REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 13 dari 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara yang sebelumnya kabur, sudah ditangkap. Sisanya masih dalam pencarian.

"Sebanyak 13 narapidana yang sebelumnya melarikan diri dari Lapas Kutacane, sudah ditangkap," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Selasa (11/3/2025).

Sebelumnya, puluhan narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane melarikan diri, Senin (10/3) menjelang berbuka puasa. Sebagian mereka kabur melalui pinta utama dan beberapa narapidana melarikan melalui atap lembaga pemasyarakatan tersebut.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Yan Rusmanto menyebutkan Lapas Kelas IIB Kutacane saat ini dengan kapasitas sebanyak 368 orang. Dari 368 orang tersebut, sebanyak 318 orang di antaranya merupakan narapidana, selebihnya adalah tahanan.

Dari 318 narapidana tersebut, kata dia, sebanyak 50 orang di antaranya melarikan diri. Kini, setelah 13 orang ditangkap, tinggal 37 orang lagi masih dalam pencarian.

Yang sudah tertangkap tersebut, tujuh orang di antaranya diamankan di Mapolres Aceh Tenggara dan seorang ditangkap di rumah petugas.

Informasi dari pihak lapas, kondisi Lapas Kelas IIB Kutacane dalam keadaan kelebihan kapasitas. Selain itu juga ada tuntutan warga binaan adanya bilik asmara dalam penjara tersebut.

Tiga pintu pengaman di lapas tersebut dijebol narapidana. Padahal, sebelum kejadian, tiga pintu pengaman tersebut dalam keadaan terkunci. Narapidana yang melarikan diri tersebut sebagian besarnya kasus narkotika

"Pihak lapas terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI serta pemerintah daerah setempat. Kami juga mengimbau narapidana yang kabur tersebut segera kembali karena akan dicari terus," kata Yan Rusmanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Newcastle United akan menyongsong final Piala Liga Inggris atau Piala Carabao melawan Liverpool dengan penuh semangat dan hati yang riang setelah mengalahkan West Ham United 1-0 dalam laga pekan ke-28 Liga Primer Inggris. Kemenangan di Stadion London, Selasa (11/3/2025) dini hari WIB menempatkan Newcastle di peringkat keenam Liga Primer Inggris.

Newcastle akan berlaga di Stadion Wembley pada Ahad, 16 Maret, melawan Liverpool di final. Klub timur laut Inggris ini belum pernah memenangkan trofi utama selama 70 tahun.

Meski demikian, the Magpies tidak mau melepaskan peluang menambah poin begitu saja di tengah persiapan menyongsong laga besar akhir pekan ini. Gol Bruno Guimaraes pada menit ke-63 membuat Newcastle tetap berada dalam trek untuk lolos ke Liga Champions musim depan.

Hasil ini menjadi dorongan moral bagi Newcastle yang telah menelan tiga kekalahan dari empat pertandingan sebelumnya di Liga Primer. “Salah satu kemenangan terbaik kami musim ini, bukan dari segi performa tapi dari segi hasrat dan hati,” ujar pelatih Eddie Howe.

Howe menyatakan timnya akan fokus sepenuhnya pada Liverpool sekarang. Newcastle, kata dia, akan mempertimbangkan segalanya.

"Saya merasa kami membutuhkan kemenangan untuk melaju ke final dengan dorongan dan semangat yang nyata. Akan sangat membantu kami. Juga untuk posisi kami di klasemen liga saat ini sangat penting,” kata Howe tentang arti kemenangan atas West Ham.

Howe mengisyaratkan bahwa penantian menjelang final telah mengusik konsentrasi para pemainnya. Namun aksi di markas West Ham menunjukkan mereka punya modal yang dibutuhkan untuk menjadi tim yang sukses.

“Itulah mengapa bagi saya ini adalah kemenangan yang bagus, akan mudah bagi para pemain untuk teralihkan perhatiannya, tetapi mereka hadir,” katanya.

“Pertandingan-pertandingan ini, kami belajar bahwa ini bisa menjadi penantian yang cukup lama, semua orang membicarakannya tetapi Anda memiliki pertandingan-pertandingan besar di depan. Senang bisa berada di sini, semoga kami bisa tampil dengan baik.”

Ini adalah kedua kalinya dalam tiga musim Howe membawa Newcastle ke final Piala Liga. Pada 2023, the Magpies kalah dari Manchester United.

Bruno Guimaraes mencetak satu-satunya gol ke gawang West Ham United. Pemain asal Brasil itu menuntaskan umpan Harvey Barnes dari jarak dekat pada menit ke-63 yang terbukti cukup untuk mengamankan poin.

"Itu kemenangan besar, kami ingin berjuang untuk Liga Champions lagi," kata Guimaraes kepada Sky Sports.

"(Final) sejujurnya sedikit mengganggu. Mustahil bagi para pemain untuk tidak memikirkan final dan kami ingin membuat sejarah dan menjadi bagian darinya," katanya.

Newcastle memiliki 47 poin dari 28 pertandingan, sama dengan Manchester City dan dua poin di belakang Chelsea yang berada di posisi keempat.

West Ham mengincar kemenangan ketiga di liga berturut-turut tetapi gagal. West Ham hanya berhasil melakukan beberapa upaya tepat sasaran sehingga mereka tetap berada di posisi ke-16 dengan 33 poin.

REPUBLIKA.CO.ID, BERN -- Dewan Eropa menyatakan Swiss belum mengambil tindakan yang diperintahkan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa untuk mengatasi perubahan iklim. Pada April 2024, Pengadilan HAM Eropa memutuskan Swiss harus mengambil lebih banyak tindakan untuk melindungi rakyatnya dari dampak perubahan iklim.

Keputusan ini diberikan dalam proses hukum yang diajukan perempuan-perempuan lanjut usia di Swiss. Pengadilan juga memutuskan Swiss "gagal menjalankan tugasnya" untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai target emisi.

Enam bulan setelah keputusan itu, Swiss meminta gugatan tersebut dibatalkan dengan alasan mereka sudah mematuhi kewajiban yang ditetapkan pengadilan yang berbasis di Strasbourg itu. Badan antar pemerintah yang mengawasi putusan pengadilan, Komite Menteri, mengakui Swiss sudah membuat beberapa kemajuan tetapi belum menunjukkan mereka memenuhi semua perintah pengadilan.

Aktivis lingkungan menilai keputusan pengadilan sebagai kemenangan. "Dewan Federal Swiss tidak bisa lolos dengan argumennya di Komite Menteri. Swiss harus meningkatkan kebijakan iklim untuk memulihkan pelanggaran hak asasi manusia," kata salah satu ketua Perempuan Lanjut Usia Rosmarie Wydler-Wälti, akhir pekan lalu.

Perempuan Lanjut Usia untuk Perlindungan Iklim merupakan penggugat dalam kasus ini. Kelompok itu memiliki sekitar 2.000 anggota di seluruh Swiss dengan rata-rata usia 73 tahun.

Mereka mengatakan panas ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim mengancam hak-hak perempuan lanjut usia. Sebab, mereka salah satu kelompok paling terdampak dari pemanasan global.

Setelah pertemuan selama tiga hari pada pekan lalu, Swiss diminta untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai sejumlah topik, termasuk “langkah konkret yang diambil untuk mengurangi konsekuensi paling parah atau mendesak dari perubahan iklim di Swiss, termasuk kebutuhan perlindungan khusus, terutama bagi individu dalam situasi rentan.”

Komite Menteri, yang terdiri dari menteri luar negeri dari 46 negara anggota, akan bertemu lagi pada bulan September. Keputusan ini memicu perdebatan di Swiss, dan pemerintah mengklaim pengadilan melampaui mandatnya.

Pakar litigasi perubahan iklim di Tilburg Law School Corina Heri mengatakan keputusan untuk meminta informasi lebih lanjut adalah hal yang biasa dalam proses kepatuhan di Pengadilan HAM Eropa. “Belum ada yang final,” ujarnya.

Semakin banyak kelompok lingkungan yang frustrasi dengan apa yang mereka lihat sebagai kegagalan pejabat terpilih dalam memerangi perubahan iklim, beralih ke pengadilan untuk memperjuangkan tujuan mereka. Akhir tahun lalu, Mahkamah Internasional menangani kasus terbesar dalam sejarahnya, mendengarkan nasib beberapa negara pulau kecil yang tidak berdaya dalam menghadapi dampak menghancurkan dari perubahan iklim yang mereka rasakan mengancam kelangsungan hidup mereka.

Suhu bumi sudah naik sebesar 1,3 derajat Celsius dari masa pra-industri akibat pembakaran bahan bakar fosil. Antara tahun 1990 dan 2020, permukaan laut meningkat rata-rata global sebesar 10 sentimeter (3,9 inci). Beberapa bagian Pasifik Selatan mengalami peningkatan yang jauh lebih signifikan.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Otoritas imigrasi AS menangkap seorang mahasiswa pascasarjana Palestina yang memainkan peran penting dalam protes anti-Israel musim semi lalu di Universitas Columbia, New York. Ini merupakan kelanjutan persekusi oleh pemerintahan Donald Trump terhadap aksi pro-Palestina di kampus-kampus AS.

Mahmoud Khalil sedang berada di dalam kediaman milik universitasnya pada Sabtu malam di dekat kampus Columbia di Manhattan ketika beberapa agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai memasuki gedung dan menahannya, kata pengacaranya, Amy Greer, kepada The Associated Press.

Greer mengatakan dia berbicara melalui telepon dengan salah satu agen ICE selama penangkapan, yang mengatakan mereka bertindak atas perintah Departemen Luar Negeri untuk mencabut visa pelajar Khalil. Diberitahu oleh pengacara bahwa Khalil berada di Amerika Serikat sebagai penduduk tetap dengan kartu hijau, agen tersebut mengatakan mereka juga akan mencabutnya, menurut pengacara.

Penangkapan tersebut tampaknya merupakan salah satu tindakan pertama yang diketahui berdasarkan janji Presiden Donald Trump untuk mendeportasi mahasiswa internasional yang bergabung dalam protes menentang perang Israel di Gaza yang melanda kampus-kampus musim semi lalu. Pemerintahannya mengklaim para peserta kehilangan hak mereka untuk tetap tinggal di negara tersebut karena mendukung Hamas.

Khalil berperan sebagai negosiator bagi mahasiswa saat mereka melakukan tawar-menawar dengan pejabat universitas mengenai penghentian tenda perkemahan yang didirikan di kampus, sebuah peran yang menjadikannya salah satu dari sedikit aktivis mahasiswa yang bersedia menyebutkan nama dan identitasnya.

Pihak berwenang menolak memberi tahu istri Khalil, yang sedang hamil delapan bulan, apakah dia dituduh melakukan kejahatan, kata Greer. Khalil telah dipindahkan ke fasilitas penahanan imigrasi di Elizabeth, New Jersey.

“Kami belum bisa mendapatkan rincian lebih lanjut tentang alasan dia ditahan,” kata Greer kepada AP. “Ini jelas merupakan eskalasi. Pemerintah sedang menindaklanjuti ancamannya.”

Seorang juru bicara Columbia mengatakan aparat penegak hukum harus menunjukkan surat perintah sebelum memasuki properti universitas, namun menolak mengatakan apakah sekolah tersebut telah menerimanya sebelum penangkapan Khalil. Juru bicaranya juga menolak mengomentari penahanan Khalil.Pesan-pesan yang meminta komentar diserahkan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan ICE.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan dari tahanan pada Sabtu (8/3/2025). Hal ini menyusul putusan pengadilan, 52 hari setelah ia ditahan atas tuduhan menghasut pemberontakan dalam upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon dibebaskan dari Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon dibebaskan tak lama setelah Jaksa Agung Shim Woo-jung menerima putusan pengadilan untuk membebaskan presiden yang diskors tersebut.

"Saya menghargai keberanian dan tekad pengadilan dalam mengoreksi pelanggaran hukum," kata Yoon kepada tim hukumnya, saat ia meninggalkan pusat tahanan di tengah sorak-sorai para pendukung dan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

Dengan pembebasannya, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik.

Pada Jumat, pengadilan menyetujui permintaan Yoon setelah memastikan bahwa dakwaan terhadapnya pada 26 Januari terkait tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan perpanjangan masa penahanan, disampaikan hanya beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir.

Periode penahanan awal selama 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk meninjau apakah perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga memundurkan batas waktu penahanan Yoon hingga sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 26 Januari.

Sementara itu, jaksa penuntut mendakwanya sesaat sebelum pukul 7 malam hari itu, pada tanggal yang sama menurut pengadilan.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Menurut Pigai, regulasi ini sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

"Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi," kata Natalius saat menghadiri HUT Keramat Patih Patinggi yang dilaksanakan di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Sabtu (8/3/2025),

Natalius menyebut bahwa ada tiga aspek utama dalam RUU tersebut, yaitu menjaga kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan potensi masyarakat adat, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman.

"Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap lestari, berkembang, dan tidak terancam oleh berbagai kebijakan maupun tekanan eksternal," tuturnya.

Saat ini, kata dja, Kementerian HAM masih menunggu berbagai organisasi masyarakat adat untuk berdiskusi terkait substansi RUU ini. Salah satu tantangan utama dalam pembahasannya adalah perdebatan antara masyarakat adat dan komunitas lokal terkait hak dan wilayah adat.

"Ini juga menjadi isu di tingkat internasional, dan kami akan mencari solusi terbaik agar RUU ini dapat diterapkan secara efektif," jelasnya.

Selain itu, Natalius menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi dalam memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Upaya intervensi ini mencakup penghormatan terhadap hak, pemantauan, pendidikan, penyuluhan, serta peningkatan kompetensi masyarakat adat.

Dengan dukungan penuh dari Kementerian HAM, diharapkan RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemulangan narapidana atau transfer of prisoners sebagai bagian diplomasi luar negeri Indonesia. Menurutnya, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting seperti hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

"Pemulangan narapidana adalah bagian dari hubungan baik dengan negara lain. Selain itu, perlu diingat bahwa dalam proses ini, kemanusiaan tetap menjadi landasan utama," kata Yusril dalam keterangannya pada Sabtu (8/3/2025).

Yusril menjelaskan, transfer of prisoners dilakukan dengan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah negara. Negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan hanya akan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

"Sebagian besar negara kini sudah menguji coba hukuman mati, yang sewaktu-waktu dapat diubah, terutama jika narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani hukuman minimal 10 tahun," ujar Yusril.

Yusril menyebut pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan hukuman mati. Sebab menurutnya, efek jera sudah tidak lagi menjadi sasaran utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

"Kini, fokus kita lebih kepada penerapan keadilan restoratif," ujar Yusril.

Namun, Yusril menyadari meskipun pemulangan narapidana sangat diperlukan, saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut. Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan.

"Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," ujar Yusril.

Yusril juga menyoroti potensi masalah hukum yang dapat muncul dari pemindahan narapidana, seperti celah hukum yang bisa meringankan hukuman bagi terpidana di negara asal. Salah satu contoh kasus Mary Jane.

"Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diusulkan supaya membebastugaskan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hal ini karena Polri yang kini justru disebut lebih banyak terlibat politik ketimbang menjalankan penegakan hukum.

Usulan tersebut disampaikan Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk ' Urgensi Reformasi Polri' di Jakarta pada Jumat (7/3/2025) malam.

Ray menyentil Listyo Sigit yang lebih berbakat menjadi politisi ketimbang sebagai pimpinan penegak hukum. Sebab Ray mengamati Polri di tangan Listyo banyak terlibat dalam politik praktis.

"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat dibandingkan bakat aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu, saya berharap Presiden segera membebaskan Pak Listyo dari tugasnya sebagai Kapolri agar bakat politiknya benar-benar tersalurkan," ujar Ray.

Ray meyakini Listyo Sigit Prabowo terampil dalam memainkan isu politik. Salah satunya Polri banyak terlibat mendukung program pemerintah dibanding memastikan kemananan dan ketertiban masyarakat.

Contohnya, Polri terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis dan memantau bursa saham yang bukan tugas dan fungsinya.

Sehingga Ray menyarankan Listyo menjadi pengurus partai politik yang saat ini tengah digagas Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Dia (Listyo) bersama Pak Jokowi mendirikan partai politik baru. Ketua umumnya adalah Pak Jokowi, Sekjen adalah Pak Listyo, cocok banget," ucap Ray.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap menjembatani penyampaian aspirasi organisasi kemasyarakatan Islam kepada Presiden Prabowo Subianto.

Saat menerima kunjungan pimpinan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Jakarta, Kamis, Yusril menerima berbagai harapan ormas Islam kepada pemerintah, mulai dari stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil hingga kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan bantu komunikasi agar aspirasi ini dapat sampai kepada Presiden," kata Yusril dalam kesempatan itu, seperti dikonfirmasi.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi semua elemen bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk ormas Islam.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus pada efisiensi anggaran dan investasi berbasis kekuatan sendiri, termasuk penguatan ekonomi, militer, dan penegakan hukum.

Yusril menjelaskan bahwa investasi besar yang sedang dilakukan pemerintah saat ini akan memberikan dampak luar biasa dalam lima tahun ke depan.

"Saat ini Indonesia berada di posisi keenam ekonomi dunia dalam G20 dan ini harus kita pertahankan," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini mengapresiasi Menko Yusril atas kesempatan bagi para ormas Islam untuk bertemu dan berdiskusi.

"Mewakili para pemimpin ormas Islam yang hadir di sini, saya menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, kesetaraan perlakuan terhadap semua ormas Islam, serta pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat terhadap masyarakat," ucap Adian.

Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan ormas Islam menyampaikan berbagai harapan, di antaranya stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil, keterlibatan ormas Islam dalam program ketahanan pangan dan berbagai kebijakan strategis pemerintah, perlindungan terhadap hak-hak ulama dan ormas Islam, serta kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di DPR.

Selain DDII, dalam pertemuan itu hadir pula perwakilan dari berbagai ormas Islam, seperti, Al-Wahdah, Nuu Waar, Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Persis, Al-Irsyad, Hidayatullah, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), dan Al-Ittihadiyah.

Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan ormas Islam dalam merumuskan kebijakan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Pada kesempatan itu, para pimpinan Ormas Islam menyampaikan harapan agar dialog dan kerja sama dengan pemerintah dapat terus dilakukan. Mereka juga berharap pemerintah lebih aktif memberikan penjelasan yang memadai tentang berbagai kebijakan dan berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

Diharapkan pula agar pemerintah konsisten dalam penerapan kebijakan sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

Silaturahim di bulan Ramadhan itu pun menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan kembali berbagai dialog yang lebih intensif tentang hal-hal yang lebih spesifik, khususnya tentang masalah hukum, hak asasi manusia, dan sebagainya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan ormas Islam tingkat pusat, seperti Hidayatullah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Wahdah Islamiyah.

Pertemuan yang diadakan pada Kamis siang, 6 Maret 2025 (6 Ramadhan 1446) berlangsung khidmad, namun cair dan penuh antusias dari semua tokoh yang hadir. Para pimpinan ormas Islam yang hadir menyampaikan berbagai harapan kepada Yusril, khususnya terkait penegakan hukum yang sedang menghadapi banyak masalah.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, termasuk Republika, bahwa belakangan ini bangsa Indonesia dikagetkan oleh mencuatnya sejumlah kasus korupsi yang merugikan negara sangat fantastis. Nilainya bukan lagi miliaran, namun sudah triliunan.

Hal inilah yang menjadi sorotan para pimpinan ormas Islam. Jika pemerintah tak serius menangani ini maka mereka khawatir kepercayaan masyarakat Indonesia pelan-pelan akan pudar dan ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

Ketua Umum DPP Hidayatullah Dr. H. Nashirul Haq, MA yang ikut serta dalam forum tersebut juga menyampaikan dukungan atas wacana yang diusung sejumlah tokoh bangsa agar Indonesia kembali ke Undang Undang Dasar 1945.

Wacana agar Indonesia kembali ke UUD 1945 sebenarnya sudah disuarakan sejak beberapa tahun lalu. Selama ini, UUD 45 sudah beberapa kali diamandemen. Salah satu akibatnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kehilangan superioritasnya. MPR seperti tak memiliki kuasa, padahal ia adalah lembaga tertinggi negara .

Selain itu, Nashirul juga mengusulkan agar aspirasi politik organisasi-organisasi massa di Indonesia diwadahi sebagaimana dulu di era Orde Baru melalui utusan golongan di MPR RI. "Ormas Islam memiliki anggota yang ril dan loyal. Perannya konkrit di masyarakat, berkonstribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Itulah sebabnya aspirasi politiknya perlu diwadahi," Ungkap Nashirul.

Menanggapi sejumlah harapan yang disampaikan ormas-ormas Islam ini, Yusril berjanji akan memperhatikannya secara serius. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah berkomitmen untuk membangun kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional.

"Pak Prabowo ingin mewujudkan kemandirian bangsa, tidak tergantung dengan pihak asing," kata Yusril.

Yusril juga banyak bercerita tentang pengalamannya mendampingi sejumlah presiden di berberapa periode, mulai dari Orde Baru hingga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghormati proses hukum terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut dugaan korupsi di Bank BJB dan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik). Ia pun meminta jajaran Bank BJB mengikuti proses hukum yang berjalan. "Kita ikuti apa yang menjadi ketentuan yang ada standarisasi di KPK dan kita hormati seluruh proses hukum itu," ujar Dedi belum lama ini.

Ia menegaskan proses hukum tidak akan berdampak terhadap pelayanan bank kepada nasabah. Terkait pengunduran diri Direktur Utama Yuddy Renaldi pun tidaknakan berdampak kepada pelayanan. "Karena ini sudah mengundurkan diri tidak akan mengganggu proses pelayanan BJB itu sendiri," kata dia.

Dedi berharap pemeriksaan KPK tidak mempengaruhi terhadap Bank BJB sebab kepercayaan tengah tumbuh. "Gubernur Jawa Barat tidak akan mengintervensi kegiatan pelayanan yang ada di BJB dan akan mengedepankan spirit profesionalisme," katanya.

Dedi melanjutkan kekosongan kursi direktur utama akan diisi dari kalangan yang bersih dan tanpa terafiliasi pihak manapun. Serta tanpa intervensi pihak manapun. "Yang pertama saya ingin mengedepankan independensi yang namanya bank itu harus independen," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, banyak warung makanan yang tutup. Jika pun buka, biasanya ditutup dengan kain untuk menghormati orang yang berpuasa.

Namun, bagaimana hukumnya jika umat Islam membuka warung secara terang-terangan di siang hari Ramadhan? Pakar tafsir Alquran, KH Prof Muhammad Quraish Shihab menjelaskan penghormatan terhadap syiar Islam adalah tanda-tanda orang bertakwa.

Salah satu di antaranya adalah tidak makan saat orang-orang sekelilingnya sedang berpuasa, walaupun yang bersangkutan tidak wajib puasa. “Siapa yang membuka warung makannya di bulan puasa dan dilakukan secara terang-terangan, maka secara lahiriah ia bagaikan tidak peka dengan kehormatan bulan Ramadhan,” kata Prof M Quraish Shihab dikutip dari bukunya yang berjudul M Quraish Shihab Menjawab terbitan Lentera Hati.

Di sisi lain, membuka rumah makan di siang hari dapat mengundang orang-orang yang lemah iman tidak berpuasa. Ini dapat berarti pemilik restoran membantu terjadinya kerumunan.

“Seperti diketahui siapa yang membantu dalam amal baik, maka dia memperoleh ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang dibantunya, demikian pula sebaliknya,” jelas M Quraish.

Memang, menurut mantan menteri agama RI itu, membuka restoran atau kedai makanan selama Ramadhan tetap ada manfaatnya. Misal, di sanalah orang-orang, termasuk mereka yang sedang berpuasa, dapat memperoleh bahan makanan yang mungkin akan dikonsumsinya saat berbuka atau sahur. Dengan membeli di sana, orang juga bisa mendapatkan makanan untuk anak-anak kecil mereka, orang sakit, atau siapapun yang tidak wajib berpuasa. Itu semua tentu saja dapat dibenarkan.

Namun demikian, hendaknya tiap warung jangan bersifat sangat terbuka. Dalam arti, terkesan mempertontonkan tampilan orang-orang sedang makan di sana.

“Dari sini kita dapat berkata bahwa yang menentukan berkurang tidaknya nilai puasa atau berdosa atau tidaknya yang bersangkutan, bergantung pada niatnya dan ini hanya Allah yang Maha Mengetahui,” kata Prof Quraish Shihab.

Keutamaan puasa

Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT berfirman, "Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sebab ia (puasa) hanyalah untuk-Ku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung.” Hadis riwayat Imam Bukhari itu menggambarkan betapa besar keutamaan puasa bagi seorang hamba yang beriman dan melaksanakannya.