BANDUNG, iNews.id – Tim Hukum Jabar Istimewa mengungkap 176 tambang ilegal beroperasi di hampir semua daerah Jawa Barat (Jabar). Tambang ilegal itu masih beroperasi sampai saat ini karena diduga dibekingi oknum aparat baik sipil maupun non-sipil. 

Fakta itu disampaikan Tim Hukum Jabar Istimewa di Mapolda Jabar, Jumat (31/1/2025). 

"Berdasarkan data dari ESDM Jabar, ada 176 lebih tambang ilegal. Kami tahu tambang ilegal dibekingi aparat dan soal itu telah kami sampaikan ke Polda Jabar agar ditindak tegas," kata Jutek Bongso, perwakilan Tim Hukum Jabar Istimewa. 

Jutek menyatakan, terkait tambang ilegal yang beroperasi tersebut, Tim Hukum Jabar Istimewa terdiri atas sekitar 1.000 advokat, siap mengajukan gugatan. Tim hukumm juga mendesak Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar bertindak. 

"Kami bersama sekitar 50 pengacara datang ke Polda Jabar untuk audiensi dan konsultasi hukum terkait tambang ilegal. Kami mendukung kepolisian menindak tegas tambang ilegal karena dipastikan merugikan masyarakat, lingkungan, dan negara," kata Jutek.

Tim hukum Jabar Istimewa, ujar Jutek Bongso menyerahkan sejumlah kajian hukum mengenai tambang ilegal. 

"Kami serahkan kajian-kajian hukum yang kami sebut dalam bahasa hukum ialah legal opinion. Kami susun legal opinion ini untuk membantu Polda Jabar. Setelah ini, kami akan ke Kejati Jabar untuk mendesak hal sama," ujar Jutek.

Jutek menuturkan, ratusan tambang ilegal telah puluhan tahun beroperasi di Jabar, dibiarkan merusak lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian negara. 

"Walaupun telah lama beroperasi, tambang ilegal itu tidak memberikan kontribusi apa pun baik pajak maupun pendapatan bagi negara," tuturnya.

Menurut Jutek, ini bukanlah asumsi, bukan prediksi, melainkan nyata kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah. Bayangkan, satu bulan satu tambang ilegal yang jumlahnya 176 tadi hasilkan puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta rupiah disetor untuk pajak atau pendapatan dikali puluhan tahun. 

"Berapa banyak? Kami minta perkara ini ditertibkan tanpa pandang bulu dan dikaitkan unsur kerugian negara dengan diproses secara UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," ucap Jutek.

Bahkan, ujar Jutek, ada kawasan milik BUMN yang digunakan untuk tambang ilegal di Kabupaten Subang. Karenanya, Tim Hukum Jabar Istimewa akan mengawal kasus ini secara serius dan meminta Polda menindak tegas. 

"Tambang ilegal merugikan kepentingan masyarakat. Jalan-jalan menjadi rusak, lingkungan hidup terganggu, hingga nyata merugikan negara," ujarnya.

Disinggung tentang dugaan tambang ilegal itu dibekingi aparat, Jutek menuturkan, sudah pasti dilindungi aparat baik sipil maupun non-sipil. 

"Sudah pasti ada beking, makanya bisa beroperasi puluhan tahun. Kami sudah sampaikan hal itu ke Polda Jabar agar juga ditindak tegas," tutur Jutek. 

Selain audensi dengan Polda Jabar, Tim Hukum Jabar Istimewa juga melayangkan somasi kepada salah satu anggota ormas yang melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Subang yang menentang penutupan tambang ilegal.

Jutek menilai, kelompok tersebut telah melanggar prinsip-prinsip hukum dan melakukan kebohongan publik.

"Pertama, dalam orasinya, yang bersangkutan meminta dan menuntut DPRD dan aparat hukum untuk membuka kembali tambang galian ilegal yang sudah ditutup. Menurut kami, itu melanggar hukum, karena jelas tambang ilegal tak boleh beroperasi dan merugikan masyarakat," kata Jutek.

Orator dalam unjuk rasa tersebut bernama Andi L Hakim alias Gondrong, ujar Jutek, mengatasnamakan pengusaha dan sopir truk. Sementara faktanya, Andi  bukan pengusaha dan sopir truk melainkan diduga bagian dari ormas tertentu.

"Saudara Andi menyatakan bahwa 18 hari sopir kelaparan tidak makan. Tentu ini juga berita bohong dan tidak benar. Saudara Andi menghasut dan mengajak tokoh-tokoh tertentu. Kami meminta 1x24 jam, saudara Andi meminta maaf kepada masyarakat Jabar. Kalau tidak, kami Tim Hukum Jabar Istimewa akan melaporkannya ke kepolisian," ucap Jutek.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, iNewsAmbon.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang digelar pada 27-29 Desember 2024 sah secara hukum. Keputusan ini sekaligus mengesahkan Bambang Haryadi sebagai Ketua Umum Dekopin terpilih.

Supratman menjelaskan bahwa keputusan ini telah dikonsultasikan dengan Menteri Sekretaris Negara terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dekopin.

"Hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada rekan-rekan Dekopin. Intinya, kami mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Haji Bambang Haryadi," ujar Supratman dalam keterangan resmi, Jumat (31/1/2025).

Menkum HAM berharap keputusan ini dapat mengakhiri polemik yang sempat terjadi terkait sengketa kepemimpinan Dekopin. Ia juga menekankan bahwa pengakuan ini akan segera didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kemenkum HAM.

"Dengan pengakuan ini, kami berharap menjadi tonggak baru dalam perjalanan perkoperasian di Indonesia," tambahnya.

Selain menetapkan Ketua Umum, keputusan ini juga mengesahkan jajaran kepengurusan lainnya, termasuk Ketua Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas, Dewan Majelis Pakar Induk Koperasi, Dekopinwil (Dewan Koperasi Wilayah), dan Dekopinda (Dewan Koperasi Daerah).

Adapun jajaran pengurus Dekopin yang telah tercatat di Kementerian Hukum meliputi:

Ketua Penasehat: Jilmy Asshidique

Ketua Umum: Bambang Haryadi

Ketua Harian: Priskianto

Sekretaris Jenderal: Gilang Widya Pramana

Bendahara Umum: Putri Zulkifli Hasan

Ketua Dewan Pengawas: Said Abdullah

Ketua Majelis Pakar: Ferry Yuliantono

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyoroti kekhawatiran akan implikasi perluasan kewenangan Jaksa dalam Revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Salah satu audiens, Aulia, menanyakan potensi konflik kewenangan antara Jaksa dan Kepolisian, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Aulia mempertanyakan dasar hukum perluasan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 17 yang tidak memberikan kewenangan atribusi penyidikan kepada Jaksa, berbeda dengan RUU KUHAP Pasal 6 yang membuka peluang tersebut. 

"Pernyataan ini membuka peluang bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan di luar institusi Polri, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan," ungkap Aulia.

Pertanyaan kedua Aulia terkait potensi pelemahan sistem peradilan pidana terpadu jika Jaksa diberi kewenangan menerima laporan masyarakat dan melakukan penyidikan.

Prof. Dr. Deni SB Yuherawan, S.H., M.S., Dosen FH Universitas Trunojoyo Madura yang menjadi pembicara, memberikan tanggapan tegas. 

"Yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hak asasi manusia bisa terganggu karena persoalan kewenangan yang tidak jelas," jelasnya.

Prof. Deni menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum. "Hukum harus clear and precise, kewenangan harus limitatif. Jangan sampai kita terjebak dalam perebutan kewenangan yang tak jelas arah tujuannya," tegasnya. 

Ia khawatir, kewenangan yang tidak dibatasi dengan jelas dapat mengganggu peradaban bangsa. "Jangan biarkan kewenangan kemana-mana. Kalau satu, ya satu. Jangan ada frasa ‘Dan lain-lain’ yang membuat kewenangan itu kabur dan tidak terarah," tambahnya.

Prof Deni juga mengkritik beberapa kelemahan dalam KUHAP yang berlaku saat ini, mengingatkan perlunya kajian mendalam RUU KUHAP sebelum disahkan. Ia juga menyoroti pentingnya membedakan tindak pidana di peradilan umum dan militer, serta memahami esensi pasal penyertaan dalam tindak pidana agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

"Pada akhirnya, kewenangan itu adalah amanah, tugas dan kewenangan yang diberikan untuk kemaslahatan bersama," tutup Prof. Deni.

Seminar ini menjadi forum diskusi yang penting di tengah polemik RUU KUHAP. Para akademisi dan praktisi hukum sepakat bahwa sistem peradilan pidana Indonesia perlu dibangun dengan dasar yang jelas dan terstruktur untuk menjaga integritas dan efisiensi penegakan hukum.

Editor : Ali Masduki

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id-Puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebumen, didukung oleh TNI dan Polri, melakukan operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-alun Pancasila Kebumen pada Kamis sore (30/1/2025).

Jika biasanya kawasan ini ramai oleh PKL dan jasa mainan anak, kini terlihat sepi dan nyaris tidak ada aktivitas berjualan.

Penertiban ini dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kebumen, Ira Puspitasari. Ia menegaskan bahwa langkah penertiban ini telah melalui prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku, dimulai dari sosialisasi, himbauan, hingga pemberian surat teguran bertahap.

“Surat teguran ketiga telah kami sampaikan pada Senin lalu. Hari ini, kami melaksanakan penertiban sesuai aturan yang berlaku, sebagai upaya menegakkan Perda. Kami telah melakukan sosialisasi, himbauan, dan memberikan surat teguran satu hingga tiga sebelum mengambil tindakan tegas,” jelas Ira.

Ira menambahkan, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2018, Perda Nomor 4 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati, kawasan Alun-alun Pancasila dilarang digunakan untuk berjualan, kecuali bagi pedagang yang telah ditempatkan di area Kapal Mendoan. Ia berharap masyarakat dan pedagang memahami aturan ini.

“Alhamdulillah, kami bersyukur karena saat ini Alun-alun sudah bersih dari PKL. Kami mengapresiasi kesadaran para pedagang yang telah mematuhi regulasi yang ada,” ucap Ira.

Ia berharap kondisi ini dapat dipertahankan ke depannya. Alun-alun, menurutnya, seharusnya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau untuk aktivitas olahraga, bermain, dan kegiatan masyarakat. “Bagi yang ingin menikmati kuliner, silakan berkunjung ke Kapal Mendoan atau area lain di luar Alun-alun,” imbuhnya.

Mulai hari ini, petugas Satpol PP akan terus berjaga di Alun-alun untuk memastikan kawasan tersebut tetap steril dari PKL. Jika masih ada yang kedapatan berjualan, Ira menegaskan bahwa penertiban akan terus dilakukan.

“Selama teguran kami tidak diindahkan, penertiban akan terus kami laksanakan,” tegasnya.

Ira juga mengajak masyarakat Kebumen untuk bersama-sama menjaga estetika dan kebersihan Alun-alun sebagai ruang publik yang nyaman dan aman. “Saya yakin masyarakat Kebumen bisa. Mari kita jaga Alun-alun agar tetap indah dan nyaman untuk dinikmati bersama,” ajaknya.

Dalam operasi ini, beberapa mainan anak yang disimpan di kios kosong di Kapal Mendoan diamankan oleh petugas. Ira menyatakan bahwa barang-barang tersebut dapat diambil kembali oleh pemiliknya dengan syarat mengisi surat perjanjian agar tidak mengulangi pelanggaran.

“Pedagang yang barangnya diamankan wajib melapor tiga kali dalam tiga hari. Setelah itu, kami akan membuatkan surat perjanjian dan mengembalikan barang serta sarana prasarana mereka, dengan catatan tidak boleh mengulangi pelanggaran,” tandas Ira.

Operasi penertiban ini menjadi langkah tegas pemerintah daerah dalam menata kawasan Alun-alun Pancasila agar lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kebumen.

Editor : EldeJoyosemito

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah, Pemuda Pancasila Pimpinan Anak Cabang (PAC) Bojonggambir menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Kampung Cioray, Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. 

Aksi sosial ini dilakukan menyusul kebakaran yang menghanguskan rumah Abudin (63) pada Sabtu (11/1/2025). Insiden tersebut diduga dipicu oleh hubungan arus pendek listrik yang menyebabkan api cepat membesar dan melalap bangunan semi permanen miliknya.  

Ketua PAC Pemuda Pancasila Bojonggambir, Hendra, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian terhadap warga yang tengah mengalami musibah.  

"Kami berharap aksi sosial ini dapat sedikit meringankan beban warga yang terdampak kebakaran. Ini adalah bentuk solidaritas kami terhadap masyarakat, khususnya di Kampung Cioray, Desa Kertanegla," ujar Hendra.

Menurutnya, setiap kali terjadi bencana atau peristiwa serupa, Pemuda Pancasila PAC Bojonggambir selalu berupaya untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Bantuan yang diberikan merupakan hasil iuran dari para anggota, yang kemudian disalurkan langsung kepada korban.  

"Bantuan ini murni dari hasil gotong royong anggota Pemuda Pancasila. Kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian sosial adalah bagian dari nilai-nilai yang kami junjung tinggi," ucapnya.

Dengan adanya aksi sosial ini, diharapkan semakin banyak pihak yang turut serta dalam membantu korban bencana, sehingga masyarakat yang tertimpa musibah dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik.

Editor : Asep Juhariyono

KOTATEGAL, iNews.id - Kapolres Tegal Kota AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama SIK melakukan pengecekan terhadap kondisi tahanan yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Polres, Kamis (30/01/2025).

Didampingi Kasat Tahti dan anggota yang bertugas di Rutan. Kapolres mengecek satu per satu kondisi ruang tahanan termasuk fasilitas sanitasi dan kesehatan yang tersedia bagi para tahanan.

"Sengaja kami cek dan melihat secara langsung para tahanan yang ada, untuk memastikan keadaan mereka dengan kondisi baik dan sehat," kata AKBP Putu Krisna.

Kapolres berinteraksi langsung dengan para tahanan untuk mendengarkan keluhan terkait kondisi kesehatan dan fasilitas yang ada. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahanan mendapatkan perlakuan yang layak, termasuk dalam hal kesehatan dan kebersihannya,” terangnya.

Selain mengecek kondisi fisik tahanan, Kapolres juga memastikan petugas jaga menjalankan tugasnya dengan baik. Dirinya menekankan pentingnya disiplin, kewaspadaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

"Pengawasan yang ketat dan profesional adalah kunci untuk memastikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Rutan Polres Tegal Kota,” tegasnya.

Kegiatan pengecekan ini merupakan bagian dari upaya Polres Tegal Kota untuk memastikan seluruh proses penahanan berjalan sesuai prosedur dan standar yang berlaku.

"Dengan pengecekan rutin diharapkan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan hak-hak tahanan terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Miftahudin

MEDAN, iNewsDeliraya.id- Seorang pria berinisial I (44) warga Tanjung Balai, ditahan karena melakukan penyeludup pekerja migran Indonesia (PMI), Kamis (30/1).

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Teodorus Simarmata SH M.Hum, menjelaskan pelaku melakukan penyelundupan sebanyak 15 kali pekerja migran Indonesia (PMI) dari Tanjungbalai.

Menurutnya, peristiwa ini bermula, Sabtu (18/1). Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Belawan mendapatkan informasi dari petugas kapal patroli Bea Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara.

Bahwa telah diamankan 1 kapal ditengah perairan yang tengah digiring menuju Pelabuhan Bandar Deli Belawan di dalam terdapat 5 orang ABK dan 8 orang WNI diduga merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Pada Minggu (19/1) dini hari, setelah kapal tersebut tiba di Pelabuhan Bandar Deli, 8 orang tersebut diserahkan kepada Kantor Imigrasi Belawan sedangkan 5 ABK masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Petugas Bea Cukai. 

"Kewenangan kita hanya sebatas penyeludupan manusia yang diduga dilakukan tersangka. Sedangkan tindak pidana lainnya biarlah instansi lain melaksanakan," kata Teodorus Simarmata.

Sementara itu, Kakanim Kelas II TPI Belawan Andriw Guntur Suryadarma Simanjuntak mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari penangkapan satu unit kapal ikan yakni KM Rejeki Raya oleh petugas Kapal Patroli BC di perairan Kwala, Sumatera Utara.

"Saat ditangkap, di dalam kapal terdapat lima orang awak kapal dan delapan pekerja migran yang mau pulang ke Indonesia," katanya.

Selanjutnya, petugas BC menyerahkan semua orang yang ada dalam kepal dan setelah diperiksa delapan orang pekerja migran dipulangkan. Petugas Imigrasi Belawan menyita KM Rejeki Raya, empat paspor, uang dan dua teropong sebagai barang bukti. 

"Sedangkan terhadap lima awak kapal kita lakukan pemeriksaan intensif dan hasilnya tekong kapal yakni I kita tetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 120 ayat 1 UU Keimigrasian dengan ancaman kurangan penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun atu denda minimal. Rp. 500 juta dan maksimal Rp 1,5 M.

Editor : Sadam Husin

BENERMERIAH, iNewsPortalAceh.id - Dalam rangka memperkuat sinergi dan jalin koordinasi Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bener Meriah KAnwil Ditjenpas Aceh, Heddry Yadi beserta jajaran melaksanakan kunjungan dan silaturahmi ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Bener Meriah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama serta sinergitas antar lembaga penegak hukum di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Kamis (30/01/2025) Bertempat di Mapolres Bener Meriah.

Kapolres Bener Meriah AKBP Tuschad Cipta Herdani, S.I.K., M.Med.Kom., menyambut hangat kunjungan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah, Heddry Yadi, A.Md.I.P., S.H dengan didampingi Kasubsi Pengelolaan, Hisrijal, A.Md., S.H. Dalam kunjungan tersebut Kepala Rutan Bener Meriah.

Heddry Yadi menyampaikan bahwa maksud kedatangannya dalam rangka membangun Sinergitas dan menjalin tali silaturahmi bersama pihak Polres Bener Meriah.

Serta membahas mengenai Kerjasama dalam mewujudkan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diantaranya Membangun Sinergitas dengan APH, serta Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

“Tentunya sebagai instansi pelayanan publik yang bekerja di ranah keamanan dan ketertiban, kita harus terus melakukan koordinasi dan kolaborasi demi terciptanya sinergitas yang kuat,” ujar Heddry.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Bener Meriah, AKBP Tuschad Cipta Herdani mengapresiasi atas kegiatan kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan oleh Jajaran Rutan Bener Meriah.

“Saya menyambut baik kunjungan Karutan Bener Meriah, tentunya ini juga menjadi tugas pokok kita dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” jelas Tsuchad.

Dalam kegiatan ini juga dibahas mengenai program kedepannya yang akan dilaksanakan oleh Rutan Bener Meriah dalam waktu dekat yaitu Deklarasi komitmen bersama Rutan Bener Meriah Bebas dari Peredaran Handphone, Pungli dan Narkoba serta Rutan Bener Meriah yang terbebas dari Tindakan Penipuan dari dalam Rutan.

Kegiatan Berjalan dengan khidmat dan lancar.

Editor : Jamaluddin

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebumen segera melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di Alun-alun Pancasila. Langkah ini diambil setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi, iimbauan, dan pemberian surat teguran sebanyak tiga kali. 

Namun, upaya tersebut tidak diindahkan oleh para PKL, yang masih terlihat berjualan di lokasi tersebut pada Rabu (29/1/2025).

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kebumen, Juniadi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan lagi memberikan toleransi kepada para PKL yang tetap berjualan di alun-alun.

Menurutnya, surat teguran pertama, kedua, dan ketiga telah diberikan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP), sehingga langkah penindakan atau penertiban akan segera dilakukan.

"Hari ini kami mengadakan rapat untuk membahas rencana penertiban. Aksi ini akan segera dilaksanakan mengingat surat teguran pertama hingga ketiga sudah diberikan. Artinya, para PKL telah menerima peringatan dan sosialisasi, bukan secara tiba-tiba," ujar Juni di Kebumen.

Juni menjelaskan bahwa para PKL yang berjualan di alun-alun saat ini berada di area yang dilarang, kecuali di kawasan Kapal Mendoan. Ia menegaskan bahwa mereka adalah pedagang musiman yang tidak terdaftar sebagai PKL resmi yang sebelumnya berjualan di Alun-alun Kebumen lama.

"Mereka ini bukan PKL yang sebelumnya menempati Alun-alun Kebumen. PKL yang sudah lama berjualan di sana sudah dipindahkan ke Kapal Mendoan. Yang sekarang berjualan di alun-alun adalah pedagang musiman, banyak yang baru datang," jelasnya.

Penegakan aturan ini, lanjut Juni, didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 dan Perda Nomor 4 Tahun 2020. Para pelanggar yang tetap nekat berjualan di lokasi terlarang dapat dikenakan tindak pidana ringan (Tipiring) dengan ancaman hukuman penjara selama tiga bulan atau denda.

"Kami memastikan bahwa semua langkah yang diambil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, kami memberikan waktu tiga hari kepada para PKL untuk secara mandiri memindahkan barang dagangan mereka setelah surat teguran diberikan. Surat teguran ini disampaikan dengan tegas namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Sayangnya, hal ini tetap tidak diindahkan," paparnya.

Dalam pelaksanaan penertiban nanti, Satpol PP akan melibatkan personel dari TNI dan Polri. Juni menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk mengangkut barang dagangan para PKL yang tetap melanggar.

"Kami berharap para PKL dapat memahami dan mematuhi aturan. Sebelum hari penertiban tiba, saya meminta para PKL untuk secara sukarela memindahkan barang dagangan mereka dan tidak lagi berjualan di alun-alun. Kegiatan penertiban ini akan terus dilakukan hingga Alun-alun benar-benar bersih dari PKL," tegasnya.

Editor : EldeJoyosemito

SEMARANG, iNewsSragen.id - Pesawat yang ditumpangi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terpaksa mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Rabu (29/1/2025). Cuaca buruk menjadi alasan pesawat yang berangkat dari Makassar menuju Jakarta ini harus dialihkan sementara ke Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril memanfaatkan waktu di Semarang untuk menghadiri perayaan Imlek di Klenteng Sam Poo Kong. Ia menilai tempat ini sarat dengan makna toleransi dan keberagaman, terutama antara Islam dan Konghucu yang telah lama hidup berdampingan secara damai.

"Klenteng Sam Poo Kong menggambarkan toleransi. Di masa lalu, Islam dan Konghucu hidup berdampingan secara damai, dan saya yakin di masa depan, toleransi akan terus terjaga," ujar Yusril.

Ia juga mengungkapkan bahwa klenteng ini memiliki nilai sejarah penting, salah satunya adalah keberadaan makam Nakhoda Wang Jing Hong, seorang Muslim yang menjadi tokoh penting dalam sejarah pelayaran Semarang.

Sam Poo Kong juga bukan tempat asing bagi Yusril. Ia pernah berkunjung ke sini saat terlibat dalam pembuatan film Laksamana Cheng Ho pada 2014, di mana ia berperan sebagai Admiral Zheng He.

"Syutingnya memang tidak di sini, tapi di China dan Thailand. Namun, saya tetap datang ke Semarang untuk mempelajari sejarahnya sampai film itu selesai," ujarnya.

Ketua Yayasan Klenteng Sam Poo Kong, Mulyadi, menyambut kedatangan mendadak Yusril dengan antusias. Ia menganggap ini sebagai kehormatan bagi destinasi wisata religi di Jawa Tengah, terutama dalam momentum perayaan Imlek.

"Saya rasa suatu kehormatan bagi kami, destinasi wisata seperti Sam Poo Kong dikunjungi oleh pejabat senior seperti Pak Yusril," kata Mulyadi.

Meski awalnya hanya mendarat darurat, kunjungan ini menjadi momen yang memperkuat nilai toleransi dan keberagaman budaya di Indonesia.

Editor : Joko Piroso

SEMARANG, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menghadiri perayaan Imlek di Kelenteng Sam Poo Kong, Kota Semarang, Rabu (29/1/2025). 

Bagi Yusril, tempat ibadah tersebut sarat makna toleransi dan keberagaman, terutama antara Islam dan Konghucu yang hidup damai berdampingan.

Dia menuturkan, di dalam kelenteng ini ada makam nakhoda Wang Jing Hong, yang merupakan seorang Muslim dan tokoh penting dalam sejarah pelayaran di Semarang sekaligus menjadi simbol toleransi beragama.

“Kelenteng Sam Poo Kong menggambarkan toleransi, di masa lalu antara agama Islam dan agama Konghucu hidup berdampingan secara damai. Saya kira di masa-masa yang akan datang toleransi akan terus terjaga," kata Yusril saat menghadiri perayaan Imlek 2025 di Kelenteng Sam Poo Kong, Kota Semarang. 

Selain itu, Kelenteng Sam Poo Kong juga dinilai memiliki cerita tersendiri, bukan tempat baru baginya. Dia pernah melawat di sana ketika pembuatan film Laksamana Cheng Ho pada 2014. 

Dalam film tersebut, Yusril berperan sebagai Admiral Zheng He. “Syutingnya enggak di sini, tapi di China dan Thailand. Di sini tetap kami datangi, kami pelajari sampai pembuatan film itu selesai,” katanya.

Ketua Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Mulyadi menyambut antusias kedatangan mendadak Yusril. “Saya rasa suatu kehormatan bagi destinasi wisata di Jawa Tengah seperti kami dihadiri pejabat senior seperti Pak Yusril,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Yusril Ihza Mahendra singgah ke Kota Semarang setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat darurat akibat cuaca buruk.  

Saat itu pesawat yang ditumpangi Yusril dalam perjalanan dari Makassar menuju Jakarta. Pesawat terpaksa mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani Semarang. "Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang," ujar Yusril. 

Editor: Kastolani Marzuki

Brebes, iNewsSoloraya.id - Kasus perselingkuhan yang menyeret oknum Polwan Polres Brebes, yakni Briptu UF, akhirnya bergulir ke persidangan Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Sidang pertama digelar Polres Brebes pada 17 Desember 2024, dipimpin Wakapolres Brebes Kompol Dodiawan. Namun, sidang kedua yang dijadwalkan digelar pada 23 Desember 2024 lalu, ternyata batal dilakukan. 

Kuasa hukum pelapor yakni Bripka AWB yang merupakan suami terlapor Briptu UF, Suskoco SH mengaku, sampai kini pihaknya belum mendapat informasi apapun soal kapan sidang akan dilanjutkan.

"Kami belum mendapat kabar kapan sidang akan dilanjutkan. Kalau sudah ada putusan, sampai sekarang kami belum menerima salinan putusannya," ungkap Suskoco, dalam keterangan pers, Rabu (29/1/2025).

Untuk itu, pihaknya meminta agar pihak Polres Brebes untuk transparan dalam kasus ini, sehingga kliennya dapat salinan putusan dan kepastian hukum soal kasus perselingkuhan yang dilaporkannya. 

Kasus perselingkuhan Briptu UF terjadi pada Jumat (29/12/2023) sekira pukul 21.00 WIB, kliennya bersama dengan dua temannya hendak ke rumah istrinya di Perum Bliving/ Bhayangkara Residence. 

Namun,  AWB kaget saat mengetahui ada DS yang menjadi pria idaman lain istrinya itu berada di dalam rumah. Melihat DS, AWB pun bersama dengan rekannya yang juga anggota polisi, akhirnya mengamati dari luar.

Memasuki hari Sabtu (30/12/2023) sekira pukul 01.00 wib, DS dan UF memasuki kamar tidur.  AWB dan dua rekannya bersama satpam perumahan pun melakukan penggerebekan. 

Saat itu, pintu dibuka oleh UF, dan DS bersembunyi di belakang pintu kamar akhirnya diketahui oleh AWB. Pada saat hendak mengamankan DS, AWB justru mendapatkan tindak penganiayaan oleh istrinya, mulai dari pukulan, jambakan maupun yang lainnya. Hingga akhirnya tim Propam datang dan mengamankan UF dan DS ke Polres Tegal. 

Djelaskan, UF dan DS menjalani hukuman 2 bulan penjara atas kasus perzinahan, yang dilaporkan AWB pada awal tahun 2023 silam. Saat itu, UF dan DS kepergok selingkuh di sebuah hotel di Kota Tegal. 

Rupanya, vonis dan hukuman penjara 2 bulan yang telah dijalani itu, tidak membuat keduanya jera. Mereka kembali melanjutkan perselingkuhan. 

Perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polwan ini, kata Suskoco, jelas mencoreng nama baik institusi Polri. Apalagi perbuatannya kembali diulang untuk kali kedua.

Kliennya AWB berharap ada hukuman yang tegas dan setimpal atas perbuatan perzinahan yang dilakukan istrinya itu. 

‘’Saat kasus pertama, UF hanya dimutasi dari Polres Tegal ke Polres Brebes. Klien saya berharap, adanya kasus kedua ini hukuman lebih berat lagi harusnya dijatuhkan pada UF berupa sanksi paling keras, PTDH dari dinas Polri,’’ terang. 

Namun, sampai kasusnya masuk persidangan KKEP, kata Suskoco, pihaknya belum menerima kabar soal putusan persidangan tersebut. 

"Kami hanya mendengar informasi yang bersliweran di luar, tapi belum menerima informasi resmi dari pihak kepolisian, apalagi salinan putusan Sidang KKEP," pungkasnya.

Editor : zainal arifin