Cianjur (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cianjur, Jawa Barat, memberikan remisi hari raya untuk 392 warga binaan, dua orang diantaranya langsung menghirup udara bebas bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Kepala Lapas Cianjur Eris Ramdani di Cianjur Senin, mengatakan potongan masa tahanan atau remisi yang diberikan terhadap ratusan warga binaan pada saat hari raya beragam mulai dari 15 hari sampai 2 bulan.

"Mereka yang mendapat potongan masa tahanan karena sudah memenuhi berbagai syarat mulai dari administratif dan substantif, 390 orang masuk dalam kategori remisi khusus 1 dengan potongan masa tahanan mulai dari 15 hari hingga 2 bulan," katanya.

Untuk dua orang warga binaan mendapat remisi dengan kategori khusus, meski mendapat potongan masa tahanan hanya 15 hari setelah dikurangi masa menjalani tahanan sehingga dinyatakan langsung bebas saat hari raya.

Sedangkan untuk 102 orang warga binaan yang tidak mendapatkan potongan masa tahanan atau remisi karena berbagai alasan seperti tidak memenuhi syarat substantif dan administratif, mulai dari menjalani denda hingga memiliki vonis di bawah enam bulan.

"Kami berharap pemberian remisi dapat menjadi acuan bagi warga binaan untuk berkelakuan lebih baik selama menjalani hukuman, sehingga saat kembali ke tengah masyarakat mereka dapat berbaur dan berguna," katanya.

Sementara dua orang warga binaan yang dinyatakan bebas langsung saat hari raya Faisal dan Dede Aris, mengatakan sangat bersyukur dapat kembali menghirup udara bebas dan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan niat tidak ingin menjadi warga binaan.

Bahkan keduanya berjanji akan kembali menjalani kehidupan normal di tengah keluarga dan berbaur kembali ke tengah masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama yang membuat mereka mendekam dibalik jeruji besi.

"Kami sangat bersyukur setelah menunggu sekian lama akhirnya dapat menghirup udara bebas, kami tidak ingin kembali ke dalam lapas, kami ingin menjadi orang yang baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama," kata Faisal diamini Dede.

Kota Bandung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat memberikan kesempatan bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk melakukan kunjungan selama tiga hari pada momen Lebaran 2025.

Kasi Registrasi Lapas Sukamiskin, Gerry Rastoyo mengatakan keluarga yang berkunjung akan diberikan kebebasan dengan fasilitas yang telah disiapkan di dua lokasi, yaitu di hanggar dan tempat kunjungan.

“Kunjungan dari keluarga mereka ini, dapat meringankan beban warga binaan, agar mereka tetap bisa merasakan kehangatan keluarga meskipun berada di dalam lapas," katanya

Gerry menyampaikan bahwa pihak lapas juga akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang-barang yang dibawa oleh pengunjung seperti handphone hingga narkotika.

Dia menyampaikan barang bawaan yang dilarang harus dititipkan di tempat penitipan atau dikembalikan ke kendaraan pengunjung.

“Artinya, setiap orang yang masuk akan didata, waktu kunjungan diatur, dan jumlah pengunjung pun dibatasi. Hal ini untuk menghindari kemungkinan warga binaan melarikan diri dengan menyamar sebagai pengunjung,” katanya.

Terkait jumlah pengunjung, pihak lapas akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan agar situasi lapas tetap kondusif selama kunjungan dari keluarga mereka.

“Jika situasi kondusif, kami tidak akan terlalu membatasi jumlah pengunjung. Namun, jika terlalu ramai, kami akan membatasi sekitar lima orang per keluarga warga binaan,” kata dia.

Ia menambahkan keluarga diperbolehkan membawa makanan khas Lebaran seperti opor ayam, namun harus melalui pemeriksaan ketat oleh tim penggeledahan barang.

“Setelah masuk, akan ada penggeledahan badan sesuai dengan jenis kelamin pengunjung perempuan diperiksa oleh petugas perempuan, begitu juga dengan laki-laki,” kata Gerry.

Samarinda (ANTARA) - Ratusan narapidana dan petugas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Samarinda, Kalimantan Timur yang beragama Islam merayakan Idul Fitri secara khidmat, dimulai dengan ibadah shalat Id berjamaah di lapangan Rutan pada Senin pukul 07.00 Wita.

Ustaz Haji Muhammad yang bertindak sebagai khatib dan imam, dalam khutbahnya menyampaikan pesan tentang pentingnya meraih ampunan Allah SWT setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga menekankan pentingnya saling memaafkan di hari yang fitri ini.

"Pada hari ini kita mendapatkan dua pengampunan dari Allah SWT, dimana pengampunan pertama kita mendapatkan setelah menjalani ibadah puasa Ramadhan, yang kedua kita mendapatkan pengampunan setelah kita bersalam-salaman saling bermaafan," ujar ustaz H Muhammad dalam khutbahnya.

Kepala Rutan Samarinda Heru Yuswanto, turut merayakan pelaksanaan shalat Idul Fitri tersebut. Ia menyampaikan bahwa momen Idul Fitri adalah waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi.

"Momen Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk kita semua meneladani ajaran kasih dan perdamaian Islam dengan saling memaafkan dan menebarkan kebaikan," kata Heru.

Usai pelaksanaan shalat Idul Fitri, momen saling bermaafan menjadi pemandangan yang mengharukan. Para narapidana dan petugas rutan saling bersalaman dan berpelukan, menyampaikan permintaan maaf dan saling memaafkan.

Atmosfer kebersamaan dan rasa saling menghargai begitu terasa di Rutan Samarinda pagi ini.

Heru berharap, momen Idul Fitri ini dapat menjadi motivasi bagi para narapidana untuk terus mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh rutan, terutama kegiatan kerohanian yang dapat membantu membentuk pribadi yang lebih baik.

"Kami berharap pemberian remisi ini menjadi motivasi agar selama menjalani pidana selalu mengikuti program kegiatan yang dilaksanakan oleh Rutan Samarinda, terutama kegiatan kerohanian yang dapat membantu membentuk pribadi yang lebih baik," ungkapnya.

Sebagai bagian dari perayaan Idul Fitri, Rutan Samarinda juga memberikan remisi khusus kepada 662 warga binaan. Dari jumlah tersebut, 652 orang menerima Remisi Khusus I dan 10 orang menerima Remisi Khusus II, di mana satu di antaranya harus menjalani subsider.

"Momen ini menjadi lembaran baru bagi para narapidana untuk memulai hari dengan hati yang bersih dan penuh harapan," demikian Karutan Heru.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) DKI Jakarta Heri Azhari optimistis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan diterapkan pada 2 Januari 2026 akan mengurai kepadatan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara.

Hal itu karena dalam KUHP baru akan ada pidana alternatif yang diterapkan kepada narapidana sehingga tidak semua narapidana nantinya akan dipenjara.

"Orang yang dipidana nanti akan banyak alternatif hukuman lainnya selain pidana penjara," ujar Heri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pada lembaga pemasyarakatan (lapas) di wilayah Jakarta, ia mengatakan rata-rata semuanya sudah mengalami kepadatan yang melebihi kapasitas atau daya tampung, yakni kira-kira sekitar 250 persen dari kapasitas, terutama di lapas kelas I.

Adapun lapas kelas I dengan kepadatan tertinggi tercatat pada Lapas Kelas I Cipinang, yakni dengan isi lapas sebanyak 300 persen dari kapasitas yang ada.

Heri menjelaskan salah satu solusi jangka pendek yang dilakukan institusinya dalam mengurangi kepadatan lapas di Jakarta adalah memindahkan beberapa narapidana ke lapas di luar Ibu kota.

Terbaru, sejumlah 300 orang narapidana dipindahkan dari lapas Jakarta ke lapas di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Banten.

"Karena kalau sudah overcapacity ini kan sosialisasinya dan kehidupannya itu pasti kurang nyaman. Oleh karena itu, perlu didistribusikan sesuai dengan arahan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu 13 Akselerasi Perubahan," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi masalah jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) usai kaburnya puluhan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

"Yang pertama tentunya kita akan upayakan untuk mengatasi masalah overcapacity dulu," kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3).

Agus mengakui overcapacity di lapas memang menjadi persoalan klasik, seperti kapasitas Lapas Kutacane sejatinya hanya untuk 100 orang, tetapi dihuni sekitar 368 orang warga binaan.

Sebagai salah satu upaya mengatasi overcapacity, Agus mendorong agar pecandu dan penyalahguna narkoba direhabilitasi alih-alih dipidana.

Ia menyebut wacana itu telah dibicarakan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Kejaksaan Agung.

Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan asesmen terhadap sekitar 19 ribu narapidana yang sebagian besarnya pecandu dan penyalahguna narkoba untuk diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah lainnya, Menteri Imipas mengimbau jajarannya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk selektif menerima titipan tahanan dari kementerian/lembaga lain.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Sektor (Polsek) Kelapa Gading menggelar makan bersama atau halal bi halal dengan tahanan di kantor itu, saat Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Kegiatan dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M bersama para tahanan di Polsek Kelapa Gading," kata Kapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian dari jajaran Polsek Kelapa Gading kepada para tahanan.

"Saat ini hari Lebaran dan kami merayakan bersama para tahanan yang merayakan," kata dia.

Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra didampingi Wakapolsek AKP Purwo Widodo, Kanit Intel AKP Sugiyono dan lainnya menyalami para tahanan setelah melaksanakan Shalat Idul Fitri.

Pejabat Polsek Kelapa Gading melakukan silaturahmi dengan tahanan di Ruang Tahanan Mako Polsek Kelapa Gading dan makan bersama dengan para tahanan.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gorontalo (ANTARA) - Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Gorontalo Kasdin Lato menilai narapidana atau warga binaan pemasyarakatan mendapatkan dua kemenangan saat momen perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Pada saat hari raya Idul Fitri ini para warga binaan merayakan dua kemenangan, yang pertama adalah kemenangan dimana mereka bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan kemenangan kedua adalah mereka memperoleh pengurangan masa pidana berupa remisi," ucap Kasdin di Gorontalo, Senin.

Menurut dia, warga binaan pemasyarakatan telah melalui bulan Ramadhan dengan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan dan kegiatan positif lainnya.

Kasdin menilai walaupun dalam perayaan Idul Fitri yang penuh dengan kesederhanaan di dalam lapas, namun warga binaan menyambut momen tersebut dengan penuh suka cita dan kegembiraan.

"Insyaallah nanti pada saat kunjungan keluarga kita dapat melihat bagaimana kemeriahan suasana lebaran di lapas ini," kata dia.

Sementara itu, salah seorang warga binaan pemasyarakatan Jamal M mengatakan semua warga binaan menyambut dengan antusias perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah tersebut.

"Karena pada hari ini ibadah puasa selama satu bulan penuh yang dilaksanakan oleh teman-teman yang tidak ada henti-hentinya dari pagi ke pagi, bahkan pada 10 hari terakhir iktikaf di masjid untuk ini terbayar dan Insyaallah kami semua tentu berharap amal ibadah ini diterima oleh Allah SWT,"
harap dia.

Madura Raya (ANTARA) - Sedikitnya 164 narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Sumenep, Jawa Timur, Senin, menerima remisi khusus pada Lebaran 2025, Senin.

Kepala Rutan Klas IIB Sumenep Ridwan Susilo di Sumenep, Senin, mengatakan 164 narapidana yang menerima remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah itu, terdiri atas 162 narapidana laki-laki dan dua perempuan.

Jumlah remisi yang diterima oleh masing-masing narapidana itu bervariasi, mulai 15 hari hingga dua bulan. Satu orang di antara mereka langsung bebas.

Dia mengatakan narapidana yang mendapatkan remisi itu yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, di antaranya tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjalani hukuman di penjara dan memenuhi ketentuan minimal masa hukuman, yakni enam bulan.

Pemberian remisi ini juga bentuk apresiasi terhadap perubahan positif yang telah dilakukan narapidana.

Selain itu, remisi bisa memotivasi para narapidana untuk terus memperbaiki diri sebelum akhirnya kembali ke masyarakat.

"Salah satu semangat yang ingin dicapai melalui pemberian remisi ini adalah agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik setelah keluar dari rutan nantinya," kata Ridwan.

Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, warga binaan yang berhak mengajukan remisi yang sudah menjalani tahanan minimal enam bulan penjara dan berkelakuan baik selama berada di dalam penjara.

Sebanyak lima jenis remisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yakni remisi umum, remisi umum susulan, remisi khusus, remisi khusus susulan, dan remisi tambahan.

Remisi umum diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus dan remisi umum susulan diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat enam bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana bersangkutan, sedangkan remisi khusus susulan diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut, serta telah menjalani masa penahanan paling singkat enam bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, remisi tambahan, yakni kedua remisi di atas dapat ditambah apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara.

Selain itu, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Kediri (ANTARA) - Sebanyak 542 narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri, Jawa Timur, menerima remisi Hari Raya Idul Fitri 2025, berupa pengurangan masa pidana, termasuk satu di antaranya langsung bebas.

Kepala Lapas Kelas II A Kediri Solichin mengemukakan pemberian remisi itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perilaku baik selama menjalani masa pidana.

“Pemberian remisi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan dan perhatian kepada narapidana. Diharapkan, remisi ini dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri dan menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya di Kediri, Senin.

Ia menambahkan terdapat 542 narapidana di Lapas Kelas II A Kediri yang menerima remisi khusus (RK) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk apresiasi atas perilaku baik selama menjalani masa pidana.

Kalapas mengatakan bahwa seluruh penerima remisi telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif yang ditentukan. Pemberian remisi ini merupakan bagian dari upaya pemajuan hak narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, kata dia, Lapas Kelas II A Kediri dihuni oleh 950 orang, terdiri dari 632 narapidana dan 318 tahanan. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang hanya mampu menampung 354 orang.

Dari total penghuni tersebut, 542 narapidana diusulkan untuk mendapatkan remisi dengan rincian 179 orang menerima remisi 15 hari, 339 orang menerima remisi satu bulan, 23 orang menerima remisi satu bulan 15 hari, dan satu orang menerima remisi dua bulan.

Berdasarkan kategori tindak pidana, penerima remisi terdiri dari 365 narapidana kasus pidana umum (Pidum), satu narapidana kasus tindak pidana korupsi sesuai PP 28, dan 175 narapidana kasus pidana khusus sesuai PP 99, termasuk 163 narapidana kasus narkotika dan 12 narapidana kasus korupsi.

Di Lapas Kediri diketahui bahwa tidak ada narapidana kasus terorisme yang menerima remisi pada Idul Fitri 2025.

Kalapas Kediri juga menegaskan bahwa satu narapidana memperoleh Remisi Khusus II, yang berarti langsung bebas setelah menerima pengurangan masa pidana.

Pemberian remisi ini, kata dia, tidak hanya menjadi hak bagi narapidana yang berkelakuan baik, tetapi juga bagian dari strategi pembinaan di Lapas Kelas IIA Kediri dalam mendorong mereka untuk berperilaku positif dan beradaptasi dengan kehidupan sosial yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman.

Ia berharap pemberian remisi ini sekaligus menjadi motivasi agar narapidana menunjukkan sikap positif selama pembinaan.

"Kami berharap pemberian remisi ini dapat menjadi dorongan bagi narapidana lainnya untuk terus menunjukkan sikap positif dan menaati aturan selama menjalani masa pembinaan," kata dia.

Paser (ANTARA) - Sebanyak 502 narapidana warga binaan pemasyarakatan (WBP) rumah tahanan negara (Rutan) Tanah Grogot mendapat remisi pemotongan masa tahanan pada Hari Raya Idul Fitri 2025.

Kepala Rutan Tanah Grogot Sukarna Trisna Atmaja menjelaskan remisi diberikan sesuai surat keputusan menteri imigrasi dan pemasyarakatan.

"Sesuai SK Nomor : PAS- 521.PK.05.04 tahun 2025 diberikan remisi kepada 502 orang warga binaan," terang Sukarna di Tanah Grogot Senin (31/3/2025).

Remisi itu diberikan secara simbolis oleh Kepala Rutan Tanah Grogot setelah melaksanakan sholat Ied bersama warga binaan.

Dijelaskan Sukarna, pemberian remisi Hari Raya Idul fitri kepada ratusan warga binaan setelah memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan remisi.

"Syarat itu salah satunya berkelakuan baik, telah menjalani pidana selama 6 bulan, sudah berstatus narapidana serta memenuhi syarat administratif dan substantif dalam mengikuti program," Jelasnya.

Adapun remisi yang di peroleh warga binaan Rutan Tanah Grogot bervariasi, diantaranya RK I, sebanyak 181 orang peroleh Remisi 15 hari, 304 orang peroleh remisi 1 bulan, dan sebanyak 10 orang toreh remisi 1 bulan 15 hari.

Kemudian untuk remisi RK II atau yang langsung bebas, sebanyak 7 orang mendapat remisi tersebut dengan besaran masing-masing 15 hari (1 orang) dan 1 bulan ( 6 orang).

, Sukarna menyebutkan, dari keseluruhan WBP yang mendapat remisi bukan hanya warga Kabupaten Paser, tapi juga ada warga Kabupaten PPU.

"Sebanyak 324 WBP yang mendapatkan remisi berdomisili di Paser, 178 orang sisanya merupakan warga PPU, " katanya.

Ia menuturkan, warga binaan kasus narkotika masih mendominasi dalam pelaksanaan pemberian remisi Idul Fitri.

" Jika dilihat, kasus Narkotika masih mendominasi dan paling banyak dapat remisi, sebanyak 365 orang WBP," ucapnya.

Sukarna berpesan kepada seluruh WBP untuk mengambil hikmah dari Ramadhan tahun ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

"Hendaknya dalam kesempatan ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, meningkatkan perbaikan diri dan lebih siap untuk kembali ke masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.

Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menyebut jumlah narapidana yang menerima remisi khusus Idul Fitri 2025 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebanyak 347 orang.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Papua Barat Hensah di Manokwari, Senin, mengatakan narapidana yang diusulkan menerima remisi berjumlah 354 orang, namun tujuh orang masih kekurangan berkas.

Narapidana penerima remisi merupakan usulan dari enam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan satu rumah tahanan negara (rutan) yang tersebar di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

"Berdasarkan SK Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor PAS-521.PK.05.04 Tahun 2025, ada 347 yang terima remisi sisanya masuk remisi susulan," kata Hensah.

Dia merinci warga binaan Lapas Kelas IIB Sorong yang menerima remisi sebanyak 135 orang, Lapas Kelas IIB Manokwari 95 orang, Lapas Kelas IIB Fakfak 30 orang, dan Lapas Kelas III Kaimana 13 orang,

Kemudian, Lapas Kelas III Teminabuan 20 orang, Lapas Perempuan Kelas III Manokwari 8 orang, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Manokwari 2 orang, dan Rutan Kelas IIB Teluk Bintuni 44 orang.

"Lapas Sorong dan Lapas Teminabuan berada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, sisanya berlokasi di Papua Barat," ujar Hensah.

Dia menjelaskan pemberian remisi terdiri atas remisi 2 bulan untuk 11 orang, remisi 1 bulan 15 hari ada 31 orang, remisi 1 bulan sebanyak 225 orang, dan remisi 15 hari ada 76 orang.

Seluruh narapidana yang mendapatkan remisi telah memenuhi syarat administratif maupun substantif yang diajukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

"Ditambah dengan 4 narapidana yang terima remisi khusus II atau langsung bebas. Lapas Sorong 2 orang, dan Lapas Manokwari 2 orang," ujar Hensah.

Menurut dia semua warga binaan berhak diikutsertakan dalam program remisi khusus maupun remisi umum, namun harus melewati tahapan penilaian dari masing-masing lapas dan rutan.

Hal itu berlaku setelah Mahkamah Agung resmi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Sekarang pemberian remisi tidak lagi membeda-bedakan narapidana korupsi, terorisme dan narkoba. Semua narapidana berhak dapat remisi," jelas Hensah.

Dia berharap pemberian remisi menjadi penyemangat bagi semua narapidana dalam mengikuti program pembinaan dengan maksud memperbaiki perilaku sebelum kembali ke tengah masyarakat.

Transformasi program pembinaan terdiri dari pembinaan kerohanian, dan pembinaan kemandirian seperti pelatihan perbengkelan, pertukangan, musik tradisional, dan seni kreatif lainnya.

"Warga binaan yang belum mendapatkan remisi tidak perlu berkecil hati. Ikuti semua program pembinaan, dan tentu itu jadi penilaian saat pengusulan remisi," katanya.

Palembang (ANTARA) - Sebanyak 92 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan (Sumsel) menerima remisi langsung bebas pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

"Warga binaan pemasyarakatan itu 90 orang dewasa dan dua anak didik pemasyarakatan (Andikpas). Mereka bisa langsung bebas dan merayakan Idul Fitri di rumah bersama keluarga setelah mendapat pengurangan masa pidana (remisi) 15 hari hingga dua bulan," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel Erwendi Supriyanto di Palembang, Senin.

Sedangkan bagi ribuan WBP yang beragama Islam lainnya penerima remisi khusus tersebut, namun belum bisa bebas, untuk bersilaturahim dengan keluarga di Hari Raya Idul Fitri ini disiapkan fasilitas komunikasi melalui sambungan telepon dan menerima kunjungan keluarga sesuai aturan.

Dia menjelaskan pada momentum Lebaran tahun ini ada 11.021 WBP yang mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri dari jumlah itu 92 orang di antaranya menerima remisi langsung bebas.

Remisi khusus Lebaran selama 15 - 2 bulan diberikan kepada 11.021WBP dengan rincian terbanyak narapidana narkoba 6.019 orang, pidana umum 4.950 orang, dan narapidana tipikor 89 orang.

Sedangkan berdasarkan tempat pembinaan, WBP Lapas Kelas I Palembang paling banyak menerima remisi, yakni 1.400 orang, Lapas Kelas II A Banyuasin 900 WBP, Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin 837 orang, dan Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti 786 orang.

Pemberian remisi merupakan hak WBP dan Andikpas yang diatur dalam UU pemasyarakatan. Remisi adalah apresiasi negara terhadap WBP atas capaiannya karena telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

"Semoga dengan remisi ini WBP selalu taat aturan, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, menjadi insan yang baik dan berguna selama dan setelah menjalani masa pidana,” ujar Kakanwil Erwendi Supriyanto.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sumsel Mishbahuddin menambahkan remisi itu diberikan dengan syarat narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus berkelakuan baik yang dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Kemudian, sudah membayar lunas denda dan uang pengganti bagi napi tipikor, serta mengikuti program pembinaan yang ada di lapas/rutan.

Setiap proses pelaksanaan pengusulan remisi itu menggunakan sistem database pemasyarakatan (SDP) secara otomatis. “SDP akan otomatis mengusulkan remisi apabila narapidana tersebut memang telah memenuhi syarat. Begitu pula sebaliknya, sistem akan otomatis menolak,” kata Mishbahuddin.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Sebanyak 94 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Manokwari, Papua Barat, menerima remisi khusus atau pengurangan masa hukuman pada perayaan Idul Fitri 2025.

Hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor PAS-521 PK.05.04 Tahun 2025.

"Kami usulkan 96 orang narapidana, dan sesuai SK ada 94 orang yang menerima remisi khusus lebaran," kata Kepala Seksi Pembinaan dan Kegiatan Kerja Lapas Manokwari Penina Edoway di Manokwari, Senin.

Penina menjelaskan puluhan warga binaan penerima remisi terdiri atas 5 orang terpidana korupsi, 26 orang terpidana penyalahgunaan narkotika, dan 63 orang kasus pidana umum.

Remisi diberikan kepada narapidana telah yang memenuhi syarat administrasi maupun substantif seperti berkelakuan baik, dan minimal sudah menjalani masa tahanan enam bulan.

"Ada yang terima remisi 2 bulan, 1 bulan 15 hari, 1 bulan, dan remisi 15 hari. Dua warga binaan langsung bebas murni saat terima remisi," ujar dia.

Seluruh narapidana, kata dia, berhak diikutsertakan dalam usulan pengurangan masa tahanan setelah Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Mekanisme pengajuan usulan remisi warga binaan kepada Ditjen PAS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

"Kalau yang belum mendapatkan remisi saat Idul Fitri, nanti kami ajukan pada remisi susulan," jelas Penina.

Selama ini, kata dia, Lapas Manokwari telah menerapkan program transformasi pembinaan kerohanian dan kemandirian bagi warga binaan yang berstatus narapidana maupun tahanan.

Program dimaksud bertujuan mengubah perilaku dan mental warga binaan menjadi pribadi yang lebih kreatif dan inovatif setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

"Program kemandirian yang dijalankan itu seperti pembuatan batu tela, perbengkelan, pertukangan, minicraft, dan usaha gorengan," ucap Penina.