BATAM, iNewsBatam.id - Seorang tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur yang dititipkan di sel tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Kepulauan Riau, tewas diduga akibat mencoba bunuh diri pada Kamis (5/12/2024) siang.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Batam, Tiyan Andesta, menyebutkan tahanan berinisial E tersebut diketahui mencoba gantung diri dengan baju yang dipakainya di sel tahanan saat suasana sedang sepi.

"Saat ditemukan, dia sudah lemas dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh penyidik dari Polsek Sekupang," ujar Tiyan saat dikonfirmasi.

Meskipun korban dibawa ke rumah sakit dan mendapat penanganan medis, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

"Dia meninggal di rumah sakit, (saat) di sel tahanan belum meninggal," tambahnya.

Tiyan mengungkapkan bahwa tersangka tersebut sedang menjalani proses pelimpahan berkas perkara atau tahap II. Karena proses pelimpahan belum selesai, tersangka masih menjadi tahanan Polsek Sekupang.

Pihak Kejari Batam kini sedang mendalami motif di balik percobaan bunuh diri tersebut. Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kejadian ini.

Editor : S. Widodo

CILACAP, iNewsPurwokerto.id - Sebanyak 139 narapidana dipindahkan ke Lapas Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Kamis (5/12/2024). Para napi yang mayoritas terlibat kasus narkoba ini berasal dari tiga wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung, dan diangkut menggunakan tujuh bus dengan pengamanan ketat.  

Direktur Pengamanan dan Intelijen Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tatan Dirsan Atmaja, menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan bagian dari akselerasi program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mendukung Asta Cita Presiden dalam memberantas korupsi dan peredaran narkoba.  

"Hari ini, kami memindahkan 139 narapidana tahap keempat ke Nusakambangan. Mereka berasal dari DKI Jakarta (61 napi), Jawa Barat (57 napi), dan Lampung (21 napi)," kata Tatan kepada wartawan di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Kamis.

Menurut dia, proses pemindahan dimulai sejak Rabu malam (4/12) sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 WIB. Rombongan napi bergerak serentak menuju Cilacap dengan pengawalan ketat dari unsur TNI, Polri, dan BNN.

Setibanya di Nusakambangan, para napi ini langsung ditempatkan di Lapas Kelas IIA Karanganyar yang memiliki sistem keamanan Super Maximum Security.

"Para napi ini dipindahkan karena selama berada di lapas asal mereka masih terlibat dalam tindak kejahatan, termasuk mengendalikan peredaran narkoba," ungkap Tatan.

Tatan menegaskan bahwa narapidana yang dipindahkan telah melalui proses asesmen oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Klasifikasi ini mencakup napi dengan hukuman berat, seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati, serta mereka yang dinilai mengganggu keamanan dan keteriban di lapas asal.  

"Mereka yang dipindahkan memiliki riwayat pelanggaran, termasuk mengendalikan narkoba, melakukan penipuan, hingga menyelundupkan barang terlarang ke dalam lapas. Langkah ini adalah salah satu strategi untuk memutus mata rantai peredaran narkoba," tambahnya.

Selain menindak napi, Tatan juga menyoroti oknum petugas lapas yang terlibat dalam pelanggaran. Pihaknya tidak akan segan untuk menindak anggota yang berkomunikasi atau bernegosiasi dengan narapidana terkait tindakan ilegal.

Editor : Aryo Arbi

PALOPO,iNewsLutra.id - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo, Sulawesi Selatan, mengadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2024 yang mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Palopo, Yogie Kashogi, menjelaskan adanya penyesuaian tarif pada paspor elektronik yang mengalami kenaikan.

Menurut Yogie, penyesuaian tarif ini sejalan dengan peraturan yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berikut rincian tarif terbaru paspor:

Paspor Biasa Non Elektronik (Masa Berlaku 5 Tahun): Rp350.000

Paspor Biasa Non Elektronik (Masa Berlaku 10 Tahun): Rp650.000

Paspor Biasa Elektronik (Masa Berlaku 5 Tahun): Rp650.000

Paspor Biasa Elektronik (Masa Berlaku 10 Tahun): Rp950.000

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI: Rp100.000

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing: Rp150.000

Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama: Rp1.000.000

Peraturan ini ditetapkan pada 18 Oktober 2024 dan akan berlaku efektif mulai 17 Desember 2024.

Yogie yang didampingi Kepala Subseksi TI dan Inteldakkim, menyampaikan harapannya agar sosialisasi ini dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama antara Kantor Imigrasi Palopo dengan media di Kota Palopo serta Luwu Raya.

"Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik," ucap Yogie.

Editor : Nasruddin

TANAH LAUT, iNews Depok.id - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengintensifkan berbagai upaya untuk mencapai target swasembada pangan nasional pada 2027, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak termasuk sumber daya manusia (SDM) pertanian, khususnya petani.

"Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional," ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/12/2024).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk fokus mendukung swasembada pangan melalui pencetakan SDM pertanian yang adaptif terhadap teknologi.

Mendukung hal di atas, Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni, meninjau dan memantau lahan Brigade Pangan, program unggulan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Tanah Laut.

Program ini dirancang melalui kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Kolaborasi tersebut melibatkan sumber daya manusia dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah menjalani program reintegrasi sosial di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Kalimantan Selatan.

Nantinya, warga binaan ini akan tergabung dalam Brigade Pangan untuk menggarap lahan pertanian seluas 100 hektare. Program ini bertujuan memberikan pelatihan sekaligus memberdayakan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru.

Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa lahan yang digunakan merupakan milik rakyat yang telah diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, generasi milenial, dan warga binaan.

Di kesempatan ini Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni menyampaikan bahwa Kementan siap mendukung upaya optimalisasi lahan, sejumlah langkah strategis telah direncanakan, termasuk pendalaman irigasi, pencetakan sawah baru, serta penggunaan alat-alat pertanian lokal.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan arahan agar pendampingan dan pelatihan intensif diberikan kepada WBP. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan para warga binaan mampu mengelola lahan secara produktif, meskipun beberapa di antara mereka sudah memiliki pengalaman di bidang pertanian.

Awal persiapan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, melalui Divisi Pemasyarakatan, akan melakukan asesmen terhadap 17 Lapas pada minggu kedua Desember 2024. Asesmen ini bertujuan memilih 100 warga binaan untuk bergabung dalam Brigade Pangan.

Hadir di kesempatan ini, Penjabat (Pj.) Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman menyampaikan bahwa akan mengagendakan penanaman perdana, yang direncanakan pada minggu kedua Januari 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yang menyampaikan dukungannya terhadap program ini. Ia menilai bahwa keterlibatan lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, dapat memperkuat keberhasilan program Brigade Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memberdayakan masyarakat.

Editor : Mahfud

JAMBI, iNews.id - Dua anggota Polsek Kumpeh Ilir berinisial Bripka YS dan Brigpol FW, tersangka kematian tahanan Ragil Alfarizi (20) direkomendasikan hukuman pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Saat ini sidang etik kedua anggota Polres Muarojambi tersebut masih digelar Bid Propam Polda Jambi.

Kasubbid Penmas Humas Polda Jambi mengatakan, setelah dilakukan sidang etik, Polda Jambi masih menunggu 14 hari tanggapan dari dua anggota tersebut.

"Hasil rekomendasi sidang etik dua orang tersebut dilakukan PTDH. Masih menunggu waktu, apakah dua orang ini menerima rekomendasi PTDH atau mau banding," ujar Amin, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya hingga saat ini, penyidik masih melengkapi sesuai petunjuk jaksa. Sebab berkas perkara kedua oknum polisi ini dikembalikan jaksa dan masih P19.

Sebelumnya, Bripka YS dan Brigadir FW mengambil tindakan menangkap korban bernama Ragil Alfarizi atas tuduhan pencurian pada September lalu. Namun ternyata laporan atau pengaduan terkait masalah pencuriannya tidak ada. 

Hasil penyelidikan, tuduhan pencurian tidak terbukti. Ragil ditangkap tanpa bukti kuat oleh Bripka YS dan Brigadir FW sebagai pelaku pencurian dan ditahan di sel tahanan Mapolsek Kumpeh Ilir. Selama dalam tahanan, korban diduga mendapat penganiayaan di bagian kepala belakang hingga mengalami pendarahan dan meninggal dalam perawatan.

Editor: Donald Karouw

CILACAP, iNewsSemarang.id - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan Kemenkumham Jateng menerima 12 orang Narapidana tindak pidana terorisme dari Lapas Khusus Karanganyar Nusakambangan, Rabu (4/12).

12 Napiter berasal Lapas Khusus Karanganyar Nusakambangan sampai di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan diterima dan didampingi oleh Kalapas, Pejabat Struktural dan staf serta regu pengaman bersama TTD Lapas pasir Putih. Dengan pengawalan Anggota Polsek Nusakambangan dan anggota Densus 88 AT.

Kegiatan pada hari ini merupakan salah satu tindaklanjut dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Tengah atas dasar surat dan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tanggal 15 November 2024 untuk mendapatkan pembinaan lanjutan. 

Beberapa minggu lalu, Lapas Pasir Putih telah menerima pemindahan WBP Napiter dari Rutan Mako Brimob Cikeas Cabang Rutan Kelas I Depok sebanyak 6 Napiter tentunya dalam mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengatasi overcapacity dan overcrowding dengan solusi komorehensif.

Napiter sejumlah 12 orang tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan High Risk Kelas IIA Pasir Putih dengan keamanan Super Maximum Security. Di dalam kamar, Napiter tersebut ditempatkan secara one man one cell dengan pantauan CCTV terintegrasi online 24 jam. Dan menjalani pembinaan dan keamanan sesuai SOP Lapas Pasir Putih Nusakambangan.

"Kami laksanakan sesuai SOP yaitu pengawasan secara terus - menerus melalui server CCTV 24 jam dan secara langsung dengan kontrol keamanan berkala oleh Petugas. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi yang dapat membahayakan keamanan dan untuk selalu menjaga ketertiban keamanan di dalam Lapas. Jajaran petugas Lapas Pasir Putih berkomitmen melaksanakan pembinaan dalam hal penguatan pemahaman ideologi Pancasila kepada WBP sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dalam hal mengatasi over capacity dengan solusi yang komprehensif, "ungkap Kalapas Pasir Putih, Enjat Lukmanul Hakim.

Kakanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto melalui Kadiv Pemasyarakatan Kadiyono menyampaikan jika pemindahan 12 Narapidana terorisme ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu keamanan nasional dengan tindakan preventif. Keputusan ini tidak hanya mencakup administrasi Narapidana, tetapi juga fokus pada pengawasan dan pencegahan. 

"Dengan mengamankan para Narapidana terorisme di fasilitas super maximum security, diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap keamanan Masyarakat dan Negara serta dalam rangka mendukung revitalisasi Pemasyarakatan dan Program Deradikalisasi, "ujarnya.

Editor : Maulana Salman

JAKARTA,iNewsTTU.id- Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menekankan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk meningkatkan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut diutarakan Menkum saat Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkum.

“Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang terdepan, yang bisa dipercaya,” ujar Supratman di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (04/12/24). 

Lebih lanjut Supratman menyampaikan kepada para pimpinan di kantor wilayah (kanwil) untuk dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kementerian Hukum di daerah.

“Saudara-saudara merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat” tegas Supratman kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi (Kadiv) yang baru dilantik.

Kemudian Menteri Hukum menjelaskan, bahwa proses seleksi pimpinan kantor wilayah Kementerian Hukum telah melalui serangkaian seleksi yang ketat, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) beserta Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum). Dengan sistem yang dibuat oleh Sekjen Kemenkum, maka di masa yang akan datang, sistem merit akan berjalan semakin baik.

“Ke depannya, saya akan menjadi evaluator bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengevaluasi hasil kerja Bapak Ibu sekalian ” Ucap Menteri Hukum kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.

Mantan Ketua Baleg ini berpesan kepada seluruh pejabat di Kantor Wilayah untuk mengingat 2 hal, yaitu selalu membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari praktek-praktek tercela.

“Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," tegas Supratman.

Editor : Sefnat Besie

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono memberikan pernyataan terkait adanya kejadian penganiayaan sesama tahanan di rumah tahanan (rutan) Polrestabes Palembang.

Harryo menyampaikan, memang benad ada kejadian penganiayaan tersebut dan kejadian itu terjadi ketika korban M Fajar, kembali masuk ke sel setelah dibesuk keluarganya, Selasa (3/12/2024) kemarin.  

“Mereka yang melakukan penganiayaan terhadap rekannya sendiri itu memang sebelumnya ada permasalahan di luar. Sehingga, korban dianiaya RK dengan menggunakan alat berupa gosok gigi yang disembunyikan di dalam kantongnya,” ujar dia, saat dibincangi awak media di Polrestabes Palembang, Rabu (4/12/2024) siang.

Harryo mengatakan, secara kebetulan ketika kejadian itu pelaku RK juga habis mendapatkan besukan, lantas saat berpapasan terjadilah seketika peristiwa ini.

“Pelaku RK menyerang korban bersama teman - temannya, namun langsung dihalau petugas kita yang melakukan pengawalan, saat akan memasukkan yang bersangkutan ke dalam sel,” kata dia.

Kapolrestabes mengungkapkan, kejadian penganiayaan ini cukup cepat. Namun, akibat dari tindakan pelaku bersama dua temannya mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

“Untuk luka korban telah kita obati, dan korban kita berikan haknya untuk melaporkan atas peristiwa tersebut di SPKT Polrestabes Palembang,” ungkap dia.

Terkait status pelaku penusukan Riki, jelas Harryo, adalah sebagai tersangka, karena tindak pidananya sudah terjadi. Pengaduan korban M Fajar alias Tata sudah diterima dan sudah tingkatkan ke penyidikan dengan status tersangka.

"Sekarang untuk kedua tahanan tersebut sudah kita pisah dan isolasi," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Buntut dari penusukan yang dilakukan sesama tahanan, penghuni rumah tahanan (rutan) Polrestabes Palembang melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Selasa (3/12/2024).

Seperti diketahui, dari kejadian penusukan tersebut, tahanan kasus penganiayaan M Fajar (33) warga Jalan Indra, Kelurahan Bukit Kecil, Palembang, mengalami luka tusuk dibagian bahu kiri, tangan kiri, punggung, leher belakang kanan atas, kepala, dan robek dibagian belakang kepala.

Korban Fajar menceritakan, peristiwa penusukan itu terjadi di depan kamar, sekitar pukul 13.00 WIB, Selasa (3/12/2024). Pelaku penusukan ada empat hingga lima orang. Ketika itu, korban baru saja mendapat besukan atau kunjungan keluarga.

“Saya tau ada empat yakni RK, CK, RS, YG. Kejadiannya setelah menerima kunjungan keluarga, saat hendak masuk ke kamar lalu pelaku RS langsung membenturkan kepala saya ke pintu besi,” ujar dia kepada awak media.

Tak hanya sendiri, ungkap Fajar, pelaku RS juga dibantu tahanan lainnya dengan menyerang menggunakan culak yang terbuat dari sikat gigi. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, maka korban langsung berteriak minta tolong dan didengar petugas piket jaga yang langsung melerai.

“Saat ada petugas itu saya sempat mengatakan bahwa disana ada culak terbuat dari sikat gigi dan ada juga dari sendok,” ungkap dia.

Pelaku tersebut, jelas Fajar, memang musuhnya dan saat ini bertemu lagi dalam sel.

“Luka saya sudah diobati dan dijahit, memang saya ada musuh dan inilah musuh saya bertemu lagi di dalam sel tahanan,” jelas dia.

Sementara, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono menyatakan, masih belum mengetahui kejadian tersebut.

"Saya belum tahu kejadian itu, yang pasti jika benar biar nanti diperiksa Reskrim,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

SEMARANG, iNews.id – Kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang hingga tewas dinilai masuk kategori unlawful killing. Karena itu, Polri harus berani menyampaikan secara terang-benderang peristiwa yang masuk kategori tindak pidana itu.

Rekaman CCTV berdurasi 41 detik yang beredar luas membuka fakta baru terkait insiden penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zainudin (38) anggota Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang terhadap Gamma Rizkynata Oktafandi (17).

CCTV memperlihatkan Aipda Robig menembak Gamma Rizkynata Oktafandy (17) dan beberapa temannya yang sedang naik sepeda motor. Aipda Robig tampak mengadang korban di tengah jalan dan tanpa tembakan peringatan langsung menembak ke arah para korban. Polisi berdalih tindakan tegas itu dilakukan karena terjadi tawuran.

“Kami apresiasi Polri yang melakuan penegakan hukum secara cepat, terduga pelaku sudah ditahan. Namun, yang kedua adalah yang perlu kita kawal bersama, apakah benar kronologi yang disampaikan ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan? Karena sebagaimana kita tahu di media massa, ada dualisme fakta, pertama dari pihak Polri sampaikan ada tawuran bahwa ini kreak dan sebagainya. Namun saksi di lapangan, ngomong nggak ada tawuran di TKP itu,” kata praktisi hukum dari Kantor Hukum Abddurrahman & co, M Amal LutfiansyahLutfi, Senin (2/12/2024) malam. 

Dia menyebut, pada peristiwa seperti ini semua kendali ada di tangan Polri, mulai dari Olah TKP, barang bukti, penyampaian kronologis.   

“Oleh karena itu, sampaikanlah kronologi yang sebenarnya. Apakah sesuai dengan kejadian? Sehingga di situ kita bisa ketahui bahwa (apakah) ada alasan pembenar atau pemaaf di dalam penegakan hukum tersebut. Nah inilah yang perlu kita uji, nanti muaranya ada di persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang benar, termasuk bukti-bukti digital,” ungkapnya.

“Karena kalau memang tidak ada alasan pembenar atau pemaaf dalam tindakan tersebut yang dilakukan oleh terduga pelaku, ini menurut saya adalah suatu yang unlawful killing. Pembunuhan di luar proses hukum. Ini yang perlu kita kawal bersama, oleh karena itu Polri juga wajib menyampaikan fakta-fakta, kronologi yang sebenarnya, jangan ada intimidasi terhadap korban atau dari keluarga korban,” papar Lutfi.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas, Choirul Anam menyampaikan tentang beberapa bukti yang bisa digunakan dalam mengungkap kasus tersebut. Termasuk, keterangan dari korban selamat maupun teman-teman sekolah Gamma Rizkynata Oktafandi siswa yang tewas ditembak.

"Kami sandingkan dengan video yang ada. Faktanya peristiwanya semakin terang benderang, peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ karena tidak terbantahkan. Apalagi dengan adanya video kan kroscek video ini siapa, ini siapa itu juga dilakukan," ujar Choirul Anam.

Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, penyidikan kasus ini akan dilakukan transparan. Aipda R, kata dia ditahan selama 20 hari untuk kepentingan proses pemeriksaan.

Editor: Kastolani Marzuki

MASAMBA,iNewsLutra.id -- Pihak pengamanan Rumah Tahanan (rutan) Masamba laksanakan razia blok hunian dan tes urine, Senin (02/12/2024)

Kepala Satuan Pengamanan Rutan Masamba, Muhammad Akbar, mengatakan hal ini untuk mendukung program pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Rutan.

"Ini sekaligus menindak lanjuti perintah dari dirjen pemasyarakatan tentang pelaksanaan razia blok hunian dan test urine lapas dan rutan," ujar Muhammad Akbar.

Akbar mengungkapkan dengan pengawasan ketat dan standar prosedur yang telah ditetapkan, razia diawali dengan tes urine.

Tes urine ini diikuti sepuluh petugas dan sepuluh warga binaan yang dipilih secara acak.

"Alhamdulillah, hasil tes menunjukkan petugas dan warga binaan bersih dari narkoba. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pengawasan dan pembinaan," kata Akbar.

Lalu dilanjutkan dengan lakukan razia blok hunian dengan menyasar dua kamar yakni kamar Bougenville 3 dan Anggrek 6.

“Hasil penggeledahan kami tak menemukan barang-barang terlarang, seperti handphone dan narkoba," kata Akbar.

Namun lanjut Akbar, tetap menyita barang yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Seperti cutter, silet, sendok stainless, dan korek gas.

"Hasil sitaan akan diinventaris, dibuat berita acara untuk dilakukan pemusnahan barang bukti di kemudian hari," tegasnya.

"Kegiatan ini akan dilakukan berkala sebagai langkah preventif demi mendukung pemasyarakatan yang lebih baik lagi," kuncinya. (*)

Editor : Nasruddin

PASANGKAYU, iNewsMamuju.id - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Bagus Kurniawan, memberi penjelasan mengenai tugas dan fungsi Pemasyarakatan pada jajaran Rutan Kelas IIB Pasangkayu.

Kegiatan pengarahan berlangsung di Rutan Kelas IIB Pasangkayu, Senin (2/12/2024).

Kepala Rutan Kelas IIB Pasangkayu, menyambut dan melaporkan situasi dan kondisi Rutan Kelas IIB Pasangkayu dalam keadaan aman dan terkendali.

Kadiv Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat memberikan arahan terkait tugas dan fungsi Pemasyarakatan serta rencana Presiden Menyapa WBP dan mendorong jajaran Rutan Pasangkayu untuk membuat badan hukum koperasi yang dimiliki Rutan.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja menyampaikan agar seluruh pegawai menjaga integritas masing-masing dalam melaksanakan pelayanan bagi Warga Binaan. 

"Diharapkan agar petugas pemasyarakatan memberikan pelayanan yang optimal bagi WBP maupun masyarakat luar yang membutuhkan pelayanan," harapnya.

Editor : Lukman Rahim