Tarutung, iNewsMedan.id - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung gelar razia insidentil kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP) guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, Selasa (18/2/2025).  

Razia dipimpin Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) Tarutung, James Bond Naibaho yang diikuti regu pengamanan dan staf KPR Rutan Tarutung.

Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan dukungan komitmen Rutan Tarutung terhadap program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto yang salah satunya pada point satu yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan online dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan serta dukungan komitmen Rutan Tarutung terhadap arahan/perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Mashudi tentang Lapas dan Rutan tidak ada lagi handphone, peredaran narkoba, pungli dan penipuan. Lakukan razia rutin seminggu sekali.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi nyata kami dalam mendukung program akselerasi Menteri Imipas dan perintah Dirjenpas dalam memberantas hp, peredaran narkoba, pungli dan penipuan di dalam Lapas dan Rutan" ujarnya.  

Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno mengapresiasi langkah Rutan Tarutung dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan. Beliau berharap, kegiatan ini terus dilaksanakan secara rutin dan profesional, untuk tetap menjaga kondisi rutan tetap aman dan kondusif.

Sebelum memulai penggeledahan, James memberikan arahan kepada seluruh petugas yang terlibat dalam razia. James menjelaskan, Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) serta memastikan komitmen zero Halinar (handphone, pungli, dan narkoba) di Rutan Tarutung.  

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan Rutan Tarutung yang bersih dari handphone, pungli dan narkoba serta barang terlarang dan berbahaya lainnya,” kata James.

Hasil razia tidak ditemukan handphone dan narkoba, yang ditemukan barang-barang seperti sendok stainless, alat cukur, kalung rantai, kartu remi dan mancis yang selanjutnya di inventarisi dan dimusnahkan.  

Dengan adanya razia penggeledahan ini, diharapkan kondisi di dalam Rutan Tarutung tetap terjaga dengan baik. Rutan Tarutung terus berkomitmen terhadap pelaksanaan program pemasyarakatan yang lebih baik, transparan serta berkomitmen dalam membangun Rutan Tarutung  yang Zero Halinar.

Editor : Chris

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri ditetapkan KPK sebagai tersangka, Rabu (19/2/2025). Keduanya langsung ditahan.

Sebelum ditahan, keduanya terlebih dahulu diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Selesai pemeriksaan, keduanya turun dari lantai dua dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. 

"Terhadap saudari HGR dan saudara AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025). 

Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Jawa Tengah. 

Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya merupakan tersangka kasus pemerasan PNS Pemkot Semarang dan penerimaan gratifikasi.

Editor : Ahmad Antoni

SEMARANG,iNewsPantura.id - Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) merupakan salah satu syarat narapidana agar dapat memperoleh hak bebas bersyarat (integrasi).

Pada sidang Selasa (18/02), anggota TPP Lapas Semarang bersama dengan perwakilan dari Bapas Semarang membahas beberapa usulan.

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan sekaligus Ketua TPP, Dony Setiawan, sidang dihadiri oleh anggota dan juga warga binaan yang akan diusulkan.

"Terdapat 31 usulan yang dibahas, diantaranya ada usulan integrasi, register F, berobat luar Lapas serta pembatalan SK." ujar Dony.

Ketua TPP mengatakan, sidang ini dilakukan untuk mengevaluasi perilaku warga binaan dan mendapatkan rekomendasi atas perilaku tersebut.

Kegiatan ini juga merupakan wujud pemberian hak integrasi kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

Tak hanya itu, warga binaan yang telah melanggar ketentuan Lapas akan dilakukan tindakan tegas berupa usulan register F atau pembatalan SK integrasi.

Editor : Eddie Prayitno

PALOPO, iNewsLutra.id – Sejumlah masyarakat dan mantan warga binaan menggeruduk Kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Palopo. Senin, (17/2/2024). Mereka memprotes kebijakan yang melarang pembesuk membawa makanan dan kebutuhan lain dalam kemasan pabrik.

Kebijakan ini disebut-sebut sebagai upaya menghidupkan kantin lapas. Namun, masyarakat menilai kebijakan tersebut justru merugikan narapidana karena harga barang di kantin lapas jauh lebih mahal dibandingkan harga di luar. Kondisi ini semakin diperparah dengan larangan membawa kebutuhan pribadi dalam kemasan pabrik.

Aksi protes ini bertujuan menyuarakan aspirasi warga binaan yang merasa terbebani dengan aturan tersebut. Dalam pertemuan itu, terjadi adu mulut antara perwakilan masyarakat dan petugas lapas, termasuk Kepala Lapas (Kalapas) Palopo.

Mereka bahkan menduga Kalapas Kota Palopo memperoleh keuntungan dari pengelolaan kantin yang mematok harga tinggi dari umumnya.

"Kami mendapat informasi ada sogokan dari pengelola kantin dan Kalapas menerima Rp20 juta per bulan," ujar Syamsiar Syam, yang akrab disapa Manohara.

Selain itu, Syamsiar juga menyoroti dugaan bisnis alat tes urine di dalam lapas yang dianggap merugikan narapidana. Menurutnya, alat tersebut seharusnya gratis atau bisa dibeli dari luar, tetapi kenyataannya warga binaan harus membeli melalui pihak lapas dengan harga lebih tinggi.

Syamsiar meminta Menteri Hukum dan HAM serta Presiden RI segera menindaklanjuti dugaan praktik bisnis di Lapas Kelas IIA Palopo. Ia bahkan mendesak pencopotan Kalapas Palopo.

"Kami berharap Kalapas Palopo segera dicopot," tegasnya.

Salah satu warga binaan berinisial HBR yang ikut dalam pertemuan itu mengungkapkan kesaksian bahwa kebutuhan dasar seperti sampo dan sabun tidak lagi tersedia.

"Dulu memang ada pembagian, tapi sudah lama tidak ada lagi. Kebutuhan dasar sebenarnya tidak terpenuhi," katanya.

Menanggapi tudingan tersebut, Kalapas Kelas IIA Palopo, Erwan Prasetyo, membantah menerima keuntungan dari pengelolaan kantin lapas.

"Itu tidak benar," tegas Erwan saat ditemui tim iNews setelah menerima aspirasi masyarakat.

Ia juga membantah adanya bisnis alat tes urine, meskipun mengakui bahwa harga alat tersebut di dalam lapas lebih mahal dibandingkan harga di luar.

Saat disinggung mengenai dugaan keberadaan agen bank di dalam lapas yang menjadi alat transaksi bagi warga binaan, Erwan mengaku belum mengetahui hal tersebut.

"Kalau soal itu saya tidak tahu. Kalau transaksi melalui BRI, mungkin bisa dilakukan langsung lewat bank," ujarnya.

Hingga kini, polemik terkait kebijakan kantin dan dugaan bisnis di dalam Lapas Kelas IIA Palopo masih menjadi sorotan.

Editor : Nasruddin

PEKANBARU, iNewsPekanbaru.id - Kejadian tak terduga terjadi di Lampu Merah Simpang Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, pada Minggu (16/2/2025) sekitar pukul 16.30 WIB. Krisna Olivia (38), seorang wanita asal Pekanbaru, memergoki suaminya, AN, yang diduga berselingkuh dengan rekan satu institusinya, RA alias Resty, yang juga seorang ASN di Kantor Imigrasi Riau.

Krisna, yang sudah mendapatkan informasi tentang perselingkuhan suaminya, mengikuti mobil yang dikendarai AN bersama Resty. Sampai di lokasi, ia pun menghadang mobil tersebut dan meminta keduanya turun untuk berbicara. Namun, AN dan Resty tidak mengindahkan permintaan tersebut. Kejadian ini menjadi tontonan warga sekitar, yang kemudian mencoba mendekati mobil.

Saat situasi semakin ramai, Resty mencoba melarikan diri dengan menabrak Krisna. Beruntung, korban tidak mengalami luka serius, meskipun situasi sempat tegang. Warga yang melihat kejadian ini langsung menghubungi pihak kepolisian.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bey Juana Putra, mengonfirmasi bahwa Krisna telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. "Krisna Olivia telah resmi melaporkan dugaan penganiayaan ini kepada kami, dan kami sudah memulai penyelidikan terkait kejadian ini," kata Bey Senin (17/2/2025)..

Dari informasi yang dihimpun, AN, suami korban, sempat pamit kepada Krisna dengan alasan pergi bersama pimpinannya ke luar kota sehari sebelum kejadian. Namun, ternyata ia pergi bersama Resty ke Sumatera Barat, dan diduga telah terlibat dalam hubungan yang tidak sah.

Polisi kini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan dan dugaan perselingkuhan yang melibatkan dua ASN di Imigrasi Riau ini.

Editor : Banda Haruddin Tanjung

JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID – Sebagai bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan kedua bagi narapidana, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Jombang meluncurkan program keterampilan mebel. Program ini bertujuan agar para napi memiliki keahlian yang berguna setelah bebas dan dapat memulai usaha mandiri.

Para narapidana dibimbing langsung oleh Budi Mulyono, Kasubsi Giatja (Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja) Lapas Jombang, dalam proses pengolahan kayu menjadi produk berkualitas seperti kursi, meja, lemari, dan rak. Setiap produk yang dihasilkan tidak hanya sekadar barang, tetapi juga menjadi simbol harapan dan perubahan bagi masa depan mereka.

Kepala Lapas Jombang, M. Ulin Nuha, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat digunakan sebagai modal untuk membuka usaha atau mencari pekerjaan setelah narapidana kembali ke masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh bekal hidup yang bermanfaat," ujarnya. "Harapannya, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak atau bahkan memulai usaha sendiri."

Selain pelatihan keterampilan mebel, narapidana di Lapas Jombang juga mengikuti pembinaan keagamaan, seperti mengaji dan salat berjamaah, serta berbagai kegiatan positif lainnya. "Kami ingin warga binaan memiliki keterampilan dan dapat melakukan kebaikan setelah selesai menjalani hukuman," tambah Ulin.

Salah satu warga binaan, Huda, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk belajar keterampilan di Lapas Jombang. "Dulu saya tidak punya keterampilan, tapi di sini saya belajar banyak hal. Sekarang saya bisa membuat meja dan kursi sendiri. Saya ingin membuka usaha mebel setelah bebas nanti," ujarnya penuh semangat.

Tidak hanya memberikan pembinaan keterampilan, program ini juga berhasil memasarkan produk mebel buatan para napi. Hasil karya mereka mulai mendapat perhatian positif dari masyarakat, membuktikan bahwa keterampilan mebel yang diajarkan di Lapas Jombang memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Program pelatihan keterampilan ini adalah contoh nyata bahwa pemasyarakatan tidak hanya sekadar menjalani hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan untuk perubahan. Lapas Jombang membuktikan bahwa dengan semangat dan kerja keras, setiap narapidana dapat memperoleh kesempatan untuk bangkit, memperbaiki masa depan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Editor : Arif Ardliyanto

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna 100 untuk Tahun Anggaran 2024. 

Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Karawang dalam acara Pemberian Apresiasi Satker Lingkup KPPN Karawang, yang berlangsung di kantor KPPN Karawang.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang, Christo Toar, yang juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Dalam sambutannya, Christo menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Capaian IKPA sempurna 100 T.A 2024 yang diraih oleh Lapas Kelas IIA Karawang menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran yang optimal,” ujar Christo.

Menurutnya, Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Karawang telah menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan dalam tata kelola keuangan.

"Dengan penghargaan ini, kami berkomitmen untuk mempertahankan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Editor : Frizky Wibisono

LHOKSEUMAWE, iNewsLhokseumawe.id - Dalam upaya meningkatkan kualitas keterampilan dan kemandirian warga binaan, Lapas Kelas IIA Lhokseumawe meluncurkan program pembinaan ketahanan pangan. Program ini meliputi bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

Tim Kegiatan Kerja (Giatja) Lapas Kelas IIA Lhokseumawe melakukan peninjauan dan pengecekan di area Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) Desa Ulee Blang Manee, Punteut, Kota Lhokseumawe, Minggu 15 Februari 2025.

Program ini dimulai dengan peninjauan dan pengecekan di area Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) Desa Ulee Blang Manee, Punteut, Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini melibatkan pelepasan 10.000 bibit ikan nila air tawar, 1.000 bebek, dan pengolahan sawah seluas 1 hektar dengan sistem alam.

Kepala Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, Wahyu Prasetyo, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga binaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. "Kami ingin memastikan bahwa ketahanan pangan dapat terwujud, baik bagi warga binaan di dalam Lapas maupun bagi masyarakat di Desa Ulee Blang Manee Punteut."

Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan warga binaan serta mendukung ketahanan pangan lokal.

Editor : Armia Jamil

SORONG, iNewssorongraya.id – Aksi pemblokiran jalan oleh massa di Kilometer 17, Kota Sorong, akhirnya berakhir pada Minggu (16/2/2025) sekitar pukul 20.30 WIT setelah berlangsung selama sembilan jam. Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, turun langsung ke lokasi untuk menenangkan massa dan meminta agar blokade dibuka.

Pemblokiran jalan ini merupakan buntut dari dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap Abner Kareth oleh oknum anggota TNI yang berujung pada kematian korban. Keluarga korban bersama pihak TNI telah melakukan mediasi di Mapolres Sorong yang dipimpin oleh Wakapolda Papua Barat Daya. Dalam mediasi tersebut, pihak TNI yang diwakili oleh Danrem 181/PVT, Dandim 1802 Sorong,  dan Danden Zipur 20/PPA bersepakat untuk menerapkan hukum adat Papua serta hukum positif kepada oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari keluarga, korban diculik sejak Jumat (14/2/2025) malam dan mengalami penyiksaan sebelum akhirnya meninggal dunia pada Minggu (16/2/2025). “Ini bukan sekadar penganiayaan biasa. Ini sudah masuk ke dalam kategori penculikan dan pembunuhan yang dilakukan dengan cara kejam. Ini adalah bentuk nyata dari hukum rimba,” ujar Leonardo.

Lebih lanjut, Leonardo mengecam tindakan oknum yang diduga melakukan penculikan terhadap korban dan menahan korban selama beberapa hari hingga meninggal dunia. Ia menuntut agar pihak berwenang segera mengusut kasus ini secara transparan dan memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. “Jika ada indikasi keterlibatan anggota TNI, maka mereka harus ditindak tegas. Tidak boleh ada impunitas dalam kasus ini,” tegasnya.

Sementara itu, pihak TNI AD melalui penyidik Denpom Kodam Kasuari telah menahan oknum anggota yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait keterlibatan anggotanya dalam peristiwa tersebut. “Kami tidak akan menutup-nutupi jika memang ada anggota TNI yang terbukti bersalah. Proses hukum akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, menegaskan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan keluarga korban dan akan melakukan penyelidikan secara mendalam. “Kami sudah menggelar mediasi dengan pihak keluarga dan perwakilan Satuan Samping [TNI]. Ada poin-poin kesepakatan yang dicapai, termasuk penegakan hukum adat serta proses hukum positif bagi para terduga pelaku,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada pihak yang berwenang. “Kami memahami kemarahan dan kekecewaan keluarga korban, namun tindakan pemblokiran jalan telah berdampak pada masyarakat luas yang tidak terkait dengan kasus ini. Oleh karena itu, kami berupaya agar arus lalu lintas kembali normal,” tambahnya.

Kasus ini mengundang perhatian publik, mengingat sebelumnya juga terjadi kasus serupa yang melibatkan oknum aparat keamanan. Keluarga korban berharap agar kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan serta mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.

Editor : Hanny Wijaya

SORONG, iNewsSorongRaya.id – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, menyesalkan aksi pemblokiran jalan di Kilometer 17, Kota Sorong, yang berlangsung selama sembilan jam pada Minggu (16/2/2025). Aksi tersebut dinilai tidak hanya merugikan kepentingan umum, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Blokade jalan dilakukan oleh massa sebagai bentuk protes atas kasus kematian Abner Kareth (AK). Namun, Wakapolda menegaskan bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan aksi yang merugikan masyarakat luas.

“Kami memahami aspirasi masyarakat, tetapi tindakan pemblokiran jalan telah menghambat aktivitas warga lainnya. Banyak orang yang terpaksa membatalkan perjalanan, kehilangan tiket pesawat, serta gagal menghadiri acara penting. Kami mengimbau agar segala bentuk tuntutan disampaikan dengan cara yang lebih bijaksana,” ujar Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Aksi blokade akhirnya berakhir pada pukul 20.30 WIT setelah Wakapolda turun langsung ke lokasi dan melakukan negosiasi dengan massa, yang akhirnya membubarkan diri.

Kronologi Kasus yang Memicu Aksi Blokade

Dari informasi yang dihimpun Tim Liputan iNewssorongraya.id, kasus ini bermula pada Jumat (14/2/2025) malam, saat seorang warga berinisial FK terlibat perselisihan di sebuah kios di Kilometer 17 yang diketahui milik keluarga menantunya, seorang anggota TNI. Oknum tersebut kemudian memanggil beberapa rekannya ke lokasi. Dalam peristiwa tersebut, Abner Kareth (AK) yang tidak mengetahui kejadian sebelumnya, turut berada di lokasi. Diduga, AK mengalami pengeroyokan sebelum dibawa pergi oleh sejumlah oknum TNI.

AK kemudian dikembalikan ke kompleks dalam kondisi luka-luka dan akhirnya meninggal dunia pada Minggu (16/2/2025) setelah mendapatkan perawatan di RSUD J.P. Wanane, Kilometer 24, Kabupaten Sorong. Kabar kematian AK memicu kemarahan warga, yang kemudian melakukan aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk protes dan menuntut kejelasan hukum atas kasus tersebut.

Upaya Mediasi dan Komitmen Penegakan Hukum

Dalam upaya meredakan ketegangan, mediasi digelar di Mapolres Sorong, dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan keluarga korban, serta pihak TNI, termasuk Danrem 181/PVT, Dandim 1802 Sorong dan Dandenzipur 20/PPA. Hasil mediasi menyepakati bahwa kasus ini akan diselesaikan melalui mekanisme denda adat Papua serta proses hukum terhadap oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil. Ia juga mengkritik lambannya respons aparat dalam menangani kasus ini.

“Kami berharap tidak ada upaya untuk melindungi para pelaku. Hukum harus ditegakkan dan kejadian ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi tindakan main hakim sendiri oleh aparat,” tegas Leonardo.

Sementara itu, Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, memastikan bahwa pihak TNI tidak akan menutup-nutupi kejadian ini. Ia menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan dan tindakan tegas akan diberikan jika ada anggota yang terbukti bersalah.

“Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tetapi jika ada anggota yang terbukti bersalah, mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk keadaan,” ujar Mayor Bambang.

Situasi Kota Sorong Berangsur Kondusif

Dengan telah dibukanya kembali akses jalan yang sebelumnya diblokade, kondisi di Kota Sorong mulai kembali normal. Aparat keamanan terus berkoordinasi dengan masyarakat guna memastikan tidak ada aksi lanjutan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pihak TNI berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan serius guna memastikan keadilan bagi keluarga korban serta menghindari potensi terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Masyarakat pun diharapkan dapat mengawal jalannya proses hukum dengan tetap menjaga kondusivitas wilayah.

Editor : Hanny Wijaya

SORONG, iNewssorongraya.id – Harapan besar mengiringi jalannya penyelidikan kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Abner Kareth di Sorong. Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, menegaskan bahwa proses hukum terhadap oknum TNI yang diduga terlibat harus dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi.

Insiden ini bermula pada Jumat (14/2/2025) malam, saat seorang warga berinisial FK terlibat keributan di sebuah kios di Kilometer 17. Kios tersebut diketahui milik orang tua menantu seorang oknum TNI yang kemudian menghubungi rekan-rekannya. Dalam situasi tersebut, seorang warga lain berinisial AK diduga mengalami pengeroyokan oleh beberapa oknum TNI, sebelum akhirnya dilarikan ke kompleks. Pada Minggu (16/2/2025) pagi, AK dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di RSUD J.P Wanane, Kabupaten Sorong.

Kepergian AK secara tragis memicu kemarahan warga yang kemudian melakukan aksi pemblokiran jalan selama sembilan jam. Massa baru membubarkan diri setelah adanya negosiasi yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa. Kesepakatan mediasi antara pihak keluarga korban dan TNI pun dicapai, yang mencakup pembayaran denda adat serta proses hukum bagi pelaku.

Leonardo Idjie menyatakan bahwa keluarga korban dan masyarakat luas menuntut transparansi dalam penanganan kasus ini. “Jika memang ada keterlibatan oknum TNI, maka proses hukum harus berjalan dengan terang benderang. Jangan sampai ada upaya perlindungan terhadap pelaku,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa kejadian serupa sudah sering terjadi di Papua, namun sering kali berakhir tanpa kejelasan hukum. “Kami tidak ingin kasus ini menguap begitu saja. Kami ingin ada proses hukum yang adil agar tidak ada lagi korban serupa di masa depan,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, TNI Angkatan Darat melalui penyidik Denpom Kodam Kasuari telah menahan oknum TNI yang diduga terlibat dalam insiden ini. Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap transparan dalam penanganan kasus ini. “Kami tidak akan menutup-nutupi kejadian ini. Jika terbukti ada anggota yang bersalah, maka tindakan tegas sesuai hukum militer akan diambil,” katanya.

Saat ini, investigasi masih berlangsung dengan melibatkan kepolisian, intelijen, serta Polisi Militer. Publik menanti bagaimana komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus ini. Harapan besar muncul agar keadilan ditegakkan dan peristiwa serupa tidak lagi terjadi di Papua.

Editor : Hanny Wijaya

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Sebanyak 88 orang narapidana Rutan Kelas I Surabaya atau Rutan Medaeng, Sidoarjo, dipindah ke sejumlah lapas dan rutan di Jawa Timur (Jatim) dalam sepekan terakhir. Hal ini dilakukan karena jumlah narapidana telah melebihi kapasitas hunian atau over kapasitas.

Pemindahan narapidana dari Rutan Medaeng, Waru, Sidoarjo, ini berjalan lancar dan kondusif. Pemindahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tomi Elyus dan mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan. "Langkah ini merupakan wujud program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," ujar Tomi. Minggu (16/2).

Menurut Tomi, proses pemindahan dilakukan supaya narapidana mendapat program pembinaan yang lebih maksimal sebelum kembali ke masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. "Hal ini juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembinaan warga binaan. Kami berkomitmen mendukung program pemasyarakatan yang humanis," tegasnya.

Pemindahan narapidana ini mendapat pengawalan ketat yang melibatkan seluruh petugas pemasyarakatan Rutan Medaeng, termasuk regu pengamanan, maupun staf pengamanan. "Pemindahan dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kelancaran proses administrasi," jelasnya.

Adapun 88 narapidana yang dilayar ke sejumlah lapas dan rutan di Jatim, di antaranya, 33 narapidana dilayar ke Lapas Narkotika Pamekasan, 22 narapidana ke Lapas Surabaya, dan 21 narapidana ke Lapas Pamekasan pada 14 Februari 2025. "Kemudian, 12 orang narapidana dipindahkan ke Rutan Trenggalek pada 11 Februari 2025 lalu," tegasnya.

Dikatakannya, langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menurunkan tingkat overkapasitas yang selama ini menjadi sebuah tantangan di Rutan Medaeng. Pemindahan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Sebelum dilayar, petugas melakukan pemeriksaan administrasi narapidana oleh bagian registrasi dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan Rutan Medaeng, Sidoarjo.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan