/2025) malam itu, Kabag Ops Polres Indramayu, Kompol Eko Susilo menekankan pentingnya kerja sama untuk menciptakan keamanan. “Mari kita bersama-sama bahu membahu untuk menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Indramayu. Saya merangkul semua pihak untuk membangun dan mendorong program asta cita Presiden RI,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kasat Intelkam Polres Indramayu, AKP Saefullah. “Menyikapi kejadian di luar sana, kami mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Indramayu. Atas nama Kapolres Indramayu, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Grib Jaya dan Pemuda Pancasila atas komitmen yang ditunjukkan,” katanya.

Dari pihak Pemuda Pancasila, Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Indramayu, Moh Hadi Ramdlan, menyampaikan bahwa konflik yang terjadi di luar wilayah sering kali hanyalah akibat kesalahpahaman. “Kami menolak segala bentuk kekerasan dan berkomitmen menjaga kondusivitas di Kabupaten Indramayu,” katanya.

Sementara itu, pengurus Grib Jaya Kabupaten Indramayu Ukrodi, mengungkapkan, meskipun mereka berbeda organisasi, namun visi dan misi yang diemban tetap sama. Yakni, menciptakan keamanan dan kedamaian di wilayah Kabupaten Indramayu. “Kita hanya beda baju, tetapi tujuan kita tetap sama,” katanya.

Kegiatan itu juga mendapat perhatian dari Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Indramayu, Dikdik Himmawan. “Harapan kami, Kabupaten Indramayu selalu kondusif. Kami bersama-sama menyikapi apa yang terjadi di luar sana agar tidak merembet ke wilayah kita,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata, menjelaskan bahwa deklarasi itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Polres Indramayu memfasilitasi kegiatan silaturahmi ini untuk merespons situasi di daerah lain, sehingga Grib Jaya dan Pemuda Pancasila berkomitmen menjaga kondusifitas di Kabupaten Indramayu,” ungkapnya, Jumat (17/1/2025).

Junata menambahkan, kegiatan serupa juga dilakukan oleh Polsek jajaran Polres Indramayu. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Indramayu. “Dengan deklarasi damai itu, kami berharap kolaborasi yang solid antara organisasi masyarakat dapat menjadi teladan bagi daerah lain, memperkokoh kedamaian, dan memastikan keamanan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Indramayu,” kata Junata.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Polisi mengungkapkan kronologi Penyerangan Ormas GRIB Jaya ke Kantor Pemuda Pancasila (PP) di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) kemarin. Lima orang anggota ormas GRIB Jaya ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan beberapa orang anggota Ormas GRIB Jaya mendatangi kantor MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025).

Mereka melakukan pengerusakan terhadap kantor, kemudian mobil dan beberapa sepeda motor yang terparkir di halaman kantor serta melakukan penganiayaan terhadap beberapa anggota Ormas PP.

"Penganiayaan terhadap beberapa anggota ormas PP yang berada di kantor tersebut dengan cara yang dilakukan, dipukul dianiaya dengan menggunakan tongkat ataupun balok kayu dan menggunakan senjata tajam," ucap dia Kamis (16/1/2025) tengah malam.

Atas kejadian itu, ia menuturkan kantor PP mengalami kerusakan pecah pada kaca dan bagian pintu. Selain itu, kendaraan dua unit mobil juga mengalami pecah kaca dan beberapa sepeda motor mengalami kerusakan serta empat orang anggota Ormas PP mengalami luka-luka akibat senjata tajam dan 1 orang mengalami luka memar.

Ia mengatakan telah menetapkan 5 orang anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya sebagai tersangka dalam kasus penyerangan kantor ormas Pemuda Pancasila di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka berinisial MJ, ZM, OP, GS dan FAS.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Polisi telah menetapkan lima orang anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya sebagai tersangka dalam kasus penyerangan kantor ormas Pemuda Pancasila di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka berinisial MJ, ZM, OP, GS dan FAS.

"Saat ini telah dilakukan upaya penangkapan oleh para penyidik, dalam hal ini tentunya penyidik dari Polrestabes Bandung yaitu penangkapan yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB terhadap 5 orang tersangka," ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (16/1/2025) tengah malam.

Menurut Jules, peran masing-masing tersangka berbeda-beda dalam kasus penyerangan ke kantor Pemuda Pancasila di Jalan BKR Bandung.

Polisi, kata ia, juga telah memeriksa saksi yaitu korban dari ormas Pemuda Pancasila yang mengalami kekerasan mulai dari pengerusakan kantor, mobil hingga motor serta penganiayaan.

Sejumlah alat bukti turut diamankan yaitu rekaman kamera CCTV, satu batang bambu, satu buah bongkahan semen, satu batang besi, dia buah sarung golok. Selain itu, satu buah ranting kayu serta dua kendaraan mobil yang mengalami kerusakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia 2025 di Jakarta.

Rakernas tahun ini mengusung tema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern.

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat pembukaan Rakernas 2025 mengajak insan Adhyaksa untuk terus memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan.

"Hari ini kita berkumpul bukan hanya menjalankan tugas tapi untuk memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan. Ini bukan hanya pekerjaan tapi ini adalah panggilan jiwa. Kita tidak hanya menegakkan aturan. Kita menciptakan harapan," kata Jaksa Agung dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

Burhanuddin melanjutkan, tugas jaksa bukan hanya menyelesaikan perkara tetapi memulai pintu masa depan. "Di luar sana dunia terus berubah. Perjalanan pun tidak akan mudah. Tetapi ingat badai tidak menguji kekuatan laut. Badai menguji kekuatan kapal. Dan kapal yang kokoh tidak takut pada badai," tuturnya.

Dia pun mengajak para jaksa bekerja setulus hati dalam menegakkan hukum sehingga tercipta dunia yang lebih adil dan manusiawi.

"Jangan hanya bekerja untuk dunia yang anda tinggali sekarang. Tapi bekerjalan untuk dunia yang ingin Anda wariskan. Dunia yang lebih adil, jujur, lebih manusiawi," katanya. "Terimalah kehormatan ini. Jadilah terang yang menyinari jalan keadilan," imbuhnya.

Menanggapi pernyataan itu, Pengamat hukum Masriadi Pasaribu mengapresiasi kinerja Kejaksaan di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin. Empat tahun terakhir, kinerja Kejaksaan terbilang kinclong.

Sejumlah kasus korupsi kakap diungkap. Terbaru kasus korupsi tata niaga Timah yang rugikan negara Rp300 triliun. Bahkan kejaksaan berani menyasar kasus siap di lembaga peradilan.

"Menyimak pernyataan Jaksa Agung dalam Rakernas terlihat dia benar-benar tulus memberikan keadilan kepada masyarakat. Seperti sinar terang di tengah redupnya kerja KPK dalam memberantas korupsi," kata Masriadi dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

Ungkapan Jaksa Agung dinilai tepat untuk memotivasi jajarannya agar bekerja dengan profesional dan sesuai hati nurani. Mengutamakan penegakan hukum berkeadilan dan humanis.

"Jelas yang disampaikan Jaksa Agung mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Kejaksaan harus menegakkan hukum dengan berkeadilan, humanis, akuntabel dan modern," kata Masriadi.

Dalam arahannya di Rakernas, Jaksa Agung menyebut ada lima misi utama. Di antaranya memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat implementasi keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.

BACA JUGA: Identitas Tentara Pembunuh Sinwar Dibobol Peretas Palestina, Israel Kebingungan

"Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh," ujar Burhanuddin.

Kemudian, Kejagung akan menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, memperkuat tata kelola kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Dan Kejagung juga akan membentuk aparatur kejaksaan yang menjadi panutan penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Polisi memediasi antara organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Mapolrestabes Bandung, Rabu (15/1/2025) malam usai terjadi bentrok di Kantor PP di Jalan BKR, Kota Bandung. Mereka bersepakat untuk damai demi kondusifitas Kota Bandung.

Dalam rekaman video yang diunggah laman Instagram Polrestabes Bandung, terlihat mediasi dilakukan antara anggota PP dan anggota GRIB Jaya. Mediasi dipimpin oleh Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono yang diwakili oleh Wakapolrestabes Bandung AKBP Dwi Handono.

Para anggota ormas terlihat saling berdamai dan membuat kesepakatan bersama agar Bandung tetap kondusif. Mereka pun membuat pernyataan kepada seluruh anggota masing-masing agar tidak terprovokasi terhadap permasalahan yang muncul.

"Kami Pemuda Pancasila dan kami Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya berkomitmen untuk bersama-sama menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif," ujar Ketua MPC PP Kota Bandung Rignandar dan Perwakilan GRIB Jaya Freddy Sirait saat membacakan pernyataan bersama seperti dikutip di laman Instagram Polrestabes Bandung.

Mereka berdua mengimbau seluruh anggota PP dan GRIB Jaya untuk tidak terpancing atau terprovokasi. Mereka menyerahkan segala permasalahan yang telah terjadi kepada kepolisian. "Kami siap mendukung Kota Bandung yang aman dan kondusif. Kota Bandung damai aman dan kondusif," kata mereka.

Sebelumnya, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit.

Salah seorang anggota Pemuda Pancasila Yadi mengaku tengah berada di dalam ruangan kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung dan tiba-tiba datang sejumlah orang melakukan penyerangan.

"Dari sana gak tahu berapa ratus (orang) ada ke sini penyerangan, dari kita cuma sedikit lagi di dalam," ucap dia di lokasi kejadian, Rabu (15/1/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Gugum Ridho Putra terpilih menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025–2030. Gugum terpilih pada Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

"Saya telah menerima dan berkomitmen untuk memegang posisi jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB," kata Gugum Ridho Putra di Denpasar, Rabu (15/1/2025).

Selain Gugum, pada Muktamar VI tersebut ada empat nama calon ketua umum lain yang bertarung, yakni Afriansyah Noor, Jurhum Lantong, Fahri Bachmid, dan Hilman Indra. Namun, hanya Gugum dan Afriansyah Noor yang memenuhi syarat 25 persen dari total 551 peserta yang memiliki hak suara.

Keduanya kemudian maju tahap berikutnya dalam pemilihan yang dipilih oleh perwakilan dewan pimpinan wilayah (DPW), dewan pimpinan cabang (DPC), badan otonom, DPP, Mahkamah Partai, dan Majelis Syuro. Sedangkan Afriansyah Noor adalah mantan sekretaris Jenderal DPP PBB. Hasilnya, Gugum mengantongi 398 suara dan Afriansyah mengoleksi 134 suara dari total suara sebanyak 532 suara.

Gugum merupakan Ketua Mahkamah PBB sekaligus keponakan pendiri dan sesepuh PBB Yusril Ihza Mahendra yang sudah mengundurkan diri sebagai ketua umum pada Mei 2024. Yusril saat ini diketahui menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam pidato politiknya, politikus muda kelahiran 1988 itu mengapresiasi partisipasi peserta muktamar yang menyalurkan hak suaranya untuk memilih pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang itu. "Luar biasa, ternyata partai ini masih banyak orang-orang yang cinta dengan PBB dan terus menginginkan PBB ini ada di dalam perpolitikan Indonesia," ucapnya.

Setelah terpilih, Gugum kemudian mengajak seluruh insan partai tersebut untuk melakukan konsolidasi guna merebut kursi wakil rakyat pada Pemilu 2029 dan tak ada lagi kubu-kubu di internal partai pasca-dirinya terpilih secara sah sebagai ketua umum. "Mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam, kita selesaikan semua masalah di dalam, kita kuatkan, kita konsolidasikan," ucapnya.

Gugum membidik suara anak muda sebagai persiapan berlaga pada Pemilu 2029. "Sekarang demografi pemilih sudah berubah 70 persen itu milenial dan Gen Z dan mereka masa depan kepemimpinan politik," kata Gugum.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall atau lebih dikenal dengan nama Hercules, telah memerintahkan para anggotanya agar tak terprovokasi peristiwa bentrokan antara GRIB dan Pemuda Pancasila (PP) di Blora, Jawa Tengah. Dia menekankan bahwa kejadian di Blora telah berakhir dengan kesepakatan damai.

“Saya Hercules, Ketua Umum DPP GRIB Jaya, ingin menyampaikan bahwa kejadian di Blora adalah kesalahpamahan dan sudah diselesaikan dengan baik,” kata Hercules dalam pernyataan video yang sudah beredar di media sosial, dikutip Kamis (16/1/2025).

“Saya perintahkan dan instruksikan kepada jajaran GRIB se-Indonesia untuk tidak terprovokasi dan tidak ada pergerakan atau tindakan lain yang dapat memperkeruh suasana dan mengganggu keamanan,” tambah Hercules dalam pernyataannya.

Dia mengatakan, tidak boleh ada lagi konflik antar-ormas. “Mari kita hidup berdampingan, menjaga kesatuan dan persatuan NKRI sebagai anak bangsa,” ujarnya.

Sementara itu Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengungkapkan, bentrokan antara PP dan GRIB yang terjadi pada Selasa (14/1/2025) menyebabkan 12 orang luka-luka. "Korban luka ada 12, tapi pada malam hari sudah kembali 11, tinggal satu yang masih dirawat," kata Wawan ketika dihubungi Republika, Rabu (15/1/2025).

Dia menambahkan, korban luka berasal dari PP dan GRIB. Menurut Wawan, satu orang yang kini masih dirawat pun dalam kondisi stabil. "Kondisinya sadar dan nanti mungkin kata dokter sudah mau kembali, bisa dikembalikan hari ini," ucapnya.

Ketika ditanya perihal kronologi bentrokan, Wawan tak memberi penjelasan mendetail. "Permasalahan kedua ormas itu cenderung permasalahan-permasalahan internal, pribadi lah. Karena dari pihak GRIB itu kan sebagian dulu anggota PP," katanya.

Dia pun membantah kabar yang menyebut bentrokan antara PP dan GRIB dipicu perebutan lahan. Wawan mengatakan, saat ini kedua ormas tersebut telah sepakat berdamai.

"Untuk permasalahan itu tadi sudah disepakati kesepakatan bersama kedua belah pihak, sudah berdamaian, disaksikan oleh Pak Bupati dan Forkopimda. Jadi permasalahan tersebut sudah selesai dan situasi sudah aman terkendali," ucap Wawan.

Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum memperoleh laporan terkait peristiwa bentrokan tersebut. Kendati demikian, Wawan mengatakan Polres Blora tetap melakukan penyelidikan.

"Proses hukum masih dalam penyelidikan. Tetap ada penegakan hukum bagi para pelaku-pelaku yang mungkin (terlibat) pengrusakan dan penganiayaan," ujarnya seraya menambahkan bahwa penyelidikan dilakukan terhadap PP dan GRIB.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Polisi tengah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penyerangan markas ormas Pemuda Pancasila di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Diduga penyerangan dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari ormas tertentu.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan, Ormas Pemuda Pancasila telah membuat laporan pengaduan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. "Upaya hukum nanti dari salah satu ormas sudah membuat laporan dan ini akan ditindaklanjuti oleh satuan atas dalam hal ini Polrestabes Bandung," ujar Heri, Kamis (16/1/2025).

Heri mengatakan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat Kota Bandung khususnya ormas untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah. Ia menyebut Kota Bandung sudah kondusif dan aman sehingga harus dijaga oleh seluruh pihak yang ada. "Hilangkan ego sektoral antar ormas kemudian percayakan proses gesekan ini kepada kami, pihak kepolisian," katanya.

Ia mengatakan pihak kepolisian melalui Polrestabes Bandung sudah melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus tersebut. "Untuk kedua-dua pihak tetap diupayakan oleh pimpinan untuk dapat bertemu, menyelesaikan permasalahan secara damai," kata dia.

Menurut Heri pihaknya akan terus berjaga untuk memastikan semua sudah dalam keadaan kondusif. "Kami di sini akan terus berada di sini sampai memastikan bahwa situasi benar-benar kondusif," kata dia.

Sebelumnya, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bentrokan antara Ormas GRIB dan Pemuda Pancasila di Blora viral di media sosial. Setidaknya 12 orang terluka dan insiden yang diduga bermula dari penolakan Pemuda Pancasila terhadap kehadiran markas GRIB di Blora.

GRIB merupakan ormas sebuah organisasi sosial bernama Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru (GRIB) yang didirikan pada tahun 2011 oleh Hercules. GRIB menjadi wadah bagi anggota-anggota kelompok Hercules.

Di Bandung, hampir tak lama berselang, insiden pertikaian juga terjadi. Kantor Pemuda Pancasila di Bandung diserang. Diduga penyerang dilakukan oleh kelompok GRIB.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit.

Salah seorang anggota Pemuda Pancasila Yadi mengaku tengah berada di dalam ruangan kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung dan tiba-tiba datang sejumlah orang melakukan penyerangan.

"Dari sana gak tahu berapa ratus (orang) ada ke sini penyerangan, dari kita cuma sedikit lagi di dalam," ucap dia di lokasi kejadian, Rabu (15/1/2025).

Akibat kejadian tersebut, Yadi mengatakan beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka. Selain itu, mobil dan motor mengalami kerusakan.

"Ada kerusakan unit dari motor, mobil juga ada korban juga dari kita lengan sobek punggung sobek ada enam orang (korban)," kata dia.

Bentrokan antara GRIB dan Pemuda Pancasila bukan kali pertama terjadi. Pada Desember 2024, konflik GRIB dan Pemuda Pancasila juga pecah di Sedang Berdagai, Sumatra Utara

Ada dugaan di antara keduanya terkait dengan persaingan pengaruh di antara kedua kelompok. Ada kekhawatiran GRIB semakin merongrong pengaruh Pemuda Pancasila yang lama jauh terbentuk sejak 1959.

Seperti kejadian di Blora, menurut polisi keributan di antara keduanya lebih karena masalah internal. Karena sebagian anggota GRIB sebetulnya dulu adalah anggota Pemuda Pancasila.

"Permasalahan kedua ormas itu cenderung permasalahan-permasalahan internal, pribadi lah. Karena dari pihak GRIB itu kan sebagian dulu anggota PP," kata Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto.

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal, Rabu (15/1/2025). Mereka, diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Salah seorang anggota Pemuda Pancasila Yadi mengaku tengah berada di dalam ruangan kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung dan tiba-tiba datang sejumlah orang melakukan penyerangan.

"Dari sana gak tahu berapa ratus (orang) ada ke sini penyerangan, dari kita cuma sedikit lagi di dalam," ujar Yadi di lokasi kejadian, Rabu (15/1/2025).

Akibat kejadian tersebut, kata Yadi, beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka. Selain itu, mobil dan motor mengalami kerusakan. "Ada kerusakan unit dari motor, mobil juga ada korban juga dari kita lengan sobek punggung sobek ada enam orang (korban)," katanya.

Berdasarkan pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit. Aksi dugaan penyerangan terhadap Pemuda Pancasila yang terjadi di Kota Bandung diduga rentetan dari bentrok di sejumlah tempat lainnya di Pulau Jawa.