Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 8.065 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan di DKI Jakarta menerima remisi atau pengurangan masa pidana khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri/Lebaran 2025 di Jakarta, Senin.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta Heri Azhari mengungkapkan pemberian remisi khusus pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025 merupakan wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan komitmen dalam menjalani proses pembinaan.

"Ada 13 orang warga binaan yang menerima remisi khusus Nyepi dan 8.052 orang yang menerima remisi khusus Lebaran. Remisi khusus yang diberikan antara 15 hari hingga maksimal dua bulan," ujar Heri dalam konferensi pers usai kegiatan pemberian remisi khusus secara simbolis.

Untuk remisi khusus Lebaran 2025, tercatat ada sebanyak 7.941 orang warga binaan yang mendapatkan remisi khusus (RK) I atau pengurangan sebagian, sedangkan sejumlah 111 orang warga binaan menerima RK II atau langsung bebas.

Namun, dia menyampaikan hanya 66 orang narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapat RK II, sementara sisanya masih menjalani hukuman pengganti (subsider).

Heri mengatakan pemberian remisi sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman.

"Pemberian penghargaan kepada warga binaan yang telah berperilaku baik bertujuan memotivasi mereka agar terus berusaha memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab," katanya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemberian remisi khusus Nyepi dan Lebaran 2025 tidak diberikan secara sembarangan, melainkan hanya kepada warga binaan yang telah berkelakuan baik selama enam bulan terakhir.

Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada seluruh petugas
pemasyarakatan di wilayah Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta yang telah bekerja keras lantaran tanpa dedikasi mereka, pemberian remisi tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Sementara kepada seluruh warga binaan, Heri
mengajak mereka terus berperan aktif dalam mengikuti program pembinaan dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Ia mengingatkan bagi warga binaan yang belum
mendapatkan remisi, selalu ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri.

"Terus berusaha dan tunjukkan perubahan positif karena kesempatan akan selalu ada bagi mereka yang serius dalam memperbaiki diri," ucap Heri menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ternate, Maluku Utara (Malut), turut melaksanakan pemberian remisi khusus bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan dalam rangka perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.

Kepala LPKA Ternate, Sudirman dihubungi, Senin, menyatakan bahwa pemberian pengurangan masa pidana bagi anak binaan yang memenuhi syarat bertujuan untuk mendorong introspeksi diri dan perilaku yang lebih baik.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 17 anak binaan menerima pengurangan masa pidana, dengan rincian 11 anak mendapatkan remisi 1 bulan, sementara 6 anak lainnya mendapat remisi 15 hari.

Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait remisi khusus ini dibacakan oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Ditjenpas. Penyerahan remisi kepada perwakilan anak binaan dilakukan langsung oleh Kepala LPKA Ternate, Sudirman.

"Pemberian remisi khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada anak binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh,” ujar Sudirman.

Ia menambahkan bahwa program ini juga bertujuan mempercepat reintegrasi sosial anak binaan agar mereka dapat segera kembali ke masyarakat.

Sebelumnya, Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku Utara (Malut), menyatakan sebanyak 611 warga binaan pemasyarakatan (WBP) mendapatkan remisi Idul Fitri 1446 Hijriah.

Pemberian remisi bagi 611 WBP ini mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.PK.05.04-162 tanggal 4 Februari 2025, tentang pelaksanaan pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2025 bagi narapidana dan anak binaan.

Berdasarkan data Kanwil Ditjenpas Malut, tidak ada warga binaan pemasyarakatan yang menerima remisi khusus dalam rangka Hari Raya Nyepi. Namun, sebanyak 611 warga binaan mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Palembang (ANTARA) - Sebanyak 92 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan (Sumsel) menerima remisi langsung bebas pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

"Warga binaan pemasyarakatan itu 90 orang dewasa dan dua anak didik pemasyarakatan (Andikpas). Mereka bisa langsung bebas dan merayakan Idul Fitri di rumah bersama keluarga setelah mendapat pengurangan masa pidana (remisi) 15 hari hingga dua bulan," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel Erwendi Supriyanto di Palembang, Senin.

Sedangkan bagi ribuan WBP yang beragama Islam lainnya penerima remisi khusus tersebut, namun belum bisa bebas, untuk bersilaturahim dengan keluarga di Hari Raya Idul Fitri ini disiapkan fasilitas komunikasi melalui sambungan telepon dan menerima kunjungan keluarga sesuai aturan.

Dia menjelaskan pada momentum Lebaran tahun ini ada 11.021 WBP yang mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri dari jumlah itu 92 orang di antaranya menerima remisi langsung bebas.

Remisi khusus Lebaran selama 15 - 2 bulan diberikan kepada 11.021WBP dengan rincian terbanyak narapidana narkoba 6.019 orang, pidana umum 4.950 orang, dan narapidana tipikor 89 orang.

Sedangkan berdasarkan tempat pembinaan, WBP Lapas Kelas I Palembang paling banyak menerima remisi, yakni 1.400 orang, Lapas Kelas II A Banyuasin 900 WBP, Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin 837 orang, dan Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti 786 orang.

Pemberian remisi merupakan hak WBP dan Andikpas yang diatur dalam UU pemasyarakatan. Remisi adalah apresiasi negara terhadap WBP atas capaiannya karena telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

"Semoga dengan remisi ini WBP selalu taat aturan, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, menjadi insan yang baik dan berguna selama dan setelah menjalani masa pidana,” ujar Kakanwil Erwendi Supriyanto.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sumsel Mishbahuddin menambahkan remisi itu diberikan dengan syarat narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus berkelakuan baik yang dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Kemudian, sudah membayar lunas denda dan uang pengganti bagi napi tipikor, serta mengikuti program pembinaan yang ada di lapas/rutan.

Setiap proses pelaksanaan pengusulan remisi itu menggunakan sistem database pemasyarakatan (SDP) secara otomatis. “SDP akan otomatis mengusulkan remisi apabila narapidana tersebut memang telah memenuhi syarat. Begitu pula sebaliknya, sistem akan otomatis menolak,” kata Mishbahuddin.

Palembang (ANTARA) - Sebanyak 92 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan (Sumsel) menerima remisi langsung bebas pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

"Warga binaan pemasyarakatan itu 90 orang dewasa dan dua anak didik pemasyarakatan (Andikpas). Mereka bisa langsung bebas dan merayakan Idul Fitri di rumah bersama keluarga setelah mendapat pengurangan masa pidana (remisi) 15 hari hingga dua bulan," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel Erwendi Supriyanto di Palembang, Senin.

Sedangkan bagi ribuan WBP yang beragama Islam lainnya penerima remisi khusus tersebut, namun belum bisa bebas, untuk bersilaturahim dengan keluarga di Hari Raya Idul Fitri ini disiapkan fasilitas komunikasi melalui sambungan telepon dan menerima kunjungan keluarga sesuai aturan.

Dia menjelaskan pada momentum Lebaran tahun ini ada 11.021 WBP yang mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri dari jumlah itu 92 orang di antaranya menerima remisi langsung bebas.

Remisi khusus Lebaran selama 15 - 2 bulan diberikan kepada 11.021WBP dengan rincian terbanyak narapidana narkoba 6.019 orang, pidana umum 4.950 orang, dan narapidana tipikor 89 orang.

Sedangkan berdasarkan tempat pembinaan, WBP Lapas Kelas I Palembang paling banyak menerima remisi, yakni 1.400 orang, Lapas Kelas II A Banyuasin 900 WBP, Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin 837 orang, dan Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti 786 orang.

Pemberian remisi merupakan hak WBP dan Andikpas yang diatur dalam UU pemasyarakatan. Remisi adalah apresiasi negara terhadap WBP atas capaiannya karena telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

"Semoga dengan remisi ini WBP selalu taat aturan, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, menjadi insan yang baik dan berguna selama dan setelah menjalani masa pidana,” ujar Kakanwil Erwendi Supriyanto.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sumsel Mishbahuddin menambahkan remisi itu diberikan dengan syarat narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus berkelakuan baik yang dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Kemudian, sudah membayar lunas denda dan uang pengganti bagi napi tipikor, serta mengikuti program pembinaan yang ada di lapas/rutan.

Setiap proses pelaksanaan pengusulan remisi itu menggunakan sistem database pemasyarakatan (SDP) secara otomatis. “SDP akan otomatis mengusulkan remisi apabila narapidana tersebut memang telah memenuhi syarat. Begitu pula sebaliknya, sistem akan otomatis menolak,” kata Mishbahuddin.

Palu (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas mengajak masyarakat untuk memaknai semangat Idul Fitri dengan terus menjaga silaturahim, toleransi, serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

"Semangat Idul Fitri harus kita maknai dengan terus menjaga silaturahim, toleransi, serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Supratman Andi Agtas di Palu, Senin.

Menkum RI Supratman Andi Agtas, didampingi Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar Supratman serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy melaksanakan Shalat Idul Fitri 1446 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jabal Nur, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng.

Ia juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kedamaian dan memperkuat persatuan antar umat beragama sebagai wujud nyata dari semangat Idul Fitri.

Menurut dia, hari kemenangan ini bukan sekadar momen merayakan berakhirnya Ramadhan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat kebersamaan.

Ia menekankan bahwa Ramadhan telah mengajarkan umat Muslim tentang kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri.

Nilai-nilai tersebut, menurut dia, harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.

Dengan berakhirnya bulan suci Ramadhan, Menkum mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga nilai-nilai keadilan, serta memperkokoh persaudaraan demi Indonesia yang lebih damai dan maju.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar Supratman menyampaikan harapan agar Idul Fitri menjadi momentum memperkuat solidaritas kebangsaan.

"Keberagaman adalah anugerah yang harus kita jaga bersama. Idul Fitri menjadi pengingat bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera,” ujarnya.

Senada, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy, juga menyebut kehadiran Menteri Hukum di momen Hari Raya Idul Fitri memberi refleksi tersendiri agar masyarakat dapat lebih bersatu.

"Selain itu, bahu membahu untuk menciptakan suasana Kota Palu yang penuh kedamaian dan kerukunan antarumat beragama," ujarnya.

Ia menegaskan komitmen Menteri Hukum bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Menkum beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk bersilaturahim dengan masyarakat serta tokoh agama setempat.

...Semangat Idul Fitri harus kita maknai dengan terus menjaga silaturahim, toleransi, serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, kata Supratman Andi Agtas di Palu, Senin

Palu (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas mengajak masyarakat untuk memaknai semangat Idul Fitri dengan terus menjaga silaturahim, toleransi, serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

"Semangat Idul Fitri harus kita maknai dengan terus menjaga silaturahim, toleransi, serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Supratman Andi Agtas di Palu, Senin.

Menkum RI Supratman Andi Agtas, didampingi Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar Supratman serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy melaksanakan Shalat Idul Fitri 1446 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jabal Nur, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng.

Ia juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kedamaian dan memperkuat persatuan antar umat beragama sebagai wujud nyata dari semangat Idul Fitri.

Menurut dia, hari kemenangan ini bukan sekadar momen merayakan berakhirnya Ramadhan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat kebersamaan.

Ia menekankan bahwa Ramadhan telah mengajarkan umat Muslim tentang kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri.

Nilai-nilai tersebut, menurut dia, harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.

Dengan berakhirnya bulan suci Ramadhan, Menkum mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga nilai-nilai keadilan, serta memperkokoh persaudaraan demi Indonesia yang lebih damai dan maju.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar Supratman menyampaikan harapan agar Idul Fitri menjadi momentum memperkuat solidaritas kebangsaan.

"Keberagaman adalah anugerah yang harus kita jaga bersama. Idul Fitri menjadi pengingat bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera,” ujarnya.

Senada, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy, juga menyebut kehadiran Menteri Hukum di momen Hari Raya Idul Fitri memberi refleksi tersendiri agar masyarakat dapat lebih bersatu.

"Selain itu, bahu membahu untuk menciptakan suasana Kota Palu yang penuh kedamaian dan kerukunan antarumat beragama," ujarnya.

Ia menegaskan komitmen Menteri Hukum bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Menkum beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk bersilaturahim dengan masyarakat serta tokoh agama setempat.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 14.799 warga binaan pemasyarakatan di Jatim mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1446H/ 2025 Masehi.

Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim Kadiyono dalam keterangannya di Surabaya, Senin, mengatakan bahwa sebelumnya jajaran lapas atau rutan di Jatim mengusulkan jumlah yang sama dengan menggunakan sistem otomatis melalui sistem database pemasyarakatan (SDP).

"Alhamdulillah, antara pengusulan dan realisasi remisi jumlahnya sama, hal ini menunjukkan kualitas semakin baik dan efektif. Warga binaan juga bisa melihat langsung melalui layanan self service yang ada di setiap lapas secara gratis," kata Kadiyono.

Jika dirinci, kata dia, sebanyak 14.643 warga binaan mendapatkan Remisi Khusus I (pengurangan sebagian). Sedangkan yang masuk kategori Remisi Khusus II (bisa langsung bebas) adalah 156 orang.

"Remisi yang diberikan paling singkat 15 hari, dan paling lama 2 bulan," urai Kadiyono.

Dengan pemberian remisi ini, Kadiyono menjelaskan ada potensi penghematan uang negara sebesar Rp9,6 miliar.

"Penghematan itu berasal dari biaya bahan makanan yang rata-rata setiap orang dianggarkan sebesar Rp20 ribu," kata Kadiyono.

Ia mengatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) bagi narapidana dan pengurangan masa pidana (PMP) khusus bagi anak binaan yang beragama Islam. Penerima RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1446 Hijriah berjumlah 156.312 orang.

Dari jumlah ini, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan memperoleh RK I dan PMP I, yang berarti pengurangan sebagian masa pidana mereka. Sementara itu, 928 orang yang terdiri dari 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung dibebaskan setelah menerima RK II dan PMP II.

Kadiyono mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai reward kepada narapidana dan anak binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

"Remisi dan PMP menjadi sebuah indikator narapidana dan anak binaan telah mampu menaati peraturan di lembaga pemasyarakatan rumah tahanan negara atau lembaga pembinaan khusus anak, dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik," ujarnya.

Kadiyono berharap pemberian remisi dan PMP ini dapat dijadikan semangat dan tekad bagi narapidana dan anak binaan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat.

Pihaknya juga mengapresiasi seluruh petugas pemasyarakatan yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dalam membina warga binaan serta jajaran pemerintah, instansi, dan lembaga sosial terkait yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Saya mengucapkan selamat dan mengingatkan agar Saudara terus memperbaiki diri, memperkuat iman dan takwa, serta meningkatkan kualitas diri. Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta berguna bagi pembangunan bangsa," ucapnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Peristiwa kriminal terjadi di wilayah DKI Jakarta selama sepekan mulai dari 300 narapidana Rutan Salemba dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dan Banten hingga kasus penganiayaan asisten rumah tangga (ART) oleh majikan di Pulogadung, Jakarta Timur.

1. Diduga selingkuh, seorang pria jadi korban penusukan di Jakpus

Seorang pria berinisial A (41) menjadi korban penusukan di Jakarta Pusat oleh pelaku berinisial P (36) karena menduga korban selingkuh dengan istrinya, pada Sabtu (29/3).

"Dari hasil pemeriksaan awal, motif pelaku adalah sakit hati dan cemburu karena menduga korban memiliki hubungan dengan istrinya. Pelaku kemudian menusuk korban menggunakan sebilah pisau," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Baca berita selengkapnya di sini

2. Polres Jaktim bantah minta uang Rp3 juta untuk lanjuti kasus pencurian

Polres Metro Jakarta Timur membantah bahwa penyidik meminta uang sebesar Rp3 juta kepada korban wanita berinisial CA untuk menindaklanjuti laporan kasus dugaan pencurian mobil yang dialami korban.

"Kami menyatakan dengan tegas bahwa tulisan di dalam video tersebut yang menghakimi penyidik Polres Metro Jakarta Timur adalah berita hoaks atau tidak benar atau berita bohong," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Sabtu.

Baca berita selengkapnya di sini

3. Warga luka berat karena jadi korban pengeroyokan di Kelapa Gading

Seorang warga berinisial AMO (41) terluka berat karena menjadi korban pengeroyokan di depan Sekolah Internasional JIS Jalan Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Kepala korban luka berat. Juga, kedua tangan dan jarinya," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Kamis.

Baca berita selengkapnya di sini

4. 300 napi Rutan Salemba dipindah imbas razia narkotika dan handphone

Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Barat dan Banten imbas kegiatan razia narkotika dan handphone (telepon genggam).

"Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan," kata Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo di Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini

5. Polisi cek CCTV dan saksi kasus penganiayaan ART di Pulogadung

Kepolisian mengecek kamera pengawas (CCTV) dan saksi yang sudah diamankan untuk mendalami kasus penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART) berinisial S (25) oleh majikannya di Pulogadung, Jakarta Timur.

"Barang bukti yang sudah diamankan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu CCTV dan satu saksi yang mengetahui bahwa korban dianiaya majikanya," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Padang (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) memberikan pengurangan masa hukuman (remisi) kepada 3.982 warga binaan pemasyarakatan pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Semoga remisi yang diperoleh bisa menjadi penyemangat serta motivasi bagi warga binaan agar terus berkelakuan baik selama menjalani sisa masa hukuman," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kementerian Imipas Sumbar Marselina Budiningsih di Padang, Minggu.

Ia menyebutkan dari 3.982 orang itu merupakan gabungan dari narapidana serta anak binaan yang mendekam di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang ada di provinsi setempat.

Menurut dia, besaran remisi yang diperoleh oleh ribuan narapidana bervariasi mulai dari lima belas hari hingga enam bulan.

Dari data tersebut sebanyak 20 narapidana langsung mendapatkan bebas usai mendapatkan pengurangan masa hukuman, atau yang biasa disebut Remisi Khusus II.

Marselina menerangkan syarat pemberian remisi pada Idul Fitri itu adalah yang pertama beragama Islam, berkelakuan baik atau tidak terdaftar pada register F (pelanggaran).

Kemudian telah menjalani masa pidana minimal enam bulan bagi narapidana dewasa, dan tiga bulan bagi anak binaan, serta aktif mengikuti program pembinaan selama berada di Lapas, Rutan, atau Lapas Khusus Anak.

Pihaknya berharap remisi dapat menjadi motivasi bagi narapidana agar terus berkelakuan baik, baik itu narapidana yang memperoleh remisi ataupun yang belum memperoleh remisi.

Dia menerangkan jumlah warga binaan yang ada di Sumbar saat ini sebanyak 6.738 Orang, dengan rincian sebanyak 5.019 berstatus sebagai narapidana, 1.676 berstatus tahanan, dan 43 anak binaan.

Marselina menyatakan pihaknya terus mendorong setiap Lapas atau Rutan agar terus menghadirkan program pembinaan yang dapat mengubah perilaku serta membekali keterampilan kepada warga binaan.

Bengkayang (ANTARA) - Sebanyak 101 Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) Rumah Tahan (Rutan) Kelas IIB Bengkayang, Kalimantan Barat mendapatkan remisi Nyepi dan Idul Fitri Tahun 2025.

"Hadiah kebebasan di hari raya Nyepi dan Idul Fitri kepada 101 WBP Rutan kelas IIB Bengkayang," ucap Kepala Rutan, Keynes di Bengkayang, Sabtu.

Dia menjelaskan pemberian remisi ini sesuai dengan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia untuk warga binaan yang telah menunjukkan perubahan positif selama di dalam Lapas.

"Remisi ini merupakan bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana," ujar Keynes.

Dia menyampaikan, remisi khusus ini merupakan bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan perubahan positif selama menjalani pembinaan di Lapas.

Dia berharap, pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berperilaku baik dan aktif dalam program pembinaan yang telah disediakan.

Dari total remisi yang diberikan, dua diantaranya langsung mendapatkan remisi bebas. Sementara 99 orang warga binaan mendapatkan besaran remisi yang berbeda yakni mulai dari 15 hari hingga satu bulan lebih.

Keynes berharap, remisi ini dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki diri dan menjadi warga negara yang baik.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani akhir pekan Anda.

KPK geledah 21 lokasi sidik korupsi di Ogan Komering Ulu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 21 lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

"Hasil geledah ditemukan dan disita barang bukti elektronik dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri Karding segel perusahaan penyalur pekerja migran di Bekasi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran, PT Multi Intan Amanah di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Penyegelan dilakukan dengan menempel stiker pada bangunan perusahaan serta plang di area halaman depan yang berisi pemberlakuan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha PT Multi Intan Amanah (MIA).

"Perusahaan ini, dalam pantauan kami selama setahun enam bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran terhadap proses penempatan pekerja migran," kata Karding, di Bekasi, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Mengenal sistem one way dan jadwal penerapannya saat Lebaran 2025

Dalam dunia transportasi, istilah “one way” sering digunakan untuk menggambarkan sistem rekayasa lalu lintas yang mengatur kendaraan hanya boleh melintas dalam satu arah tertentu.

Sistem ini umumnya diterapkan di jalanan kota yang padat, tol saat arus mudik dan balik, atau di kawasan tertentu untuk mengurai kemacetan. Dengan diberlakukan-nya one way, diharapkan arus kendaraan menjadi lebih lancar dan terorganisir, sehingga mengurangi risiko kecelakaan serta kepadatan lalu lintas yang berlebihan.

Selengkapnya klik di sini.

Polri: Usul SKCK dihapus jadi masukan bagi kepolisian

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

Selengkapnya klik di sini.

Menhan tegaskan Satgas PKH bekerja secara terukur dan tak sembrono

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bekerja secara terukur dan tidak sembrono, usai dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

“Pemerintah tidak melakukan hal yang sewenang-wenang, tidak bekerja secara sembrono, tetapi bekerja secara cermat dan terukur berdasarkan data yang diperoleh secara resmi dari instansi yang memang mempunyai kompetensi dalam data-data kawasan hutan, khususnya pengelolaan sawit,” kata Sjafrie yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas PKH, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani akhir pekan Anda.

KPK geledah 21 lokasi sidik korupsi di Ogan Komering Ulu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 21 lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

"Hasil geledah ditemukan dan disita barang bukti elektronik dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri Karding segel perusahaan penyalur pekerja migran di Bekasi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran, PT Multi Intan Amanah di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Penyegelan dilakukan dengan menempel stiker pada bangunan perusahaan serta plang di area halaman depan yang berisi pemberlakuan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha PT Multi Intan Amanah (MIA).

"Perusahaan ini, dalam pantauan kami selama setahun enam bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran terhadap proses penempatan pekerja migran," kata Karding, di Bekasi, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Mengenal sistem one way dan jadwal penerapannya saat Lebaran 2025

Dalam dunia transportasi, istilah “one way” sering digunakan untuk menggambarkan sistem rekayasa lalu lintas yang mengatur kendaraan hanya boleh melintas dalam satu arah tertentu.

Sistem ini umumnya diterapkan di jalanan kota yang padat, tol saat arus mudik dan balik, atau di kawasan tertentu untuk mengurai kemacetan. Dengan diberlakukan-nya one way, diharapkan arus kendaraan menjadi lebih lancar dan terorganisir, sehingga mengurangi risiko kecelakaan serta kepadatan lalu lintas yang berlebihan.

Selengkapnya klik di sini.

Polri: Usul SKCK dihapus jadi masukan bagi kepolisian

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

Selengkapnya klik di sini.

Menhan tegaskan Satgas PKH bekerja secara terukur dan tak sembrono

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bekerja secara terukur dan tidak sembrono, usai dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

“Pemerintah tidak melakukan hal yang sewenang-wenang, tidak bekerja secara sembrono, tetapi bekerja secara cermat dan terukur berdasarkan data yang diperoleh secara resmi dari instansi yang memang mempunyai kompetensi dalam data-data kawasan hutan, khususnya pengelolaan sawit,” kata Sjafrie yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas PKH, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025