JAKARTA, iNews.id - Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembaki kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025). Penembakan terjadi saat dia ikut bergabung dalam misi kemanusiaan Operasi Alpha Bravo Moskona 2025 untuk pencarian Iptu Tomi Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang saat mengejar KKB akhir tahun lalu.

Operasi besar-besaran ini melibatkan 510 personel gabungan selama 14 hari, mulai 20 April hingga 3 Mei 2025. Penembakan terjadi saat rombongan berada di Kali Meyah, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan, awalnya pada Minggu pagi dia bersiap akan memimpin ibadah dan ke sungai untuk MCK. Saat menuju ke sungai, dia ditemani empat anggota TNI-Polri.

Seketika terdengar bunyi rentetan tembakan dari arah seberang sungai sehingga mereka langsung berlindung. Anggota TNI-Polri kemudian memberikan tembakan perlindungan saat mereka kembali ke camp.

"Kami berlima bersyukur bisa selamat. Kami empat kali ditembak, syukur dapat perlindungan dari anggota Brimob yang melakukan tembakan balasan," ujar Frits Ramandey kepada awak media dikutip Senin (28/4/2025).

Menurutnya di kamp tempat pemusatan personel Operasi AB Moskona 2025 tersebut juga terdapat Kapolda Papua Barat Irjen Pol Jhonny Edison Isir.

Selanjutnya, tim gabungan memberikan tembakan balasan ke arah sumber tembakan dari KKB. Seusai kejadian penembakan, dia dievakuasi petugas gabungan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni.

Diketahui, saat kejadian Mabes Polri dan Papua Barat sedang olah tempat kejadian perkara (TKP) di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Ini merupakan tempat terakhir Iptu Tomi Samuel Marbun diduga hilang.

Sebelumnya, Kasubbid Dokidenkrim Pusident Bareskrim Polri Adek Candra mengatakan, proses olah TKP juga dilakukan dengan identifikasi menggunakan drone. Alat itu digunakan untuk menggambarkan situasi di lapangan.

"Kami telah mengecek menggunakan drone untuk mendapatkan gambaran situasi di lapangan. Hasilnya akan kami kembangkan untuk investigasi lebih lanjut," ujar Adek Candra dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

Sementara Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat Kombes Nuvia Jaya mengungkapkan, olah TKP dilakukan untuk persiapan rekonstruksi kejadian. Proses rekonstruksi nantinya juga akan menempatkan rekan-rekan Iptu Tomi saat bertugas sebelum dilaporkan hilang.

Editor: Donald Karouw

LAHAT, iNews.id - Delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera selatan kabur dari penjara. Kedelapan tahanan itu meloloskan diri dengan cara membobol dinding tahanan, Minggu (27/4/2025).

Identitas delapan tahanan kabur yakni PP (32), RS (24),  EP (29), DC (37), AS (25), kelimanya tahanan Satnarkoba dan HD, HS serta JS merupakan tahanan dari Satreskrim Polres Lahat. 

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto melalui Kasi Humas Aiptu Liespono mengatakan, semua tahanan yang kabur masih dalam pengejaran.

“Nunggu perkembangan dulu, nanti kita share” kata Liespono saat di konfirmasi.

Berdasarkan informasi, delapan tahanan kabur sekitar pukul 03.15 WIB dengan cara membobol dinding sel tahanan dengan obeng yang sudah dimodifikasi. Kasus tahanan kabur itu kini masih ditangani Polres Lahat.

Editor: Kastolani Marzuki

DEPOK, iNewsDepok. id - Kota Depok resmi memasuki usia ke-26 tahun pada Minggu, 27 April 2025. Dalam peringatan ini, sejumlah pimpinan instansi vertikal menyampaikan harapan mereka untuk masa depan Depok yang lebih baik.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok, Irvan Triansyah, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam membangun kota. 

"Alhamdulillah hari ini Depok berusia 26 tahun, kita berharap semoga Depok menjadi lebih baik, lebih bersinergi antara unsur vertikal dan pemerintah daerah, terutama kami yang merupakan unsur instansi vertikal tetap bersinergi dengan baik bersama tim Kota Depok," kata Irvan seusai mengikuti upacara di Balai Kota Depok.

Senada dengan itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok, Kombes Pol R. M. Tohir Hendarsyah, juga menitipkan pesan khusus. Ia berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sejalan dengan upaya pemberantasan yang terus digencarkan.

"Saya berharap Depok lebih baik, terutama peka akan kesadaran masyarakat dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat harus turut membantu dalam perang melawan narkoba," ujar Tohir.

Tak hanya itu, Tohir juga mengingatkan para pelajar agar tetap fokus mengejar impian dan menjauhi penyalahgunaan narkoba. "Untuk adik-adik pelajar, belajarlah lebih keras untuk meraih cita-cita dan menghindari penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

Upacara HUT ke-26 Kota Depok berlangsung khidmat dan sederhana. Sejumlah pejabat Forkopimda, kepala instansi, serta perwakilan masyarakat ikut hadir memeriahkan momen bersejarah ini.

Editor : Mahfud

SURABAYA, iNews.id – Polda Jatim telah memecat anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu LC karena terbukti melakukan pelanggaran berat memerkosa tahanan wanita. Sanksi berat itu diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Rabu (23/4/2025) di ruang sidang Propam Polda Jatim. 

Aiptu LC sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kasat Tahti atau Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan. Sedangkan korbannya perempuan berinisial PW (21) asal Wonogiri, Jawa Tengah yang ditahan atas kasus muncikari.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima Polres Pacitan pada 12 April 2025. Dalam laporan tersebut, LC diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang tahanan perempuan berinisial PW. 

“Perbuatan tersebut terjadi sebanyak empat kali. Kejadian terakhir berupa persetubuhan pada 2 April 2025 di ruang berjemur wanita, area hutan tahanan Polres Pacitan,” katanya, Kamis (24/4/2025).

Dari hasil sidang, kata dia, disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan LC merupakan perbuatan tercela. “Sanksinya berupa penempatan khusus selama 12 hari serta pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian," katanya.

Selain proses etik, tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polda Jatim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 103 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). 

Polda Jatim menegaskan, tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar hukum akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan integritas institusi Polri.

“Ini merupakan bentuk atensi dari Kapolda Jatim agar tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum di lingkungan internal,” kata Jules.

Dalam perkara ini, LC masih berkesempatan mengajukan banding atas putusan sidang etik, namun proses hukum pidana tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Sebelumnya, oknum polisi diduga memerkosa tahanan perempuan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mirisnya, aksi tersebut dilakukan dalam ruang tahanan Polres Pacitan.

Perbuataan dugaan pemerkosaan ini terjadi pada 4 April 2025. Saat itu kondisi ruang tahanan dalam keadaan sepi.

Dalam kasus tersebut, Polda Jatim telah memeriksa sebanyak 13 saksi, termasuk empat tahanan dan korban sendiri, serta sembilan saksi lainnya. 

Berdasarkan penyelidikan dan bukti yang diperoleh, LC kemudian ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 April 2025 dalam kasus pidana kekerasan seksual. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Editor: Kastolani Marzuki

SURABAYA, iNews.id - Anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu LC dipecat karena terbukti melakukan pelanggaran berat memerkosa tahanan wanita. Sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) itu diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Rabu (23/4/2025) di ruang sidang Propam Polda Jatim. 

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, dari hasil sidang, disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan LC merupakan perbuatan tercela. “Sanksinya berupa penempatan khusus selama 12 hari serta pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian," katanya, Kamis (24/4/2025).

Selain proses etik, tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polda Jatim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 103 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). 

Polda Jatim menegaskan, tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar hukum akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan integritas institusi Polri.

“Ini merupakan bentuk atensi dari Kapolda Jatim agar tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum di lingkungan internal,” kata Jules.

Dalam perkara ini, LC masih berkesempatan mengajukan banding atas putusan sidang etik, namun proses hukum pidana tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Diketahui, kasus pemerkosaan ini bermula dari laporan polisi yang diterima Polres Pacitan pada 12 April 2025. Dalam laporan tersebut, LC diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang tahanan perempuan berinisial PW. 

Perbuatan tersebut terjadi sebanyak empat kali. Kejadian terakhir berupa persetubuhan pada 2 April 2025 di ruang berjemur wanita, area hutan tahanan Polres Pacitan.

Dalam kasus ini, Polda Jatim telah memeriksa sebanyak 13 saksi, termasuk empat tahanan dan korban sendiri, serta sembilan saksi lainnya. Berdasarkan penyelidikan dan bukti yang diperoleh, LC kemudian ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 April 2025 dalam kasus pidana kekerasan seksual. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Editor: Kastolani Marzuki

NABIRE, iNews.id - Empat Narapidana dengan inisial AW, DW, BM, dan MI di Lembaga Pemasyarakat Kelas IIB Nabire, Provinsi Papua Tengah kedapatan Melakukan Transaksi Penjualan Puluhan paket sabu siap edar. 

Penemuan tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktifitas peredaran narkotika di lapas nabire tersebut. 

Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, melalui kasat narkoba , IPTU Exaudio Hasibuan menjelelaskan kronoliogis kejadian, diawali dengan penangkapan pertama kepada dua tersangka Pria berinisial MM dan OT , pada 22 april 2025 pukul 10 pagi dan berhasil mengamankan 4 bungkus narkotika jenis sabu didalam paket sarung.

Berdasarkan pengembangan tersangka MM, satnarkoba kemudian mendapat informasi adanya tersangka lain yang mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam lapas kelas IIB nabire.

Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 23 bungkus narkotika jenis sabu , dan 3 bungkus narkotika jenis ganja, di dalam lapas kelas II B Nabire, serta mengamankan 4 tersangka yang merupakan warga binaan lapas kelas II B nabire berinsial, AW, DW, BM, dan MI. 

Saat ini kasus tersebut sementara didalami lebih lanjut.

Editor : Darul Muttaqin

BOGOR, iNewsBogor.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan pentingnya peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah di Indonesia.

"Undang-Undang 5 tahun 2018 itu mengamanatkan kepada kita bahwa pencegahan itu hukumnya wajib. Maka kami bentuk FKPT sesuai undang-undang," kata Eddy saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-XII FKPT dan Pelantikan Pengurus FKPT Masa Bakti 2025-2027, Rabu (23/4/2025).

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara prokatif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Lebih aktif dan bisa berbaur dengan Forkopimda agar upaya pencegahan terorisme di daerah dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Jenderal bintang tiga itu pun mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism) proses radikalisasi masih terus berlanjut bahkan sering mengincar generasi Z melalui platform digital.

Berkaitan dengan hal ini, FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

"FKPT harus menjadi tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme," harapnya.

Sementara itu Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap jaga Indonesia khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siapsiaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan Radikal terorisme," ucap Andi.

Ia yakin kerja-kerja FKPT di daerah termasuk dalam hal ini terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing karena semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi pasti ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," tutupnya.

Editor : Furqon Munawar

MALANG, iNews.id - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang Raya menyerahkan proses hukum dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter rumah sakit swasta ke polisi. Proses penyelidikan masih dilaksanakan tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang Kota atas laporan dua korban berinisial QAR (31) dan ADE (30).

Ketua IDI Malang Raya Dokter Sasmojo Widito mengatakan, setiap anggota IDI terikat tiga norma dalam menjalankan tugas dan sumpah. Ketiga norma itu yakni norma etika profesi, norma disiplin profesi dan norma hukum.

Setiap calon dokter dan dokter sudah dibekali dengan pembekalan selama proses pendidikan. Baik di jenjang akademis dan dilanjutkan pembekalan profesi di puskesmas, rumah sakit jejaring, rumah sakit pendidikan utama dan wahana pendidikan profesi dokter lainnya di seluruh Indonesia.

"Kejadian akhir-akhir ini yang melibatkan beberapa di antara sejawat, kegagalan para sejawat dalam berperilaku profesional, sekaligus kegagalan pembimbingan oleh beberapa role model," ujar Sasmojo Widito, Rabu (23/4/2025).

Dia menegaskan, bila ada anggota IDI Malang Raya yang diduga tersangkut kasus pelanggaran norma hukum, prosesnya diselesaikan sebagaimana peraturan yang ada di negara ini. Dalam kasus ini, oknum dokter berinsial AYP yang merupakan dokter umum di Rumah Sakit (RS) Persada diduga melecehkan dua pasien.

"Untuk para sejawat yang diduga dan atau dilaporkan melanggar norma, baik norma etika profesi, norma disiplin profesi, norma hukum, pelanggaran kompetensi dan kewenangan, maka pengelolaan kasusnya mengikuti regulasi yang berlaku di negara kita, dengan melibatkan yang berwenang sesuai bidangnya," katanya.

Di sisi lain, Supervisor Humas Persada Hospital Sylvia Kitty Simanungkalit mengungkapkan, pihak rumah sakit telah menginvestigasi internal dan sidang kode etik usai dugaan pelecehan seksual mencuat ke publik. Oknum dokter AYP juga sudah dimintai keterangan tim etik rumah sakit dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke ranah hukum.

"Kami berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami percaya proses hukum adalah mekanisme yang tepat mencapai keadilan," ujar Kitty Simanungkalit.

RS Persada ditegaskan Kitty, tetap berkomitmen kepada penegakkan kode etik dan kenyamanan pasien serta menindak tegas siapa pun yang ada dalam lingkungan rumah sakit yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Terhadap pelanggaran kode etik kami menolak dengan tegas segala bentuk tindakan pelanggaran etika terhadap pasien, maupun siapa pun dalam lingkungan rumah sakit," ucap Kitty.

Sejauh ini hingga Rabu ini, polisi masih menyelidiki dugaan pelecehan seksual oknum dokter AYP terhadap dua pasien QAR (31) dan ADE (30).

"Terbaru berkaitan dugaan pelecehan seksual yang di salah satu rumah sakit swasta, kemarin sekitar pukul 11.30 WIB, ada satu orang perempuan lagi berinisial ADE yang membuat laporan," kata Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto.

Editor: Donald Karouw

SURABAYA, iNews.id – Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penyelesaian terkait kisruh UD Sentosa Seal disarankan sebaiknya dilakukan melalui jalur kekeluargaan dan mediasi antara pekerja dan pemberi kerja.  

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM Jawa Timur (Jatim), Toar Re Mangaribi mengatakan, diperlukan bukti autentik, seperti surat atau nota serah terima ijazah untuk menguatkan laporan terkait penahanan ijazah oleh perusahaan. 

"Ya pelanggaran (HAM)," ujar Toar, Selasa (22/4/2025).

Dia juga menekankan, perusahaan maupun pekerja memiliki peran penting dalam perekonomian, sehingga solusi terbaik harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.  

"Sebaiknya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dulu," katanya.

Diketahui, kisruh penahanan ijazah menjadi perhatian publik setelah viralnya laporan beberapa pekerja terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. 

Pemilik perusahaan, Diana, telah dipanggil untuk menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya serta klarifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  Jatim. Namun, Diana membantah adanya praktik penahanan ijazah.  

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, juga turut turun tangan dalam kasus ini. Dia telah bertemu dengan pihak UD Sentosa Seal, namun tidak menemukan kesepakatan. 

Sebagai langkah antisipasi, Khofifah meminta Disnakertrans Jatim serta Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim untuk berkoordinasi untuk memfasilitasi penerbitan ulang salinan ijazah bagi pekerja yang terdampak.  

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mendampingi para pekerja yang ijazahnya diduga ditahan oleh perusahaan untuk melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penyegelan terhadap PT Sentosa Seal yang berlokasi di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya.  

Editor: Kurnia Illahi

DEPOK, iNewsDepok. id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok kembali menghadirkan layanan Eazy Passport untuk mempermudah akses pelayanan publik. Kali ini, layanan jemput bola tersebut menyasar karyawan PT Japan Indonesian Economic Center, Selasa (22/4/2025), dengan total 62 permohonan paspor.

Pelayanan yang diberikan mencakup pembuatan paspor baru serta penggantian paspor yang telah habis masa berlaku. Seluruh proses dilakukan langsung di lingkungan perusahaan, sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, menyebut Eazy Passport merupakan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan mudah, namun tetap sesuai prosedur.

“Program ini bagian dari komitmen kami dalam memberikan kemudahan akses layanan keimigrasian, terutama bagi komunitas atau institusi yang memiliki keterbatasan waktu,” ujar Irvan.

Ia menambahkan, layanan ini merupakan bentuk nyata implementasi program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan HAM, Agus Andrianto, guna mendukung visi Asta Cita Presiden RI dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program Eazy Passport terus digencarkan Imigrasi Depok. Tak hanya menyasar sektor korporasi, layanan ini juga menjangkau institusi pendidikan dan pemerintahan.

Masyarakat atau lembaga yang tertarik dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui akun media sosial resmi Imigrasi Depok atau datang langsung ke loket informasi kantor.

Editor : M Mahfud

SURABAYA, iNews.id – Oknum polisi berinisial IC yang diduga memerkosa tahanan Wanita di Rutan Polres Pacitan ditahan Propam Polda Jawa Timur. Selain ditempatkan di tahanan khusus, IC juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Tahti Polres Pacitan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, saat ini Bid Propam Polda Jatim telah memeriksa dan memproses pelanggaran kode etik oknum anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu IC atas kasus dugaan pemerkosaan tahanan wanita.

“Saat ini, IC telah ditempatkan di tahanan khusus dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai pejabat sementara Kasat Tahti Polres Pacitan sejak seminggu lalu,” katanya, Senin (21/4/2025).

Dia mengatakan, IC terancam sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat atas kasus kekerasan seksual terhadap tahanan wanita.

Jules Abraham mengatakan, kasus dugaan pemerkosaan oleh polisi terhadap tahanan tersebut menjadi evaluasi dan atensi Kapolda Jatim untuk segera memproses kasus tersebut hingga tuntas.

“Polda Jatim memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi termasuk yang dilakukan anggota. Polda Jatim juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban atas terjadinya kasus ini,” ujarnya.

Sebelumnya, oknum polisi diduga memerkosa tahanan perempuan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mirisnya, aksi tersebut dilakukan dalam ruang tahanan Polres Pacitan.

Perbuataan dugaan pemerkosaan ini terjadi pada 4 April 2025. Saat itu kondisi ruang tahanan dalam keadaan sepi.

Informasi diperoleh iNews, identitas oknum polisi ini berinisial Aiptu IC, pejabat Kasat Tahti atau Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan. Sementara korbannya Perempuan berinisial PW (21) asal Wonogiri, Jawa Tengah yang ditahan atas kasus muncikari.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, kasusnya sudah ditangani Propam Polda Jawa Timur. Oknum anggota Polres Pacitan tersebut kini ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, iNews.id - Seorang dokter di Cianjur terkenal dengan program pelayanan anti-mainstream. Dialah Dokter Yusuf Nugraha yang memberikan pelayanan berobat gratis bagi pasien dengan sistem ijab kabul dan cukup menghafal Pancasila serta lagu Indonesia Raya bagi warga tidak mampu.

Kisah Dokter Yusuf yang inspiratif ini viral di media sosial di tengah sorotan terhadap ulah sejumlah oknum dokter yang diduga melanggar kode etik hingga pidana.

Dia diketahui berpraktik di Klinik Harapan Sehat yang berlokasi di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sosoknya sekaligus menghapus pertanyaan lazim soal biaya kesehatan yang digantikan seikhlasnya hingga gratis.

"Dunia adalah tempat untuk memberi manfaat dan menebarkan kebaikan serta mempersiapkan kematian yang dirindukan," tulis Dokter Yusuf di akun Instagramnya @yusufnugraha81 dikutip Senin (21/4/2025).

Keberadaanya membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu untuk tetap mendapat pelayanan medis tanpa terbebani biaya. Sistem ijab kabul yang ia terapkan memungkinkan pasien membayar sesuai kemampuan mereka, bahkan gratis jika tak mampu.

Baginya, kesehatan adalah hak semua orang, bukan hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar. Dia juga menekankan tidak semua orang bisa mengakses BPJS atau asuransi kesehatan sehingga pendekatan ini menjadi jembatan harapan bagi masyarakat marjinal.

"Semoga melalui sistem ijab kabul biaya berobat di Klinik Harapan Sehat dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Terkhusus bagi masyarakat yang terkendala biaya dan mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau yang tidak aktif karena tunggakan premi," tulisnya.

Editor: Donald Karouw