REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA —Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas, pada Jumat (31/1) merilis daftar nama 183 tahanan Palestina di penjara Israel yang dijadwalkan dibebaskan pada Sabtu (1/2/2025). Pembebasan tahanan Palestina tersebut sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Informasi Tahanan yang dikelola Hamas mengemukakan bahwa mereka yang akan dibebaskan termasuk 18 orang yang menjalani hukuman seumur hidup, 54 orang yang menjalani hukuman jangka panjang, dan 111 warga Palestina dari Gaza yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023.

Menurut pernyataan tersebut, sebanyak 54 dari tahanan yang akan dibebaskan pada Sabtu adalah anggota Fatah, delapan orang anggota Hamas, enam orang terafiliasi dengan Jihad Islam, dua orang dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), dan dua dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP).

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa tujuh tahanan akan dideportasi setelah dibebaskan dari penjara Israel.Sebelumnya pada Jumat pagi, Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, mengumumkan nama tiga tawanan Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu.

"Sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan Banjir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam telah memutuskan untuk membebaskan tawanan Israel berikut pada Sabtu, 1 Februari 2025: Ofer Calderon, Keith Samuel Siegel, dan Yarden Bibas," kata Juru Bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubeida.

Di bawah tahap pertama kesepakatan, yang akan berlangsung selama 42 hari, sebanyal 33 tawanan Israel akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.700-2.000 tahanan Palestina.

Hamas membebaskan tiga sandera Israel dan lima sandera Thailand di Gaza pada Kamis, sementara Israel membebaskan 110 tahanan Palestina. Ini merupakan pertukaran ketiga sejak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 19 Januari.

Perang genosida Israel telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk menyelesaikan kasus pemerasan warga negara China di bandara di Indonesia. Hal itu merespons keluhan Kedubes China di Indonesia terkait pemerasan warga mereka oleh petugas Imigrasi.

Juru Bicara Kemenlu RI Rolliansyah Soemirat dalam pesan singkatnya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan, Direktorat Konsuler Kemenlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan Kedubes China. Langkah itu untuk menuntaskan kasus pemerasan terhadap warga negara China di Bandara Soekarno-Hatta.

Mengenai langkah yang akan dilakukan selanjutnya, Rolliansyah meminta awak media agar langsung menanyakan hal itu kepada instansi terkait. Pasalnya, masih banyak yang perlu dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini sedang dibicarakan oleh publik.

Sebelumnya, beredar surat resmi dari Kedubes China tertuju ke Kemenlu RI mengenai kasus pemerasan terhadap warga negara China yang terjadi di bandara di Indonesia. Kedubes China menjelaskan, dengan bantuan Direktorat Konsuler Kemenlu RI, pihaknya telah menjalin kontak dan berkoordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Jakarta untuk menyelesaikan kasus pemerasan terhadap warga negara China.

Kedubes China di Jakarta menyebutkan bahwa mereka telah menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan. Dari jumlah itu, total uang sekitar Rp 32.750.000, yang dikembalikan kepada lebih dari 60 WN China.

"Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak lagi WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan," tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Selain itu, Kedubes China berharap agar tanda yang bertuliskan dilarang memberi tip kepada petugas. "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi guna memberantas masalah pemerasan di bandara di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto mengaku, sudah mendapat informasi keluhan tentang pemerasan warga negara China oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dia pun mengambil tindakan tegas menyikapi dugaan pemerasan yang dilakukan jajarannya.

Agus menyebut, Kementerian Imipas sudah mencopot petugas Bandara Soetta dari posisi terakhirnya. Pun ia juga sudah menempatkan petugas lain untuk berdinas di Bandara Soetta. "Kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di (Bandara) Soetta," kata mantan wakil kepala Polri tersebut kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Dia memastikan bakal menjatuhkan sanksi kepada semua petugas yang terlibat pemerasan. Hal itu dilakukan agar tidak ada tindakan serupa di kemudian hari. "Mereka akan kami hukum sesuai kadar pertanggungjawabannya," kata Agus.

Kedutaan Besar (Kedubes) China di Indonesia mengirimkan surat bernomor 114-25 pada 21 Januari 2025. Surat berisi keluhan tersebut menjelaskan tentang warga negara China ke Indonesia yang mengalami pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soetta periode Februari 2024-Januari 2025.

Total ada 44 pungutan liar (pungli) atau pemerasan terhadap 60 warga negara China. Sekitar Rp 32,75 juta uang hasil pemerasan petugas sudah dikembalikan kepada 60 warga negara China. Untuk menghindari masalah serupa terulang kembali, Kedubes China di Indonesia pun meminta agar dipasang informasi petugas Imigrasi Bandara Soetta tidak menerima tips.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, proses pengumpulan dokumen ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi KTP-el Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura, dijadwalkan rampung pekan depan. Pemerintah sedang mengupayakan pemulangan Paulus ke Indonesia secepatnya.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Dia mengemukakan, Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum terkait proses ekstradisi Paulus. Setelah rampung, dokumen tersebut akan diserahkan ke otoritas yang ada di Singapura.

Supratman mengaku, jajarannya tak menemui kendala dalam proses pemulangan Paulus ke Tanah Air. Menurut dia, pemulangan buron KPK itu di negeri Singa hanya tinggal menunggu waktu.

Supratman mengatakan, untuk pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah RI dan Singapura dilakukan. "Jadi, bukan soal ada kendala atau tidak. Ini sekali lagi kita tunggu prosesnya. Selanjutnya, baik kejaksaan, KPK, kemudian juga kepolisian untuk melakukan koordinasi di sana. Administrasinya untuk permohonannya di Kementerian Hukum kami sudah siapkan," jelasnya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/1/2025), melaporkan, Paulus ditahan di Changi Prison, Singapura. Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo lantas menjelaskan, Paulus tidak pernah ditahan di KBRI Singapura.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Imigrasi membenarkan kabar tentang pencopotan seluruh pejabat di Kantor Imigrasi Kelas-1 Bandar Udara (Bandara) Soekarno-Hatta. Pencopotan tersebut buntut dari nota protes pemerintahan China terhadap pemerintah Indonesia terkait dugaan pemerasan yang dilakukan petugas-petugas imigrasi bandara terhadap warga negara Tirai Bambu sepanjang 2024-2025.

Menteri Imigrasi Agus Andrianto menegaskan pencopotan tersebut dilakukan untuk proses penyelidikan. “Kami sudah menerima informasi itu. Dan kami tarik (copot) semua terhadap nama-nama yang ada di data dari penugasan di Bandara Soekarno-Hatta,” kata Agus saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (1/2/2025).

Mantan Kepala Bareskrim Polri itu menegaskan, akan memberikan sanksi lebih tegas terhadap para petugas, dan pejabat di Bandara Kelas-1 Soekarno-Hatta yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan tersebut. “Tindakan tegas juga akan kita lakukan jika nantinya benar terbukti melakukan kesalahan,” ujar Agus.

Agus belum bersedia membeberkan nama-nama para pejabat, maupun petugas Imigrasi Soekarno-Hatta yang dicopot itu. Tetapi kata dia, ada sekitar 30-an nama yang dicopot dari tingkat pejabat, sampai petugas di lapangan. Dan dari pemeriksaan sementara, ada sejumlah petugas yang melakukan pemerasan lebih dari satu kali.

“Ada yang dua, dan tiga kali (melakukan pemerasan). Dan saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, ‘pembabatan’ habis para petugas dan pejabat imigrasi di bandara utama Indonesia ini, tak terkait dengan kasus warga negara China yang sempat viral mempublikasikan aksi pungli di bandara beberapa waktu lalu. “Yang itu (video pungli) itu berbeda. Yang itu tidak benar. Kalau kasusnya yang ini berbeda,” ujar Agus.

Kasus publikasi bernarasi pungli oleh seorang warga China beberapa waktu lalu itu, kata Agus, sudah dilakukan penangkapan. Pun kata dia, terhadap pembuat video tersebut sudah dilakukan penangkapan dan dideportasi, dan penangkalan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi beredarnya surat Kedutaan Besar (Kedubes) China berisi komplain tentang dugaan pemerasan yang dialami warga negaranya oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Surat Kedubes China yang ditujukan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu RI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika diterbitkan pada 21 Januari 2025.

Juru Bicara Kemlu RI, Roy Soemirat, mengungkapkan, saat ini Kemlu RI terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait isu tersebut. ⁠"Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu fasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak kedubes RRT," kata Roy, Sabtu (1/2/2025).

Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, Roy mengatakan hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut. "Mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik," ujarnya.

Surat Kedubes China berisi keluhan praktik pemerasan yang dilakukan petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta terhadap warga negara China telah viral di media sosial. Dalam surat itu, Kedubes China melampirkan daftar kasus antara Februari 2024 hingga 2025.

"Ini hanyalah puncak gunung es karena lebih banyak warga negara China yang diperas tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," demikian bunyi surat yang ditulis menggunakan bahasa Inggris tersebut.

Dalam surat itu, Kedubes China pun menyampaikan bahwa mereka telah menangani 44 kasus pemerasan terhadap warganya oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. "Tahun lalu, dengan bantuan Bagian Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar China menyelesaikan kontak dan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan, dengan total uang sekitar Rp 32.750.000 yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China," tulisnya.

Kedubes China pun meminta agar plang bertuliskan "Dilarang memberi tip" dan "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" ditempatkan di pos pemeriksaan imigrasi. Kedubes China meminta plang itu ditulis dalam bahasa Mandarin, Inggris, dan Indonesia. "Dan perintah larangan memberi tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China sehingga mereka tidak akan menyarankan pelancong China untuk menyuap petugas imigrasi," kata Kedubes China.

Kedubes China juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kemlu RI dan merasa terhormat menyampaikan pengaduan tersebut kepada Kemlu RI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan KPK menyatakan mulai menyelidiki dugaan adanya tindak pidana terkait pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di Perairan Tangerang. Bareskrim Polri bahkan mengarahkan penyelidikannya ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di Kejagung, proses penyelidikan bersamaan dengan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) membuat laporan pada Kamis (30/1/2025). Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan adanya pemalsuan dalam penerbitan surat-surat atas kepemilikan lahan laut yang diperjual-belikan untuk pemagaran laut tersebut.

Boyamin menerangkan, pelaporannya ke Kejagung setelah ia menerima informasi bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait kasus yang sama. Dan menurut Boyamin, laporan tersebut sebagai lanjutan atas pelaporan serupa yang MAKI juga lakukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi saya ke sini (Kejagung), karena memang saya dengar sudah ada sprinlid (surat perintah penyelidikan) yang dikeluarkan oleh Jampidsus," kata Boyamin di Kejagung, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Tapi yang lebih penting dari itu, saya datang untuk pelaporan resmi dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan surat-surat kepemilikan HGB (Hak Guna Bangunan), mau HM (Hak Milik) di lahan laut utara Tangerang yang dibangun pagar laut," sambung Boyamin.

Boyamin menerangkan, dasar pelaporannya tersebut menggunakan sangkaan Pasal 9 UU Tipikor 20/2001. Pasal rersebut terkait ancaman pidana terhadap penyelenggara negara yang sengaja menerbitkan dokumen-dokumen atau daftar khusus palsu atas objek administrarif.

"Saya meyakini, bahwa terbitnya surat-surat kepemilikan lahan atas laut tersebut palsu. Karena itu diterbitkan pada 2023," ujar Boyamin.

Sementara, kata Boyamin berdasarkan catatan garis pantai di kawasan tersebut tak berubah sejak 1970 hingga saat ini. Menurut Boyamin, jika ada klaim pihak-pihak yang menyatakan bahwa pagar laut tersebut berdiri di atas bekas lahan garapan warga, dan dulunya digunakan dalam kegiatan tambak maupun empang, klaim tersebut, pun tak mendukung kegiatan sertifikasi kepemilikan dan jual beli lahan yang terjadi sepanjang 2023.

Karena menurut Boyamin, mengacu catatan garis pantai, lahan yang dulunya garapan warga tersebut sudah 'termakan' oleh lautan. Sehingga, mengacu perundang-undangan, lahan tersebut masuk dalam kategori musnah. Dan kata dia, lahan musnah tak memungkinkan dilakukan sertifikasi untuk klaim kepemilikan. Apalagi diperjual belikan.

"Jadi kalau terbitnya HGB dan HM tersebut dilakukan pada 2023, padahal sejak 1970 garis pantai tidak berubah, dan tidak pernah bergeser maka sudah jelas penerbitan HGB maupun HM lahan atas laut tersebut adalah palsu," kata Boyamin.

Menurut dia, pemerintah melalui Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, pun menyatakan bahwa sertifikat kepemilikan atas lahan pagar laut tersebut merupakan klaim tidak sah atas objek pajak yang sudah musnah.

"Dan itu tidak bisa disertifikasi untuk kepemilikan. Jadi kalau ada sertifikatnya sejak 2023, sudah dipastikan itu palsu," ujar Boyamin.

Dan Boyamin meyakini, pemalsuan surat-surat tersebut tentunya melibatkan banyak pihak. Mulai dari penyelenggara sari tingkat desa, sampai dengan otoritas penerbitan sertifikat atas lahan laut tersebut. Juga, menurut Boyamin, tentunya melibatkan swasta sebagai penerima manfaat dari penerbitan-penerbitan sertifikat palsu tersebut.

Sebab itu, Boyamin mengatakan, dalam laporannya ke Jampidsus agar turut juga menyelidiki terkait dugaan Pasal 2 ataupun Pasal 5, dan Pasal 6 UU Tipikor untuk mengungkap kasus pagar laut tersebut. Menurutnya, tentu saja ada pihak-pihak yang diuntungkan, ataupun penerima manfaat dari aksi ilegal pemagaran laut sepanjang 30 km yang merugikan negara itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia KemenHAM, Munafrizal Manan mengecam tindakan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) yang menembak pekerja migran asal Indonesia di perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada 24 Januari 2025.

"Kementerian HAM RI mengecam tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas APPM terhadap pekerja migran Indonesia," kata Manan dalam keterangannya pada Jumat (31/1/2025).

Manan menilai tindakan penembakan tersebut tidak menghormati nilai dan prinsip HAM. Peristiwa itu berakibat 1 orang pekerja migran Indonesia tewas, 1 orang mengalami kondisi kritis, dan 3 orang lain mengalami luka-luka.

"Kementerian HAM mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APPM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut," ujar Manan.

Selain itu, Manan mendorong Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk secara proaktif, profesional, dan independen melakukan pemantauan atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas APPM terhadap pekerja migran Indonesia atas dasar hak asasi untuk semua (human rights for all). Kemudian, Manan meminta Komnas HAM RI secara proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga SUHAKAM mengenai tindakan tidak manusiawi terhadap pekerja migran Indonesia.

"Karena Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di bidang hak asasi manusia," ujar Manan.

Terakhir, Kementerian HAM mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh pekerja migran Indonesia tersebut dalam Forum Institusi Hak Asasi Manusia Nasional se-Asia Tenggara (the South East Asia National Human Rights Institution Forum/SEANF) dimana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya.

Dalam siaran pers versi Kemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses kekonsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat.

Kementerian P2MI akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang lagi. Dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI non-prosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM). Melalui konferensi pers tersebut, Wamen Christina juga menegaskan bahwa negara akan terus hadir untuk melindungi, memperhatikan, dan memastikan penegakan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian HAM bersedia mengalokasikan bantuan hukum bagi WNI yang menjadi korban penembakan oleh aparat Malaysia. Menteri HAM Natalius Pigai bakal membantu kementerian/lembaga kalau tidak bisa memberikan pendampingan hukum kepada mereka.

Hal itu disampaikan Pigai dalam penandatangan pencanangan Zona Integritas Kementerian HAM pada Jumat (31/1/2025). Kegiatan itu turut dihadiri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman RI.

“Kalau ini saya tidak bisa menjawab apakah disediakan pengacara oleh Kementerian Buruh Migran atau Kementerian Luar Negeri. Kalau tidak bisa mereka, kami coba dengan memanfaatkan instrumen yang ada pada kami begitu,” kata Pigai kepada wartawan di Kantor Kementerian HAM, Jumat (31/1/2025).

Pigai menyebut Kementerian HAM akan bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) guna mengusut kasus penembakan pekerja tersebut. Pigai menilai upaya itu demi menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban.

“Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN. Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” ujar Pigai.

Pigai juga sudah menyampaikan Kementerian HAM berkoordinasi soal kasus penembakan pekerja asal Indonesia di Malaysia. Pigai memerintahkan anak buahnya agar terlibat aktif dalam proses pemantauan kasus itu.

“Saya telah memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan untuk memonitor dan memantau secara teknis. Nantinya, Pak Dirjen akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait,” ucap Pigai.

Dalam siaran pers versi Kemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses kekonsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat.

Kementerian P2MI akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang lagi. Dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI non-prosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM). Melalui konferensi pers tersebut, Wamen Christina juga menegaskan bahwa negara akan terus hadir untuk melindungi, memperhatikan, dan memastikan penegakan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang baru di bawah kepemimpinan Bambang Haryadi.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan pengakuan terhadap kepengurusan yang baru itu diputuskan setelah melakukan verifikasi atas hasil musyawarah nasional (munas) Dekopin 27-29 Desember 2024 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin.

“Setelah melihat munas Dekopin 27-29 Desember 2024, Kementerian Hukum berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara terkait pengesahan AD/ART Dekopin yang tidak mengalami perubahan. Pada intinya mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan ketua umum Bapak Bambang Haryadi,” kata Supratman di Gedung Kemenkum, Jumat (31/1/2025).

Supratman mengesahkan ketua penasehat, ketua umum, ketua harian, sekretaris jenderal, bendahara umum, ketua dewan pengawas, dan ketua majelis pakar.

Supratman menuturkan kalau pihaknya akan segera mencatatkan kepengurusan yang baru di sistem administrasi badan hukum di Kemenkum. Ia berharap pengesahan ini sekaligus menjawab polemik terkait kepemimpinan Dekopin.

“Semoga ini menjadi tonggak yang baru dalam sejarah perjalanan perkoperasian di tanah air. Saya harap ini mengakhiri semua polemik terkait Dekopin,” ujar politikus partai Gerindra itu.

Sementara itu, ketua terpilih Dekopin, Bambang Haryadi, menjelaskan pihak Dekopin sebelumnya telah melaporkan hasil Munas Dekopin kepada Kemenkum pada 15 Januari lalu. Selanjutnya, hasil munas tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah. Dengan pengesahan ini, Bambang berkeinginan agar Dekopin dapat bekerja sama dengan pemerintah.

“Kami berharap semua tingkatan Dekopin, baik Dekopin Wilayah maupun Dekopin Daerah, bisa bekerja sama dengan pemerintah karena kami ingin menyelaraskan program dengan pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, berakhirnya dualisme di internal Dekopin akan menguatkan Dekopin di semua sektor, termasuk sektor ketahanan pangan, sektor pertanian, sektor perkebunan, maupun perikanan dan peternakan.

“Kami akan menguatkan semua sektor yang sifatnya mendongkrak ekonomi kerakyatan kita ke depan. Mudah-mudahan Dekopin bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Bambang.

REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Dinas imigrasi Selandia Baru mulai mewajibkan warga Israel yang mengajukan visa ke negara tersebut untuk melaporkan secara rinci riwayat aktivitas militer mereka, demikian diwartakan media Israel pada Selasa (28/1/2025).

Setidaknya sudah ada satu tentara Israel yang diketahui terlibat dalam genosida ke Jalur Gaza ditolak masuk imigrasi Selandia Baru berdasarkan riwayat yang dilaporkannya sendiri, menurut Times of Israel tanpa menyebut tanggal kejadian tersebut.

Imigrasi Selandia Baru meminta warga Israel dalam usia militer yang mengajukan visa wisata melaporkan apakah mereka pernah berdinas di militer Israel dan apakah mereka merupakan anggota cadangan militer aktif.

Menurut undang-undang Israel, semua warga berusia 18 tahun wajib mengikuti dinas militer nasional.

Mereka yang mengajukan visa itu kemudian diminta melengkapi secara rinci kuesioner terkait dinas militer mereka, termasuk tanggal mulai berdinas. Kemudian, tempat, unit asal, dan kamp militer tempat mereka berdinas, serta pangkat dan nomor identitas ketentaraan mereka.

Mereka juga diminta menjelaskan keterkaitan dengan dinas intelijen, dinas penegakan hukum tertentu, ataupun kelompok dan organisasi apapun yang memanfaatkan kekerasan atau pelanggaran HAM demi memajukan kepentingannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan memastikan Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po masih berstatus warga negara Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, buronan kasus korupsi KTP-el tersebut segera diekstradisi dari Singapura untuk kebutuhan penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," kata Supratman di Jakarta, Rabu (29/1/2025). Supratman menerangkan, dari catatan keimigrasian, memang Paulus Tannos pernah mengajukan pelepasan kewarganegaraannya di Indonesia.

Bahkan, kata Supratman, dua kali permohonan pelepasan kewarganegaraan tersebut diajukan yang bersangkutan. Namun begitu, kata dia, ada sejumlah persyaratan dari Paulus Tannos selaku pengaju yang tak dapat diterima oleh pemerintah Indonesia.

"Sampai hari ini, yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu, status kewarganeraan atas nama Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po masih berkewarganegaraan Indonesia," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Supratman juga mengungkapkan dari laporan yang diterima, Paulus Tannos memang memiliki dua paspor dari negara yang berbeda. Namun, menurut dia, sistem kewarganegaraan Indonesia yang menganut status tunggal tak otomatis menggugurkan status kewarganegeraannya di Indonesia.

"Karena itu saya sampaikan bahwa memang yang bersangkutan itu, paspornya masih atas nama Tjhin Thian Po," ujar Supratman. Terkait ekstradisi, sambung dia, Kementerian Hukum sedang dalam koordinasi dengan otoritas di Singapura untuk pemulangan.

Saat ini, kata Supratman, Paulus Tannos masih dalam penahanan imigrasi di negara tersebut. Andi mengatakan dalam ekstradisi tersebut pemerintah Indonesia masih memiliki waktu sampai 3 Maret 2025 mendatang. "Dan saya yakin dalam waktu yang singkat tersebut, hal tersebut akan bisa terpenuhi," ujarnya.

Paulus Tannos ditangkap oleh Biro Investigasi Korupsi Singapura (CPIB) pada Jumat (17/1/2025). Penangkapan tersebut sebetulnya atas permintaan oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.