REPUBLIKA.CO.ID,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menegaskan bahwa mobil dinas milik Pemprov dilarang digunakan untuk mudik atau pun hal lain di luar tugas kedinasan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Mobil dinas milik Pemprov tidak boleh digunakan untuk mudik atau kegiatan di luar tugas kedinasan," kata Khofifah di sela kegiatan Pasar Pangan Murah Ramadhan di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Menurutnya, hal itu berlaku bagi seluruh pegawai pemerintahan di bawah naungan Pemprov Jatim.

Ia juga menjelaskan agar masyarakat tidak salah persepsi, jika selama masa Lebaran mendapati mobil dinas yang mengaspal, maka bisa dipastikan mobil tersebut merupakan mobil dinas yang digunakan untuk kepentingan negara seperti mobil dinas milik Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Jatim yang memang harus melaksanakan tugas selama libur Lebaran.

Selain itu Khofifah menjelaskan bahwa ada tiga kategori pelaksanaan dinas di wilayah Pemprov Jatim selama periode tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kategori pertama merupakan ASN yang 100 persen bekerja dari kantor (work from office), seperti ASN dari Dishub, Dinkes, Dinas Sosial (Dinsos) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memang diharuskan untuk bertugas melayani rakyat saat Lebaran.

Selanjutnya adalah ASN yang bekerja dari mana saja (work from anywhere atau WFA), dengan ketentuan maksimal 25 persen hingga 50 persen tergantung kebijakan dari setiap kepala dinas untuk pengaturan kuota bekerja dari kantor maupun dari mana saja.

Selain itu Khofifah juga menyatakan kategori terakhir merupakan Flexible Working Arrangement (FWA) yang lebih fleksibel dengan ketentuan yang ketat, yang ditentukan oleh kepala dinas terkait.

"Baik mobil dinas maupun pelaksanaan dinas ASN terkait sudah ada surat edaran yang mengikat," ucap Khofifah.*

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute of Business Law and Management (IBLAM) School of Law baru menggelar pendidikan hukum yang menargetkan generasi muda. Pendidikan dalam program kuliah kerja nyata Iblam SL, mengajak para siswa SMA Muhammadiyah 4 Jakarta untuk memahami aspek hukum baik dari gagasan dan ide.

Kepala Program Studi S1 IBLAM SL Feny Windiyastuti menyatakan, literasi hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menghindari hoax dan ujaran kebencian dalam dunia maya atau digital. "Literasi atau pendidikan hukum jadi upaya mencegah hoax, sehingga siswa memiliki pemahaman yang baik," tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua I Bidang Akademik Marjan Miharja menyebut kegiatan gabungan KKN tentang pendidikan Hukum kepada generasi muda memberikan dampak upaya untuk menerbitkan pemahaman agar gagasan, ide, kreativitas dan inovasi. Sehingga generasi muda mendapatkan pendidikan aspek hukum yang aman dan berkemajuan.

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta, Riyanta berharap kegiatan ini menjadi benteng pendidikan dan litareasi hukum untuk Indonesia unggul dan mencerahkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Restitusi yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dua korban kasus penembakan bos rental Tangerang ditolak hakim dalam sidang vonis di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (26/3/2025). Majelis hakim tidak mengabulkannya karena ketiga terdakwa dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyayangkan pertimbangan hukum dalam menolak restitusi. Sri menekankan, pentingnya pengadilan memberikan pengakuan hak korban dan keluarga atas restitusi.

"Para terdakwa masih memiliki kemampuan membayar kerugian, mereka masih muda punya keahlian sebagai anggota TNI yang dapat dioptimalkan agar produktif dan mampu membayar restitusi," kata Sri dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu (26/3/2025).

Dalam salah satu pertimbangan majelis hakim adalah karena keluarga sudah menerima santunan dari pelaku. Padahal, santunan dan restitusi merupakan dua hal yang berbeda. Restitusi adalah hak korban atas kerugian akibat tindak pidana sebagai tanggung jawab pelaku. Sedangkan santunan bukan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana.

"Santunan bukan pengganti hak korban mendapatkan ganti kerugian akibat tindak pidana, tapi belas kasih biasa dan bukan penghapus tindak pidana. Jika hakim menolak restitusi berarti mengabaikan hak korban untuk pemulihan yang menjadi tanggung jawab pelaku," ujar Sri.

Penetapan restitusi mengacu dua payung hukum. Aturannya merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Dalam beleid tersebut dijelaskan perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. "Sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan juga berhak atas restitusi," ujar Sri.

Dia menyebut, salah satu tantangan restitusi adalah persamaan persepsi dengan aparat penegak hukum. Padahal makna restitusi adalah pemulihan korban. "Selain pemaksimalan hukuman bagi pelaku, mestinya penderitaan korban berupa pembayaran restitusi juga masuk dalam komponen efek jera," ujar Sri.

Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2022, koban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana seperti transportasi, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kebakaran hutan di wilayah tenggara Korea Selatan (Korsel) semakin meluas. Pemerintah terpaksa mengungsikan warga dari rumah mereka dan ribuan narapidana dari penjara lokal.

Pelaksana Tugas Presiden Korsel Han Duck-Soo berjanji mengerahkan helikopter dan personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Pada Selasa (25/3/2025), Kota Andong yang berpopulasi 150 ribu orang mengeluarkan peringatan evakuasi untuk warga agar pindah ke tempat aman.

Peringatan itu dikirimkan lewat pesan tertulis. Kota itu rumah bagi desa Adat Hahoe yang sudah berdiri sejak abad ke-14 sampai 15 dan merupakan warisan sejarah dunia UNESCO.

Pemerintah Korsel mengatakan saat ini api masih berjarak 10 kilometer dari Hahoe. Pihak berwenang menetapkan kabupaten-kabupaten sekitarnya sebagai "zona bencana khusus."

Kementerian Kehakiman mengatakan kebakaran memaksa mereka memindahkan sekitar 2.600 narapidana dari empat penjara di Kabupaten Cheongsong. Sejauh ini, kebakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah pada akhir pekan lalu dilaporkan sudah menewaskan empat orang dan memaksa ratusan lainnya mengungsi dari rumah mereka. Angin kencang dan cuaca kering memperburuk kondisi kebakaran.

Media setempat melaporkan satu perempuan ditemukan tewas. Polisi mengatakan mereka menduga kematiannya berkaitan dengan kebakaran. Kebakaran hutan telah memusnahkan berbagai bangunan penting setempat termasuk kuil Buddha kuno.

“Karena ini adalah kuil yang sangat tua, sangat disesalkan dan memilukan bahwa Kuil Unramsa telah dibakar,” kata seorang pengikut Buddha berusia 55 tahun di Kuil Unramsa Jeung Meung-suk,

Sebagian besar bangunan Kuil Unramsa yang berusia ribuan tahun telah terbakar. Kebakaran hutan pertama dan yang paling serius, yang dimulai pada hari Jumat di Sancheong, Provinsi Gyeongsang Selatan, berhasil dipadamkan 70 persen setelah upaya pemadaman Senin (24/3/2025) malam yang melibatkan lebih dari 2.500 personel.

Uiseong di Provinsi Gyeongsang Utara, di mana kebakaran hutan berskala besar terjadi pada Sabtu (22/3/2025) dan menyebabkan kerusakan paling parah, telah berhasil memadamkan sekitar 65 persen dengan upaya 2.602 personel.

Pemerintah menetapkan Uiseong, Ulju, dan Hadong sebagai zona bencana khusus dan memerintahkan mobilisasi massal personil dan peralatan, mengeluarkan perintah evakuasi dan memberikan bantuan keuangan kepada penduduk yang terkena dampak kebakaran hutan.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pusat Studi Hukum dan HAM di Nusa Putra University telah diresmikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, belum lama ini. Peresmian Pusat Studi Hukum dan HAM Nusa Putra University tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti persemian oleh Menteri Pigai dan naskah Nota Kesepahaman Bersama Antara Kementerian HAM dan Nusa Putra.

Dekan Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Nusa Putra University, CSA Teddy Lesmana, dengan berdirinya Pusat Studi Hukum dan HAM ini, diharapkan semakin banyak penelitian dan kajian strategis. Sehingga, dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan hukum dan HAM di masa depan. Selain itu, pusat studi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta supremasi hukum di Indonesia.

"Peresmian pusat studi ini menjadi langkah awal pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian HAM RI dalam pengkajian dan penguatan nilai-nilai HAM di Indonesia," ujar Teddy, dalam keterangan resminya, Selasa (25/3/2025).

Teddy mengatakan, kehadiran pusat studi ini tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan akademik. Tetapi juga, sebagai wadah kajian isu-isu hukum dan HAM yang berkembang baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

“Pusat studi ini merupakan wadah kita bersama untuk mengkaji isu-isu hukum dan HAM yang berkembangan dewasa ini,” katanya.

Pusat Studi Hukum dan HAM ini didirikan di bawah Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Nusa Putra University. Nantinya, pusat studi ini akan fokus pada kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan HAM. Termasuk, pengembangan kebijakan serta advokasi yang berbasis data dan riset akademik.

Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. Menurutnya, kehadiran pusat studi ini akan menjadi wadah penting dalam upaya memajukan HAM melalui peningkatan kesadaran kolektif serta perlindungan dan penegakan HAM dengan instrumen hukum yang kuat.

“Kementerian HAM RI akan mendukung penuh berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Nusa Putra. Kami juga akan merancang program kerja sama yang dapat disinergikan dengan program-program kementerian,” ujar Natalius Pigai.

Pada kesempatan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai juga memberikan Kuliah Umum bertajuk "Diversity, Equality and Human Rights" – Memperkuat HAM Dalam Masyarakat Multikultural. Kuliah umum ini dihadiri oleh lebih dari 1.500 mahasiswa Nusa Putra dan masyarakat umum. Turut hadir pada acara tersebut Jajaran Rektorat Nusa Putra, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta para pegiat Hak Asasi Manusia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan usulan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) saat ini khusus ditujukan bagi eks narapidana yang sudah berkelakuan baik. Tujuannya supaya bisa membantu mereka dalam menjalani kehidupan setelah dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nicholay Aprilindo menyampaikan usulan itu nantinya bakal dibicarakan dengan Polri. Apalagi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) sebagai unit yang menerbitkan SKCK.

“Usulan penghapusan SKCK itu, pertama, bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. Kemudian, yang sudah menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik di dalam lapas atau rutan (rumah tahanan). Kemudian, juga yang mempunyai masa depan seperti anak-anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak),” kata Nickolay kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).

Sedangkan mengenai penghapusan SKCK bagi masyarakat umum, Nicholay menyebut hal itu bakal dibicarakan lagi. Sebab fokus saat ini penghapusan SKCK bagi eks napi.

“Itu nanti kita lihat dalam perkembangan, dalam kita berdiskusi, kita merumuskan tentang persyaratan-persyaratan yang perlu atau tidak perlu di dalam SKCK,” ujar Nickolay.

Nicholay menegaskan usulan penghapusan SKCK ini guna memperhatikan nilai kemanusiaan bagi mantan narapidana. Nicholay menyatalan usulan itu sejakan dengan poin pertama Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia optimis menarik investasi asing dalam berbagai sektor bisnis untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Disisi lain banyak perusahaan Indonesia di bidang investasi ikut memberi dukungan akan optimis pemerintah tersebut.

Namun, untuk menarik investasi asing tersebut, tentunya harus ada pertama, kepastian hukum dengan harapan regulasi tersebut tidak berbelit. Kedua, sistem pengawasan, terutama kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi.

Praktisi hukum dari WNS Legal Consultants Stella Masengi menegaskan sebagai contoh ada beberapa perusahaan yang mengklaim sebagai perusahaan solusi pendanaan, namun masih kurang terampilnya sumber daya manusia sehingga kurang mendukung investasi berjalan.

"Saya punya klien dari luar negeri, dia hendak berinvestasi di Indonesia dan mengenal sebuah perusahaan yang menawarkan solusi keuangan dan pendanaan dari perusahaan finansial, namun dalam perjalanannya perusahaan yang menggandeng kliennya tersebut ingkar janji atau wanprestasi, sesuai batas waktu kesepakatan pada akhir tahun 2024," tutur Stela dalam keterangannya, Jakarta, Senin 24 Maret 2025.

Memang kata dia menurut kliennya, untuk meyakinkan kliennya tersebut nama perusahaan memakai dua suku kata, dan dapat mengurus perusahaan kliennya agar mendapat tambahan modal untuk pengembangan usaha dengan syarat kliennya membuka PMA di Indonesia.

"Dari situ kliennya sepakat menanamkan dananya sebesar kurang lebih 750 ribu dollar Amerika, dengan janji akan mendapat pendanaan sebesar 25 juta dollar Amerika. Namun, sampai batas waktu, janji tersebut belum juga terealisasikan," tutur dia.

Karena itu pihaknya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara persuasif dan sesuai kesepakatan karena mempengaruhi citra Indonesia di mata internasional.

“Jika perusahaan itu tetap ingkar janji tidak membayar juga sesuai kesepakatan maka kami tidak segan-segan mengambil langkah hukum, meski surat somasi ke tiga yang dilayangkan sudah dibalas dengan berjanji akan mengembalikan dana tersebut," ungkapnya.

"Namun, ini menyangkut adanya orang asing, dan kita harus menjaga wibawa negara, agar investor asing mau ikut dalam pembangunan di Indonesia. Kami pun setuju pemerintah membangun badan intelijen keuangan. Kalau bisa tidak saja monitor pengemplang keuangan negara, juga perusahaan swasta yang legalnya patut dipertanyakan, meski hanya terdaftar sebagai badan hukum Perusahaan Terbatas atau PT di Kementerian Hukum," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya seorang guru asal NTT akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat (21/3). Pigai menekankan urgensi perlindungan masyarakat sipil di Papua.

Pigai juga sudah membangun komunikasi dengan Gubernur NTT Melki Lakalena dan otoritas daerah di Provinsi Papua Pegunungan agar memastikan penanganan yang maksimal pada para korban pasca kejadian ini.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini. Saya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan agar memastikan penanganan para korban pasca kejadian ini dengan baik termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal,” kata Pigai pada Senin (24/3/2025).

Pigai juga meminta agar pemerintah memastikan dengan lebih baik lagi upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil. Pigai tak ingin kejadian seperti ini berulang ke depannya.

"Masyarakat sipil bagaimana pun harus dilindungi utamanya di daerah-daerah rawan yang ada, seperti Yahukimo ini," ujar Pigai.

Sebagaimana diketahui sebanyak tujuh orang guru dan tenaga kesehatan diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3/2025). Akibat serangan tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.

Dari tujuh orang yang diserang, enam di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya. Para korban terdiri dari enam guru dan satu tenaga kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum pidana dari Universitas Nasional Ismail Rumadan mengamati sejumlah isu yang yang menyasar pada upaya pelemahan Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satunya menyangkut revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ismail menyebut isu revisi UU KUHAP disebut menghapus kewenangan jaksa dalam menyidik perkara korupsi. Ini memperparah serangan terhadap Kejagung setelah dugaan upaya pembunuhan karakter Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jampidsus.

"Ini memprihatinkan di tengah kerja Kejagung yang produktif menangani kasus korupsi," kata Ismail kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Ismail mengamati keresahan masyarakat cukup berasalan karena saat ini Kejagung jadi tumpuan harapan penegakan hukum. Kejagung kini dipercaya publik dan dinilai berprestasi lantaran sukses membongkar perkara mega korupsi.

“Karena itu publik tidak ingin Kejagung bernasib sama seperti KPK yang dilemahkan melalui revisi UU, pintu revisi itu efektif lemahkan lembaga,” ujar Peneliti pada Pusat Hukum BRIN itu.

Dalam draf RUU KUHAP Pasal 6 tentang penyidik berikut penjelasannya, jaksa menjadi “Penyidik Tertentu” yang kewenangannya terbatas menyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat. Sehingga Jaksa tidak lagi berwenang menyidik kasus tindak pidana korupsi.

"Tentu banyak yang resah, ini harus diperjuangkan agar kewenangan Kejaksaan sidik Tipikor tidak dipreteli," ujar Ismail.

Belakangan Komisi III DPR RI selaku inisiator revisi UU KUHAP meluruskan informasi yang beredar bahwa draf tersebut bukanlah draf hasil akhir. Tapi Ismail menilai ada upaya membatasi atau menghapus kewenangan jaksa yang tidak bisa diabaikan. Apalagi sejauh ini muncul dua draf dengan subtansi berbeda serta membuat publik bingung draf mana yang dibahas oleh DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan kepada seluruh pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang TNI terbaru, dapat menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menekankan bahwa mekanisme ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang memungkinkan masyarakat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak," katanya, menanggapi penolakan sejumlah golongan terhadap UU TNI.

Supratman mengimbau masyarakat untuk membiarkan UU TNI yang baru ini dijalankan terlebih dahulu. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalur konstitusional seperti judicial review untuk mengujinya.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada dikotomi yang berlebihan antara berbagai kekuatan bangsa, sebab Republik Indonesia didirikan oleh berbagai golongan dan profesi dengan peran yang seimbang dalam membangun negara.

"Intinya, tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal karena itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu, masih ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto, melalui penasihat hukumnya, mengajukan pemindahan penahanan ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat dari sebelumnya di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan di rutan KPK, akses kliennya terbatas untuk bertemu dengan kolega.

"Hanya dibatasi untuk pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin yang mulia, bahwa Pak Hasto memiliki banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat," ujar Ronny dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Merespons permintaan tersebut, Hakim Ketua Rios Rahmanto menyampaikan apabila alasan permohonan pemindahan hanya terkait hak kunjung, maka penasihat hukum Hasto bisa mengajukan permintaan mengenai izin kolega yang akan mengunjungi Hasto. Namun, Hakim Ketua menjelaskan permintaan tersebut harus dijelaskan secara detail siapa orang yang akan berkunjung.

"Artinya mungkin tidak semuanya diizinkan, kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan. Kalau memang jelas siapa yang mengajukan, mungkin bisa majelis pertimbangkan," ucap Hakim Ketua.

Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengirim surat ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kebijakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapuskan. Kementerian HAM memandang penghapusan SKCK dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nickolay Aprilindo mengatakan, wacana penghapusan SKCK ini lahir dari keluhan mantan narapidana. Mereka merasa tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah kembali ke masyarakat karena ada syarat SKCK.

"Banyak napi mengeluh kenapa? Karena begitu keluar (penjara) mereka mau ubah hidup dengan cari kerja itu susah terbebani SKCK," kata Nickolay dalam diskusi dengan media pada Jumat (21/3/2025).

Nickolay menyebut salah satu manfaat penghapusan SKCK ialah eks napi mendapat haknya bekerja tanpa diskriminasi. Nickolay tak ingin eks napi seolah bakal dihukum seumur hidup karena sulit bekerja dengan pemenuhan syarat SKCK.

"Perlu hapus skck agar semangati napi dan beri hak mereka. Mereka punya hak yang melekat dan tidak dapat dicabut siapapun," ujar Nickolay.

Oleh karena itu, Menteri HAM Natalius Pigai akhirnya menandatangani surat usulan penghapusan SKCK yang dikirim ke Kapolri pada hari ini. Nickolay memastikan usulan ini sudah dikaji oleh Kementerian HAM.

"Pak Menteri HAM tanda tangan surat usulan kepada kapolri untuk pencabutan SKCK. Dengan kajian yang kami telaah secara akademis maupun praktis tentang usulan ini. Surat ini tadi dikirim ke Mabes Polri," ujar Nickolay.

Kementerian HAM berharap surat itu dapat segera direspon positif oleh Kapolri. Nickolay mendorong Kapolri mengutamakan prinsip kemanusian.

"Harapannya dapat respon positif Kapolri demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut paut dengan politik tapi tentang penegakan HAM. Semoga dengan ada surat ini dapat menggugah hati pemangku kebijakan agar mereka tinjau lagi syarat SKCK ini," ucap Nickolay.

Diketahui, rencana penghapusan SKCK ini bisa sejalan dengan rencana pemberian amnesti bagi narapidana. Sehingga mereka tak perlu lagi punya noda hitam dalam catatan hidupnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan angka narapidana yang bakal diberikan amnesti berkurang. Kini totalnya hanya 19 ribu dari rencana awal 44 ribu. Jumlah itu berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen yang dilakukan oleh direktur pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pihaknya masih melakukan penyesuaian kembali terhadap narapidana yang layak untuk diberikan pengampunan.

Empat kategori narapidana yang layak memperoleh amnesti mencakup kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Berikutnya narapidana yang mengidap penyakit serius seperti HIV/AIDS hingga gangguan kejiwaan. Kemudian, narapidana kasus Undang-Undang ITE, terkait penghinaan kepala negara. Selanjutnya, narapidana kasus narkotika, namun berstatus sebagai pengguna atau yang mestinya mengikuti rehabilitasi.