SEMARANG, iNews.id - Seorang narapidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang tepergok berada di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang atau Lapas Kedungpane. Napi tersebut diduga sempat 'kabur' dari tempat penahanan. 

Informasi yang dihimpun, napi kabur tersebut berinisial AH diduga Agus Hartono. Dia keluar tempat penahanan tanpa sebab yang jelas dan tepergok petugas kejaksaan di Jawa Tengah. kejadian ini pun berbuntut panjang, bahkan mengakibatkan sejumlah pejabat di Lapas Semarang diganti.

“Pas lagi di luar, tepergok kejaksaan. Akhirnya ini dilaporkan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung ke Menteri (Imigrasi Pemasyarakatan),” kata seorang sumber di lapangan, Selasa (4/2/2025).

“Kejadiannya 2 minggu yang lalu,” ucapnya lagi. 

Akibat insiden itu, sejumlah pejabat utama di Lapas Semarang diganti. Informasi yang diperoleh, ada 14 pejabat di lingkungan Lapas Semarang yang terkena dampak kejadian tersebut.

Terkait hal ini, wartawan coba mengumpulkan informasi dari informan lain di lapangan.

“Betul (yang dipindah) para Kabid, Pak. Inisialnya AH atau siapa ya, Agus kayaknya,” kata sumber tersebut.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Ponco Hartanto saat dikonfirmasi lewat pesan singkat tak menampik ada terpidana korupsi Lapas Kedungpane Semarang yang 'kabur' dan kepergok kejaksaan. Kendati demikian dia belum bersedia memberikan keterangan lebih detail terkait hal ini. 

“Ke Penkum (Penerangan Hukum) atau Asintel (Asisten Intelijen), Mas. Maturnuwun,” kata Ponco saat dikonfirmasi. 

Wartawan mencoba menghubungi Kasipenkum Kejati Jateng Arfan Triono mulai Selasa malam hingga Rabu (5/2/2025) pagi. Namun hingga berita ini ditulis, Arfan belum merespons, baik via pesan ataupun saat dihubungi.

Salah satu pejabat Kejari Kota Semarang juga tak membantah adanya informasi tersebut ketika dihubungi wartawan. Namun dia tak bersedia memberikan informasi lebih lanjut. 

“Wah gak penak aku (wah, saya tidak enak), ditanyakan ke Lapas aja Mas,” ujarnya.

Selanjutnya wartawan mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Jateng Kunrat Kasmiri hingga diarahkan untuk menghubungi ajudan Kakanwil Ditjen Pas Jateng bernama Paskalis Nainggolan. Tak lama, setelah dikirimi pesan singkat, Paskalis langsung menghubungi via telepon. 

“Bapak (Kakanwil Ditjen Pas Jateng) terkait hal itu, yang peristiwanya terjadi beberapa waktu lalu, (arahan) agar berkomunikasi langsung ke Kalapas Semarang. Bapak saat ini sedang di Nusakambangan fokus untuk (persiapan) kedatangan Menteri,” kata Paskalis via telepon, Selasa (4/2/2025) malam. 

Paskalis kemudian mengarahkan agar wartawan menghubungi Tutur yang merupakan ADC alias Ajudan Kalapas Semarang untuk konfirmasi lebih lanjut. Namun, Tutur saat dikirimi pesan singkat dari Selasa malam hingga Rabu pagi ini belum merespons permintaan konfirmasi wartawan. 

Sementara di lingkungan Lapas Semarang, diketahui pada 18 Januari 2025 dilakukan upacara serah terima jabatan Kalapas. Kalapas sebelumnya Usman Madjid menyerahkan memori pelaksana tugas kepada Kalapas Semarang yang baru.

Usman Madjid naik jabatan menjadi Kepala Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Barat. Kalapas Semarang diisi Mardi Santoso yang sebelumnya sempat menjabat Kalapas Batu Nusakambangan. 

Diketahui, Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejati Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis (22/12/2022). Dia ditangkap pukul 09.30 WIB usai pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang. Ketika itu Agus Hartono duduk di kursi 41B. 

Agus Hartono merupakan seorang pengusaha juga diketahui sempat melaporkan dua jaksa Kejati Jateng karena dituding memerasnya Rp10miliar sebagai mahar menghapus Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasusnya.

Pada Rabu (21/12/2022) ketika itu, Kajati Jateng I Made Suanarwan membantah anak buahnya melakukan pemerasan kepada Agus Hartono. 

“Tidak ada bukti,” kata Kajati I Made Suanarwan ketika itu.  

Selanjutnya, Agus Hartono ditahan dan diproses hukum. Dia dijerat beberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah karena membobol bank pelat merah dengan modus kredit macet dan beberapa kasus tindak pidana pencucian uang. Vonis dari beberapa kasus itu mencapai 19 tahun penjara.

Editor: Donald Karouw

DEPOK, iNewsDepok. id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pelaksanaan tes urine bagi seluruh pegawai sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan kerja bersih dari narkoba.

"Kami menjalankan Asta Cita Pak Prabowo Subianto, di mana salah satunya adalah memerangi narkoba. Oleh karena itu, kami mulai dari diri kami sendiri. Kantor Imigrasi Depok harus bersih dari narkoba," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok, Irvan Triansyah, saat pelaksanaan tes urine, Rabu (5/2/2025).

Irvan menambahkan bahwa kerja sama dengan BNN Kota Depok ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berintegritas. 

"Semoga sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga Kota Depok terbebas dari narkoba," ujarnya.

Kepala BNN Kota Depok, Kombes Pol. R. M. Tohir Hendarsyah, menyambut baik inisiatif ini. "Memang kami diminta oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pengecekan urine seluruh pegawai. Ini bentuk kerja sama nyata dalam pengawasan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya bersama memberantas narkoba. 

"Kepala Kantor Imigrasi Depok bahkan turut serta menjalani tes urine sebagai bentuk komitmennya. Ini sejalan dengan program pemerintah dan visi Asta Cita untuk mewujudkan Depok bersih narkoba," tambahnya.

Tes urine ini menjadi langkah awal dalam memastikan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dengan sinergi yang kuat antara institusi, diharapkan program ini dapat terus berjalan guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan berintegritas.

Editor : Mahfud

MANOKWARI, iNewsSorong.id – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manokwari akhirnya berhasil menangkap salah satu dari lima pelaku penembakan terhadap advokat sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Yan Christian Warinussy. Penangkapan ini menjadi langkah awal dalam mengungkap dalang di balik aksi keji yang terjadi pada 17 Juli 2024 di Jalan Yos Sudarso, Sanggeng, Manokwari.

Kapolresta Manokwari, Kombes Pol Rivadin Benny Simangunsong, dalam konferensi pers pada Selasa (4/2/2025), mengungkapkan bahwa tersangka berinisial JT diamankan oleh tim Resmob saat hendak mengikuti rangkaian peringatan HUT Pekabaran Injil ke-170. JT diduga memiliki peran dalam membuntuti korban sebelum akhirnya insiden penembakan terjadi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, JT mengaku dijemput di rumahnya di kawasan Rendani oleh empat pelaku lainnya. Mereka kemudian menaiki sebuah mobil untuk menunggu korban keluar dari Pengadilan Negeri Manokwari,” ujar Kapolresta.

Ia menjelaskan, para pelaku menggunakan mobil Daihatsu Terios berwarna putih dan membuntuti korban hingga tiba di depan Bank Mandiri Sanggeng. Di lokasi tersebut, aksi penembakan terjadi.

Selain itu, JT juga mengaku sempat melihat sebuah senapan angin di dalam mobil sesaat setelah ia bergabung dengan kelompok tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, empat pelaku lainnya berinisial OU, JU, HU, serta seorang sopir yang merupakan sepupu dari OU, yang diduga sebagai aktor utama dalam penembakan ini.

Kapolresta Manokwari menegaskan bahwa pihaknya tengah memburu keempat pelaku lainnya dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri.

“Kami imbau para pelaku untuk segera menyerahkan diri. Saya pastikan, jika menyerahkan diri, tidak akan ada tindakan di luar prosedur. Namun, jika tetap melarikan diri, kami akan mengambil langkah tegas dan terukur,” tegasnya.

Selain terlibat dalam kasus penembakan, JT juga terseret dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Dalam perkara ini, rekan JT sebelumnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Manokwari setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21).

“JT menghadapi dua laporan polisi, yaitu kasus penembakan dan kepemilikan senjata api ilegal,” jelas Kapolresta.

Atas perbuatannya, JT terancam hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP terkait kasus penembakan. Sementara itu, untuk kasus kepemilikan senjata api ilegal, ia dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang membawa ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Pihak kepolisian terus berupaya mengungkap seluruh jaringan pelaku dalam kasus ini dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Editor : Hanny Wijaya

MEDAN, iNews.id - Polda Sumatra Utara menjatuhkan hukuman berat kepada tujuh anggota Polri di kasus pembunuhan seorang tahanan Polrestabes Medan bernama Budianto Sitepu (42) akhir Desember 2024. Tiga di antaranya menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan.

Hukuman itu diputus lewat Sidang Komisi Etik Profesi Polri (KEPP), Senin (3/2/2025). Empat polisi lainnya mendapat hukuman demosi dan penundaan kenaikan pangkat. 

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP-A/501/XII/2024/Bidpropam yang dilaporkan oleh AKP Dr Rahmadani. 

Identitas ketiga polisi dipecat yakni Ipda ID, Brigpol FY dan Briptu DA. Selain dipecat, mereka juga menjalani penempatan khusus (patsus) selama 20 hari. Meski demikian, ketiganya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara empat anggota lainnya yakni Aiptu RS, Aipda BA, Bripka TS dan Brigpol BP dinyatakan bersalah secara etik dan dijatuhi sanksi demosi dengan masa bervariasi antara 2 hingga 6 tahun. Mereka juga diwajibkan menjalani pembinaan rohani serta meminta maaf kepada pimpinan Polri dan keluarga korban.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan, tidak ada toleransi bagi anggota yang mencoreng nama baik institusi. Hal ini disampaikannya melalui Kasubbid Penmas Kompol Siti Rohani Tampubolon.

"Setiap pelanggaran, sekecil apa pun akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pimpinan Polri berkomitmen untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa setiap anggota yang melanggar etik san disiplin akan menerima konsekuensi sesuai ketentuan,” ujar Kompol Siti mengutip pernyataan Kapolda, Senin (3/2/2025).

Lebih lanjut, Kompol Siti Rohani menambahkan putusan sidang ini bukti nyata Polda Sumut tidak akan menutup mata terhadap kesalahan anggotanya.

“Kami ingin memastikan Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran akan terus diperketat,” katanya.

Dengan adanya sanksi tegas ini, Polda Sumut berharap dapat menjadi contoh bagi anggota lainnya agar tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Masyarakat pun diharapkan tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi anggota yang menyalahgunakan wewenang. 

"Polda Sumut memastikan reformasi kepolisian terus berjalan dan setiap oknum yang melanggar akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," ucapnya. 

Diketahui, Budianto Sitepu (42) dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di RS Bhayangkara Medan pada Kamis 26 Desember 2024. Sebelum meninggal, Budianto sempat ditahan di ruang tahanan Polrestabes Medan sejak Selasa 24 Desember 2024. 

Selain Budianto, dua warga lainnya berinisial D dan G juga menjadi korban penganiayaan. Namun keduanya masih selamat.

Peristiwa bermula pada Selasa, 24 Desember 2024 malam. Saat itu Ipda ID bersama enam personel lainnya mendatangi sebuah warung tuak di Kecamatan Sunggal, Deliserdang. Warung tersebut diketahui berada tepat di depan rumah mertua Ipda ID.

Meski tidak ada laporan resmi, mereka menangkap Budianto bersama D dan G dengan dalih tertangkap tangan. Penganiayaan diduga terjadi saat proses penangkapan. Setelah ditangkap, korban dibawa ke Polrestabes Medan dan kembali mendapat perlakuan kasar.

Berdasarkan hasil autopsi, Budianto mengalami pendarahan pada batang otak, kepala serta luka-luka di pipi, rahang dan mata akibat kekerasan benda tumpul.

Pengakuan salah korban yang berhasil selamat D menyebut, awalnya mereka yang sedang mabuk di warung tuak lalu Ipda ID datang hingga terjadi adu mulut yang berujung kekerasan. Korban D bersama dua orang lainnya kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan terus dipukuli. 

Setiba di Polrestabes Medan, Budianto sudah dalam kondisi babak belur akibat dianiaya petugas. Dua hari kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. 

Editor: Donald Karouw

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id - Apa yang di lakukan seorang perwira menengah berpangkat AKBP yakni Kapolres Polman ini patut jadi contoh pejabat lainnya. Bagaimana tidak AKBP anjar Purwoko menjadi saksi pernikahan seorang tahanan dan kekasihnya di mushola Mapolres pada senin siang (03/02/2025).

Suasana di Mapolres pada senin siang tadi berbeda di hari biasanya. Bagaimana tidak, terlihat mobil avanza berwarnah hitam yang di tumpangi rombongan mempelai pengantin wanita tiba di depan musholla Mapolres.

Benar, wanita yang mengenakan pakaian pernikahan khas mandar berwarnah hijau ini tak lain calon mempelai pengantin yang akan menikah dengan seorang tahanan bernama Sadrian. 

Keputusan ini diambil dari Permintaan Keluarga Mempelai sebagai bentuk dukungan dan partisipasi positif dalam menjalankan hak-hak tahanan, meskipun mereka sedang menjalani proses hukum.

Tahanan yang dimaksud, yang bernama Sadrian yang terlibat dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Bersama-sama di Desa Sabura pada tanggal 18 Januari 2026 mengajukan permohonan untuk menikah di tengah masa tahanan, dengan tujuan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 

Kapolres Polman, yang hadir dalam prosesi akad nikah tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap langkah ini sebagai bagian dari rehabilitasi sosial bagi para tahanan dan Faktor kemanusiaan.

"Pernikahan ini adalah langkah yang baik bagi tahanan, dan kita mendukungnya selama semua prosedur hukum telah dipenuhi. 

Ini adalah bagian dari pembinaan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri," ujar Kapolres Polman dalam keterangannya.

Acara akad nikah yang berlangsung khidmat ini juga dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres Polman Akp Budi Adi, Kasihumas Polres Polman Iptu Muhapris serta pihak keluarga dan petugas kepolisian lainnya. 

Semoga dengan adanya dukungan seperti ini, tahanan yang telah menjalani proses hukum dapat lebih termotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa tahanannya berakhir.

Editor : Huzair.zainal

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, menegaskan komitmen DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).

Selain itu, pihaknya juga mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.  

Dalam pernyataannya, Aslim menyampaikan tiga poin utama yang menjadi sikap resmi DPRD Kota Tasikmalaya. 

1. Dukungan terhadap Supremasi Hukum

DPRD Kota Tasikmalaya mendukung sepenuhnya tindakan tegas yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam menegakkan hukum. 

Penegakan hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sosial serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.  

"Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum, baik dalam kasus yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya," ujar Aslim, belum lama ini.  

2. Penanganan Geng Motor yang Meresahkan  

DPRD juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah kepolisian dalam menangani aksi brutal geng motor yang semakin mengkhawatirkan di Kota Tasikmalaya. 

Keberadaan geng motor yang sering terlibat dalam tindakan kriminal, seperti penganiayaan dan perusakan fasilitas umum, telah meresahkan masyarakat.

"Kami mendukung langkah kepolisian dalam menangani geng motor secara tegas dan sistematis. Masalah ini perlu ditangani dengan pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat agar bisa menjadi model nasional dalam menciptakan sistem penanganan geng motor yang efektif," tegasnya.  

3. Apresiasi terhadap Penegak Hukum

Selain itu, DPRD Kota Tasikmalaya juga memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang telah menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Khususnya, DPRD mengapresiasi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor di Jalan Mayor SL Tobing, Kota Tasikmalaya. Kasus tersebut telah sampai ke tahap putusan Pengadilan Negeri, dengan vonis hukuman penjara 1 tahun 8 bulan bagi terdakwa.  

"Kami mengapresiasi kerja keras aparat penegak hukum yang telah memastikan kasus ini diproses secara adil dan transparan. Ini menjadi bukti bahwa hukum tetap ditegakkan dengan tegas di Kota Tasikmalaya," ungkapnya.   

Dengan adanya dukungan dari DPRD Kota Tasikmalaya, diharapkan upaya penegakan hukum dapat semakin optimal, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Tasikmalaya. 

DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta instansi terkait dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Editor : Asep Juhariyono

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Rencana penutupan lahan yang semula dijadwalkan pada 2 Februari 2025 akhirnya mengalami penyesuaian. 

Namun, pihak kuasa hukum ahli waris memastikan bahwa mereka tetap akan melakukan penutupan lahan pada tanggal 4 Februari mendatang.

Jono Sujono, selaku kuasa hukum ahli waris, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi atau surat resmi dari pihak pemerintah Kota Tasikmalaya terkait langkah hukum maupun respon terhadap rencana penutupan lahan tersebut.  

"Kami sudah menyampaikan beberapa informasi dan pemberitahuan¥tt terkait rencana penutupan ini, namun sampai saat ini belum ada surat atau komunikasi resmi dari pihak terkait. Maka, sesuai dengan persiapan yang sudah maksimal, kami akan tetap melaksanakan penutupan lahan pada tanggal 4," ujar Jono Sujono, pada Minggu (2/2/2025) malam. 

Jono juga mengapresiasi langkah Kapolres Kota Tasikmalaya yang akan memfasilitasi pertemuan antara tim kuasa hukum dengan pejabat pemerintah kota. 

Menurutnya, pertemuan tersebut amenjadi langkah positif untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

"Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolres yang telah mendampingi kami dan memfasilitasi pertemuan dengan pejabat pemerintah Kota Tasikmalaya. Kami berharap dari pertemuan ini akan ada kesepakatan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Jika hingga hari Selasa nanti tidak ada keputusan atau kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut, Jono menegaskan bahwa pihaknya akan langsung mengambil tindakan untuk menutup dan mengambil alih lahan sesuai dengan sertifikat yang mencantumkan luas tanah sebesar 440 meter persegi.

Jono menegaskan bahwa lahan yang akan diambil alih telah mengalami kerugian selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengembalikan lahan tersebut sesuai dengan luas yang tercatat dalam sertifikat. 

"Tanah ini sejak dulu memiliki luas 440 meter persegi, bukan 144 meter persegi seperti yang dipermasalahkan. Kami hanya ingin mengembalikan hak ahli waris yang selama ini tidak bisa menikmati tanah mereka sendiri," tegasnya.  

Sebagai langkah akhir, pihak kuasa hukum tetap berpegang teguh pada keputusan untuk menutup lahan tersebut pada tanggal 4 Februari, meskipun nantinya masih ada pertemuan lebih lanjut setelah hasil diskusi dengan pemerintah dan pihak kepolisian. 

"Kami tetap akan melaksanakan penutupan lahan, sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasil pertemuan yang akan kami jalani dalam waktu dekat. Ditutup dengan ban," pungkas Jono Sujono.  

Pihaknya berharap ada komunikasi dan solusi terbaik agar sengketa ini dapat terselesaikan dengan adil tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Editor : Asep Juhariyono

JAKARTA, iNewsKarawang. id-Kendati pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, namun retreat atau pembekalan Kepala Daerah terpilih akan tetap digelar. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hal itu dikutip Minggu (2/2/2025).

"Kan begini, efisiensi (anggaran) bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga," kata Prasetyo, 

Lanjut Prasetyo, retreat diperlukan untuk menyatukan visi misi seluruh kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. "Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak. Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," ujarnya.

Prasetyo pun memastikan biaya pelaksanaan retret para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 bukan dari Presiden Prabowo Subianto. 

Dia memastikan retreat Kepala Daerah akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," tegasnya.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," tambah Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan para kepala daerah akan mengikuti retreat setelah seminggu mereka dilantik. Kegiatan bakal dilaksanakan mulai awal pekan depan.

"Kemungkinan besar (retreat kepala daerah) di Magelang. Mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan," kata Bima di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025.

Retreat itu, kata Bima, bakal dilaksanakan lebih dari sepekan. KPK nantinya akan dilibatkan untuk jadi pengisi materi. "Sudah pasti nanti materinya, salah satunya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK," pungkasnya.

Editor : Boby

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Terkait kasus dugaan pemerasan oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang dilaporkan Kedutaan Besar China mendapat respons dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrian. Kini, seluruh petugas yang diduga terlibat dalam pemerasan itu pun langsung dicopot.

Pasalnya Kedutaan Besar China melaporkan sebanyak 44 kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi melalui suratnya kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Dalam surat tersebut juga tercantum nama-nama petugas yang diduga melakukan pemerasan berdasarkan nama rekening penerima transfer.

"Kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (namanya) ada di data penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus Andrianto kepada wartawan, dikutip Minggu (2/2/2025).

Meski demikian, Agus menegaskan, bahwa laporan Kedutaan Besar China ini berbeda dari kasus seorang TikToker China yang beberapa waktu silam pernah menggunggah video pungli.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli), itu benar (hoaks). Ini case yang berbeda, data yang berbeda," jelasnya.

Seluruh petugas imigrasi yang namanya diduga terlibat pemerassan pun langsung diperiksa secara internal. Agus meyakini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk menguak dugaan pemerasan itu.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," jelasnya.

Dia pun berterima kasih dengan Kedubes China yang memberikan informasi tersebut. Menteri Agus menuturkan hal ini menjadi momentum Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berbenah.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Agus.

Menteri Agus menuturkan Kementerian Imipas yang dipimpinnya akan selalu terbuka dengan saran, kritik dan masukan selama dapat dipertanggungjawabkan. Dia pun mengaku bersyukur dengan informasi dari Kedubes China.

"Kalau nggak diinformasikan kedutaan, kami kan gak tahu. Dengan begini kami bersyukur sehingga segera, tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan. Dan ini menjadi perongatan untuk jajaran Unit Pelayanan, untuk amanah dam tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," tegas Menteri Agus.

Editor : Boby

Salatiga, iNewsSoloraya.id - Menjelang bulan suci Ramadan, grup hadrah Al Hijrah yang beranggotakan para napi muslim di Rutan Kelas IIB Salatiga dengan semangat mengikuti pelatihan memainkan alat musik rabana. 

Dengan lihai, 11 Napi binaan ustadz Nahrawi melantunkan shalawat yang menggema hingga ujung lorong Rutan Salatiga yang sering disebut dengan istilah penjara. 

Kepala Rutan Salatiga Redy Agian mengatakan dengan fasilitas alat - alat hadroh ini para santri napi lebih memanfaatkan waktu dengan berbagai kegiatan positif dengan tentunya sarana mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

"Dengan hadirnya grup Al Hijrah ini setidaknya menjadi sarana positif bagi santri napi untuk meningkatkan keagamaan dan menjadi sarana dakwah serta pengembang potensi para santri," katanya, Sabtu (01/02).

Redy Agian menjelaskan grup Al Hijrah ini sering ditampilkan dalam acara peringatan hari - hari keagamaan. 

"Minggu depan kami akan mengadakan pengajian akbar bersama dan salah satunya akan kami hadirkan penampilan Al Hijrah ini dengan bershalawat bersama napi lain, terlebih menjelang bulan suci Ramadan sehingga nantinya diisi dengan  berbagai macam kegiatan ibadah," jelasnya. 

Salah satu napi, Dolly yang terjerat perkara narkoba ini mengaku senang dan bangga dapat bergabung dengan grup hadroh Al Hijrah ini. 

"Walaupun sedang menjalani masa hukuman, saya kaget ternyata di penjara ini diajarkan berbagai macam pembinaan, salah satunya dengan masuk ke grup Al Hijrah selain bisa bermain rabana juga menjadi sarana meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kami," ungkapnya. 

Dolly mengaku sebelumnya sama sekali belum bisa memainkan alat hadroh. 

"Saya memang suka musik, bermain gitar, tetapi untuk menggunakan alat rabana ini baru diajarkan di Rutan ini. Semoga hal positif yang diberikan Bapak pembina disini akan menjadi manfaat bagi saya dan teman-teman seperjuangan," pungkasnya.

Editor : zainal arifin

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Ketiadaan rumah tahanan (rutan) khusus anak di Kota Tasikmalaya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terutama Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Moh Faruk Rozi mengatakan, perlu adanya rutan khusus anak setelah munculnya kasus pengeroyokan dan pembacokan yang melibatkan anggota geng motor di bawah umur.

"Keberadaan rutan anak sangat diperlukan untuk menangani kasus hukum yang melibatkan anak di bawah umur secara lebih tepat," kata AKBP Moh Faruk kepada wartawan di Polres Tasikmalaya Kota, Jumat (31/1/2025) lalu.

Bahkan, dikatakaan Faruk, rutan khusus anak itu menjadi bahan diskusi antara pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatannyang ada di Kota Tasikmalaya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini penanganan kasus anak harus tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan aspek pembinaan dibandingkan hukuman pidana.

"Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kasus ini, baik pemerinta pusat maupun daerah dapat bekerja sama untuk mewujudkan rutan khusus anak yang memang layak," ungkapnya.

Editor : Asep Juhariyono

ASMAT, iNews.id - P3MD Kabupaten Asmat terus mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada di setiap kampung untuk berstatus badan hukum.

Menurut PIC BUMDes Kabupaten Asmat, Nenden Amerensia P, hal itu bertujuan agar BUMDes memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis.

"Kami mendorong BUMDes berbadan hukum agar bisa mengelola setiap unit usaha dan membangun kemitraan dengan pihak lain, salah satunya dengan program nasional makanan bergisi gratis," jelas Nenden. Kamis (30/1/2025).

Ia menuturkan hingga januari 2025 terdapat 4 BUMDes di Kabupaten Asmat yang sudah terdaftar namun belum berbadan hukum, sedangkan pihaknya sedang meregistrasi atau membuka pendaftaran untuk 30 BUMDes.

"Jadi yang sudah terdaftar 4 kampung di dua distrik, tetapi belum berbadan hukum. Untuk distrik Agats, yakni kampung Bis Agats, dan Yepem sedangkan Distrik Akat yakni Kampung Bayiuw Pinam dan Cumneu," rincinya.

Nenden menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitasproduktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis jasa usaha lainnya, untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

"Sedangkan aturan terkait badan hukum BUMDes terdapat pada Perpendes PTT nomor 03 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan peringatan, pembinaan, dan pengembangan, dan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama," jeles Nenden.

Ia berharap dengan upaya menghadirkan status BUMDes berbadan hukum dapat memperkuat perekonomian desa dan menggerakan pengelolaan peluang potensi yang ada di desa.

"BUMDes sebenarnya memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial," pungkasnya.

Editor : Darul Muttaqin