Ankara (ANTARA) - Israel membebaskan sekitar 30 tahanan Palestina pada Jumat setelah mereka menyelesaikan masa hukuman, tetapi banyak yang berada dalam kondisi kesehatan kritis dan beberapa memerlukan perawatan segera di rumah sakit.

Kelompok Masyarakat Tahanan Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa banyak dari tahanan yang dibebaskan, khususnya yang berasal dari Penjara Megiddo di Israel utara, menderita kudis dan komplikasi medis lainnya akibat kondisi di penjara yang parah.

Foto-foto yang dibagikan oleh organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda nyata perlakuan buruk dan pengabaian yang parah.

Di antara mereka yang dibebaskan adalah Saeed Salameh, yang telah menjalani hukuman selama 24 tahun dibalik jeruji besi. Beberapa tahanan dilaporkan mengalami luka akibat pukulan berat hingga saat pembebasan mereka, menurut pernyataan kelompok itu.

Pada 24 Maret, Kantor Media Tahanan Palestina menuduh otoritas Israel sengaja menyebarkan kudis di antara tahanan Palestina di penjara Gilboa dan Megiddo, yang menyebabkan banyak kematian.

Kelompok hak asasi manusia telah mengecam penganiayaan terhadap tahanan Palestina dan menyerukan investigasi segera atas perlakuan Israel terhadap para tahanan.

Otoritas Palestina memperkirakan sedikitnya 63 tahanan Palestina telah meninggal di penjara Israel sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

Data juga menunjukkan sekitar 300 tahanan telah kehilangan nyawa dalam tahanan Israel sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Gaza pada 1967.

Pada Oktober 2024, harian Israel Haaretz melaporkan bahwa penyiksaan dan penganiayaan sistematis terhadap tahanan Palestina masih meluas.

Tentara Israel melancarkan serangan udara mendadak di Jalur Gaza pada 18 Maret, menewaskan 855 orang, melukai hampir 1.900 lainnya, dan menghancurkan perjanjian gencatan senjata serta pertukaran tahanan.

Lebih dari 50.200 warga Palestina terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 113.900 orang terluka akibat serangan militer Israel yang brutal di Gaza sejak Oktober 2023.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang di wilayah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara sebesar Rp81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp804.525.000.

Selain itu, pemerintah juga menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp80.460.405.000 dari pemberian RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di Lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus.

Kementerian Imipas memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Selain itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.(KR-MFS)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sedangkan, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

Menurut dia, pemberian remisi buka hanya sebagai penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, melainkan juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Rutan Lapas dan LPKA bukanlah tempat untuk membelenggu, tapi untuk introspeksi belajar, mempersiapkan diri menjadi bagian yang lebih baik di masyarakat," ujarnya.

Pemberian RK dan PMP Khusus merupakan bentuk pemenuhan hak Warga Binaan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diatur lebih lanjut bahwa Narapidana yang menerima Remisi harus telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, sedangkan Anak Binaan yang menerima PMP harus telah menjalani pidana lebih dari tiga bulan.

Khusus bagi Narapidana Terorisme, Remisi dapat diberikan jika telah mengikuti program deradikalisasi dan berikrar setia NKRI.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sedangkan, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

Pangkalpinang (ANTARA) - Sebanyak 375 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, sebagai bentuk penghargaan negara kepada WBP berprilaku baik.

"Tiga dari 375 WBP dinyatakan langsung bebas, karena mendapatkan remisi khusus selama sebulan," kata Kepala Lapas Pangkalpinang, Sugeng Indrawan di Pangkalpinang, Jumat.

Ia menyatakan pemberian remisi khusus Lebaran Idul Fitri 2025 kepada 375 WBP ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Nomor: PAS-413.PK.05.04 Tahun 2025 tentang Pemberian Remisi Khusus (RK) Idulfitri 1446 Hijriah.

Total jumlah WBP Lapas Pangkalpinang yang menerima remisi adalah sebanyak 375 orang, dengan rincian 15 hari 109 orang, satu bulan : 190 orang, sabu bulan 15 hari 53 orang dan dua bulan 19 orang.

Selanjutnya remisi khusus dua (RK II) satu bulan empat orang dan tiga orang di antaranya langsung bebas dan pembebasan akan dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H.

"Pemberian remisi ini merupakan wujud penghargaan Negara bagi WBP yang telah menunjukkan perubahan positif selama menjalani masa pidan," ujarnya.

Ia mengapresiasi bagi seluruh petugas Lapas Pangkalpinang yang selama ini membantu membimbing dan membina Warga Binaan sehingga berprilaku menjadi lebih baik.

“Kami berharap remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berperilaku baik dan mengikuti pembinaan dengan lebih baik lagi," katanya.

Ia menambahkan khusus bagi tiga warga binaan yang langsung bebas diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan lebih siap dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

"Dengan adanya pemberian remisi ini, diharapkan warga binaan semakin termotivasi untuk terus berkelakuan baik dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 300 narapidana di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Barat dan Banten, imbas kegiatan razia narkotika dan telepon genggam.

"Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan," kata Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo di Jakarta, baru-baru ini.

Pemindahan 300 narapidana ini adalah wujud komitmen Rutan Salemba untuk memerangi narkoba maupun handphone di institusinya.

Pemindahan juga bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas hunian di Rutan Salemba serta meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi kelebihan (over) kapasitas di rumah tahanan dan lapas demi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif.

"Pemindahan 300 napi disebar di beberapa wilayah Jawa Barat dan Banten adalah implementasi dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menanggulangi over kapasitas di Lapas/ Rutan," ujarnya.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menggelar simulasi pelayanan kunjungan tatap muka bagi warga binaan pada periode hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M mendatang untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

"Kami laksanakan simulasi ini, untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat, buat pengunjung untuk mengantisipasi gangguan keamanan saat Idul Fitri," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Jumat (28/3).

Disebutkan, selain untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, gelar simulasi juga akan meningkatkan kesiapan petugas Rutan Tarutung dalam memberikan pelayanan prima yang bersinergi dengan personil Kodim 0210/TU dan personil Polres Taput.

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud nyata kinerja Rutan Tarutung dalam mendukung program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dukungan atas arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dalam peningkatan kewaspadaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446H.

"Jumlah kunjungan khusus Hari Raya Idul Fitri bagi warga binaan diperkirakan akan membludak, makanya kita harus siap siaga," jelas Evan.

Dengan persiapan yang matang, Rutan Tarutung berharap agar perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berlangsung dengan lancar, penuh kedamaian, serta memberi kesempatan bagi warga binaan untuk merayakan hari raya dengan penuh kebahagiaan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah RI akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan Prancis terkait kasus Navayo International AG dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, dengan sidang yang dijadwalkan pada bulan Mei 2025.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengaku akan memanfaatkan kesempatan banding untuk menyampaikan keberatan, sanggahan, dan bantahan atas keputusan pengadilan tersebut.

"Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai fakta yang ada dan membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya," kata Yusril dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis di Paris, Prancis, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Dalam rangka menghadapi persidangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris telah menunjuk pengacara Prancis yang berpengalaman dalam menangani kasus penyitaan aset negara.

Yusril menuturkan pengacara tersebut pernah menangani kasus serupa bagi negara Kongo, sehingga dirinya meyakini pengacara itu dapat membantu membela kepentingan pemerintah Indonesia di pengadilan Prancis.

Selain itu, sambung dia, Kemenko Kumham Imipas RI juga akan mengirimkan perwakilan untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Menko pun menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah hukum di dalam negeri terkait kasus Navayo Internasional.

Langkah dimaksud, yakni dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna menangani dugaan kecurangan atau fraud dalam perjanjian antara Navayo dengan Kemenhan RI.

"Dugaan fraud ini telah dikemukakan dalam persidangan arbitrase Singapura, namun langkah hukum pidana tetap diperlukan untuk menangani kasus ini lebih lanjut," ungkapnya.

Adapun dirinya menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menghormati putusan pengadilan Prancis atas kasus tersebut, namun menyoroti kekhawatiran terhadap prosedur yang telah diambil.

Pasalnya, menurut Yusril, pengadilan Prancis telah menetapkan penyitaan terhadap beberapa aset diplomatik tanpa terlebih dahulu memanggil pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam persidangan.

Langkah tersebut, kata dia, bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan.

"Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Prancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional," kata Menko menegaskan.

Selain itu, dia pun menegaskan bahwa berbagai aset yang disita merupakan objek diplomatik, yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina, sehingga tidak boleh disita oleh pihak swasta.

Disebutkan bahwa apabila penyitaan tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional.

Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, pihak Prancis menyatakan bahwa seluruh informasi terkait telah disampaikan kepada Pengadilan, termasuk konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Prancis bahwa aset yang disita merupakan properti diplomatik pemerintah Indonesia.

Untuk itu, pengadilan Prancis memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Adapun kasus tersebut terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Pada 2016, Kemenhan RI menandatangani kontrak dengan pihak swasta asing untuk pengadaan Satkomhan tersebut, salah satunya dengan Navayo International AG.

Berdasarkan perjanjian yang diteken, terdapat ketentuan bahwa apabila terjadi sengketa (dispute) akan diputus oleh arbitrase Singapura. Navayo kemudian mengajukan gugatan ke arbitrase Singapura yang putusannya mengharuskan pemerintah Indonesia membayar sejumlah ganti rugi.

Permasalahan terus berlarut-larut hingga pada 2022, perusahaan asal Eropa itu mengajukan permohonan eksekusi sita ke pengadilan Prancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia di Paris.

Adapun pada tahun 2024, pengadilan Prancis memberikan wewenang kepada Navayo untuk melakukan penyitaan atas hak dan properti milik pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset tersebut, merupakan rumah-rumah tinggal pejabat diplomatik RI.

Selain upaya pembatalan penyitaan aset pemerintah Indonesia, Menko Kumham Imipas RI bersama Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin turut membahas kemungkinan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang hukum.

Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi perjanjian ekstradisi, pertukaran serta pemulangan narapidana (exchange and transfer of prisoner), serta perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) antara kedua negara.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember memindahkan sebanyak 19 warga binaan pemasyarakatan (WBP) ke Lapas Kelas IIB di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur akibat kelebihan kapasitas atau overcapacity

"Pemindahan itu dilakukan sebagai respon terhadap kondisi kelebihan kapasitas penghuni WBP yang dialami Lapas Jember dan sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan program pembinaan narapidana secara berkelanjutan dan menjaga keamanan," kata Kepala Lapas Kelas IIA Jember RM. Kristyo Nugroho di kabupaten setempat, Jumat.

Menurutnya Lapas Kelas IIA Jember menampung 996 WBP dan dilakukan pemindahan sebanyak 19 WBP ke Lapas Bondowoso, namun jumlah WBP yang ada masih belum ideal jika dibandingkan dengan kapasitas Lapas yang tersedia.

"Pemindahan narapidana antar-Lapas merupakan prosedur rutin yang bertujuan untuk pemerataan penghuni dan optimalisasi program pembinaan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah pemindahan WBP itu juga krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, mengingat potensi risiko yang timbul akibat kondisi overcrowded.

"Pemindahan narapidana dari satu Lapas ke lapas/rutan lain adalah hal yang lazim dan penting untuk kelancaran program pembinaan. Selain itu, faktor keamanan di dalam Lapas juga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan itu," ujarnya.

Proses pemindahan belasan WBP itu dilaksanakan dengan standar pengamanan yang ketat yakni pengawalan dilakukan mulai dari penjemputan di Lapas Jember hingga kedatangan di Lapas Bondowoso dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) juga terlibat aktif dalam proses tersebut.

Sebelumnya, TPP telah melakukan pemetaan dan evaluasi mendalam terhadap WBP yang dipindahkan dengan menggunakan sistem penilaian pembinaan berdasarkan penurunan tingkat risiko.

"Langkah itu memastikan bahwa pemindahan dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan masing-masing narapidana," katanya.

"Pemindahan narapidana dari satu Lapas ke lapas/rutan lain adalah hal yang lazim dan penting untuk kelancaran program pembinaan. Selain itu, faktor keamanan di dalam Lapas juga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan itu," ujarnya.

Proses pemindahan belasan WBP itu dilaksanakan dengan standar pengamanan yang ketat yakni pengawalan dilakukan mulai dari penjemputan di Lapas Jember hingga kedatangan di Lapas Bondowoso dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) juga terlibat aktif dalam proses tersebut.

Sebelumnya, TPP telah melakukan pemetaan dan evaluasi mendalam terhadap WBP yang dipindahkan dengan menggunakan sistem penilaian pembinaan berdasarkan penurunan tingkat risiko.

"Langkah itu memastikan bahwa pemindahan dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan masing-masing narapidana," katanya.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember memindahkan sebanyak 19 warga binaan pemasyarakatan (WBP) ke Lapas Kelas IIB di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur akibat kelebihan kapasitas atau overcapacity

"Pemindahan itu dilakukan sebagai respon terhadap kondisi kelebihan kapasitas penghuni WBP yang dialami Lapas Jember dan sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan program pembinaan narapidana secara berkelanjutan dan menjaga keamanan," kata Kepala Lapas Kelas IIA Jember RM. Kristyo Nugroho di kabupaten setempat, Jumat.

Menurutnya Lapas Kelas IIA Jember menampung 996 WBP dan dilakukan pemindahan sebanyak 19 WBP ke Lapas Bondowoso, namun jumlah WBP yang ada masih belum ideal jika dibandingkan dengan kapasitas Lapas yang tersedia.

"Pemindahan narapidana antar-Lapas merupakan prosedur rutin yang bertujuan untuk pemerataan penghuni dan optimalisasi program pembinaan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah pemindahan WBP itu juga krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, mengingat potensi risiko yang timbul akibat kondisi overcrowded.

"Pemindahan narapidana dari satu Lapas ke lapas/rutan lain adalah hal yang lazim dan penting untuk kelancaran program pembinaan. Selain itu, faktor keamanan di dalam Lapas juga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan itu," ujarnya.

Proses pemindahan belasan WBP itu dilaksanakan dengan standar pengamanan yang ketat yakni pengawalan dilakukan mulai dari penjemputan di Lapas Jember hingga kedatangan di Lapas Bondowoso dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) juga terlibat aktif dalam proses tersebut.

Sebelumnya, TPP telah melakukan pemetaan dan evaluasi mendalam terhadap WBP yang dipindahkan dengan menggunakan sistem penilaian pembinaan berdasarkan penurunan tingkat risiko.

"Langkah itu memastikan bahwa pemindahan dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan masing-masing narapidana," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa seputar hukum telah terjadi pada Kamis (27/3), dan berikut lima di antaranya yang dapat dibaca kembali oleh Anda, yakni mulai dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menempuh jalur hukum hingga pemberlakuan rekayasa lalu lintas contraflow untuk arus mudik.

1. Komisi III DPR RI bahas kamtibmas saat kunjungan kerja ke Polda Sumut

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sumut saat melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Selengkapnya baca di sini.

2. Korlantas Polri mulai berlakukan "contraflow" di Tol Cipali

Korps Lalu Lintas Polri mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) untuk mengurai kepadatan kendaraan pemudik.

Selengkapnya baca di sini.

3. Bantah kabar perselingkuhan dengan LM, Ridwan Kamil tempuh jalur hukum

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah kabar yang menyebut dirinya terlibat masalah perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial LM.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK panggil Febri Diansyah terkait penyidikan kasus Harun Masiku

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa dirinya dipanggil penyidik komisi antirasuah sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI dengan tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

Selengkapnya baca di sini.

5. Komnas HAM ungkap temuan penting dalam kasus eks Kapolres Ngada

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan beberapa temuan penting dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Praktisi hukum Kota Medan, Sumatera Utara Bambang H Samosir, SH, MH, mengecam keras perkelahian yang melibatkan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, David Roni Sinaga dari Fraksi PDIP dan Dodi Robert Simangunsong dari Partai Demokrat.

“Tindakan kedua anggota dewan tersebut sangat tidak pantas dan mencoreng citra DPRD secara keseluruhan,” tegas Bambang Samosir di Medan, Kamis (27/3).

Atas peristiwa itu, Bambang mendesak PDIP dan Partai Demokrat untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap kadernya masing-masing.

“Insiden yang terjadi di toilet Komisi III DPRD Medan itu sudah viral di media sosial dan mendapat sorotan tajam dari publik,” ujar dia.

Menurut dia, tindakan kedua anggota dewan tersebut sangat tidak pantas dan mencoreng citra DPRD secara keseluruhan.

"Saya meminta agar partai yang menaungi mereka tidak tinggal diam. Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi sudah merusak institusi DPRD sebagai wakil rakyat. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk bagi citra lembaga legislatif," tegasnya.

Dia menilai bahwa perkelahian tersebut mencerminkan sikap yang jauh dari etika seorang wakil rakyat.

Sebagai anggota DPRD, lanjut dia, seharusnya mereka mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang lebih beradab, bukan melalui tindakan fisik.

"Peristiwa ini sangat memalukan. Seharusnya mereka bisa menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik, bukan dengan adu fisik. Ini menunjukkan sikap premanisme yang sama sekali tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota dewan," ujar pria yang berprofesi sebagai Advokat itu.

Tokoh Pemuda Kota Medan ini juga mengingatkan bahwa dalam undang-undang dan kode etik DPRD sudah diatur bagaimana seorang anggota dewan harus bersikap, termasuk saling menghormati dan menjaga profesionalisme.

"Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Bukan malah memperlihatkan perilaku yang tidak beretika. Partai harus memberi sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang," pungkasnya.

Diketahui, insiden ini bermula saat David hendak ke kamar mandi dan diikuti oleh Dodi. Tiba-tiba, Dodi melontarkan kata-kata yang membuat David tersinggung.

Keduanya lalu terlibat adu mulut hingga berujung saling tendang di dalam kamar mandi. Beruntung, tim keamanan DPRD Kota Medan segera melerai perkelahian dan membawa keduanya kembali ke ruang rapat Komisi III.