IDXChannel - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memaparkan pemberian amnesti warga binaan saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Hal tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri HAM Natalius Pigai.

"Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," kata Andi Agtas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Dia menambahkan, pemberian amnesti merupakan hak khusus yang diberikan kepada Presiden. Nantinya Presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR.

"Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, presiden dalam hal ini dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," kata dia.

Meski begitu, dirinya baru memaparkan mengenai amnesti tersebut kepada Presiden Prabowo.

"Tetapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjutnya nanti setelah ada keputusan saya akan sampaikan kepada teman-teman," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan kompleks istana kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Pantauan di lokasi, Prabowo terlihat mengenakan kemeja panjang putih. Dia tampak menaiki mobil buggy dengan disopiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam mobil tersebut nampak juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan ajudan Prabowo Rizky Irmansyah.

Prabowo juga sempat melambaikan tangan dan menyapa para pewarta yang menunggu di pilar tempat jumpa pers biasa digelar.

"Sehat?" tanya Prabowo.

"Sehat Pak," jawab para wartawan.

Sebelum Prabowo berkeliling kompleks istana, beberapa menteri kabinet juga telah hadir, mereka takni Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY ingin melaporkan program unggulan dan program percepatan (quick win) berdasarkan koordinasi dengan kementerian ATR/BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi dan Perhubungan.

"Jadi saya ingin melaporkan secara khusus kepada Bapak Presiden termasuk program-program unggulan dan quick wins yang tengah dijalankan dan bahkan di bulan Desember dan Januari 2025 nanti ada yang sudah bisa diresmikan dan segera digunakan," kata AHY.

Terkait progres pembangunan IKN, AHY menyebut hal tersebut juga akan dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

"Iya nanti pasti akan dibahas berbagai hal," kata AHY.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menerima kunjungan Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) untuk membahas rencana pemberdayaan kewirausahaan kepada mitra deradikalisasi.

Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi mengatakan, kehadiran BPNT menjadi penting agar program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Peningkatan kesejahteraan ini yang diharapkan mampu mencegah masyarakat untuk terpapar paham radikalisme.

"Kami juga butuh informasi dari BNPT agar program pemberdayaan kami tepat sasaran, tentu BNPT punya informasi tentang situasi masyarakat di bawah, untuk sebuah program pemberdayaan efektif harus berdasarkan data dan informasi yang memadai," ujarnya saat ditemui di Menara PNM, Senin (9/12/2024).

Arief menjelaskan, saat ini nasabah PNM tersebar di 6.165 Kecamatan, 452 Kabupaten, dan 36 Provinsi, sehingga penyaluran pembiayaan dinilai perlu dukungan data dari BNPT agar program pemberdayaan bisa lebih efektif.

"Ini yang kami harapkan, sehingga pelaksanaan tugas kami akan tepat sasaran dan efektif. Pencegahan ini akan meningkatkan ekonomi dan kewirausahaan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPT Eddy Hartono menambahkan target pemberdayaan yang dikerjasamakan dengan PT PNM merupakan mitra deradikalisasi. Memberikan wawasan kepada mitra deradikalisasi atau mantan pelaku dan terduga teroris dengan tujuan peningkatan kesejahteraan lewat wirausaha.

"Kami berkolaborasi dengan PNM memberikan wawasan kewirausahaan, sehingga bisa dirasakan oleh mitra deradikalisasi supaya kesejahteraan tumbuh berkembang. Sehingga mereka juga bisa diterima masyarakat dengan memenuhi kesejahteraan," kata Eddy.

Eddy berharap mitra deradikalisasi yang menjadi fokus pemberdayaan bersama PT PNM ini bisa mendapatkan keterampilan dan modal usaha. Sebab peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi daya tangkal terhadap paparan radikalisme.

"Jadi kami hari ini fokus pada pembinaan kewirausahaan, di mana daya tangkal dan daya tahan masyarakat itu berangkat dari keluarga, dan kesejahteraan. Oleh sebab itu kami akan fokus pada mitra-mitra deradikalisasi, supaya mendapat keterampilan dan modal usaha," pungkasnya.

(ADV/Febrina Ratna)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Imigrasi telah menangkap buronan interpol sindikat judi online asal China berinisial YZ. YZ ditangkap saat hendak menyebrang ke Indonesia dari Singapura pada Senin (2/12/2024).

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Yuldi Yusman mengungkapkan, YZ ditangkap saat hendak liburan ke Batam.

"Hasil interogasi awal dari kami imigrasi, terkait dengan yang bersangkutan ini ke Batam itu tujuannya untuk vacation, liburan," kata Yuldi saat konferensi pers di kantornya, Kamis (5/12/2024).

Yuldi menjelaskan, saat dilakukan penangkapan oleh Kantor Imigrasi Batam, YZ tidak sendiri. Namun bersama ketiga anaknya. Yuldi melanjutkan, saat ini, ketiga anaknya sudah bersama ibu mereka.

"Saat ini, anaknya sudah bersama dengan ibunya. Karena, begitu diamankan yang bersangkutan menghubungi istrinya dan istrinya datang ke Batam dan sekarang anaknya sudah diserahkan ke istrinya," ujarnya.

Sebelumnya, YZ ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam saat menuju Indonesia dari Singapura.

"Bahwa yang bersangkutan diamankan saat akan melintas melalui TPI Pelabuhan Internasional Batam Center pada tanggal 2 Desember 2024, menggunakan kapal Majestic dari Pelabuhan Internasional Harbour Front, Singapura," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Yuldi Yusman.

Yuldi menjelaskan, YZ merupakan buronan atas permintaan NCB Beijing. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Yuldi menyatakan, YZ merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk transfer dan mencuci uang dari hasil judi online.

"Terkait dengan permintaan Biro keamanan Publik Otonomi Weichang Manchu dan Mongolia, bahwa YZ diduga terlibat dalam geng kriminal yang bertanggung jawab mentransfer dan mencuci uang," ujarnya.

"Geng tersebut mengoperasikan platform judi online dengan memanipulasi data dengan menghasilkan keuntungan sebesar 130 juta Yuan atau setara dengan Rp284 miliar," kata Yuldi.

YZ Diserahkan ke NCB Interpol

Setelah dibawa ke Kantor Ditjen Imigrasi di Jakarta, YZ selanjutnya diserahkan ke NCB Interpol untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Pada hari ini, Kamis, 5 Desember 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi menyerahkan yang bersangkutan kepada Divisi Hubungan Internasional atau Interpol Indonesia guna pemeriksaan lanjutan oleh pihak kepolisian," ujar Yuldi.

Sekadar informasi, YZ masuk daftar Red Notice Interpol sejak 3 Juli 2024 oleh Biro keamanan Publik Otonomi Weichang Manchu dan Mongolia.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan pentingnya melakukan reformasi sistem kredit usaha rakyat (KUR) untuk mempermudah pelaku UMKM dan pekerja migran.

"Kita ingin menyempurnakan kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini sulit diakses oleh rakyat dengan mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah. Harus ada reformasi sistem KUR, supaya KUR bisa diakses lebih mudah, persyaratannya tidak menyulitkan," kata Menteri yang akrab disapa Cak Imin ini dalam keterangan resminya, Rabu (4/12/2024).

Penyempurnaan KUR menurut Muhaimin diperlukan terutama untuk pemberdayaan UMKM. Dia menilai faktor utama peningkatan ekonomi para pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif adalah pembiayaan. Oleh karena itu, negara berupaya hadir untuk mempermudah pelaku ekonomi mendapatkan akses keuangan melalui KUR.

"Kesulitan akses inilah yang akan kita ubah, sempurnakan, agar KUR betul-betul bisa dinikmati oleh UMKM, pekerja migran, koperasi, sehingga benar-benar tercapai sasaran pemberdayaan," kata dia.

Cak Imin meyakini bahwa para pelaku UMKM sangat bertanggung jawab pada kredit yang dimilikinya. Oleh karena itu, peluang tersebut malah dimanfaatkan oleh jasa pinjaman ilegal yang menjerat pelaku UMKM dengan bunga yang terlalu tinggi.

"Banyak yang mau memberikan pinjaman karena para pelaku UMKM pasti kembalikan, tapi bunganya tidak rasional, mencekik para pelaku UMKM," ujar Muhaimin.

Konkretnya, Cak Imin akan mendorong aspek pembiayaan KUR melalui berbagai regulasi yang didukung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Aspek pembiayaan ini kita akan sempurnakan melalui berbagai regulasi. Kalau perlu, kita bikin skema pembiayaan baru yang tentu butuh restu dan dukungan Presiden. Sehingga rakyat, pelaku UMKM, hingga pekerja migran yang mau keluar negeri bisa mendapatkan pembiayaan yang mudah," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tidak lagi mengeluarkan paspor biasa per 1 Desember 2024. Kebijakan ini juga berlaku untuk Kanim Kelas I Khusus yang lain.

“Per 1 Desember (2024), kami tidak lagi melayani pembuatan paspor biasa, hanya melayani paspor elektronik,” kata Kepala Kanim Kelas I Khusus TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan di kantornya, Selasa (3/12/2024).

Kebijakan ini, diakui Guntur, diambil sesuai arahan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena secara bertahap, paspor yang dikeluarkan Indonesia, semuanya akan menggunakan paspor elektronik alias e-paspor.

“Paspor elektronik juga lebih safety, karena pakai chip (datanya),” ujar dia.

Guntur mengatakan, saat ini di Eropa dan Amerika sudah memberikan semacam rekomendasi paspor elektronik bagi yang berkunjung ke sana.

Mengenai bagaimana nasib masyarakat yang sudah membuat paspor biasa dalam waktu berdekatan, Guntur menyebut, kebijakan ini tidak berlaku surut.

“Misalnya sudah terlanjur buat paspor biasa untuk (masa berlaku) 10 tahun pada 1 September kemarin, kalau mau penggantian (menjadi paspor elektronik) ya bayar lagi. Kalau enggak, ya tunggu 10 tahun lagi baru ganti, tapi tetap masih bisa digunakan," tutur Guntur.

"Tapi kalau ke Eropa, Amerika, ya direkomendasikan untuk (membuat) paspor elektronik,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Indonesia akan memasuki babak baru dalam sistem keimigrasian lewat penerapan paspor elektronik 100 persen mulai 1 Desember 2024.Penerbitan ini akan dimulai bertahap di 13 kantor imigrasi di Indonesia.

"Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya kita rencanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia," ujar Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam dalam keterangan resminya, Minggu (1/12/2024).

Paspor elektronik atau e-paspor adalah dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan chip elektronik yang berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

"Data-data ini di-enkripsi dengan teknologi keamanan tinggi sehingga sangat sulit dipalsukan. Selain itu, e-paspor juga dilengkapi dengan fitur keamanan lainnya seperti tinta khusus dan hologram yang sulit ditiru," ucap dia.

Adapun keunggulan paspor elektronik mencakup keamanan yang lebih tinggi yang meminimalisasi risiko penyalahgunaan, serta proses imigrasi yang lebih cepat terutama di sejumlah negara di dunia yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis yang menggunakan pembaca chip.

"Selain itu, e-paspor telah menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan. Hampir semua negara di dunia telah menggunakan e-paspor sebagai dokumen perjalanan negara yang sah," kata dia.

Godam mengatakan implementasi penerbitan e-paspor 100 persen merupakan upaya dari sisi keimigrasian untuk memperkuat paspor Republik Indonesia.

"Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antar negara," kata dia.

Berikut 13 Kantor Imigrasi yang akan menerbitkan Paspor elektronik 100 persen:

1. Kantor Imigrasi Soekarno Hatta.
2. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
3. Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
4. Kantor Imigrasi Medan.
5. Kantor Imigrasi Batam.
6. Kantor Imigrasi Makassar.
7. Kantor Imigrasi Tangerang.
8. Kantor Imigrasi Surabaya.
9. Kantor Imigrasi Ngurah Rai.
10. Kantor Imigrasi Jakarta Timur.
11. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.
12. Kantor Imigrasi Jakarta Utara.
13. Kantor Imigrasi Tanjung Priok.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau pemindah tahanan terpidana kasus penyelundupan narkoba Bali Nine ke Australia.

Hal ini dikatakan Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Kalau soal Bali nine, sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan," kata Andi Agtas.

Meski begitu, kata dia, pemindahan tahanan tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Pihaknya sedang menyiapkan mekanisme pemindahan tahanan dan perlu kajian.

"Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian. Prosesnya tinggal finalisasi," katanya.

"Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," kata dia.

Dia meminta kepada negara sahabat untuk membuat surat kepada pemerintah Indonesia agar meminta warga negaranya yang menjadi narapidana dapat dipindahkan.

"Kepada seluruh pemerintah negara sahabat yang mempunyai warga negara, yang kebetulan saat ini menjadi warga binaan, itu nanti wajib membuat surat kepada pemerintah Indonesia," katanya.

"Syaratnya yang kami sampaikan, sekali lagi, satu, bahwa mereka harus mengakui, menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung," sambungnya.

Dia juga mengungkapkan pertimbangan kemanusiaan menjadi alasan Presiden Prabowo ingin melakukan pemindahan tahanan.

"Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita lakukan ini? Karena kita juga punya warga negara yang berada di luar, yang kebetulan juga bermasalah dengan hukum. Sehingga nanti ke depan, kita lagi memikirkan apakah kita melahirkan undang-undang terkait dengan mekanisme transfer atau cukup menggunakan mutual legal," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyerahkan bantuan pangan, obat-obatan hingga selimut kepada korban akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyerahan bantuan secara simbolik dilangsungkan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin (25/11/2024).

"Bantuan yang kami kirimkan ada 25 ton beras, 200 dus susu formula, 7.500 bungkus mie instan, kemudian 2.500 biskuit, 2.500 abon, 2.500 paket obat-obatan, 2.500 paket selimut, 3.500 perlengkapan pakaian, dan 200 dus air mineral," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam sambutannya, di Halim Perdanakusuma.

Dia menyebut bantuan kemanusiaan ini akan dikirim menggunakan pesawat Milik TNI Angkatan Udara (AU) dari Bandara Halim Perdanakusuma pada tanggal 27 November 2024 menunju lanud di Kupang NTT. Selanjutnya dipindahkan ke Pangkalan TNI angkatan Laut setempat.

"Disalurkan ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut wilayah 7 NTT, kemudian akan diserahkan oleh perwakilan kita yang ada di sana, selanjutnya akan diserahkan kepada BNPB yang menjadi penanggung jawab daripada penyaluran bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Dia menambahkan penyerahan bantuan ini juga sejalan dengan arahan presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh Kementerian berkontribusi untuk meringankan beban warga terdampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki.

"Semoga sedikit kontribusi kami kepada rekan-rekan kita yang terkena musibah, mudah-mudahan segera bangkit kembali dan kembali bisa menjalani kehidupan dengan normal," ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel—Berapa gaji pegawai lapas semua golongan? Pegawai lapas atau penjaga tahanan bekerja kepada negara sebagai pegawai negeri sipil, dimulai dari jenjang CPNS. Lowongan penjaga lapas dibuka oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jumlah formasi CPNS yang dibuka oleh Kemenkumham bisa mencapai ribuan lowongan. Lulusan SMA bisa mengikuti tes. Secara formal, profesi ini disebut dengan Polisi Khusus Pemasyaratan atau Tenaga Pengamanan Tahanan.

Secara umum, jobdesc atau tugas para pegawai lapas adalah melakukan pengamanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana di lembaga pemasyaratan atau rumah tahanan.

Untuk melamar posisi penjaga tahanan ini, peserta harus memiliki keahlian bela diri. Namun tidak dibatasi apa jenis bela dirinya. Penjaga lapas juga bekerja dengan sistem shift tanpa mengenal hari libur, termasuk libur nasional.

Lantas berapa gaji pegawai lapas semua golongan?

Daftar Gaji Pegawai Lapas Semua Golongan dan Tunjangannya

Saat pertama kali bekerja, penjaga lapas akan memulai sebagai CPNS. Penjaga tahanan lulusan SMA akan memiliki golongan II yang terdiri dari empat level (2A–2D). Golongan akan meningkat seiring lama kerja sebagai penjaga tahanan.

Sesuai PP No. 5/2024, berikut ini adalah rincian gaji pegawai lapas semua golongan:

1. Golongan I (Lulusan SD-SMP)

• Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
• Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700
• Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
• Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

2. Golongan II (Lulusan SMA)

• IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400
• IIb: Rp2.385.000 - Rp3.958.200
• IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
• IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

3. Golongan III (Lulusan S1-S2)

• IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
• IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
• IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
• IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

4. Golongan IV

• IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
• IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
• IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
• IVd: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Selain gaji, penjaga tahanan juga menerima beragam tunjangan dari pemerintah. Berikut ini adalah beberapa jenis tunjangan yang berpeluang untuk diterima penjaga lapas:

• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan risiko untuk jabatan tertentu
• Tunjangan jabatan umum
• Tunjangan penghasilan pegawai (di pemerintah daerah)
• Tunjangan jabatan struktural

Adapun tunjangan risiko penjaga tahanan berdasarkan Perpres 88/2006 adalah sebagai berikut:

• Risiko Bahaya I: Rp600.000/bulan
• Risiko Bahaya II: Rp450.000/bulan
• Risiko Bahaya III: Rp350.000/bulan
• Risiko Bahaya IV: Rp200.000/bulan

Adapun tunjangan umum yang diterima untuk golongan II senilai Rp180.000 per bulan, dan tunjangan keluarga bagi yang sudah menikah sebesar 2 persen gaji pokok untuk tiap anak per bulan, dan tunjangan suami atau istri senilai 10 persen dari gaji pokok.

Tunjangan pangan atau uang makan per hari kerja adalah Rp35.000 untuk golongan I-II, sementara tunjangan pangan dalam bentuk beras diberikan 10 kg per bulan dan bisa lebih dari 10 kg bila sudah berkeluarga.

Itulah daftar gaji pegawai lapas semua golongan.

(Nadya Kurnia)

IDXChannel- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memaparkan beberapa reformasi yang tengah dilakukan OJK di sektor dana pensiun.

Hal tersebut diungkapkan Mahendra saat menghadiri Rangkaian Kegiatan IOPS Committee Meetings dan Annual General Meeting serta OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions 2024 yang berlangsung pada 18-20 November 2024 di Bali, Indonesia.

"Reformasi tersebut bertumpu pada empat pilar utama di antaranya Penguatan pendanaan dan pendalaman pasar: meningkatkan kapasitas dana pensiun selaku investor institusional untuk menghadapi dinamika perekonomian," katanya dalam rilis Selasa (19/11/2024).

Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko: menerapkan standar pengawasan dana pensiun yang berbasis dengan risiko secara optimal.

Lalu, pengembangan Ekosistem Industri: mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan program pensiun.

Keempat Adopsi Praktik Terbaik Internasional: mengintegrasikan standar global ke dalam kebijakan nasional. Mahendra juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara skema pensiun sukarela dan wajib untuk meningkatkan inklusi dan memperluas cakupan dana pensiun, termasuk pada sektor informal.

"Industri dana pensiun di Indonesia juga terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, per September 2024, total aset dana pensiun mencapai Rp1.500 triliun (USD95 miliar), meningkat 10,1 persen dibandingkan dengan Rp1.362 triliun (USD86,4 miliar) pada September 2023," kata dia.

OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions 2024 ini tidak hanya memperkuat kolaborasi antarnegara, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem dana pensiun secara global.

OJK mengapresiasi dukungan OECD dan IOPS dalam penyelenggaraan forum ini. Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sistem dana pensiun yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan global.

OJK berharap forum ini menjadi katalisator bagi penguatan kerja sama internasional di sektor dana pensiun, memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi global.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas belum bisa memastikan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, terbitnya Keppres itu tergantung dari Presiden Prabowo Subianto dan kesiapan infrastruktur di IKN.

"Ya tergantung presiden dan kesiapan infrastruktur yang terkait dengan kesiapan infrastruktur yang ada di IKN, ya kan," kata Supratman saat ditemui usai raker bersama Baleg DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Dia menambahkan, penerbitan Keppres itu seperti pernyataan Prabowo yang akan merampungkan pembangunan di IKN selama empat tahun.

Dia menilai, Keppres itu akan terbit bila gedung dan kantor lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif telah terbangun di IKN.

"Ya kalau itu kan sudah clear pernyataan presiden. Ya kan. Bahwa Keppres itu akan ditandatangani setelah seluruh infrastruktur minimal, infrastruktur minimal dari tiga cabang kekuasaan itu sudah terbangun," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara sepanjang belum diterbitkannya Keppres terkait IKM.

Hal itu ditegaskan Tito usai rapat kerja (raker) bersama Baleg DPR RI, Senin (18/11/2024). Dalam forum itu, Pemerintah sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang diusulkan oleh DPR RI.

Dia menjelaskan bahwa status ibu kota negara dari Jakarta akan pindah ke IKN bila sudah ada Keppres. Dalam klausul itu, Tito menilai, perlunya payung hukum untuk menegaskan nomenklatur jabatan di Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibukota (DKI).

"Nah maka ini kan mau ada Pilgub nih, 27 November, ini Pilgub DKI apa Pilgub DKJ gitu. Kemudian kan ada DPRD-nya dari DKI atau DPRD DKJ. Dulu DPRD DKI kan. Nah sama ada DPD RI, DPR RI dapil DKI atau DKJ. Nah sekarang statusnya itu sebelum pindah IKN ya dengan Keppres, gubernurnya namanya Gubernur DKI, DPRD-nya DPRD DKI, kemudian yang lain juga," kata Tito.

Kendati demikian, Tito menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota sata ini. Apalagi, kata Tito, UU IKN mengatur bahwa pemindahan ibu kota akan berlaku setelah afa Keppres.

"(Ibu kota) masih di Jakarta. Kan di situ ada satu pasal di undang-undang IKN, bahwa status Ibu Kota dari Jakarta IKN akan ditetapkan dengan Keppres," kata dia.

"Jadi nanti begitu kepresnya atau perpresnya, itu terserah nanti Bapak Prabowo kapan, ketika itu siap, maka akan dibuat perpres tentang pergantian perpindahan Ibu Kota," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)