REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan kapan akan memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno dan Politikus Nasdem Ahmad Ali menyusul penggeledahan di rumah mereka. Penggeledahan itu disebut KPK menyangkut kasus dugaan gratifikasi eks bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

"Untuk pertanyaan kapan dilakukan pemeriksaan, itu tentu merupakan kewenangan penyidik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Tessa menyebut Japto dan Ahmad Ali bisa saja dipanggil penyidik KPK nantinya. Hal ini kalau penyidik KPK membutuhkan keterangan tambahan dari barang bukti.

"Bahwa seyogianya alat bukti tersebut perlu dikonfirmasi, baik itu keterkaitan maupun hal-hal lain kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan," ujar Tessa.

Tessa mengajak publik menunggu perkembangan proses hukum di perkara ini. "Jadi kita tunggu saja sama-sama bila memang ada panggilan untuk pemeriksaan," ujar Tessa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memaklumi keluhan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal terlunta-lunta kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap para warga negara asing terpidana hukuman mati di Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya mengungkapkan ada sebanyak 300-an terpidana mati warga negara asing di Indonesia yang hingga kini tak bisa dilaksanakan eksekusi. Menurut Yusril, pelaksanaan eksekusi terhadap para terpidana mati warga negara asing itu, sementara ini tak bisa dijalankan bukan karena faktor teknis-hukum.

Melainkan menurutnya, karena ada pertimbangan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara asal para terpidana mati tersebut. “Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Tetapi persoalannya, karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan, dan lain-lain, akibatnya memang banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda,” kata Yusril saat ditemui di Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (6/2/2025).

Namun begitu, kata Yusril masalah para terpidana mati warga negara asing ini, sebetulnya menjadi salah-satu perhatian prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yusril mengungkapkan, sebagai menko yang berkelindan dengan masalah para terpidana mati itu, pernah membahas khusus persoalan tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) dan politikus Ahmad Ali (AA) terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan pemanggilan tersebut akan dilakukan apabila penyidik menilai perlu untuk dilakukan klarifikasi soal barang bukti yang ditemukan penyidik saat penggeledahan di rumah keduanya.

"Bahwa seyogianya alat bukti tersebut perlu dikonfirmasi, baik itu keterkaitan maupun hal-hal lain kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Meski demikian dirinya belum menerima informasi dari tim penyidik mengenai apakah Japto Soerjosoemarno dan Ahmad Ali memang akan memanggil keduanya dan kapan keduanya akan diperiksa.

"Untuk pertanyaan kapan dilakukan pemeriksaan, itu tentu merupakan kewenangan penyidik. Jadi kita tunggu saja sama-sama bila memang ada panggilan untuk pemeriksaan," ujarnya.

Sebelumnya KPK mengungkapkan di rumah Japto di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda 4, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Kemudian dari rumah Ahmad Ali penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai Rp3,49 miliar, dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara. Pada saat yang sama, KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Dalam penyidikan tersebut, KPK telah menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya. Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan. Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini sedang menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan asset recovery atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017.

Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemindahan terpidana kasus pemerkosaan berantai asal Indonesia dari Inggris baru sebatas permohonan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan permohonan pemindahan tahanan penjara seumur hidup itu dimintakan oleh keluarga dengan alasan psikologis dan kemanusian.

“Kita masih pada tahap awal mendiskusikan masalah itu. Kami sedang pelajari, dan sedang mendalami. Dan dari pihak keluarga yang bersangkutan itu sudah datang ke kami, dan kami juga mendengar apa permohonan mereka (pihak keluarga),” kata Yusril saat ditemui di Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (6/2/2025).

Yusril menerangkan, masalah pemindahan Reynhard dari penjara Inggris ke Indonesia saat ini memang ada jalurnya. Pemerintah, kata Yusril melalui kementeriannya sedang menjalankan program transfer of prisoners, pemindahan terpidana warga negara asing yang menjalani pidana di Indonesia ke negara asalnya. Atau melalui mekanisme transfer of prisoners, pertukan tahanan.

Dalam kasus Reynhard, kata Yusril mekanisme paling memungkinkan adalah dengan tukar-menukar tahanan antara terpidana warga negara Indonesia yang dipidana di Inggris dengan terpidana warga negara Inggris yang dipenjara di Indonesia.

“Nah jadi apakah dengan Inggris nantinya akan diputuskan bukan transfer of prisoners. Tetapi adalah exchange of prisoners. Itu nanti yang akan kami bahas lebih mendalam,” ujar Yusril.

Akan tetapi, kata Yusril, masalah Reynhard ini bukanlah perkara yang gampang. Menurut dia, ada sejumlah potensi permasalahan di dalam negeri sendiri yang bakal mengundang pro maupun kontra jika Reynhard dipindahkan ke Indonesia. Belum lagi, kata Yusril, masalah keamanan bagi Reynhard sendiri jika melanjutkan pemidanaannya di Indonesia.

“Kami menyadari tanggapan-tanggapan akan orang awam terhadap pembahasan Reynhard ini jika dikembalikan ke Indonesia. Ada yang mengatakan, dia (Reynhar) itu kan predator (penjahat seksual), ngapain dibawa pulang ke sini?,” kata Yusril.

Namun kata Yusril, ada juga yang menanggapi berbeda dengan pertimbangan hak asasi, dan kemanusian, serta perlindungan terhadap warga negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Hingga saat ini, Reynhard, meskipun berstatus terpidana kasus pidana berat di Inggris, tetapi tetap merupakan warga negara Indonesia.

“Sebagai negara, betapapun warga negara Indonesia itu bersalah, kita harus bertindak atas nama negara. Bukan atas nama pribadi. Kalau pribadi, kita boleh suka atau tidak suka, kesal karena dia (Reynhard) ini kan dipidana karena terbukti (oleh pengadilan Inggris) memperkosa laki-laki pula. Tetapi secara negara kita juga berkewajiban melakukan pembelaan secara proporsional terhadapnya,” kata Yusril.

“Negara tidak bisa mentang-mentang ada yang tidak suka, lalu negara tidak mau mengurusi warga negaranya. Itu tidak bisa,” ujar Yusril, menambahkan.

Karena itu, Yusril memaklumi alasan permohonan dari pihak keluarga yang meminta agar pemerintah bersedia membantu Reynhard melanjutkan penghukumannya dari penjara Inggris ke Indonesia. Permasalahan lainnya kata Yusril terkait dengan kondisi, serta keamanan Reynhard sendiri jika Inggris setuju melakukan pertukaran tahanan.

Yusril menjelaskan, Reynhard adalah terpidana hukuman kejahatan berat. Bahkan menurut Yusril perbuatan pidana yang dilakukan Reynhard merupakan jenis kejahatan yang tak terampuni oleh pemerintahan Inggris.

“Kasus Reynhard Sinaga itu, orang yang diadili dan dihukum yang paling berat dalam sejarah hukum (modern) Inggris,” kata Yusril.

Karena statusnya sebagai pelaku tindak pidana berat, otoritas di Inggris menjebloskan Reynhard pada sel penjara dengan keamanan yang paling maksimal, tanpa bisa berinteraksi dengan terpidana lainnya. Menurut Yusril, jika penahanannya dipindahkan ke Indonesia, infrastruktur yang mendukung untuk melanjutkan pemenjaraan Reynhard di Indonesia tak memadai.

“Dan yang ada untuk itu hanya di (penjara) Nusakambangan,” ujar Yusril.

Akan tetapi menurut Yusril, menempatkan Reynhard di sel Penjara Nusakambangan juga berisiko. Karena bakal mengundang persoalan lainnya lagi. Terutama faktor keamanan bagi Reynhard sendiri.

Menurut Yusril, di Penjara Nusakambangan masih memungkinkan Reynhard bisa berinteraksi dengan tahanan-tahanan lainnya. Kondisi tersebut, pun yang menurut Yusril tak memungkinkan menempatkan Reynhard di penjara paling maksimal di Indonesia tersebut.

“Jadi memang masalah Reynhard ini tidak mudah,” kata Yusril.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga kemungkinan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan. Penempatan itu apabila disetujui pemulangannya ke Indonesia oleh pemerintah Inggris.

"Orang ini harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximum security dan itu hanya ada di Nusakambangan, karena kalau diperlakukan seperti narapidana biasa akan menimbulkan masalah baru lagi," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Yusril menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai rencana pemulangan Reynhard ke Indonesia. Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard, baik melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

Pasalnya, kata Yusril, terdapat pula warga negara (WN) Inggris yang saat ini sedang menjalani hukuman di Indonesia. Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengenai rencana pemulangan itu.

Adapun upaya pemulangan Reynhard, kata dia, salah satunya berasal dari permintaan keluarga Reynhard kepada pihaknya. Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynhard, Menko menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain.

"Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi," tuturnya.

Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Baru-baru ini, Reynhard diserang oleh narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam hidupnya. Adapun narapidana yang menyerang Reynhard itu kini sedang diadili oleh Pengadilan Manchester.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyitaan barang bukti sebesar Rp 56 miliar dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjoesoemarno. Penyitaan tersebut merupakan buntut dari penggeledahan rumah orang nomor satu di PP itu.

Selain uang, penyidik KPK sudah menyita sebelas mobil dari hasil penggeledahan rumah Japto. Mobil yang disita itu di antaranya merek Jeep Gladiator Rubicon dan Land Rover Defender.

"Penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda empat, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (6/2/2025)

Tessa menerangkan penggeledahan itu berlangsung selama enam jam sejak pukul 17.00 WIB. Tessa menjamin penggeledahan berhubungan perkara korupsi eks Bupati Kertanegara Rita Widyasari.

"Penyidik menilai diperlukan adanya tindakan-tindakan penyidikan, dalam hal ini penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam perkara tersebut," ujar Tessa.

Tessa juga menerangkan penggeledahan dilakukan guna menemukan alat bukti tambahan dan pemulihan aset dalam perkara Rita Widyasari. Tapi Tessa masih merahasiakan rincian hal tersebut.

"Penyidik juga melakukan tindakan tersebut dalam rangka asset recovery. Jadi asset recovery-nya dalam model seperti apa secara detail saya belum bisa mengungkapkan karena ini masih tahapan penyidikan dan masih didalami," ucap Tessa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyitaan barang bukti sebesar Rp 56 miliar dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjoesoemarno. Penyitaan tersebut merupakan buntut dari penggeledahan rumah orang nomor satu di PP itu.

Selain uang, penyidik KPK sudah menyita sebelas mobil dari hasil penggeledahan rumah Japto. Mobil yang disita itu di antaranya merek Jeep Gladiator Rubicon dan Land Rover Defender.

"Penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda empat, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (6/2/2025)

Tessa menerangkan penggeledahan itu berlangsung selama enam jam sejak pukul 17.00 WIB. Tessa menjamin penggeledahan berhubungan perkara korupsi eks Bupati Kertanegara Rita Widyasari.

"Penyidik menilai diperlukan adanya tindakan-tindakan penyidikan, dalam hal ini penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam perkara tersebut," ujar Tessa.

Tessa juga menerangkan penggeledahan dilakukan guna menemukan alat bukti tambahan dan pemulihan aset dalam perkara Rita Widyasari. Tapi Tessa masih merahasiakan rincian hal tersebut.

"Penyidik juga melakukan tindakan tersebut dalam rangka asset recovery. Jadi asset recovery-nya dalam model seperti apa secara detail saya belum bisa mengungkapkan karena ini masih tahapan penyidikan dan masih didalami," ucap Tessa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) merespons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru-baru ini menggeledah rumah Ketua Umum PP, Japto Soerjosoemarno. Penggeledahan itu disebut KPK menyangkut kasus dugaan gratifikasi mantan bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Sekjen MPN PP Arif Rahman mengatakan, bosnya tak punya pesan khusus kepada anggota PP. Tapi Japto meminta anak buahnya berprasangka positif atas kejadian ini. "Tidak ada arahan khusus, beliau hanya meminta seluruh kader untuk berfikir positif, jangan bereaksi berlebihan," kata Arif kepada Republika, Kamis (6/1/2025).

Japto juga meminta didoakan agar masalahnya cepat berlalu. "Tetap semangat menjalankan aktifitas organisasi dan minta untuk mendoakan beliau agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik," ujar Arif.

Arif menyebut Japto pun menghargai upaya hukum yang diambil KPK. Japto memberi sinyal akan kooperatif terhadap KPK. "Beliau juga menyampaikan bahwa respect terhadap KPK karena sangat kooperatif dan profesional dalam menjalankan tugas," ujar Arif.

Selain itu, Arif tak tahu kaitan Japto dengan kasus Rita yang didalami KPK. Arif berharap publik menerapkan asas praduga tak bersalah.

"Kalau secara proses saya tidak mengerti dan mengetahui dengan pasti karena kaitannya dengan Kasus Rita Widyasari di tahun 2017, tapi kami menghormati proses hukum yang berlaku dan yang terpenting kita harus mengedepankan asas Praduga tak bersalah," ujar Arif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mobil dinas RI 24-15 viral di lini masa X lantaran diduga melanggar lalu lintas menerobos jalur Transjakarta. Video tersebut viral di media sosial X, pada Selasa (4/2). Hanya saja, tidak disebutkan kapan tepatnya kejadian itu berlangsung.

Dalam video tersebut, terlihat mobil Toyota Alphard putih melaju di busway Transjakarta dengan pengawalan motor polisi. Sejumlah warganet pun dalam komentarnya di X mengaitkan jika mobil dinas RI 24-15 adalah milik Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai.

Pun ada juga media daring yang memberitakan mobil RI 24 dengan kode 15 angka kecil di pojok bawah dikendarai Pigai. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta membantah bahwa mobil Toyota Alphard berwarna putih berplat nomor RI 24-15 milik Menteri Pigai. Menurut dia, Menteri Pigai menggunakan mobil dinas RI 23-5.

"Meluruskan berita yang beredar, baik melalui media online, maupun media sosial yang disebar secara masif, kami tegaskan bahwa tidak benar mobil Aplhard Putih dengan Nomor Polisi RI 24 yang masuk ke jalur busway adalah mobil yang digunakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai," kata Thomas kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Thomas menegaskan, mobil dinas yang digunakan Menteri Pigai adalah Toyota Alphard berwarna hitam, bukan putih sebagaimana melanggar masuk busway. "Adapun mobil dinas yang digunakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia adalah Mobil Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi RI 23.5," ucap Thomas.

Dia pun mengimbau masyarakat atau warganet untuk tidak gegabah dan berhati-hati menggunakan media sosial. "Kami minta masyarakat untuk tidak gegabah dan lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial apalagi menyebarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Thomas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP), Japto Soejosoemarno. Penggeledahan itu disebut KPK menyangkut kasus dugaan gratifikasi eks bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Rumah Japto yang digeledah itu terletak di Jalan Benda Ujung Nomor 8, Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggeledahan terjadi pada Selasa (4/2/2024) sekitar pukul 17.00 hingga 23.00 WIB. Berkat upaya itu, KPK menemukan dan menyita sejumlah barang bukti diduga terhubung dengan kasus Rita.

"Penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, dokumen, dan barang bukti elektronik lainnya," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip di Jakarta pada Kamis (6/2/2025).

Penggeledahan KPK tak berhenti di rumah Japto Soejosoemarno. Rumah Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua MPN PP Ahmad Ali jadi sasaran penggeledahan KPK terkait perkara Rita. Di rumah Ahmad Ali, penyidik KPK mendapati barang bukti seperti dokumen, bukti elektronik, uang rupiah dan valas, tas serta jam.

Hingga saat ini, KPK masih merahasiakan peran Japto dan Ahmad Ali dalam perkara Rita Widyasari. KPK berdalih peran kedua orang itu masih ditelusuri. "Belum bisa diungkap saat ini," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi dalam mengusut kasus dugaan TPPU yang menjerat Rita Widyasari. Salah satunya Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin alias Paulin Tan pada Kamis (29/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, BLORA -- Ormas Pemuda Pancasila (PP) dikabarkan menolak rencana penamaan ruas jalan baru di Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng), menggunakan nama sastrawan Pramoedya Ananta Toer. Rencana tersebut sebelumnya telah disampaikan Pemkab Blora dan peresmiannya diagendakan bakal dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rangkaian acara "Seabad Pramoedya Ananta Toer".

Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Blora telah menyurati Bupati Blora tentang penolakan mereka atas gagasan penamaan ruas jalan baru menggunaman nama Pramoedya Ananta Toer. Surat MPC PP Kabupaten Blora dengan nomor 221.020/MPC-PP/BLA/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 itu telah tersebar di media sosial.

Dalam surat tersebut, MPC PP Kabupaten Blora menyampaikan bahwa mereka menyambut agenda kunjungan Menteri Kebudayaan ke Blora pada 6-8 Februari 2025. "Namun di balik giat besok pada 6-8 Februari 2025, kami Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora mohon atas kegiatan pemberian nama jalan baru di Kabupaten Blora dengan nama Jalan Pramoedya Ananta Toer, sehubungan dengan itu agar ditunda dulu untuk dikaji ulang dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan keutamaannya," tulis MPC PP Blora dalam suratnya.

"Kami Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora yang berideologi Pancasila dan UUD 1945 menolak adanya rencana penamaan jalan di Wilayah Kabupaten Blora dengan nama Tokoh Radikal Kiri," tambah MPC PP Blora pada suratnya.

Surat tersebut ditandatangani Ketua MPC PP Blora Munaji dan Sekretaris MPC PP Blora Nur Hasim. Republika telah berupaya menghubungi Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Tengah Bambang Eko Purnomo untuk mengklarifikasi soal surat yang dirilis MPC PP Blora. Meski sudah dikontak via telepon dan pesan singkat, hingga berita ini ditulis, Bambang belum memberikan respons.

Pemkab Blora berencana meresmikan Jalan Pramoedya Ananta Toer pada kegiatan peringatan “Seabad Pramoedya Ananta Toer” yang berlangsung pada 6-8 Februari 2025. Kegiatan tersebut rencananya akan turut dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Jalan baru yang rencananya menyandang nama Pramoedya Ananta Toer adalah penghubung Jalan Cendana/Gunandar atau perbatasan Kelurahan Mlangsen dan Kelurahan Beran, Kecamatan Blora, menuju Jalan Mr. Iskandar Blora. Jalan dengan panjang 1,7 kilometer dan lebar 12 meter itu disebut sebagai jalan alternatif menuju Pasar Rakyat Sido Makmur Blora.

Bupati Blora Arief Rohman memproyeksikan Jalan Pramoedya Ananta Toer menjadi pusat kebudayaan di wilayahnya. "Jalan Pramoedya yang berada di jalan baru itu, justru akan kita desain, kita rencanakan pusat kebudayaan dan sebagainya,” kata Arief pada Selasa (4/2/2025).

“Jadi dari ide berbagai kalangan, nantinya kita akan bangun jalan itu yang insyaallah akan menjadi tempat yang strategis untuk pemajuan kebudayaan sastra di Kabupaten Blora,” tambah Arief.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemeriksaan terhadap ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkembang tidak hanya ke persoalan hukum, tapi juga politik dan kekuasaan. Hal ini menyangkut perebutan pengaruh di antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya yang didirikan Hercules.

Beredar spekulasi di warganet pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pengaruh GRIB Jaya akan semakin berkibar.

"Kenapa baru sekarang...???? Kenapa sblm GRIB lahir gak di jamah KPK...???," demikian salah satu bunyi netizen.

GRIB menjadi salah satu trending topik di X pada Rabu (5/2/2025) sore. GRIB menjadi trending menyusul pemeriksaan Japto oleh KPK.

"PP Out, GRIB in," ujar netizen yang lain.

Seperti diketahui meski antara Japto dan Hercules sempat ditampakkan baik-baik saja, namun gejolak di bawah terasa kencang. Tidak hanya perebutan pengaruh, tapi juga anggota.

Beberapa waktu lalu, bentrokan antara Ormas GRIB dan Pemuda Pancasila di Blora viral di media sosial. Setidaknya 12 orang terluka dan insiden yang diduga bermula dari penolakan Pemuda Pancasila terhadap kehadiran markas GRIB di Blora.

Di Bandung, hampir tak lama berselang dari Blora, insiden pertikaian juga terjadi. Kantor Pemuda Pancasila di Bandung diserang. Diduga penyerang dilakukan oleh kelompok GRIB.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Di Kampar, Riau, massa GRIB dan Pemuda Pancasila nyaris bentrok terkait dengan sengketa lahan.

GRIB merupakan ormas sebuah organisasi sosial bernama Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru (GRIB) yang didirikan pada 2011 oleh Hercules. GRIB menjadi salah wadah bagi anggota-anggota kelompok Hercules yang sebelumnya bergulat di dunia 'jalanan'. Sementara Pemuda Pancasila telah didirikan sejak 1959. Japto telah memimpin Pemuda Pancasila sejak 1981.

Baca juga, Sosok Hercules, Bawa GRIB ke Puncak Persaingan Ormas

Pemeriksaan Japto

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).