IDXChannel - Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan Jepang Nakatani Gen melakukan pertemuan.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah isu, di antaranya mengenai tantangan global terhadap ancaman terorisme, hingga penanggulangan bencana alam.

"Ada beberapa isu yang memang tadi disampaikan tantangan global yang dihadapi di kawasan seperti misalnya terorisme, penanggulangan bencana yang memang secara konkret sudah dilakukan antara Indonesia dengan Jepang," kata Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Dia menambahkan, pertemuan tersebut turut membahas kerja sama, dan potensi-potensi ke depan yang bisa dijajaki Indonesia maupun Jepang.

"Kurang lebih ada empat pilar tadi yang menjadi empat pokok dari pembicaraan. Pertama adalah peningkatan komunikasi di level tingkat tinggi. Kedua terkait kerjasama di level satuan. Ketiga ini terkait dengan penguatan pertukaran personil dan komunikasi. Terakhir adalah promosi kerjasama peralatan militer," kata dia.

Frega menjelaskan, pertemuan yang digelar secara tertutup selama dua jam di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu, juga menyinggung soal situasi terkini di Laut China Selatan (LCS).

Menurutnya, baik Indonesia dan Jepang telah sepakat bahwa pendekatan multilateral, dan pendekatan bilateral akan terus digunakan oleh kedua negara.

"Untuk upaya-upaya konstruktif membangun perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik," kata dia.

"Tentunya Indonesia dan Jepang pun memahami bahwa ada ketegangan, ada dinamika, yang memang tidak bisa dihindari tapi pada prinsipnya semuanya mengacu pada upaya-upaya menyelesaikannya secara internasional, UNCLOS," katanya.

Frega melanjutkan, yang paling penting adalah Indonesia mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, sehingga Indonesia pun tetap menjaga.

"Makanya kita menjajaki hubungan dengan Jepang. Kita tidak berpihak, kita membuka peluang dengan siapa saja termasuk Jepang," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kementerian Hukum (Kemenkum) masih menunggu data puluhan ribu narapidana (napi) yang akan mendapat amnesti.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, data puluhan ribu napi itu bisa diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam waktu dekat.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas apakah seluruh data yang 44.000 by name itu sudah terakses atau belum, sudah bisa diserahkan ke kami atau belum," kata Supratman saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Dia menambahkan, Kementerian Hukum tak bisa menindaklanjuti usulan amnesti ke Presiden Prabowo Subianto bila tak ada daftar narapidana yang didata oleh Kementerian Imipas.

Dia menyebut, Menteri Imipas Agus Andrianto akan memberikan data napi yang mendapat amnesti dalam waktu dekat.

"Karena tentu Kementerian Hukum tidak bisa meneruskan apa-apa kalau tidak ada basis datanya dari Kementerian Imipas. Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan," kata Supratman.

"Mungkin ya, proses asesmennya lebih ketat sehingga itu yang membuat sedikit lebih lama daripada yang kita perkirakan," katanya.

Supratman melanjutkan, pihaknya tak mematok target agar data napir yang mendapat amnesti itu rampung. Menurutnya, langkah pendataan itu tergantung dari Kementerian Imipas.

"Karena yang akan melakukan asesmen, menentukan siapa orang yang berhak, itu kan Kementerian Imipas. Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," kata dia.

Supratman pun menyatakan, pihaknya akan membuka napi penerima amnesti bila sudah ada data dari Kementerian Imipas.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian IMIPAS datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Pemerintah sedang mengkaji pemberian grasi dan amensti untuk narapidana Jamaah Islamiyah (JI).

Langkah itu dilakulan setelah JI resmi membubarkan diri di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12/2024). Yusril pun mengaku bersyukur JI telah kembali kepangkuan NKRI.

"Merasa bersyukur bahwa seluruh komponen bangsa bersatu sehingga kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah dengan NKRI terdapat diakhiri dengan cara yang baik dan damai," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Yusril menambahkan, Pemerintah saat ini masih mengkaji pemberian grasi dan amnesti bahi narapidana JI. Dia pun mengaku telah mendapat jumlah narapidana JI.

"Yang kami telah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden ataukah kemungkinan juga mereka itu nanti akan mendapatkan amnesti dari presiden sedang kami bahas," kata Yusril.

"Dan kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari DPR dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," kata dia.

Terlepas dari itu, Yusril menyampaikan, Pemerintah menyambut gembira atas deklrasi pembubaran JI. Dia mengajak seluruh pihak untuk dapat membangun kehidupan keagamaan yang damai, toleran dan bersahabat.

"Dan tidak lagi menganggap pemerintah Republik Indonesia ini sebagai satu negara yang bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam dan kita berpeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UD45," kata Yusril.

Sebelumnya, Jamaah Islamiyah (JI) melakukan deklarasi pembubaran dan Ikrar Setia Eks Anggota kepada NKRI. Deklarasi tersebut digelar di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, deklarasi pembubaran dan sumpah setia ini tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meraup setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,5 triliun pada 2024. Realisasi tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, capaian PNBP senilai Rp8,5 triliun, sukses melampaui atau 142 persen dari target yang ditentukan yakni sebesar Rp6 triliun.

“Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp4,82 triliun, diikuti layanan paspor sebesar Rp2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun," ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (30/12/2024).

"Sementara itu, pada 2023 hingga 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp7,6 triliun,” katanya.

Dalam periode 1 Januari-15 Desember 2024, sebanyak 4.838.581 (4,83 juta) paspor telah diterbitkan, dengan kontribusi sekitar 27 persen dari keseluruhan PNBP Imigrasi.

Sedangkan jumlah visa yang diterbitkan pada periode yang sama, yakni 5.162.775 (5,16 juta) visa. Sebanyak 4.635.858 (4,63 juta) atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630, serta golden visa sebanyak 471 (sejak launching) dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp9 triliun.

Penerbitan izin tinggal menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ditjen Imigrasi mencatat penerbitan 9.325.307 (9,32 juta) izin tinggal kunjungan (ITK), meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, terdapat 259.944 izin tinggal terbatas (ITAS), meningkat 40 persen, dan 6.437 izin tinggal tetap (ITAP), yang naik tiga kali lipat dibandingkan periode 2023.

Negara pengguna izin tinggal terbanyak di Indonesia adalah Australia (1,5 juta orang), China (1,2 juta orang), Malaysia (819 ribu orang), Singapura (646 ribu orang), dan India (630 ribu orang).

Pada periode tersebut, jumlah perlintasan masuk dan keluar Indonesia, baik WNI maupun WNA, yakni sebanyak 46.735.310 (46,73 juta) orang. Angka tersebut terdiri dari 22.181.808 (22,18 juta) WNI serta 24.553.502 (24,55 juta) WNA.

Negara dengan jumlah pelintas terbanyak, yakni Australia (1,6 juta orang), China (1,5 juta orang), Malaysia (1,4 juta orang), Singapura (1,2 juta orang), dan India (480 ribu orang).

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut wacana pengampunan koruptor bukan wacana baru.

Supratman menyebut gagasan itu juga pernah disampaikan Mahfud MD saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

"Bahwa wacana untuk memaafkan koruptor itu kan bukan perkara baru, itu sudah lama. Bahkan oleh Prof Mahfud juga disebut," kata Supratman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

"Beliau pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, beliau sampaikan pernah mengusulkan itu dengan menempuh beberapa cara," katanya.

Supratman menyebut usulan tersebut salah satunya mencontohkan apa yang diterapkan di negara Afrika Selatan. Meski demikian, Supratman menyebut bahwa saat itu Mahfud menyampaikan tidak ada yang berani merealisasikan wacana tersebut.

Dia kemudian meluruskan bahwa urusan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana tidaklah baru di sistem hukum Indonesia.

Menurutnya, pengampunan tindak pidana korupsi bahkan pernah mengedepankan restorative justice di beberapa aparat penegak hukum tergantung jumlah kerugian negaranya.

"Kalau kalau semuanya diterapkan, kalau kerugian negara hanya Rp50-100 juta padahal biaya untuk penganan perkaranya kan jauh lebih besar dibandingkan dengan korupsi yang sedikit," kata Supratman.

Intinya, kata dia, pemerintah sedang mereancang perbaikan sistem pemberantasan korupsi agar menjadi lebih baik. Salah satunya ialah agar pelaku tindak pidana korupsi bisa mengembalikan kerugian negara yang telah dirampas.

"Ada semangat baru yang diinginkan oleh bapak Presiden. Silakan kita akan bicarakan menyangkut soal mekanismenya, nanti kalau toh kebijakan pengampunan itu akan diambil oleh bapak Presiden," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas buka suara terkait hukuman bagi koruptor di Indonesia. Menurutnya pemerintah kali ini lebih mempertimbangkan pengembalian kerugian negara atau aset recovery dibandingkan hukuman penjara semata.

"Karena yang paling penting sekali lagi bagi pemerintah dan untuk rakyat Indonesia adalah bagaimana aset recovery itu bisa jalan,” kata Supratman kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

Dia menambahkan, jika aset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal.

"Itu jauh lebih baik, dibandingkan sekadar hanya menghukum,” kata dia.

Supratman tak heran dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang hendak memaafkan koruptor asal mengembalikan kerugian negara. Dia menegaskan bahwa langkah Prabowo yang mengutamakan pengembalian aset negara merupakan konstitusional.

"Tetapi presiden sama sekali pasti tidak menganggap bahwa itu bisa dilakukan serta-merta. Nah karena itu teman-teman bisa nanti menunggu langkah konkret selanjutnya setelah diberi arahan kepada kami,” kata Supratman.

Menurutnya, Prabowo memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nanti, jika memang seorang koruptor tak mampu mengembalikan keuangan negara, maka hukuman maksimal akan menanti mereka.

"Tapi kalau Anda tidak kembalikan kerugian negara maka saya akan menerapkan proses hukum yang sangat keras," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengampuni koruptor asal mengembalikan kerugian uang negara.

Supratman menegaskan hal itu merupakan upaya recovery aset. Dia juga menegaskan jika negara tak membiarkan pelaku korupsi bisa terbebas.

“Apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah upaya (recovery aset), bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas. Sama sekali enggak,” kata Supratman, Senin (23/12/2024).

Dia menambahkan, pengampunan terhadap pelaku tindak pidana merupakan kontitusional. Supratman menjelaskan kewenangan kepala negara bisa memberikan pengampunan berupa amnesti, grasi hingga abolisi.

“Karena itu sekali lagi yang ingin disampaikan Presiden itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya,” kata dia.

Supratman melanjutkan, Prabowo masih memiliki komitmen yang sama terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak mampu mengembalikan kerugian negara maka proses hukum akan tetap tegas.

“Mungkin dimaafkan (jika kerugian negara dikembalikan). Tapi kalau Anda tidak kembalikan kerugian negara maka saya akan menerapkan proses hukum yang sangat keras,” kata dia.

“Karena itu, pasti akan selektif. Namun demikian kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra akan menangani kewenangan yang masih abu-abu di kementerian yang berada di bawah komandonya.

Kementerian itu yakni Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian HAM.

"Jadi saya kira sudah jelas apa yang dikerjakan Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian HAM. Hal-hal yang memang masih grey atau abu-abu sementara ini ditangani oleh Kementerian Koordinator," kata Yusril kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Kementerian Koordinator di bawah kepemimpinannya akan melaksankaan tugas yang kewenagannya masih abu-abu dengan kerja sama antara tiga kementerian di bawahnya. Dia meyakini bahwa pekerjaan itu telah berjalan dengan baik.

"Aspek-aspek pelaksanaan teknis di lapangan tetap dilakukan oleh salah satu atau dari tiga Kementerian ini dan alhamdulillah semua itu berjalan dengan sangat baik," kata dia.

Yusril juga menegaskan program 100 hari kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan akan berkaitan dengan pembenehan struktur organisasi hingga personel.

Dia meyakini pada akhir Januari 2025, kewenangan masing-masing Kementerian di bawah Kementerian Koordinator yang ditanganinya akan jelas.

"Saya yakin semua itu sudah selesai (akhir Januari) dan kita juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita sendiri," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menargetkan seluruh pelayanan publik Kementerian Hukum (Kemenkum) pada 2025 akan berbasis digital.

Transformasi pelayanan menjadi digital ini didorong untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"Kementerian Hukum sudah mencanangkan sebuah transformasi. Kami bertekad di tahun 2025, seluruh layanan di Kementrian Hukum sudah berbasis digital," kata Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Poltekim Tangerang, Senin (16/12/2024).

Politikus Gerindra ini menyebut transformasi digital diharapkan memberikan akses yang lebih mudah terhadap seluruh pelayanan.

Selain itu, upaya transformasi digital ini dilakukan dalam rangka mempelopori keterbukaan informasi publik.

"Kami terbuka untuk mendapatkan pengawasan baik eksternal maupun internal. Saya mohon masukan dari Ombudsman agar Kementerian ini bisa menajdi pelopor di dalam keterbukaan informasi," kata dia.

Supratman juga menegaskan kolaborasi antarkementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakat akan diperkuat.

Sinergitas Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat menajdi penting lantaran memiliki sejumlah irisan.

"Kita punya kebijakan yang beririsan, salah satu contohnya perumusan kebijakan terkait pemberian amnesti," kata dia.

Sementara untuk Kementerian Hukum, Supratman menegaskan pembangunan hukum di Indonesia akan diperkuat dengan memberikan hukum yang inklusif.

Dia berharap perbaikan dan inovasi hukum di tahun mendatang dapat mendatangkan keadilan dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Kita harus semakin memperkuat sistem hukum yang inklusif yang tidak hanya adi di atas kertas tetapi juga bisa dirasaan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan lima tahanan kasus Bali Nine yang telah dipulangkan ke Australia statusnya tetap narapidana.

Lima napi itu yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens. Mereka diterbangkan ke Australia pada Minggu (15/12/2024).

Yusril menambahkan, dalam kasus ini, Indonesia tidak memberikan pengampunan. Syarat itu merupakan salah satu bagian dari 'Practical Arrangement' atau Pengaturan Praktis yang telah ditanda tangani Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Yusril dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024 lalu.

"Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apapun," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12/2024).

Dalam kesepakatan itu juga tertulis, Pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia dan keputusan hukuman oleh pengadilan Indonesia.

Matthew Norman dan kawan-kawan akan dimasukkan dalam daftar cekal untuk ke Indonesia sesuai dengan hukum Indonesia.

Australia juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada Matthew Norman dkk setelah pemindahan.

Menko Yusril menambahkan, kesepakatan ini ditandatangani dengan didasari oleh prinsip timbal balik (resiprokal).

"Indonesia dan Australia berkomitmen untuk senantiasa bekerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan kerangka hukum dalam negeri," kata Yusril.

Untuk informasi, Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005.

Saat itu, mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015. Kemudian Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi, sementara Tan Duc meninggal dunia pada tahun 2018 di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Lima narapidana kasus Bali Nine dipulangkan ke Australia. Mereka dipulangkan melalui mekanisme pemindahan tahanan atau transfer of prisoner.

Kelima narapidana tersebut yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens.

Mereka diterbangkan dari Bali dan telah mendarat di Darwin, Australia pada Minggu (15/12/2024).

“Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali,” kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangannya Minggu (15/12/2024).

I Nyoman Gede Surya menambahkan, dari perwakilan pemerintah Indonesia yang menyerahkan yakni Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

“Sementara dari pejabat pihak Australia yang mendampingi adalah Lauren Richardson ( Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta,” ujar dia.

Dia menambahkan, rombongan lima orang Narapidana WNA dan tiga Orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

“Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, kami menerima informasi dari Chris Goldrick yang merupakan salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi di dalam pesawat, rombongan napi telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia," kata dia.

Sebagai informasi, penandatanganan pengaturan praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024.

Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

Untuk diketahui, Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005.

Saat itu, mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015. Kemudian Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi, sementara Tan Duc meninggal dunia pada tahun 2018 di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung perbaikan demokrasi dan usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Andi Agtas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Pertimbangan lainnya, kata dia, juga terkait dengan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Dan juga aspek sosial, serta kerawanan.

"Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespon itu dalam kaitan usulan," kata Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

"Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," kata dia.

Terkait kemunduran demokrasi mengenai pilkada oleh DPRD itu, menurut Supratman tergantung kepada kebutuhan bangsa Indonesia. Dan yang terpenting bukan prosedural semata tetapi mengenai subtansi.

"Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)