Istanbul (ANTARA) - Israel telah menahan sedikitnya 1.200 anak Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis bersama oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia Palestina.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Urusan Tahanan Palestina, Masyarakat Tahanan Palestina, serta Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Palestina yang jatuh setiap tanggal 5 April.

Dalam pernyataan itu diungkapkan bahwa anak-anak yang ditahan mengalami "penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan hak secara sistematis setiap hari."

Kondisi itu baru-baru ini menyebabkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang di Gaza. Korban adalah Walid Ahmad (17) dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang meninggal di Penjara Megiddo, Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina memastikan kematian Walid Ahmad. Hasil autopsi forensik menunjukkan bahwa kelaparan sistematis menjadi penyebab utama memburuknya kondisi kesehatan yang akhirnya merenggut nyawanya.

Lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa kampanye penangkapan terhadap anak-anak meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tujuan untuk "memisahkan mereka dari keluarga dan merampas masa kecil mereka di tengah fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

“Sejak genosida dimulai, jumlah penahanan terhadap anak-anak meningkat secara drastis. Hanya di Tepi Barat saja, setidaknya 1.200 anak telah ditangkap,” demikian isi pernyataan itu. Sementara untuk Jalur Gaza, jumlah pastinya belum diketahui karena Israel terus melakukan praktik penghilangan paksa.

Organisasi-organisasi itu kembali menyerukan kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "langkah nyata dalam menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang terus berlangsung dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Hingga saat ini, identitas 63 tahanan yang meninggal di dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza.

Lebih dari 9.500 warga Palestina -- termasuk perempuan dan lebih dari 350 anak-anak -- saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang keras, menurut laporan hak asasi manusia dari pihak Palestina dan Israel.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut data resmi Palestina, lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka akibat kekerasan di wilayah tersebut.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dalam keputusan yang diumumkan pada bulan Juli lalu.

ICJ menuntut agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Israel telah menahan sedikitnya 1.200 anak Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis bersama oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia Palestina.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Urusan Tahanan Palestina, Masyarakat Tahanan Palestina, serta Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Palestina yang jatuh setiap tanggal 5 April.

Dalam pernyataan itu diungkapkan bahwa anak-anak yang ditahan mengalami "penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan hak secara sistematis setiap hari."

Kondisi itu baru-baru ini menyebabkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang di Gaza. Korban adalah Walid Ahmad (17) dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang meninggal di Penjara Megiddo, Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina memastikan kematian Walid Ahmad. Hasil autopsi forensik menunjukkan bahwa kelaparan sistematis menjadi penyebab utama memburuknya kondisi kesehatan yang akhirnya merenggut nyawanya.

Lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa kampanye penangkapan terhadap anak-anak meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tujuan untuk "memisahkan mereka dari keluarga dan merampas masa kecil mereka di tengah fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

“Sejak genosida dimulai, jumlah penahanan terhadap anak-anak meningkat secara drastis. Hanya di Tepi Barat saja, setidaknya 1.200 anak telah ditangkap,” demikian isi pernyataan itu. Sementara untuk Jalur Gaza, jumlah pastinya belum diketahui karena Israel terus melakukan praktik penghilangan paksa.

Organisasi-organisasi itu kembali menyerukan kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "langkah nyata dalam menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang terus berlangsung dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Hingga saat ini, identitas 63 tahanan yang meninggal di dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza.

Lebih dari 9.500 warga Palestina -- termasuk perempuan dan lebih dari 350 anak-anak -- saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang keras, menurut laporan hak asasi manusia dari pihak Palestina dan Israel.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut data resmi Palestina, lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka akibat kekerasan di wilayah tersebut.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dalam keputusan yang diumumkan pada bulan Juli lalu.

ICJ menuntut agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Telisa Aulia Falianty usulkan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor, sebagai upaya menghadapi pemberlakuan tarif masuk ke Amerika.

Telisa menyampaikan upaya retaliatif seperti menaikkan tarif balasan justru kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral.

Menurut dia, langkah retaliatif kurang strategis dan dapat memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

"Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor," ujar Telisa dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, Telisa menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke Amerika Serikat. Namun demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut.

Telisa menyebut substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama.

Dalam konteks ini, lanjutnya, Pemerintah diminta mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

Sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia disebut perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global. Meski Presiden Donald Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

"Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional," kata Telisa.

Sektor-sektor seperti minyak sawit dan tekstil, yang masih memiliki permintaan tinggi di pasar AS, dinilai bisa menjadi jembatan untuk menjaga komunikasi dagang tetap terbuka.

Selain itu, keputusan pemerintah AS memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia, kata Telisa dipicu oleh dua hal utama yakni tuduhan manipulasi kurs (currency manipulation) serta penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

"Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs," ucap Telisa.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani akhir pekan Anda.

1. Keluarga minta Denpomal dalami cairan putih dan luka kemaluan jurnalis Kalsel

Keluarga J (23), jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang menjadi korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, meminta penyidik Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin mendalami temuan cairan putih dan luka lebam pada area kemaluan korban.

"Saat autopsi, dokter forensik mengizinkan pihak keluarga untuk menyaksikan, ini murni pembunuhan. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah temuan cairan putih (sperma) di rahim korban dengan volume cukup banyak, terdapat juga luka-luka, ini harus didalami kata kuasa hukum dari keluarga korban, Muhamad Pazri, usai memenuhi panggilan penyidik Denpomal Banjarmasin, Rabu.

Pazri mewakili pihak keluarga korban meminta penyidik melakukan uji laboratorium forensik ke Surabaya atau Jakarta, karena fasilitas uji itu belum ada di Kalimantan Selatan.

Selengkapnya klik di sini.

2. Keluarga: Oknum TNI AL diduga dua kali rudapaksa Jurnalis Kalsel

Keluarga korban pembunuhan seorang Jurnalis di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni Juwita (23), mengatakan bahwa terduga pelaku oknum TNI AL berinisial Kelasi Satu J sempat merudapaksa korban sebanyak 2 kali sebelum menghabisi nyawa korban.

“Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ini adalah pemerkosaan,” kata Kuasa Hukum dari pihak keluarga, Muhamad Pazri, setelah memenuhi panggilan penyidik di Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Pospam Stasiun Pasar Senen pastikan keamanan jelang arus balik lebaran

Pos Pengamanan (Pospam) Stasiun Pasar Senen memastikan kesiapan pengamanan jelang arus balik lebaran guna menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan stasiun.

Perwira Unit (Panit) Polsek Senen Ipda Yaniaro Lase mengatakan, langkah ini dilakukan dengan mengerahkan personel gabungan serta mengatur alur pergerakan penumpang dan kendaraan penjemput.

“Untuk pengamanan arus baliknya, kami petugas posko di sini menyediakan anggota mulai dari mereka turun kereta sampai mereka dijemput semua. Untuk pejalan kaki, di bagian sini sudah disiapkan (pengamanan) semua, dan juga nanti untuk mobil penjemputan biar enggak terlalu numpuk, nanti anggota dibuat pengaturan di depan penjemputan," ujar Lase di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

4. Kemenko Polkam tinjau keamanan destinasi wisata selama Lebaran

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan peninjauan langsung khususnya di tempat rekreasi guna memastikan keamanan masyarakat saat liburan Idul Fitri 1446 H/Lebaran 2025.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi (Bidkoor) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kemenko Polkam Brigjen Pol. Asep Jenal Ahmadi saat meninjau langsung Pos Pengamanan destinasi wisata Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, Senin.

"Bertepatan dengan hari Idulfitri, kami dari Kemenko Polkam sengaja melakukan kegiatan monitoring di lapangan khususnya tempat rekreasi dan keramaian guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat liburan idulfitri," kata Asep dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

5. Sebanyak 8.065 warga binaan lapas Jakarta terima remisi Nyepi dan Lebaran 2025

Sebanyak 8.065 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan di DKI Jakarta menerima remisi atau pengurangan masa pidana khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri/Lebaran 2025 di Jakarta, Senin.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta Heri Azhari mengungkapkan pemberian remisi khusus pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025 merupakan wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan komitmen dalam menjalani proses pembinaan.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Palu (ANTARA) - Kuasa Hukum Situr Wijaya mengatakan kliennya meninggal dunia secara mendadak di salah satu hotel di Jakarta pada Jumat (4/4) diduga menjadi korban kekerasan berujung pembunuhan.

"Kami sudah memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya, tentang dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP," kata Rogate Oktoberius Halawa, kuasa hukum keluarga Situr Wijaya, saat dihubungi dari Palu, Sabtu.

Hal tersebut tertuang pada Laporan Polisi nomor LP/B/2261/IV/2025/SPKT/Polda Metro Jaya.

Ia mengemukakan hal itu dilakukan setelah melihat adanya kejanggalan dari kematian korban.

"Setelah melihat foto-foto korban, pihak keluarga korban curiga bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh. Karena dilihat dari foto kondisi korban mengeluarkan darah di hidung dan mulut, luka memar di wajah dan seluruh badan, serta ada sayatan di leher bagian belakang," kata dia.

Menurut Rogate, saat ini pihaknya masih menunggu hasil autopsi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Sudah dilakukan autopsi di Rumah Sakit (RS) Polri. Tadi disampaikan hasilnya akan segera dirilis karena menjadi atensi," ujarnya.

Rencananya, jenazah Situr Wijaya akan diberangkatkan pada (Sabtu-red) ke kampung halamannya di Kota Palu dan menuju rumah duka di wilayah Kabupaten Sigi.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membantu biaya kepulangan jenazah jurnalis asal Kota Palu itu (Situr Wijaya) yang meninggal dunia di Jakarta.

Menurut keterangan Selfi, istri almarhum, Gubernur Sulteng telah mengirim bantuan dana sebesar Rp25 juta.

"Ia benar ada bantuan, uang tersebut ditransfer langsung ke rekening saya," kata dia, Sabtu, melalui keterangan tertulisnya.

Pewarta: Mohamad Ridwan/Rangga Musabar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Banjarbaru (ANTARA) - Kuasa hukum keluarga jurnalis Juwita (23) mengatakan bahwa tersangka oknum prajurit TNI AL Kelasi Satu Jumran menghilangkan barang bukti penting usai menghabisi nyawa korban.

“Beberapa bukti dengan sengaja dihilangkan setelah membunuh korban, tersangka membawa telepon seluler milik korban, ini barang bukti penting. Petunjuk penting ada di ponsel tersebut,” kata kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugiyanto usai menghadiri gelar rekonstruksi 33 adegan pembunuhan di TKP, Jalan Trans Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu.

Dalam rekonstruksi 33 adegan itu, tersangka Jurman membanting telepon seluler milik korban hingga berkali-kali ke jalan raya dan terbentur ke benda keras sehingga rusak serta antigores pecah. Setelah penangkapan, salah satu barang bukti yang menjadi sorotan adalah antigores ponsel milik korban.

Bahkan, kata dia, tersangka dengan kesadaran penuh mencuci kendaraan sepeda motor milik korban sebelum direbahkan di pinggir jalan bersama jasad korban, hal ini untuk menghilangkan jejak tersangka membawa kendaraan itu ke lokasi kejadian.

“Dalam rekonstruksi tadi, ternyata ada saksi di sekitar lokasi mendengar suara pintu mobil, dari kejauhan melihat korban bersama mobil pelaku,” ujarnya.

Pantauan pewarta saat rekonstruksi, pada adegan pertengahan yang memerankan tersangka menghabisi nyawa korban di dalam mobil yang berada di sekitar TKP, sebelumnya pelaku membawa korban ke lokasi kejadian menggunakan mobil yang dia sewa.

Bahkan, terlihat ada adegan tersangka menarik kaki korban dari dalam mobil sehingga terjatuh ke tanah di samping mobil, tepat di posisi pintu kedua samping mobil. Meski korban sudah tidak berdaya, tersangka dengan tenang dan sadar merekayasa situasi usai menghabisi nyawa korban.

Tersangka terlebih dahulu meletakkan jasad korban di dalam mobil menunggu situasi tenang, kendaraan milik korban yang sebelumnya disimpan di area permukiman warga, dijemput dan diletakkan di TKP, sempat membanting motor sebelum meletakkan jasad korban.

Tersangka merekayasa posisi jasad dan kendaraan sepeda motor milik korban di pinggir jalan, kemudian memakaikan helm ke kepala korban saat korban sudah terbaring tak bernyawa di tanah, seolah terjadi kecelakaan tunggal. Sebelum korban tewas, helm itu dibanting saat terjadi adu argumen.

Lalu, pelaku berjalan dan mencegat kendaraan orang asing untuk menumpang menuju mobil yang berada tidak jauh dari lokasi. Meski lokasi ini sepi dan jarang dilintasi banyak orang, tersangka merekayasa posisi mobil dan jasad sedemikian rupa untuk menghindari kecurigaan warga yang melintas. Kemudian tersangka pergi meninggalkan TKP.

Dalam rekonstruksi ini, penyidik Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah memeriksa 10 orang saksi dan menghadirkan 1 orang saksi yang mengetahui keberadaan pelaku di TKP, dengan menampilkan seluruh reka adegan yang terjadi di Jalan Trans Gunung Kupang.

Rekonstruksi tersebut berlangsung lebih dari satu jam, saat ini proses penyidikan masih berlangsung guna memproses pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam keterangan yang disampaikan Penerangan Lanal Banjarmasin, selanjutnya pelaku dan barang bukti akan diserahkan ke Oditur Militer (ODMIL) untuk dilaksanakan persidangan secara terbuka.

Tersangka J yang sebelumnya berdinas di Lanal Balikpapan, diserahkan Denpomal Balikpapan kepada Denpomal Banjarmasin untuk ditahan selama 20 hari sejak Jumat (28/3) malam.

Korban seorang wanita bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jenewa (ANTARA) - Sekelompok pakar independen hak asasi manusia PBB mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dalam Hague Group, sebuah blok negara yang berkoordinasi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional oleh rezim zionis biadab Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 4 April, dengan ajakan untuk menghormati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hague Group dibentuk pada 31 Januari, dan menurut para pakar, pembentukan ini menjadi preseden historis yang menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bersatu untuk mencegah keruntuhan nyata terhadap sistem hukum internasional, supremasi hukum, dan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa sistem hukum internasional kini berada dalam ancaman serius akibat kelambanan komunitas internasional menghadapi pelanggaran berat hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

“Pada persimpangan sejarah ini, perlindungan terhadap sistem hak asasi manusia internasional menuntut tindakan yang tegas, berprinsip, dan terkoordinasi,” tegas para pakar.

“Jika negara-negara gagal bertindak, sistem multilateral akan mengalami kemunduran puluhan tahun,” tambah mereka.

Para pakar menyatakan bahwa sejak terbentuknya otoritas Israel, pelanggaran terhadap hukum internasional dan ketidakadilan telah menjadi hal yang lazim, bukan pengecualian.

Anggota pendiri Hague Group terdiri atas Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan.

Menurut para pakar, negara-negara itu telah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah sementara ICJ dalam kasus Afrika Selatan vs Israel, serta mematuhi surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan pada November 2024.

Sumber: Anadolu

Jenewa (ANTARA) - Sekelompok pakar independen hak asasi manusia PBB mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dalam Hague Group, sebuah blok negara yang berkoordinasi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 4 April, dengan ajakan untuk menghormati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hague Group dibentuk pada 31 Januari, dan menurut para pakar, pembentukan ini menjadi preseden historis yang menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bersatu untuk mencegah keruntuhan nyata terhadap sistem hukum internasional, supremasi hukum, dan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa sistem hukum internasional kini berada dalam ancaman serius akibat kelambanan komunitas internasional menghadapi pelanggaran berat hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

“Pada persimpangan sejarah ini, perlindungan terhadap sistem hak asasi manusia internasional menuntut tindakan yang tegas, berprinsip, dan terkoordinasi,” tegas para pakar.

“Jika negara-negara gagal bertindak, sistem multilateral akan mengalami kemunduran puluhan tahun,” tambah mereka.

Para pakar menyatakan bahwa sejak terbentuknya otoritas Israel, pelanggaran terhadap hukum internasional dan ketidakadilan telah menjadi hal yang lazim, bukan pengecualian.

“Serangan Israel terhadap rakyat Palestina, terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional telah merusak fondasi tatanan multilateral dunia,” ungkap mereka.

Dalam Opini Penasihat yang dikeluarkan pada Juli 2024, ICJ menegaskan bahwa “hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri hanya dapat terwujud melalui penarikan penuh dan tanpa syarat Israel dari wilayah pendudukan — yang tidak bisa dijadikan objek tawar-menawar,” jelas mereka.

“Disayangkan bahwa delapan bulan setelah Opini Penasihat ICJ, sebagian besar negara masih mengabaikan kewajiban hukum mereka — dan kelalaian ini dapat membuat mereka turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum internasional, sebagaimana telah disimpulkan oleh pengadilan,” tambah para pakar.

Mereka menyambut baik sejumlah inisiatif dari beberapa negara sejak Oktober 2023 untuk melindungi hak asasi manusia dan mempertahankan sistem multilateral, termasuk gugatan yang diajukan Afrika Selatan dan Nikaragua terhadap Israel di ICJ, serta keterlibatan negara-negara pihak ketiga dalam proses hukum tersebut.

Para pakar juga menyoroti pelimpahan kasus Palestina ke ICC oleh Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, Djibouti, Chili, dan Meksiko.

Mereka turut mengapresiasi dukungan terhadap penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.

Selain itu, mereka mencatat sejumlah negara yang telah mengakui negara Palestina, seperti Armenia, Bahama, Barbados, Irlandia, Jamaika, Norwegia, Slovenia, Spanyol, serta Trinidad dan Tobago.

“Masih banyak yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan,” tegas mereka.

Anggota pendiri Hague Group terdiri atas Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan.

Menurut para pakar, negara-negara itu telah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah sementara ICJ dalam kasus Afrika Selatan vs Israel, serta mematuhi surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan pada November 2024.

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar PBB desak dunia lakukan tindakan nyata akhiri impunitas Israel

Jenewa (ANTARA) - Sekelompok pakar independen hak asasi manusia PBB mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dalam Hague Group, sebuah blok negara yang berkoordinasi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 4 April, dengan ajakan untuk menghormati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hague Group dibentuk pada 31 Januari, dan menurut para pakar, pembentukan ini menjadi preseden historis yang menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bersatu untuk mencegah keruntuhan nyata terhadap sistem hukum internasional, supremasi hukum, dan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa sistem hukum internasional kini berada dalam ancaman serius akibat kelambanan komunitas internasional menghadapi pelanggaran berat hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

“Pada persimpangan sejarah ini, perlindungan terhadap sistem hak asasi manusia internasional menuntut tindakan yang tegas, berprinsip, dan terkoordinasi,” tegas para pakar.

“Jika negara-negara gagal bertindak, sistem multilateral akan mengalami kemunduran puluhan tahun,” tambah mereka.

Para pakar menyatakan bahwa sejak terbentuknya otoritas Israel, pelanggaran terhadap hukum internasional dan ketidakadilan telah menjadi hal yang lazim, bukan pengecualian.

“Serangan Israel terhadap rakyat Palestina, terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional telah merusak fondasi tatanan multilateral dunia,” ungkap mereka.

Dalam Opini Penasihat yang dikeluarkan pada Juli 2024, ICJ menegaskan bahwa “hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri hanya dapat terwujud melalui penarikan penuh dan tanpa syarat Israel dari wilayah pendudukan — yang tidak bisa dijadikan objek tawar-menawar,” jelas mereka.

“Disayangkan bahwa delapan bulan setelah Opini Penasihat ICJ, sebagian besar negara masih mengabaikan kewajiban hukum mereka — dan kelalaian ini dapat membuat mereka turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum internasional, sebagaimana telah disimpulkan oleh pengadilan,” tambah para pakar.

Mereka menyambut baik sejumlah inisiatif dari beberapa negara sejak Oktober 2023 untuk melindungi hak asasi manusia dan mempertahankan sistem multilateral, termasuk gugatan yang diajukan Afrika Selatan dan Nikaragua terhadap Israel di ICJ, serta keterlibatan negara-negara pihak ketiga dalam proses hukum tersebut.

Para pakar juga menyoroti pelimpahan kasus Palestina ke ICC oleh Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, Djibouti, Chili, dan Meksiko.

Mereka turut mengapresiasi dukungan terhadap penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.

Selain itu, mereka mencatat sejumlah negara yang telah mengakui negara Palestina, seperti Armenia, Bahama, Barbados, Irlandia, Jamaika, Norwegia, Slovenia, Spanyol, serta Trinidad dan Tobago.

“Masih banyak yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan,” tegas mereka.

Anggota pendiri Hague Group terdiri atas Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan.

Menurut para pakar, negara-negara itu telah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah sementara ICJ dalam kasus Afrika Selatan vs Israel, serta mematuhi surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan pada November 2024.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

“Peristiwa pembunuhan tergambar cukup jelas dalam adegan yang dilakukan tersangka. Reka ulang adegan pembunuhan berdasarkan keterangan tersangka bagaimana melakukan pembunuhan,”

Banjarbaru (ANTARA) - Kuasa hukum keluarga korban pembunuhan terhadap Jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita (23), mengatakan tersangka Kelasi Satu Jumran, oknum TNI AL, membunuh korban dengan tenang dan persiapan yang matang dalam rekonstruksi 33 adegan di tempat kejadian perkara (TKP).

“Peristiwa pembunuhan tergambar cukup jelas dalam adegan yang dilakukan tersangka. Reka ulang adegan pembunuhan berdasarkan keterangan tersangka bagaimana melakukan pembunuhan,” kata Kuasa Hukum keluarga korban, Dedi Sugiyanto usai rekonstruksi di TKP, Jalan Trans Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu.

Pantauan pewarta, penyidik Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin menghadirkan tersangka Jumran menggelar 33 reka ulang adegan pembunuhan.

“Rekonstruksi hari ini menunjukkan bagaimana tersangka membunuh korban dengan tenang dan persiapan yang matang mulai dari pertemuan hingga meletakkan jasad di pinggir jalan bersamaan dengan kendaraan korban,” ujarnya mewakili keluarga korban.

Dedi mengungkapkan, hasil rekonstruksi ini mengarah pada pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka secara rapi karena semua disiapkan sebelum meninggalkan TKP, tersangka menghabisi nyawa korban di dalam mobil.

Ia menuturkan bahwa rekonstruksi menunjukkan ada jeda waktu dalam reka ulang adegan tersebut, dilakukan secara bertahap, dan berbeda dengan pembunuhan biasa, sehingga ini mengarah pada pembunuhan berencana.

“Kejadian sudah diatur mulai dari awal hingga jasad korban diletak di pinggir jalan, sepeda motor korban dicuci dulu sebelum diletak di pinggir jalan. Tersangka melakukan perbuatan dengan tenang,” ujar Dedi.

Dalam rekonstruksi ini, penyidik Denpomal Banjarmasin telah memeriksa 10 orang saksi dan menghadirkan 1 orang saksi yang mengetahui keberadaan pelaku di TKP dengan menampilkan seluruh reka adegan yang terjadi di Jalan Trans Gunung Kupang.

Rekonstruksi tersebut berlangsung lebih dari satu jam, saat ini proses penyidikan masih berlangsung guna memproses pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam keterangan yang disampaikan Penerangan Lanal Banjarmasin, selanjutnya pelaku dan barang bukti akan diserahkan ke Oditur Militer (ODMIL) untuk dilaksanakan persidangan secara terbuka.

Tersangka Jumran yang sebelumnya berdinas di Lanal Balikpapan, diserahkan Denpomal Balikpapan kepada Denpomal Banjarmasin untuk ditahan selama 20 hari sejak Jumat (28/3) malam.

Korban seorang wanita bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Peristiwa pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum terjadi pada Jumat (4/4), dan berikut lima berita pilihan yang telah kami rangkum untuk dapat Anda baca kembali pada pagi ini, yakni mulai dari Polri akan melakukan “flag off one way” secara nasional hingga Dewan Pers merekomendasikan peninjauan kembali Perpol Nomor 3 Tahun 2025.

1. Polri akan lakukan "flag off one way" nasional pada 6 April 2025

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho mengemukakan bahwa pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait akan melakukan flag off one way secara nasional pada Minggu, 6 April 2025.

Selengkapnya baca di sini.

2. PWI Kalsel minta peradilan militer terbuka terkait pembunuhan jurnalis

Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (PWI Kalsel) meminta TNI melaksanakan peradilan militer secara terbuka dalam kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oknum TNI AL Kelasi Satu berinisial J terhadap jurnalis asal Banjarbaru, Juwita (23).

Selengkapnya baca di sini.

3. Polresta Bandung: Mulai terjadi kepadatan arus balik di Jalur Nagreg

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung, Jawa Barat, menyampaikan bahwa sudah mulai terjadi kepadatan arus balik kendaraan di Jalur Nagreg yang mengarah menuju Bandung mulai H+3 Lebaran atau Jumat (4/4).

Selengkapnya baca di sini.

4. Dewan Pers rekomendasikan peninjauan kembali Perpol 3/2025

Dewan Pers rekomendasikan peninjauan kembali Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing, karena walau dinyatakan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, namun ketentuan ini dapat dimaknai pula sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kerja-kerja jurnalis.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polda Jateng buka "one way" dari gerbang Kalikangkung hingga Brebes

Polda Jawa Tengah menerapkan rekayasa lalu lintas berupa jalur satu arah atau one way pada masa arus balik Lebaran mulai dari gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, hingga Brebes, pada Jumat (4/4) malam.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Sorong (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Permasyarakatan Papua Barat segera melakukan renovasi bangunan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sorong, Papua Barat Daya, sebagai upaya mengantisipasi terjadinya pembobolan oleh narapidana.

Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat, Hensah, di Sorong, Jumat, menjelaskan renovasi bangunan ini perlu dilakukan untuk menghadirkan bangunan yang representatif sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap narapidana yang ada di dalamnya.

"Bangunan ini akan segera kita lakukan renovasi atau relokasi supaya lebih representatif," jelasnya.

Peristiwa pelarian tujuh narapidana dari Lapas Sorong pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT, dengan cara membobol tembok menggunakan sendok, menjadi dasar bagi Kanwil Direktorat Jenderal Permasyarakatan Papua Barat untuk melakukan perbaikan baik dari sisi bangunan maupun sisi sumber daya manusia (SDM) lapas.

Dia menyampaikan gedung lapas yang sudah sering tergenang banjir menyebabkan tembok menjadi rapuh dan mudah dijebol hanya menggunakan sendok.

"Selain itu juga peristiwa kaburnya tujuh narapidana ini pun tentunya karena ada kelalaian dari petugas yang ada, sehingga evaluasi pun akan dilakukan," katanya.

Ketujuh napi yang kabur masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ dan TW. Saat ini seluruhnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian yang telah bekerja sama dengan Lapas Kelas II B Sorong.