BALIKPAPAN, iNewsBalikpapan.id – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menerjunkan tim siaga penuh untuk mengawal proses keberangkatan jemaah calon haji Kloter 1 asal Balikpapan, Selasa (6/5) dini hari. Sebanyak 360 jemaah diberangkatkan menuju Madinah melalui Embarkasi Haji Balikpapan menggunakan pesawat Garuda Indonesia A330-900 NEO dengan nomor penerbangan GA4101 pada pukul 05.00 WITA.

Pelayanan keimigrasian mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, yang hadir langsung meninjau pemeriksaan dokumen. Ia menyampaikan bahwa Tim Satgas Haji dari Imigrasi Balikpapan menunjukkan kinerja cepat, tepat, dan humanis.

"Pelayanan yang diberikan sangat baik dan profesional. Ini menunjukkan kesiapan penuh tim imigrasi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini," ujar Delavino.

Dalam tinjauan tersebut, Delavino didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan, Buono Adi Sucipto. Keduanya memastikan bahwa pelayanan dokumen berjalan lancar tanpa hambatan.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, juga turut hadir melepas keberangkatan jemaah. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaah haji, sesuai dengan tema nasional tahun ini.

“Aman, Nyaman, Mabrur Sepanjang Masa,” kata Seno dalam sambutannya.

Kepala Imigrasi Balikpapan, Buono Adi Sucipto, mengatakan bahwa seluruh petugas telah dipersiapkan secara matang. Ia juga memastikan koordinasi dengan instansi terkait berjalan optimal untuk mendukung kelancaran proses keberangkatan.

"Petugas terbaik kami telah kami kerahkan dan kami pastikan siap melayani sepenuh hati," ujar Buono.

Proses keimigrasian ini menjadi bagian dari sinergi antara Imigrasi, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, otoritas bandara, dan maskapai penerbangan. Imigrasi berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur.

Editor : Mukmin Azis

JAKARTA, iNewsDepok.id - Hasan Nasbi dipastikan masih menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Ia bahkan terlihat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5) kemarin.

“Kemarin saya diundang rapat kabinet. Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” kata Hasan kepada awak media, Selasa (6/5/2025).

Meskipun sempat mengajukan surat pengunduran diri pada 21 April 2025, Hasan Nasbi mengonfirmasi akan kembali berkantor sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) hari ini.

Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan surat pengunduran dirinya belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

“Mungkin lebih baik Mensesneg yang jawab ya,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi telah menyatakan bahwa surat tersebut memang belum diputuskan oleh Presiden

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

MEDAN, iNewsMedan.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menggagalkan keberangkatan enam Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat akan bekerja secara non prosedural di Kamboja. Pencegahan ini dilakukan di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, pada Sabtu (3/5/2025) pagi.

Informasi intelijen menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Petugas mencurigai enam calon penumpang penerbangan SQ991 rute Kualanamu - Singapura yang diduga akan melanjutkan perjalanan ke Phnom Penh, Kamboja, dengan tujuan bekerja tanpa melalui prosedur resmi yang berlaku.

Sekitar pukul 08.00 WIB, keenam WNI tersebut memasuki area pemeriksaan Imigrasi. Petugas yang telah mengantongi informasi awal segera mengarahkan mereka ke ruang wawancara untuk pemeriksaan lebih mendalam.

Salah satu calon penumpang berinisial P awalnya berdalih hendak berwisata ke Singapura. Namun, kecurigaan petugas terbukti benar saat menemukan tiket lanjutan ke Phnom Penh. Setelah diinterogasi lebih lanjut, P mengakui bahwa tujuannya adalah bekerja di sebuah restoran yang masih dalam tahap pembangunan di Kamboja.

Pengakuan serupa datang dari WNI lainnya berinisial C. Ia mengaku sebagai pemilik restoran di Kamboja dan berencana membawa serta tiga anggota keluarganya TSH (ibu), PJ (abang), dan KCBL (anak) serta dua calon pekerja restoran, yakni P dan RG. Ironisnya, C tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang sah untuk mempekerjakan WNI di luar negeri.

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas Imigrasi bergerak cepat berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pada pukul 09.00 WIB, keenam calon pekerja migran ilegal tersebut diserahterimakan kepada petugas BP2MI untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menegaskan komitmen pihaknya dalam mencegah pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Ia menekankan bahwa praktik ini sangat berpotensi menimbulkan eksploitasi dan bahkan mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kami tidak hanya fokus pada pemeriksaan dokumen perjalanan, tetapi juga memiliki peran krusial dalam melindungi WNI dari jeratan penempatan kerja non prosedural di luar negeri," ujar Uray Avian, Selasa (6/5/2025).

"Keberhasilan ini adalah wujud koordinasi yang cepat dan solid antara petugas Imigrasi dan BP2MI di lapangan. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi. Pastikan seluruh proses keberangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi melindungi hak-hak para pekerja," sambungnya. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Teodorus Simarmata, mengapresiasi kinerja petugas di lapangan yang berhasil mengungkap upaya keberangkatan ilegal ini berkat informasi awal yang diterima.

"Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengawasan keimigrasian di lapangan berjalan efektif. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait untuk memberantas praktik ilegal semacam ini," tegas Teodorus Simarmata.

Upaya pencegahan ini sejalan dengan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Drs. Agus Andrianto, khususnya program 'Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM)'. Langkah ini juga merupakan implementasi dari 'Aksi Nyata' dalam menjaga keamanan dan keselamatan WNI, terutama dari praktik pengiriman tenaga kerja ilegal yang rentan terhadap eksploitasi, yang menjadi salah satu dari lima poin Commander Wish Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Brigjen Pol. Yuldi Yusman.

Sinergi yang kuat antara Imigrasi dan instansi terkait seperti BP2MI akan terus ditingkatkan sebagai wujud perlindungan negara terhadap warganya, sekaligus menjadi langkah tegas dalam mendukung pemberantasan TPPO yang saat ini menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional.

Editor : Jafar Sembiring

BUKITTINGGI, iNews.id – Jumlah korban tewas akibat pesta minuman keras (miras) oplosan bahan parfum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, terus bertambah. Hingga Senin (5/5/2025) siang, korban tewas mencapai tiga orang. 

Sementara satu korban lainnya yang sempat dalam kondisi kritis kini telah membaik. Korban terakhir yang tewas, bernama Hengky Marta Yendi (24), seorang narapidana yang berprofesi sebagai tukang pangkas rambut. 

Hengky, warga Jorong Bukik Apik, Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, mengembuskan napas terakhirnya pada Sabtu (3/5/2025) pukul 21.00 WIB di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi.

Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi, AKP Idris Bakara mengatakan, Hengky sempat dirawat dalam kondisi kritis dengan bantuan ventilator. 

"Korban yang meninggal dunia bertambah satu orang pada hari Sabtu, namun pihak kepolisian baru menerima informasi pada hari Minggu," ujarAKP Idris, Senin (5/5/2025).

Sebelumnya, dua yang tewas bernama Ilham alias Ambril (35), warga Kampung Pisang Sianok, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam pada Rabu (30/4/2025) sore dan Ali Akbar (34), warga Simarasok, Kecamatan Baso pada Kamis (1/5/2025) siang.

Menurut diagnosa medis, para korban mengalami keracunan alkohol yang menyebabkan gagal napas. Total 23 penghuni lapas menjadi korban pesta miras oplosan ini, terdiri dari narapidana dan tahanan titipan kejaksaan. 

Kejadian ini terjadi setelah acara puncak peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 pada Selasa (29/4/2025). Para korban mengeluhkan gejala seperti pusing, mual dan gangguan penglihatan sejak Selasa malam. 

Mereka baru mendapat penanganan medis dan dibawa ke rumah sakit pada Rabu siang dan sore harinya. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini untuk mengetahui asal minuman keras oplosan yang beredar di dalam lapas.

Editor: Kurnia Illahi

NATUNA, iNews.id - Satresnarkoba Polres Natuna mengamankan dua pria atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Mereka ditangkap pada Februari 2025 lalu, bersama sejumlah barang bukti, termasuk satu unit mobil dinas.

Keduanya adalah seorang sekuriti dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai dan seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Satpol PP Kabupaten Natuna.

Kepala Seksi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Tito Teguh Raharjo, membenarkan bahwa sekuriti yang diamankan adalah Rian, seorang pegawai kontrak yang bertugas sebagai penjaga malam.

"Memang ada sekuriti bernama Rian. Informasinya diamankan karena kasus narkoba. Dia pakai mobil dinas kami tanpa izin," ujar Tito, Senin (5/5/2025).

Menurut Tito, saat ditangkap, Rian tengah menggunakan mobil dinas imigrasi tanpa sepengetahuan pihak kantor. Mobil tersebut sempat disita polisi sebagai barang bukti. Namun, kini kendaraan itu telah dikembalikan.

"Mobilnya sudah kami ambil karena tidak ada kaitan langsung dengan instansi, hanya pelanggaran personal," tambahnya.

Sementara itu, oknum ASN yang juga diamankan adalah Wan Windra, pegawai Satpol PP Kabupaten Natuna.

Kepala Satpol PP, Irlizar, mengaku belum dapat memberikan komentar lebih jauh. Meski demikian, ia menyebutkan bahwa Wan Windra masih menerima gaji hingga kini.

"Saya belum bisa komentar banyak. Tapi dia masih menerima gaji, walaupun tunjangan sudah tidak diberikan," jelasnya.

Kasubsi Penmas Sihumas Polres Natuna, Aipda David Arviad, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan soal pengembalian mobil dinas tersebut.

Polres Natuna berencana menggelar konferensi pers pada Rabu (7/5/2025) untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. "Hari Rabu nanti akan ada konferensi pers. Soal mobil dinas, silakan ditanyakan langsung ke Kasat saat konferensi," tutup David.

Editor : S. Widodo

BEKASI,iNewsBekasi.id- Universitas Pancasila melantik Prof. Adnan Hamid sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Rektor. Pelantikan berlangsung singkat di Gedung Rektorat Universitas Pancasila, Jakarta.

Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju Rektor definitif.

Prof. Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila dan dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus. 

Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam sambutannya, Ketua Pembina YPP-UP, Dr. (HC). Ir. Siswono Yudho Husodo menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru. 

“Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik,” ujar Siswono, Jumat (2/5/2025).

Prof. Adnan Hamid dalam pernyataan perdananya menyampaikan kesiapannya untuk bekerja maksimal di masa tugasnya yang relatif singkat. 

“Saya akan berupaya menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, terlebih dalam waktu dekat kita harus mempersiapkan wisuda sarjana serta penerimaan mahasiswa baru,” ungkapnya.

Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.
 

Editor : Wahab Firmansyah

BATAM, iNews.id - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang membantah tuduhan istri tersangka Yusril Koto yang menyebut suaminya tidak diberi makan selama ditahan.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debby Andestrian menegaskan tuduhan yang dilansir sebuah media itu dinilai tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.

“Gak mungkin lah gak kita kasih makan. Jadwal pemberian makanan untuk tersangka itu dua kali sehari, pukul 11.00 WIB dan pukul 16.00 WIB,” tegas Debby, Kamis (1/5/2025).

Yusril Koto, seorang pegiat media sosial, saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pencemaran nama baik terhadap anggota Satpol PP Kota Batam.

Debby menjelaskan bahwa proses penangkapan dan penetapan status tersangka terhadap Yusril telah dilakukan sesuai prosedur. Penangkapan dilakukan setelah Yusril tidak kooperatif saat pemanggilan pertama.

“Tahanan lain pun mendapat perlakuan yang sama. Gak mungkin untuk Yusril kita beda-bedakan,” ujarnya.

Selain itu, Debby menegaskan bahwa kunjungan keluarga terhadap tahanan juga diatur ketat dan hanya diperbolehkan pada hari Selasa dan Kamis sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Jadi bukan tidak boleh, tapi ada aturannya. Semua tahanan diperlakukan sama,” tambahnya.

Hingga kini, penyidik masih terus memeriksa Yusril. Debby mengatakan pihaknya memilih tidak menanggapi lebih jauh pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengganggu fokus penyidikan.

“Yang penting penyidik tetap fokus. Masih ada beberapa kali pemeriksaan lagi sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan,” pungkasnya.

Editor : S. Widodo

BUKITTINGGI, iNews.id – Seorang penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) tewas dan 22 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Para narapidana itu keracunan minuman keras (miras) oplosan. 

Minuman tersebut diketahui merupakan campuran alkohol 70 persen dengan minuman sachet, air dan es batu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, Marselina Budiningsih mengatakan, alkohol yang digunakan berasal dari sisa bahan pembuatan parfum di lapas. 

Alkohol tersebut, kata dia diambil tanpa izin oleh seorang tahanan pendamping (tamping) dengan alasan untuk membersihkan tato, namun disalahgunakan untuk pesta miras.

"Sisa alkohol yang untuk bahan baku parfum dicampur dengan minuman sachet ditambah air, es batu diminum ramai-ramai akhirnya menyebabkan keracunan," ujar Marselina dalam konferensi pers, Rabu (30/4/2025).

Dia menyampaikan, insiden ini menyebabkan satu orang tewas, dua orang menggunakan ventilator, dua lainnya dirawat intensif dan delapan orang dalam observasi. Korban yang tewas, kata dia telah diserahkan kepada keluarga.

Polresta Bukittinggi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan barang bukti berupa sisa alkohol, kemasan minuman sachet serta wadah pencampur alkohol. 

Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessi Kurniati mengatakan, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti keracunan. 

Para korban, yang terdiri dari narapidana dan tahanan titipan kejaksaan, mulai merasakan gejala seperti pusing, mual dan gangguan penglihatan sejak Selasa (30/4/2025) malam. Namun, mereka baru dibawa ke rumah sakit pada Rabu siang dan sore hari.

"Kita sudah cek TKP, kemudian kita sudah kumpulkan keterangan. Alat-alat yang berhubungan dengan kejadian ini masih dalam pendalaman pemeriksaan. Jadi untuk hasilnya belum bisa kita pastikan karena untuk korban akibat minuman itu masih belum bisa kami periksa," kata Kombes Yessi.  

Editor: Kurnia Illahi

BUKITTINGGI, iNews.id - Sebanyak 22 narapidanaLembaga pemasyarakatan (Lapas) Biaro Bukittinggi, Sumatera Barat dirawat di rumah sakit diduga keracunan. Seorang di antaranya tewas dan dua lainnya kritis. Belum diketahui penyebab keracunan puluhan napi tersebut.

Direktur RSUD dr Achmad Mochtar, Busril mengatakan, seluruh napi korban keracunan telah mendapat perawatan medis. "Benar dua orang kritis dirawat di ruang ICU memakai ventilator dan 11 orang dalam kondisi gawat namun masih stabil, rencana ada dua orang lagi yang akan dimasukkan dalam ruang ICU," kata Busril, Rabu (30/3/2025).

Para napi ditahan tersebut kata Busril diduga minum sejenis zat parfum, namun dia tidak mau berspekulasi lebih jauh. "Itu informasi yang didapat dari para pasien," katanya. 

Dari informasi yang dirangkum satu pasien napi tersebut meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit perut dan sempat menjalani perawatan di RSUD Bukittinggi.

Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi, Nugrahadi mengatakan, korban meninggal dunia dua jam setelah masuk ke rumah sakit.

“Korban masuk rumah sakit pada pukul 14.00 WIB dan meninggal pukul 16.30 WIB,” katanya. 

Dia mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan medis, korban diduga keracunan alkohol hingga menyebabkan terjadi kerusakan pada ginjal yang berdampak gagal ginjal dan meninggal dunia. 

Editor: Kastolani Marzuki

DEPOK, iNewsDepok. id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mendeportasi seorang warga negara (WN) Pakistan berinisial MB karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Deportasi dilakukan pada Rabu (30/4/2025) setelah MB menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Depok.

Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Depok, Shalahuddin Al Ayubi, mengatakan MB diamankan dari sebuah apartemen di kawasan Depok. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MB tidak memiliki tujuan yang jelas selama berada di Indonesia.

"MB ini datang ke Indonesia dengan menggunakan visa investor. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan berkegiatan tidak ada kaitannya sebagai investor ataupun sebagai pemangku jabatan di perusahaan," kata Ayubi.

Tindakan MB dinilai telah melanggar ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal itu disebutkan, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Selain dideportasi, MB juga dikenai penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia. Penegakan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga integritas sistem keimigrasian nasional.

“Tindakan deportasi disertai penangkalan merupakan wujud nyata dari penegakan hukum keimigrasian, serta mencerminkan komitmen kami dalam menjaga integritas imigrasi dari segala bentuk penyalahgunaan,” tegas Ayub.

Kantor Imigrasi Depok memastikan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Editor : Mahfud

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Penyebab kenaikan harga emas yang belakangan menjadi sorotan publik mendapat respons dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo, penyebab kenaikan emas bukan hanya fenomena dalam negeri, melainkan bagian dari dinamika global.

"Jadi kalau kita perhatikan bahwa kenaikan harga emas ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga ini bagian dari pengaruh adanya kenaikan harga emas dunia yang dipicu oleh beberapa hal di antaranya adalah berkenaan dengan geopolitik maupun geoekonomi, sehingga permintaan terhadap emas naik secara signifikan,"jelas Prasetyo kepada awak media, Rabu (30/4/2025).

Lanjut Prasetyo, hal ini menyebabkan mekanisme pasar bekerja sehingga harga-harga emas komoditas-komoditas utama dunia ikut naik termasuk di dalam negeri.

1. Faktor Utama Harga Emas

Dia menambahkan, salah satu faktor utama lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Kehadiran Bank Bullion, katanya, turut memperkuat minat masyarakat dalam berinvestasi emas.

"Faktor kedua kemudian juga ini yang menjadi salah satu penyebab tentunya masyarakat kita masih menganggap bahwa emas adalah instrumen investasi yang paling aman dan stabil. Dengan adanya pergerakan harga emas yang cenderung naik, menyebabkan masyarakat kita terdorong juga untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Apalagi semenjak kita untuk pertama kalinya punya bank Bullion, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Bapak Presiden sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas dengan jauh lebih baik dan jauh lebih aman," paparnya.

2. Harga Emas Naik

Prasetyo pun menyampaikan bahwa berlebihan jika ada spekulasi bahwa kenaikan harga emas mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi nasional.

"Bahwa ada beberapa yang beranggapan kenaikan-kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan kami berharap kita semua tentu memberikan pandangan yang konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi kita," ujarnya.

3. Stabilitas Ekonomi RI

Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan dan apresiasi terhadap setiap pandangan sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Meskipun, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih rasa penghormatan terhadap pandangan-pandangan yang bagi kami, bagi kita semua, mari kita jadikan sebagai peringatan untuk kita terus waspada di dalam mengelola perekonomian kita dan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa kita.Saya kira begitu berkenaan dengan naiknya, kecenderungan naiknya harga-harga emas," pungkasnya.

Editor : Boby

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Dalam rangka Tasyakuran Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Barat memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan ini digelar di Rutan Kelas IIB Mamuju.

Salah satu penerima penghargaan adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), yang dinilai berkontribusi besar dalam pengelolaan sampah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polewali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen PAS Sulawesi Barat, Ramdani Boy, kepada Penjabat Sekda Polman, H. Ahmad Sjaifuddin.

Kepala Lapas Kelas IIB Polewali, Akhmad Widodo, Bc.IP., S.Sos., menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polman dalam mengelola sampah di dalam Lapas. Dengan jumlah warga binaan mencapai 514 orang, setiap hari diperkirakan timbulan sampah mencapai 1 ton.

“Berkat edukasi dan fasilitasi dari DLHK, kami menerapkan sistem pemilahan sampah. Hingga kini, sebanyak 2,6 ton sampah bernilai ekonomis telah ditabung di bank sampah dengan nilai sekitar Rp1,6 juta,” ujar Akhmad Widodo. Ia menambahkan, masih ada sekitar 55 persen sampah organik dan residu yang belum terkelola secara maksimal dan memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk mewujudkan pengelolaan sampah nol limbah (zero waste) di dalam Lapas.

Kepala DLHK Polman, Jumadil Tappawali, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi pihaknya dalam memberikan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah, terutama di tengah tantangan tertutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Polewali Mandar selama satu tahun terakhir.

“Kami mengedukasi warga binaan untuk memilah sampah yang memiliki nilai jual seperti botol, plastik, kertas, dan kaleng. Karena berada dalam lingkungan tertutup, implementasinya lebih mudah dan warga binaan cenderung patuh,” jelasnya.

Terkait sampah organik dan residu, DLHK menyatakan bahwa dibutuhkan teknologi seperti bak fermentasi untuk pembuatan pupuk organik, serta metode insinerasi ramah lingkungan untuk mengolah residu menjadi bahan bakar atau briket.

Dengan sinergi yang semakin erat, Kalapas Polewali berharap dapat segera melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Polewali Mandar, guna menciptakan Lapas yang bersih, produktif, dan ramah lingkungan.

Editor : Huzair.zainal