MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Agus Andrianto mengungkapkan komitmennya untuk menjalankan program 100 hari yang sejalan dengan arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto.

Agus menekankan pentingnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan penyediaan makanan bergizi gratis sebagai fokus utama dalam pelaksanaan tugas mereka.

"Sebagai kementerian yang menjaga pintu gerbang negara, kami di Imigrasi berkomitmen untuk memastikan kedaulatan negara tidak diinjak-injak oleh orang asing. Kami akan melakukan seleksi ketat terhadap kehadiran mereka," ujar Agus saat berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan di Jalan Agus Salim, Kota Medan, Selasa (17/12/2024).

Mantan Waka Polri itu juga menekankan bahwa kehadiran orang asing di Indonesia harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan tidak mengancam pekerjaan warga lokal.

Agus juga menyentuh isu pemasyarakatan terkait kejahatan narkoba. Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah menugaskan kementeriannya untuk mengambil langkah tegas dalam mengatasi peredaran narkoba yang melibatkan jaringan kriminal, terutama yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). 

"Kami yakin bahwa para narapidana ini seringkali hanya menjadi kambing hitam, sedangkan pemodal utamanya berada di luar Lapas," tegasnya.

"Kami bertekad untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, sehingga tidak ada lagi praktik yang merusak di dalam Lapas," tambah Agus.

Dengan penegasan serta langkah strategis tersebut, Agus Andrianto berharap agar kementerian yang dipimpinnya dapat berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan kedaulatan negara serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.

Editor : Odi Siregar

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Agus Andrianto, mengungkapkan jumlah pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang telah diberikan amnesti mencapai hampir 40 ribu orang.

Agus menekankan bahwa tidak semua individu yang ditangkap terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkoba. "Sebagian di antaranya merupakan korban dari situasi yang lebih kompleks," tegasnya saat berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan di Jalan Agus Salim, Kota Medan, Selasa (17/12/2024) petang.

Menanggapi pertanyaan mengenai langkah-langkah yang diambil kementerian untuk mengatasi masalah ini, Agus menyatakan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan tes kepada pegawai di lembaga pemasyarakatan (lapas) serta warga binaan.

"Kita adakan tes kok semua. Termasuk warga binaan. Ini dilakukan secara berkesinambungan," ujar mantan Waka Polri tersebut.

Selain itu, Agus menjelaskan bahwa kementeriannya sedang mempertimbangkan berbagai opsi hukuman bagi pelanggar, termasuk hukuman mati dan seumur hidup.

"Ini mau kita tentukan dulu, hukuman mati, seumur hidup. Ini mau kita cek," tambahnya, memberikan sinyal adanya evaluasi yang mendalam mengenai kebijakan hukuman.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat delapan tahanan politik yang semuanya berasal dari Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kementerian tidak hanya fokus pada masalah narkoba, tetapi juga pada isu-isu sosial-politik yang berkaitan dengan keadilan di tanah air.

"Tahanan politik ada 8. Semua dari Papua" terang Agus.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berkomitmen untuk memperbaiki situasi di lapas dan memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan rehabilitasi, demi menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Editor : Odi Siregar

NGAWI, iNews.id – Kabar duka datang dari Kabupaten Ngawi. Ayah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneng) Prasetyo Hadi, Sadiran Bau Kuntjiro (77) meninggal dunia, Selasa (17/12/2024). 

Ayah Mensesneg meninggal dunia di Rumah Sakit JIH Yogyakarta karena sakit. Sejumlah kerabat dan juga jajaran pemerintah baik ditingkat daerah hingga pusat ikut mengantarkan pemakaman almarhum Sadiran yang merupakan ketua Penasihat DPC Gerindra Kabupaten Ngawi, di TPU Kelurahan Margomulyo.

Prasetyo Hadi mengaku sangat kehilangan sosok sang ayah yang merupakan salah seorang tokoh di Kabupaten Ngawi.

“Ayah saya merupakan salah seorang tokoh baik di dunia Pendidikan maupun politik di Ngawi,” katanya usai pemakaman. 

Almarhum Sadiran merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan tahun 2001, sehingga sangat peduli di dunia pendidikan. “Dunia pendidikan harus dinikmati seluruh rakyat dan tidak ada keterkecualian,” ujarnya.

Bagi keluarga, kata Prasetyo, almarhum selalu mendidik putra putrinya untuk bekerja keras dan belajar serta bermanfaat bagi banyak orang.

“Termasuk pesan almarhum bagi keluarga yakni memang baik menjadi orang penting, tapi yang lebih penting menjadi orang baik," katanya.

Prasetyo pun menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh warga Ngawi yang ikut mengantar sang ayah di peristirahatan terakhir.

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menggelar rapat di Balai Kota untuk membahas hasil fasilitasi Gubernur terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda), Selasa (17/12).

Rapat dipimpin oleh Benediktus Narendra Keswara selaku Anggota DPRD Kota Semarang dan dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi antara lain Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dinas Perhubungan, Badan Perencaaan Pembangunan Daerah, dan Bagian Hukum Setda Kota Semarang. Tujuan rapat ini untuk menyelaraskan masukan dari Gubernur sebelum ketiga Raperda tersebut disahkan menjadi peraturan daerah.

Tiga Raperda yang dibahas antara lain Raperda Penyelenggaraan Hubungan, Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim). Dalam bahasan Raperda tentang Perkim, Maftukah Wiwin selaku anggota DPRD Kota Semarang mengatakan dengan jelas.

“Raperda perkim kiranya bisa ditambahkan dari raperda sebelum fasilitasi dan setelah ini yang sudah di fasilitasi atau hasil akhir,” Ujarnya. 

Kemudian dalam bahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Ali Umar Dhani selaku wakil ketua DPRD Kota Semarang memberikan rekomendasi 

“Dalam bentuk menyentuh kepedulian terhadap kesejahteraan angkutan umum tidak bermotor seperti becak, andong dan lain sebagainya bisa dilakukan pendataan dan menambahkan pasal sebagai payung hukum terkait kesejahteraan mereka,” Ujarnya.  

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto yang diwakili Moh. Hawary selaku Kasubid Pemajuan HAM di Kanwil Kemenkumham Jateng mengatakan dengan jelas.

“Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan mampu untuk mengakomodir setiap aspek dalam mengupayakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia/P5HAM secara komprehensif di wilayah Kota Semarang, ” Ujarnya.

Para peserta rapat sepakat bahwa pengesahan ketiga Raperda tersebut harus dilakukan sebelum tenggat waktu 31 Desember 2024.

 “Dengan adanya sinergi yang baik antar pihak diharapkan ketiga raperda ini dapat berdampak positif bagi masyarakat. supaya dapat segera diimplementasikan demi kepentingan masyarakat luas,” jelas Benediktus Narendra Keswara selaku Ketua DPRD Kota Semarang.

Editor : Maulana Salman

SEMARANG, iNews.id - Sebanyak 16 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Semarang positif mengonsumsi narkoba. Hal ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jateng Kombes Pol Trisaksono mengatakan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan internal terkait belasan tahanan Rutan Semarangpositif narkoba.

“Kita belum periksa Mas, masih diperiksa rutan,” ujar Kombes Tri, Selasa (17/12/2024).

Informasi yang dihimpun, setelah positif narkoba seluruh tahanan pindahkan ke Lapas Nusakambangan.

“Iya, info dari rutan seperti itu,” katanya.

Diketahui, rutan ini diketahui baru dioperasikan beberapa bulan lalu untuk menampung tahanan yang dulunya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Sebab lapas tersebut terus mengalami over kapasitas hunian.

Rutan Semarang dibangun di atas lokasi yang dulunya digunakan sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Lokasinya berada di Jalan Dr Cipto, Kota Semarang, sisi utara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jateng.

Editor: Donald Karouw

BATAM, iNewsBatam.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menyiapkan sejumlah terobosan strategis untuk menghadapi lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Kantor Imigrasi, Hajar Aswad, mengatakan momen Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang sangat penting untuk pengawasan perlintasan orang.

"Kesiapan petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta sarana prasarana pendukung lainnya sangat diperlukan. Sebagai petugas Imigrasi, tanggung jawab kita semakin besar selama periode ini," ujar Hajar Aswad saat memimpin apel pada Selasa (17/12/2024) pagi.

Hajar menambahkan bahwa pada momen tersebut, masyarakat membutuhkan pelayanan yang prima, cepat, dan profesional, sehingga petugas diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik.

"Kami meminta petugas untuk ekstra berjaga di pintu keluar masuk yang ramai dilalui orang asing maupun WNI," tegasnya.

Imigrasi Batam, menurut Hajar, telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan penumpang internasional yang diperkirakan akan memadati pelabuhan internasional selama momen liburan ini.

Ia menambahkan bahwa seluruh terobosan ini bertujuan untuk mengatasi potensi penumpukan antrean panjang selama musim liburan dan memastikan Batam tetap menjadi destinasi liburan yang nyaman.

Beberapa terobosan yang telah disiapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, yakni telah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk pengelola pelabuhan dan Bea Cukai.

"Termasuk usulan pemindahan sementara pemeriksaan registrasi IMEI ke luar setelah pemeriksaan X-Ray Bea Cukai untuk menghindari penumpukan di konter Imigrasi," ujarnya.

Pihaknya juga meninjau langsung Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Batam Center, Harbour Bay, Sekupang, dan Bandara Hang Nadim.

Termasuk, menambah konter pemeriksaan sebanyak 4 konter di area kedatangan TPI Batam Center dan lemasangan 5 unit autogate di pintu kedatangan Batam Center yang diharapkan sudah terpasang sebelum perayaan Imlek

Rute pelayaran juga dialihkan ke Pelabuhan Internasional Sekupang sebagai alternatif guna mengurangi antrean panjang di Pelabuhan Batam Center.

Editor : S. Widodo

BANYUWANGI, iNewsSurabaya.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi terus meningkatkan kesiapan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di area penjagaan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah perawatan rutin senjata api, yang menjadi bagian penting dari operasional keamanan.

Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Lapas Banyuwangi, Ahmad Solihin, mengungkapkan bahwa pemeriksaan kali ini mencakup berbagai jenis senjata, seperti Bernadelly, revolver, pistol P3A, shotgun, less lethal, flash ball, hingga sten gun. Selain itu, petugas juga memeriksa amunisi, baik amunisi karet maupun tajam, untuk memastikan semuanya dalam kondisi optimal.

“Perawatan dilakukan mulai dari bagian luar hingga membongkar senjata untuk memeriksa seluruh komponen internal. Semua dilakukan dengan teliti demi menjaga efektivitas dan keselamatan,” ujar Solihin.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ahmad Solihin bersama tim Kamtib Lapas Banyuwangi, yang secara rutin menjalankan agenda ini sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapsiagaan alat keamanan.

Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono, menegaskan pentingnya perawatan senjata api sebagai penunjang tugas pemasyarakatan, khususnya dalam menghadapi situasi darurat.

“Saat keadaan genting, senjata ini menjadi alat penting untuk menjaga keamanan. Karena itu, perawatannya harus dilakukan secara rutin agar selalu siap digunakan,” ungkap Agus.

Agus juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, senjata api tidak diberikan secara langsung kepada petugas. Namun, dalam situasi tertentu, seperti pengawalan atau keadaan darurat, senjata api dapat digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Perawatan rutin ini juga bagian dari tanggung jawab terhadap inventaris negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN). Dengan perawatan yang baik, kami memastikan kelayakan dan keamanan alat-alat ini untuk mendukung tugas kami,” tambahnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen Lapas Banyuwangi dalam menjaga keamanan, baik bagi petugas, penghuni lapas, maupun masyarakat sekitar. Dengan memastikan senjata api selalu dalam kondisi prima, Lapas Banyuwangi tidak hanya meningkatkan efektivitas tugas, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Lapas Banyuwangi terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, tanggap, dan profesional.

Editor : Arif Ardliyanto

OKI, iNews.id - Sekelompok orang menyerang Polsek Pangkalan Lampam, Ogan Komereng Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Kamis (12/12/2024). Mereka mengeluarkan paksa dan membawa kabur dua tahanan narkoba.

Selain itu, massa juga merusak sejumlah barang-barang dan ruangan. Jumlah personel Polsek Pangkalan Lampam yang terbatas tidak kuasa mencegah tindakan anarkistis massa.

"Tapi karena jumlah massa banyak dan jumlah personel di Polsek Pangkalan Lampam tujuh orang maka tidak dapat mencegah adanya perusakan dan pengambilan paksa dua orang yang terduga pengguna narkoba," ujar Kapolres OKI, AKBP Hendrawan, Senin (16/12/2024).

Dalam insiden itu tidak ada korban jiwa. Dalam rekaman video, terlihat massa memasuki Kantor Polsek Lampam dan menghancurkan sejumlah ruangan dan barang-barang. 

Terlihat pecahan kaca berserakan di lantai. Selain itu, meja dan kursi juga terbalik dan dirusak massa. "Anggota yang sudah standby tujuh orang sudah berupaya mencegah supaya kelompok itu agar tidak anarkistis," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, ada sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri (LN) sepanjang tahun 2024.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengungkapkan, berdasarkan catatan akhir tahun Komnas HAM, sebanyak 2.305 kasus tersebut telah diterima dan ditangani oleh Komnas HAM untuk ditindaklanjuti.

"Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta," ucap Atnike, dikutip laman NU Online, Senin (16/12/2024).

Atnike mengatakan, sebanyak 255 kasus lainnya diterima oleh enam Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Adapun aduan yang diterima melalui pos/surat, datang langsung, daring, surel, proaktif, dan audiensi.

"Setelah itu, didistribusikan ke pemantauan sejumlah 709, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan," ungkapnya.

Dalam penanganan aduan, lanjut Atnike, Komnas HAM juga melakukan respons berdasarkan informasi awal atau pengamatan atas dugaan pelanggaran HAM, dengan mengeluarkan surat respons cepat atau surat perlindungan.

Hal itu dilakukan berdasarkan berita atau informasi di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi.

Selain itu, respons Komnas HAM dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap peristiwa yang memenuhi kriteria seperti berdampak dan berpotensi meluas, serta diduga atau telah menimbulkan korban luka berat, korban jiwa maupun kerugian materi.

Bahkan, sebagai bentuk penanganan, Komnas HAM telah mengeluarkan enam surat respons cepat atau surat perlindungan sepanjang 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi.

Editor : Rizal Fadillah

MASAMBA,iNewsLutra.id -- Perayaan Natal 2024 di Rutan Masamba dirayakan oleh umat kristiani dari warga binaan, Minggu (15/12). 

Mengusung tema “Bersukacitalah” Natalan tetap berlangsung khidmat, dipimpin pendeta gereja Toraja Klasis Bone-bone, Yuhelpin Tandi, S.Th.

Pendeta Yuhelpin menyebutkan natal bukan hanya tentang merayakan kelahiran sang Juru Selamat tetapi juga mengingatkan akan pentingnya perdamaian dan pengampunan, terutama di tengah tantangan hidup.

"Semoga ibadah ini tidak hanya memberikan kedamaian bagi kita yang hadir di sini. Tapi juga menjadi awal dari perubahan positif dalam hidup setiap individu," ujarnya.

Diakhir kegiatan, pihak Gereja Toraja Klasis Bone Bone membagikan bingkisan kasih kepada umat kristiani dari warga binaan Rutan Masamba. (*)

Editor : Nasruddin

Yogyakarta, iNewsTTU.id – Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, menjalani babak baru dalam proses hukum dan hidupnya. 

Pada Minggu malam, Veloso dipindahkan dari Lapas Perempuan Yogyakarta di Gunungkidul menuju Jakarta sebagai langkah awal untuk dipulangkan ke negara asalnya.

Penjemputan dimulai sekitar pukul 22.30 WIB, ketika sebuah minibus hitam memasuki Lapas Perempuan Yogyakarta. 

Selama proses penjemputan, Mary Jane mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya, serta menyampaikan salam untuk penasehat spiritual yang setia mendampinginya selama hampir 15 tahun menjalani hukuman.

Tak lama setelah penjemputan, tepat pukul 22.50 WIB, mobil yang membawa Mary Jane bertolak menuju Jakarta. 

Menurut Sohibur Rachman, Satops Pengawasan Internal Dirjen PAS, Mary Jane akan ditempatkan sementara di Rutan Pondok Bambu sebelum akhirnya diterbangkan kembali ke Filipina.

Evi Loliancy, Kepala Lapas Perempuan Yogyakarta, mengungkapkan bahwa selama di penjara, Mary Jane dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan cepat beradaptasi dengan sesama narapidana. 

Selain itu, Mary Jane juga memiliki keterampilan dalam membatik dan bermain alat musik, yang menjadi bagian dari dirinya yang akan dibawa ke Filipina.

Mary Jane Veloso telah menjalani hukuman penjara di Indonesia sejak 2009 atas kasus narkoba yang melibatkan penyelundupan heroin. 

Proses pemindahan ini menjadi langkah menuju akhir perjuangannya di Indonesia dan memulai babak baru di Filipina.

Editor : Sefnat Besie

MEDAN, iNewsMedan.id – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumut mengusulkan penundaan eksekusi terhadap 17 rumah warga di Jalan Gandhi, Medan, sembari menunggu proses hukum kasasi yang diajukan oleh warga terdampak. Hal ini menjadi kesimpulan mediasi yang digelar di gedung DPRD Sumut, Sabtu (14/12/2024). 

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Partai Gerindra Sumut yang juga anggota DPR RI, Ade Jona Prasetyo, Bendahara Partai Gerindra Sumut Merry Amelia Prasetyo, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Ketua Fraksi Gerindra Benny Hariyanto Sihotang, dan sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya seperti Aripay Tambunan, Pintor Sitorus, dan Budi. 

Dari pihak warga terdampak, hadir kuasa hukum mereka, Bobi Lim, Sri Hayati, dan Alvin Stanly, bersama sejumlah perwakilan warga Jalan Gandhi. Sementara itu, pihak pemohon eksekusi diwakili oleh kuasa hukum mereka, Juara Amin Tua Hasibuan dan Chandra Galingging. 

Turut hadir tokoh masyarakat seperti Ketua Roda Kebajikan Sumut, Fenny Goh, serta perwakilan dari tim Dharmapala Sumut dan Medan. 

Dalam mediasi yang dipimpin Benny Hariyanto Sihotang, Fraksi Gerindra mengedepankan dialog untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Benny menyarankan agar kedua pihak menurunkan tensi ketegangan sambil menunggu hasil kasasi yang diajukan warga, serta membuka peluang solusi di luar jalur hukum. 

Benny juga mengusulkan pembentukan tim kecil untuk mendalami solusi terbaik, meskipun situasi pertemuan sempat diwarnai perdebatan.

“Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan,” ujarnya. 

Jika solusi di luar jalur hukum tidak tercapai, Fraksi Gerindra akan membawa persoalan ini ke rapat dengar pendapat bersama pimpinan DPRD Sumut. Dalam rapat tersebut, rencananya akan melibatkan pihak terkait seperti Ketua Pengadilan Medan, Kepala BPN, dan Pemko Medan. 

Kuasa hukum pihak pemohon eksekusi, Juara Amin Tua Hasibuan, menyatakan bahwa mereka menghormati upaya mediasi yang dilakukan, tetapi keputusan akhir terkait eksekusi tetap berada di tangan klien yang mereka wakili. 

“Kami hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum, dan langkah selanjutnya bergantung pada keputusan klien kami,” ujarnya. 

Di sisi lain, kuasa hukum warga, Bobi Lim, menyambut baik langkah Fraksi Gerindra dan menyatakan kesiapannya jika persoalan dibawa ke rapat dengar pendapat. 

"Kami memiliki dokumen yang diperlukan untuk mendukung posisi kami," tegas Bobi. 

Mediasi ini menjadi tindak lanjut dari mediasi lapangan sebelumnya pada Kamis (12/12/2024), yang berhasil menunda eksekusi sementara. Fraksi Gerindra berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan bermartabat.

Editor : Ismail