REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah rekomendasi diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung. Salah satunya, perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya. Erick mengatakan, secara pribadi ia berinisiatif menyampaikan naskah akademik terkait Raperda kepada BPIP dan respon mereka pun cukup baik.

Erick menjelaskan, BPIP memberikan beberapa catatan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain merekomendasikan perubahan judul, ada beberapa poin yang perlu penyelarasan.

"Untuk judul harus ada penyelarasan karena nomenklatur untuk pengangggarannya harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ujar Erick.

Rekomendasi lainnya, kata dia, untuk Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru/pendidik, tokoh agama/adat dan masyarakat/kelompok lainnya. Di naskah akademik tidak tercantum masyarakat atau kelompok lainnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Kemudian Pasal 9, direkomendasikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan advokasi. Pada naskah akademik tertulis Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, sehingga perlu penyelarasan.

"Raperda ini sudah masuk dalam tahap finaslisasi, hanya perlu ada beberapa penyelarasan," katanya.

Erick mengatakan, Raperda ini merupakan inisiatif dari PSI terutama dirinya. Namun karena terjadi penambahan anggota dewan dari Farksi PSI, maka inisiatif pun sempat tertunda untuk diajukan. "Inisiatif ini didukung bersama, dan ada masukan dari teman-teman agar lebih cepat dibahas maka dititipkan ke organisasi perangkat daerah. Karena itulah, raperda ini masuk ke Kesbangpol," katanya.

Erick menilai, keberadaan perda ini sangat penting mengingat saat ini banyak pengikisan ideologi di tengah masyarakat. "Ada keresahan yang muncul dari diri saya karena sekarang masyarakat terutama kalangan muda sudah lupa akan jasa-jasa pahlawan atau veteran. Mereka lupa bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka," katanya.

Selain itu, kata dia, saat reses kerap pihaknya kerap memberilan pertanyaan ke masyarakat terkait apa ideologi negara. Menurutnya, banyak di antara mereka menjawabnya agamanya masing masing dan itu berlaku di segala agama. "Saya sangat prihatin, ini sudah menjadi bahaya laten," katanya.

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya penguatan ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga dibuatlah Raperda ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi ataupun kantor imigrasi yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menurut dia, UKK Imigrasi di daerah 3T masih membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kerja administratif, kelengkapan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja.

“Selama ini UKK Imigrasi di daerah 3T relatif tidak diperhatikan secara optimal oleh pusat. Padahal beberapa kantor UKK Imigrasi di kawasan 3T menjadi garda depan pelayanan imigrasi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Prana Putra Sohe dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Prana yang duduk di Komisi XIII–komisi membidangi hukum, HAM, keimigrasian dan pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme–lantas menyinggung bahwa selama ini telah ada Desa Binaan yang diprakarsai Kantor Imigrasi Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan desa tentang keimigrasian.

Program itu, kata dia, meliputi pelatihan proses pengajuan pembuatan paspor hingga upaya mempermudah akses layanan imigrasi bagi penduduk desa.

"Namun, program ini kurang optimal karena lemahnya dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana imigrasi sehingga memudahkan untuk pelayanan keimigrasian seperti pengajuan pembuatan paspor,” ujarnya.

Dia menilai selain di kawasan 3T, di wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan seperti Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dukungan sarana keimigrasian pun relatif lemah sehingga masih membutuhkan tambahan kapasitas server di UKK Lubuklinggau.

“Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian secara cepat seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah umrah, tapi kalau server terbatas pastinya ini menghambat,” tuturnya.

Padahal, tambah dia, UKK Lubuklinggau menjadi tumpuan masyarakat dari 10 kabupaten untuk pembuatan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya.

Untuk itu, ujarnya lagi, meningkatnya jumlah pemohon pengajuan paspor membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses keimigrasian kepada masyarakat.

“Kami minta agar penggandaan server ini dilakukan tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia meminta pula agar ada peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi Lubuklinggau, menyusul Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang akan diproyeksikan untuk menjadi Kantor Imigrasi Kota Lubuklinggau.

“Peningkatan status dari UKK menjadi kantor imigrasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lubuklinggau,” kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggencarkan penegakan hukum terhadap sejumlah pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) ilegal. Upaya hukum diharapkan dapat memberikan efek jera.

Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rizal Irawan mengatakan, pihaknya sedang melakukan penindakan hukum terhadap TPA ilegal Limo di Kota Depok dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Pasar Caringin di Bandung, Jawa Barat.

"Harapannya adalah memberikan efek jera kepada pelaku TPA ilegal dan tidak lagi ada TPA-TPA ilegal lainnya di Indonesia," kata Rizal, Kamis (27/2/2025)

"Karena TPA ilegal itu yang pasti mereka tidak terkelola dengan baik sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan juga mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat," tambahnya.

Dia memberikan contoh bagaimana TPA ilegal di Kecamatan Limo, Kota Depok memberikan dampak luar biasa kepada lingkungan. TPA yang beroperasi tanpa izin selama bertahun-tahun itu tidak hanya melakukan penumpukan sampah yang menyebabkan longsor tapi juga pembakaran terbukayang diduga berkontribusi dalam pencemaran udara di sekitar kawasan.

Akibat adanya TPA ilegal yang berada di lahan seluas 3,75 hektare tersebut, warga sekitar TPA ilegal itu juga melaporkan merasakan dampak negatif, termasuk mengalami gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Forum Warga Terdampak TPA Liar Limo kemudian melakukan pelaporan kepada KLH terkait pencemaran lingkungan serta sempat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait hak warga untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq sudah melakukan inspeksi ke TPA liar Limo pada November lalu untuk memastikan penghentian kegiatan.

Deputi Bidang Gakkum KLH kemudian melakukan penangkapan seorang tersangka berinisial J yang merupakan pengelola TPA ilegal Limo. Tersangka sempat ditahan di Rutan Salemba, Jakarta sebelum akhirnya pada hari ini diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok bersama barang bukti kasus TPA ilegal Limo untuk melanjutkan proses hukum.

Untuk TPS Pasar Caringin sendiri, Menteri LH dalam pernyataan pada Sabtu (22/2) bahwa KLH sedang meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan setelah pihak pengelola tidak melakukan arahan yang diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup baik Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP), Japto Soerjosoemarno diperiksa menyangkut penerimaan metrik ton dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

KPK pernah menyebut Rita Widyasari memperoleh jatah sebesar USD 3,6 hingga USD 5 per metrik ton tambang batu bara selama menjabat. Jatah itu diduga merupakan sebagai bentuk gratifikasi yang diterima Rita dari sejumlah perusahaan tambang. "Terkait penerimaan metrik ton," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

KPK belum memastikan akan memanggil Japto Soerjosoemarno atau tidak di kemudian hari. Hal itu akan ditentukan dari kebutuhan tim penyidik. "Tidak terinfo," ujar Tessa.

KPK juga masih enggan menjelaskan hubungan antara Japto Soerjosoemarno

dengan Rita Widyasari. dalam perkara ini. "Belum terinfo dari penyidik ke saya," ujar Tessa.

Sebelumnya, Japto dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi pada Rabu (26/2/2025). Tercatat, rumah Japto yang terletak di Jalan Benda Ujung No.8, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah KPK. Penggeledahan terjadi pada Selasa (4/2/2024) sekitar pukul 17.00 hingga 23.00 WIB. Berkat upaya itu, KPK menemukan dan menyita sejumlah barang bukti diduga terhubung dengan kasus Rita.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kanwil Kemenkum DK Jakarta terus menjalankan program penyuluhan hukum bagi masyarakat. Kali ini, kegiatan tersebut digelar di RPTRA Bawang Putih, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, pada Kamis (27/02/2025).

Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Romi Yudianto, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di tengah masyarakat, bahkan hingga tingkat RT dan RW. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Hukum agar masyarakat lebih sadar dan paham akan hak serta kewajibannya dalam aspek hukum.

Selain penyuluhan hukum, kegiatan ini juga mencakup konsultasi kesehatan serta pembagian makan siang gratis bagi warga. Romi Yudianto menekankan bahwa inisiatif ini sejalan dengan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam poin ke-8 Asta Cita, yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

"Program ini kita harapkan dapat membantu masyarakat dalam hal permasalahan hukum, yang perlu masyarakat tahu adalah program ini diberikan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa

negara hadir ditengah-tengah mereka," ujar Romi Yudianto.

Romi Yudianto juga menyampaikan bahwa program tersebut akan terus dijalankan sampai setahun kedepan dengan menjangkau seluruh Kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Penyuluhan akan dilakukan melalui pembentukan Posbankum dan juga pelatihan paralegal kepada masyarakat.

Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Utara Iyan Sopian Hadi menyampaikan terimakasih kepada Kanwil Kemenkum DK Jakarta berharap dengan penyuluhan ini, masyarakat dapat memahami dan mengerti hukum dan bagaimana cara menyelesaikan masalah hukum.

Kegiatan penyuluhan kali ini dibarengi dengan pemberian konsultasi kesehatan dan makan gratis kepada masyarakat. Acara penuluhan ini juga turut dihadiri oleh Kadiv PPPH Tessa Harumdila, Camat Tanjung Priok, Lurah Kebon Bawang, unsur OBH dan juga masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Israel akhirnya melunak dengan membebaskan sebanyak 620 tahanan Palestina yang sebelumnya mereka tunda pelepasannya. Ini memungkasi fase pertama gencatan senjata di Gaza.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengkonfirmasi dalam sebuah wawancara dengan Al-Aqsa TV bahwa kesepakatan telah dicapai dengan mediator di Mesir untuk menyelesaikan masalah terkait penundaan Israel dalam membebaskan tahanan Palestina gelombang ketujuh.

Dia mengatakan kelompok itu akan menyerahkan empat jenazah tawanan Israel “bersamaan dengan pembebasan jenazah yang ditunda oleh pendudukan, selain pembebasan sejumlah perempuan dan anak-anak yang ditangkap setelah 7 Oktober di Jalur Gaza”. Dia menambahkan “ada jaminan jelas dari para mediator” bahwa Israel harus mematuhi apa yang telah disepakati.

Aljazirah melansir, pembebasan tahanan kemudian dilakukan tak lama kemudian. Ada 115 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan hukuman panjang yang dibebaskan. Hanya 43 dari mereka yang akan dilepaskan ke Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Sembilan puluh tujuh dari mereka akan diasingkan ke luar wilayah Palestina yang diduduki, dan 11 orang berasal dari Gaza, sehingga mereka akan kembali ke Jalur Gaza. Ada juga 445 warga Palestina yang ditangkap paksa, dan hilang dari Gaza.

Para tahanan berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka diambil dari rumahnya, dari tempat penampungan sementara, dari sekolah-sekolah PBB, dari rumah sakit, dan tidak pernah dikenakan tuntutan hukum apapun.

Mereka sebenarnya ditahan oleh otoritas Israel, dalam beberapa kasus, di kamp-kamp yang tidak diumumkan agar pertukaran ini bisa terjadi. Ada juga 46 perempuan dan anak-anak yang akan dibebaskan sebagai ganti jenazah yang diserahkan: empat jenazah diserahkan Kamis lalu, dan sekarang empat jenazah – total dua perempuan dan sisanya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.

Palang Merah telah menyerahkan peti mati keempat tawanan kepada tentara Israel di penyeberangan Karem Abu Salem (Kerem Shalom di Israel) di Gaza, menurut media di Israel. Peti mati tersebut kini berada di wilayah Israel, lapor situs YNet News.

Israel sekarang diperkirakan akan melakukan identifikasi forensik terhadap jenazah di dekat perbatasan Gaza, menurut The Times of Israel.

Sementara, ada kegembiraan yang luar biasa di Ramallah. Ini adalah momen yang telah ditunggu-tunggu oleh beberapa keluarga selama puluhan tahun. Dan mereka dihancurkan pada hari Sabtu ketika para tahanan dan tahanan ini tidak dibebaskan.

Semua ini terjadi ketika Tepi Barat yang diduduki sedang dikuasai oleh militer Israel, melalui penggerebekan dan penyerbuan. Secara logistik tidak mudah untuk mencapai Ramallah jika Anda tinggal di kota lain di Tepi Barat yang diduduki.

Para keluarga yang berani melewati lebih dari 900 pos pemeriksaan yang membedah wilayah tersebut, melewati jalan-jalan tersebut, menghadapi kemungkinan serangan pemukim Israel, datang ke Istana Kebudayaan untuk menunggu orang yang mereka cintai di Ramallah.

Selama 16 bulan terakhir, keluarga-keluarga telah terputus dari tahanan dan tahanan Palestina. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan mereka, atau apa yang telah mereka alami. Mereka hanya mendengar cerita dari narapidana dan tahanan lain yang sudah dibebaskan. Cerita-cerita horor – tentang kelaparan, penganiayaan, pemukulan, kurangnya perawatan medis, kurangnya kebersihan.

Mereka telah melihat tahanan lain dibebaskan di Ramallah dan di Gaza dan mereka juga mengikuti laporan dari asosiasi tahanan tentang jumlah warga Palestina yang meninggal akibat penyiksaan dan penganiayaan Israel.

Ada lebih dari 10.000 warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, di penjara-penjara Israel, dan ribuan warga Palestina dari Gaza juga dihilangkan oleh tentara Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan, bahan bakar minyak (BBM) RON 92 yang diproduksi melalui pengoplosan dari oktan 90 adalah fakta hukum yang ditemukan penyidik dalam pengusutan korupsi ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.

Namun Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, temuan RON 90 menjadi RON 92 oleh tim penyidik tersebut merupakan fakta hukum yang sudah lewat, dan atas objek kebendaan yang sudah habis terbakar.

Harli menjelaskan, temuan oplosan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut berdasarkan periode tahun penanganan perkara korupsi dalam kegiatan ekspor-impor minyak mentah dan produk kilangan PT Pertamina, serta anak-anak perusahaannya sepanjang 2018-2023.

Karena itu Harli menerangkan, tak tepat persepsi publik tentang fakta hukum adanya bahan bakar oplosan produk PT Pertamina Patra Niaga tersebut masih berlangsung dan beredar hingga saat ini di pasaran.

Pernyataan Harli tersebut, menanggapi penyampaian PT Pertamina yang membantah tentang kualitas bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dipasarkan sekarang ini, adalah hasil dari pengoplosan RON 90 menjadi RON 92 oleh Pertamina Patra Niaga.

“Kami mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina. Dan saya kira, faktanya (saat ini) sudah tepat. Sekarang itu sesuai spek (spesifikasi),” kata Harli di Kejagung, Jakarta, pada Rabu (26/2/2025).

Akan tetapi, Harli mengatakan agar semua pihak, termasuk PT Pertamina, pun juga masyarakat, bisa memisahkan antara fakta hukum yang sudah lewat yang menjadi objek penanganan perkara, dengan keadaan yang terjadi sekarang.

“Jadi saya kira, agar semua clear (terang). Bahwa, ini (pengoplosan) ada fakta hukum yang sudah selesai, karena fakta hukumnya (pengoplosan) ada di 2018, sampai 2023. Dan sekarang tahun 2025,” ujar Harli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) pada Rabu (26/2/2025) ini. Japto dipanggil sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Benar, (Japto Soerjosoemarno) akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang terjadwalnya begitu. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Selain itu Asep mengatakan pada Kamis (27/2/2025), penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Ahmad Ali sebagai saksi dalam penyidikan perkara yang sama. Sejauh ini Asep belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan terhadap keduannya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan Japto Soerjosoemarno bakal memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah.

"Sepertinya beliau akan datang, hadir sebagai Warga negara yang taat hukum," kata Arif Rahman saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika.

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis. Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asin senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Lapas Kelas 1 Semarang, bekerja sama dengan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah (Jateng) telah menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke lapas tersebut. Pelaku penyelundupan adalah pengunjung yang berpura-pura hendak membesuk seorang terpidana.

Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Mardi Santoso mengungkapkan, pembongkaran upaya penyelundupan narkoba berhasil dilakukan berkat adanya koordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Jateng. Mereka memperoleh informasi akan adanya pengunjung bernama Heri Suprianto yang diduga bakal menyelundupkan narkoba kepada Nursila Adijaya, warga binaan di Lapas Kelas 1 Semarang.

Mardi mengatakan, pada 12 Februari 2025, sekitar pukul 10:15 WIB, petugas Lapas Kelas I Semarang melakukan pemantauan terhadap Heri. "Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan barang bukti berupa kristal putih yang diduga sabu seberat 29,17 gram bruto serta ekstasi seberat 3,4 gram bruto," ujarnya, Selasa (25/2/2025).

Mardi mengungkapkan, dalam upaya penyelundupan, Heri memasukkan narkotika tersebut ke dalam anusnya. Heri dan Nursila Adijaya kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda Jateng, AKBP Musbagh Niam, menambahkan, sebelumnya Heri sempat lolos dari upaya pembekukan ketika berusaha melakukan penyelundupan narkotika ke Lapas Kelas 1 Semarang. “Awalnya, tim kami telah mendapatkan informasi satu minggu sebelumnya, tetapi saat kami datang, pelaku sudah keluar dari lapas, sehingga tidak tertangkap tangan, kemudian dia berhasil aksi yang sebelumnya," ucap Musbagh.

Setelah itu, Ditresnarkoba Polda Jateng dan Lapas Kelas 1 Semarang berkoordimasi untuk membekuk Heri. Sepekan kemudian, Heri kembali datang ke lapas. Petugas lapas mengawasi tindak tanduknya, termasuk mengamati siapa narapidana yang ditemuinya.

"Setelah menemui si tersangka yang ada di dalam, di toilet dikeluarkanlah, ternyata prosesnya dimasukkan ke dalam dubur. Di situ, tim kami dan tim lapas menangkap yang bersangkutan," kata Musbagh.

Petugas kemudian menyita enam kantong sabu dengan berat masing-masing lima gram. Selain itu disita pula satu kantong ekstasi bubuk hasil tumbukan dengan berat sekitar tiga gram. Polisi juga mengamankan dua unit ponsel yang digunakan kedua tersangka untuk berkomunikasi. Kedua tersangka dijerat Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 10 tahun penjara.

Sementara itu, Nursila mengaku narkoba yang berusaha diselundupkan Heri bukan untuknya, melainkan narapidana lain yang turut mendekam di Lapas Kelas 1 Semarang. Nursila mengklaim hanya menjadi perantara. “Ini punya teman, di dalam," ujarnya.

Menurut Nursila, setelah narkoba yang diselundupkan Heri diterima olehnya, barang tersebut segera diberikan kepada narapidana lain. "Saya cuma lewat, langsung diambil dia (napi lainnya)," ucapnya.

Nursila mengatakan, dia berani disuruh mengambil narkoba selundupan karena dijanjikan akan diberi ponsel. Nursila sendiri merupakan narapidana kasus narkoba dengan vonis enam tahun penjara dan telah menjalani hampir dua tahun masa hukumannya. (Kamran Dikarma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim dari Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenham) Jawa Tengah mendatangi Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati. Hal ini menyusul dugaan pemberhentian sepihak Novi Citra Indriyati sebagai salah satu personil Sukatani Band yang mengajar disana.

Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Jawa Tengah, Hawary, menjelaskan kunjungan ini bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan pemecatan Novi sebagai guru di sekolah tersebut.

"Kami hadir untuk memastikan apakah pemberhentian tersebut telah sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak melanggar hak-hak individu yang bersangkutan," kata Hawary dalam keterangan pers pada Selasa (25/2/2025).

Hawary mendukung sikap terbuka dari pihak yayasan dalam menyelesaikan masalah ini secara musyawarah. Menurutnya, ini memperlihatkan perhatian terhadap aspek kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan.

"Harapan kami, setiap pihak dapat mencapai solusi yang akan memenuhi prinsip keadilan, kesempatan yang sama dan non diskriminasi dengan tentunya memperhatikan norma-norma yang hidup di masyarakat,” ujar Hawary.

Kedatangan tim Kanwil Kemenham disambut oleh Ketua Yayasan SDIT Mutiara Hati, Khaerul Mudakir, serta Kepala Sekolah, Eti Endarwati. Berdasarkan informasi yang diterima tim Kanwil, pemberhentian Novi diklaim tidak diambil secara sembarangan.

“Bahkan sekolah dan yayasan menunggu klarifikasi dari yang bersangkutan," ujar Khaerul.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru saja mengundurkan diri, Itamar Ben-Gvir mengunggah sebuah video yang menunjukkan para sipir penjara Negev, Israel, yang menyerbu sel tahanan Palestina. Sipir penjara Israel itu memaksa warga Palestina yang dipenjara dengan todongan senjata untuk berlutut dan mengecat dinding.

Ben-Gvir menulis di akun X-nya:

"Di Penjara Ktsiyot (Negev), ditemukan bahwa di bagian keamanan, terdapat tanda di banyak dinding penjara yang bertuliskan kalimat-kalimat seperti 'Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, kami tidak akan berlutut, Yerusalem adalah Arab. Di bawah arahan komandan penjara, Menachem Bibas, pasukan penjara menyerbu sel, memaksa mereka (tawanan Palestina) berlutut, dan mengecat tembok."

Para tawanan Palestina telah menulis kalimat-kalimat seperti “Kami tidak akan memaafkan... Kami tidak akan melupakan... Kami tidak akan berlutut” di dinding-dinding penjara sebelum dibebaskan sebagai bagian dari gelombang ketujuh kesepakatan pertukaran tawanan antara pejuang kemerdekaan Palestina yakni Hamas dan Israel yang menjajah Palestina.

Namun, Israel telah membatalkan pembebasan para tahanan Palestina, memaksa ratusan aktivis yang dipenjara kembali ke sel mereka. Sementara keluarga mereka menunggu kedatangan mereka di berbagai daerah di Tepi Barat dan Gaza, dikutip dari Palestine Chronicle, Selasa (25/2)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan alasan tak meminta keterangan dari polisi dalam dugaan intimidasi yang dialami band Sukatani. Pigai melempar urusan itu kepada Komnas HAM sebagai empunya wewenang.

Pigai mensinyalkan sudah memantau tindakan polisi pascakasus ini mencuat. Salah satunya Divisi Propam Polri memeriksa enam personel Subdit I Ditressiber Polda Jawa Tengah terkait dugaan intimidasi band Sukatani soal lagu berjudul Bayar Bayar Bayar.

"Kami memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM. Dan kepolisian sudah keluarkan (keputusan) yang lebih menghargai HAM dan demokrasi, tetapi jika ada proses hukum maka merupakan kewenangan Komnas HAM," kata Pigai kepada Republika, Selasa (25/2/2025).

Pigai menegaskan HAM tidak bisa dibatasi. Tetapi Pigai berkelit berdasarkan prinsip Siracusa kebebasan bisa dibatasi hanya dengan UU atau Keputusan Pengadilan.

"Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik. Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa (pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional)," ujar Pigai.

Pigai malah balik menyentil anonimitas band Sukatani. Band Sukatani memang tampil dengan mengenakan topeng guna menyembunyikan identitasnya. "Saya tidak masalah dengan kesenian apapun asal jangan anonim dan mengandung unsur tuduhan," ujar Pigai.

Walau demikian, Pigai juga berharap polisi menjadikan kritik band Sukatani sebagai koreksi diri. "Tetapi bagi Aparat perlu koreksi dan perbaikan melalui mainstreaming Hak Asasi Manusia," ujar Pigai.