Yerusalem/Istanbul (ANTARA) - Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu membahas sebuah usulan baru dari Mesir terkait pertukaran tahanan dengan kelompok Palestina, Hamas, dalam sebuah sesi pengarahan pada Kamis (10/4) yang melibatkan tim negosiasi Israel serta pimpinan lembaga keamanan negara, demikian dilaporkan media Israel.

Kanal berita Channel 12 melaporkan bahwa Netanyahu menggelar sesi tinjauan terkait sandera Israel yang masih ditahan di Gaza, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Menurut sumber Channel 12, usulan dari Mesir mencakup “pembebasan delapan sandera Israel yang masih hidup dengan imbalan gencatan senjata selama 50 hari.”

Kanal berita itu juga menyebutkan bahwa usulan tersebut mencakup kelanjutan pembahasan tahap kedua dari kesepakatan setelah delapan sandera dibebaskan.

Pejabat Israel yang diwawancarai Channel 12 mengatakan bahwa “peluang tercapainya kesepakatan semakin besar.”

Laporan itu menambahkan bahwa keluarga para sandera, yang baru-baru ini bertemu sejumlah pejabat Amerika Serikat yang tidak diungkap identitasnya, kini merasa “optimistis akan kemungkinan adanya terobosan dalam beberapa hari ke depan.”

Hingga kini, belum ada komentar resmi dari pihak Mesir maupun tanggapan dari Hamas terkait laporan tersebut.

Kantor Netanyahu pada Kamis juga menyampaikan bahwa pemimpin otoritas itu telah memberi pengarahan kepada keluarga para sandera di Gaza dalam sebuah pertemuan di Yerusalem.

Dalam pertemuan itu, Netanyahu menyampaikan “upaya yang sedang berlangsung” untuk memulangkan para sandera serta menegaskan bahwa “saluran negosiasi saat ini masih aktif.”

Israel memperkirakan masih ada 59 sandera yang ditahan di Gaza, dengan sedikitnya 22 orang dipastikan masih hidup.

Mereka sebelumnya dijadwalkan akan dibebaskan dalam tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza, yang mensyaratkan Israel untuk sepenuhnya menarik pasukannya dari wilayah tersebut dan mengakhiri perang secara permanen.

Namun, Israel kembali melancarkan serangan dan melanggar perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada Januari. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina di Gaza dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut menjadi tumpukan reruntuhan puing.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait aksi militernya di wilayah Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kiper Alisson Becker siap kembali memperkuat Liverpool pada pekan ke-32 Liga Inggris ketika menjamu West Ham United di Anfield, Minggu (13/4) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Arne Slot dalam jumpa pers prapertandingan mengatakan Alisson baru saja melewatkan dua pertandingan, telah sembuh dari cedera kepala yang dideritanya saat bertugas membelas Brasil pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret lalu.

"Ya, dia siap," kata Slot ketika ditanya apakah kiper bernomor punggung 1 itu sudah pulih sepenuhnya, dikutip dari laman resmi klub, Jumat.

Pada musim ini, Alisson telah melakoni 21 penampilan di liga dengan catatan kebobolan sebanyak 18 gol dan clean sheets sebanyak sembilan pertandingan.

Selain Alisson, Slot juga mengungkapkan bahwa Conor Bradley telah siap diturunkan sebagai starter setelah dia tampil sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 2-3 melawan Fulham pekan lalu.

Pada laga itu, Bradley yang masuk pada babak kedua, langsung memberikan dampak signifikan dengan memberikan assist pada gol yang dicetak Luis Diaz.

"Tentu saja itu sebuah dorongan, selalu menjadi dorongan ketika pemain berkualitas kembali," kata pelatih asal Belanda itu.

Slot menempatkan Curtis Jones sebagai bek kanan pada dua laga terakhir Liverpool melawan Everton dan Fulham, menyusul absennya bek kanan mereka, yaitu Trent Alexander-Arnold, Bradley, dan Joe Gomez.

Ia menilai Jones memainkan cukup baik dua pertandingan itu, namun karena Bradley sudah fit, maka pilihan bek kanan melawan The Hammers sudah pasti menjadi milik pemain asal Irlandia Utara tersebut.

"Saya pikir Curtis juga bermain baik melawan Fulham. Tentu saja ia terlibat dalam gol tersebut, tetapi Anda dapat bertanya pada diri sendiri apakah ia dapat berbuat banyak tentang hal itu. Menurut saya, ia melakukannya dengan sangat baik, selama dua kali," jelas Slot.

“Tetapi sekarang, jika Conor kembali, saya pikir kita semua akan membuat keputusan yang sama, yaitu memainkan Conor di posisi itu," tutup dia.

The Reds saat ini mengoleksi 73 poin di puncak klasemen dan unggul 11 poin dari Arsenal sebagai pesaing terdekat meraih juara liga. Tim asuhan Mikel Arteta itu akan bermain lebih dulu pada pekan ini ketika mereka menghadapi Brentford di Stadion Emirates pada Sabtu (12/4) pukul 23.30 WIB.

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Atnike Nova Sigiro mengatakan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap warga sipil di Yahukimo, Papua, yang menyebabkan pendulang emas meninggal dunia tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

"Komnas HAM kembali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata (KKB, red) terhadap warga sipil, kali ini terhadap pendulang emas di wilayah Yahukimo, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," kata Atnike saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Atas peristiwa tersebut, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku.

Komnas HAM juga meminta pemerintah menjamin keselamatan warga sipil dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu eskalasi serangan KKB terhadap warga sipil.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta semua pihak untuk menghindari pelabelan atau stigmatisasi apa pun yang berisiko menimbulkan kekerasan terhadap warga sipil.

Atnike juga mengapresiasi rencana pemerintah untuk memprioritaskan upaya evakuasi dan mendorong pemerintah daerah memberikan pemulihan ekonomi dan psikososial bagi korban dan masyarakat terdampak.

"Mengapresiasi rencana pemerintah sebagaimana hasil rakor (rapat koordinasi) Kemenko Polkam (Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan)," ujar Ketua Komnas HAM.

Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan pihaknya telah mengadakan rakor dengan jajaran kementerian/lembaga pada Kamis (10/4) untuk membahas langkah penanganan aksi kekerasan di Papua.

Rakor diikuti Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden, serta Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

"Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada tanggal 5–8 April 2025 yang mengakibatkan tewasnya 11 orang oleh oknum bersenjata di Papua," ucap Budi dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (10/4).

Menurut Budi, tragedi tersebut menunjukkan pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan dan melakukan pembunuhan secara sadis dan sporadis.

Budi menyebut aksi teror itu membuat masyarakat ketakutan untuk beraktivitas.

"Pemerintah menyampaikan duka yang mendalam, semoga para korban tenang di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," katanya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh sedikitnya 11 warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan.

“Komnas HAM mengecam tindakan kelompok sipil bersenjata (KKB) yang membunuh 11 warga sipil sebagai penambang emas di Yahukimo,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta dilakukannya penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku. Selain itu, Komnas HAM juga meminta penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa tersebut.

“[Komnas HAM meminta] pemulihan hak-hak keluarga korban dan juga korban yang selamat,” Uli menambahkan.

Sebelumnya, Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Rahmadani mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengetahui identitas enam pendulang emas yang menjadi korban pembunuhan KKB.

Keenam pendulang emas yang identitasnya sudah didapatkan tersebut antara lain Aidil, Sahruddin, Stenli, Wawan, Feri, dan Bungsu, sementara lima lainnya masih belum diketahui.

“Identitas para korban itu diperoleh dari para pendulang yang selamat dari aksi penyerangan dan pembunuhan para pendulang di pedalaman Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan,” kata Faizal di Jayapura, Kamis (10/4).

Serangan KKB terhadap warga sipil tercatat bukan kali pertama terjadi. Belum lama ini, KKB juga menyerang warga sipil yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3).

Komnas HAM juga telah menyatakan pengecaman atas aksi KKB dimaksud. Menurut Komnas HAM, serangan kelompok bersenjata terhadap warga sipil merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan humaniter internasional.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/3), mengatakan aksi KKB menyerang warga sipil ialah bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman—hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.

“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” kata Atnike.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan akan membuat pelayanan publik menjadi lebih maksimal.

“Dengan lebih banyak mendengar, saya yakin semua keputusan yang kita ambil akan memungkinkan kita bekerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan,” kata Supratman dalam acara Halalbihalal Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Rabu (9/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, dia menilai momen halalbihalal tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi para pimpinan untuk mendengar masukan dari jajaran di bawahnya.

Supratman pun menceritakan bahwa salah satu masukan yang telah diberikan oleh staf dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum saat memberikan testimoni, yakni berupa fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja atau flexible working arrangement (FWA).

Ia menyebutkan saat ini Kemenkum mulai menerapkan metode FWA untuk bekerja dari rumah atau dari mana saja. Penerapan FWA pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum menunjukkan hasil positif dengan terselesaikannya puluhan ribu tunggakan pendaftaran merek.

“Hasilnya luar biasa, ada 58 ribu tunggakan pendaftaran merek yang bisa diselesaikan, kemudian ada 17 ribu-an merek yang bisa didaftarkan,” ucapnya.

Implementasi fleksibilitas kerja di Kemenkum, kata Supratman, dimungkinkan karena adanya transformasi digital yang menjadi fokus utama dirinya sejak pertama kali menjabat sebagai Menkum.

Dirinya tak menampik bahwa pembangunan transformasi digital memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik dari mana saja.

Supratman menjelaskan bahwa kebanyakan kebijakan yang diambil merupakan hasil aspirasi dari jajaran pimpinan tinggi dan staf di Kemenkum. Dengan demikian, Kemenkum dapat membentuk tim yang solid untuk membentuk kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

“Selama masukan itu rasional, saya pasti tampung dan itu akan kami laksanakan," ungkap Menkum.

Dengan begitu, dia mengajak seluruh jajarannya untuk membangun bersama tim yang solid, sebagaimana tema halalbihalal tahun ini , yaitu menjaga solidaritas dan soliditas di antara jajaran Kemenkum, dengan pengabdian yang sama untuk membangun Kemenkum menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Adapun dalam acara Halalbihalal Kemenkum Tahun 2025, jajaran pimpinan Kemenkum mendengarkan masukan secara langsung dari tiga perwakilan pegawai Kemenkum.

Berbagai masukan yang diberikan, antara lain terkait bekerja dari rumah, penambahan rute mudik gratis, dan membangun relasi yang lebih baik antarjajaran Kemenkum.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif mengungkapkan bahwa KORPRI terus mendukung advokasi atau pendampingan hukum bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni salah satunya dengan dibentuknya Lembaga Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum di dalam organisasi KORPRI sendiri.

Hal itu disampaikan Zudan saat membuka Webinar Ke-106 KORPRI Menyapa ASN dengan tema Webinar Korpri Sosialisasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara daring, Kamis (10/4).

"Profesi ASN memiliki keterkaitan erat dengan proses hukum sehingga harus memahami yang namanya hukum acara perdata, pidana, tata usaha negara, hingga konstitusi," kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, menurutnya, KORPRI yang berfungsi salah satunya untuk menjaga kode etik profesi sebagaimana diamanatkan UU ASN, memiliki peran penting termasuk dalam aspek perlindungan atau advokasi bagi seluruh ASN.

“Peran KORPRI diperlukan untuk pendampingan hukum untuk anggotanya yang bermasalah dengan hukum. Untuk itu kalau nanti sudah dibentuk PKPA ini, ini bisa kita gunakan untuk melakukan antisipasi sekaligus pencegahan pencegahan agar tidak terjadi masalah hukum bagi para ASN,” ujarnya.

Dia juga mengatakan melalui momentum ini KORPRI dapat meningkatkan perannya bagi seluruh ASN di kementerian/lembaga dan instansi pemerintah daerah.

Khususnya dengan PKPA ini, ia berharap KORPRI dapat lebih solid dan dapat memberikan pendampingan atau advokasi bagi para ASN yang tengah dihadapkan dengan permasalahan hukum.

Selain itu, Zudan juga menyampaikan bahwa sejak masa pandemi COVID-19, KORPRI secara rutin menggelar webinar untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan sesuai amanat UU ASN.

Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan seluruh pengurus dan anggota KORPRI di manapun, termasuk yang bekerja di perwakilan Indonesia di Luar Negeri.

“KORPRI menjadi sebuah organisasi yang mewadahi para ASN secara konsisten berbagi informasi untuk meningkatkan kompetensi, dan berbagai pengetahuan yang beragam sesuai dengan kebutuhan para ASN," pungkas Zudan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Medan, Sumatera Utara, menggelar pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) tahun 2025, di Universitas Dharmawangsa, Jalan KL. Yos Sudarso, Medan Barat, Kota Medan, Jumat (11/4).

Ketua Bidang PKPA DPC Peradi Medan Bintang Christien, SH, MH, mengatakan PKPA tahun 2025 ini kembali diselenggarakan DPC Peradi Medan bekerjasama dengan Universitas Dharmawangsa Medan.

"PKPA ini diikuti oleh puluhan peserta lulusan fakultas hukum dari berbagai kalangan, baik yang hadir langsung (offline) di lokasi maupun peserta dari luar kota yang mengikuti secara online (daring),” ujar dia.

Bintang mengatakan kegiatan PKPA ini dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Dr. Luhut M.P Pangaribuan, SH, LL.M, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPN Dr. Burhan Sidabariba, SH, MH, Ketua DPC Peradi Medan Dwi Ngai Sinaga, SH, MH.

Kemudian, lanjut dia, Bendahara DPC Peradi Medan Jimmy Albertinus, SH, MH, dan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa Dr. Ariman Sitompul, SH, MH, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Dr. Azmiati Zuliah, SH, MH.

“Dalam PKPA ini, para peserta akan mendapatkan sejumlah materi, di antaranya mencakup materi hukum acara, kode etik advokat, teknik litigasi, hingga praktik peradilan, untuk bekal keilmuan dan keterampilan praktis sebelum memasuki dunia profesi hukum secara resmi,” ucap dia.

Ketua DPC Peradi Medan Dwi Ngai Sinaga, SH, MH, menyampaikan bahwa PKPA ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelatihan teknis, tetapi juga untuk membentuk karakter dan integritas para calon advokat.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius dan sungguh-sungguh,” pesan Dwi Ngai.

Melalui PKPA ini, kata Dwi, DPC Peradi Medan ingin menciptakan calon-calon advokat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi dan memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan.

“PKPA ini merupakan bagian dari komitmen DPC Peradi Medan menjadikan para peserta yang lulusan sarjana fakultas hukum menjadi advokat yang profesional dan berintegritas,” tegas Dwi.

Pihaknya berharap para peserta bisa memanfaatkan momen PKPA ini untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, karena ini merupakan bekal penting sebelum nantinya para peserta menjalani ujian profesi advokat dan praktek di lapangan.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan profesi, guna mendukung terciptanya sistem peradilan yang adil dan berkeadaban,” jelas dia.

Ditempat yang sama, Dr. Burhan Sidabariba yang hadir sebagai pemateri menyampaikan bahwa pelaksanaan PKPA bersama dengan Universitas Dharmawangsa sudah berulang kali digelar oleh Peradi Medan.

“Saya berharap para peserta PKPA, jangan hanya berhenti di sini. Advokat adalah penegak hukum yang dapat beracara dimana saja. Karena advokat ini lebih luas, lebih cerdas,” ujar Burhan.

Dr. Azmiati Zuliah, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa mengucapkan selamat dan sukses kepada para peserta yang mengikuti PKPA yang diselenggarakan DPC Peradi Medan dikepemimpinan Dwi Ngai Sinaga.

“Selamat mengikuti PKPA ini, semoga kedepannya menjadi advokat yang handal dan nantinya bisa memberikan pembelaan dan pendampingan hukum bagi pencari keadilan. Jadikan lah advokat ini menjadi pekerjaan yang mulia,” ucap Azmiati.

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mempersilakan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Hakim Ketua Rios Rahmanto menegaskan bahwa Hasto memiliki hak sebagai terdakwa untuk dikunjungi oleh setiap orang.

"Izin kunjungan silakan saja, namun majelis hakim berharap jangan terlalu mepet waktu permohonan izinnya ya untuk berikut-berikutnya," ujar Hakim Ketua menanggapi permintaan izin kunjungan dari penasihat hukum Hasto dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Adapun dalam kesempatan tersebut, penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy menyampaikan bahwa akan terdapat beberapa orang yang mengunjungi Hasto di tahanan, salah satunya Uskup Agung Jakarta.

Selain itu, lanjut Ronny, akan ada pula rencana kunjungan dari kedua kakak Hasto, yakni Anastasia Rukmi Sapto Astuti dan Edo Kristiyanto.

Ia menyebutkan rencana kunjungan ketiganya telah didaftarkan dan diberi izin melalui sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).

"Ketiganya ini diberikan izin oleh e-Berpadu dan tanggal berkunjungnya pada 14 April 2025. Ini kami tunjukkan agar diketahui oleh penuntut umum sehingga teknis kunjungannya bisa berjalan lancar," ucap Ronny.

Adapun Hasto menjadi terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

Pada kasus itu, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Sekjen PDI Perjuangan tersebut diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, mantan terpidana kasus Harun Masiku yakni Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyebutkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani puasa khusus selama 36 jam tanpa makan dan minum di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Puasa yang disertai olahraga teratur itu, kata dia, dilakukan Hasto sebagai bentuk “penggemblengan jiwa dan raga”.

"Puasa menyebabkan berat badan Hasto turun enam kilogram," kata Guntur dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Di dalam tahanan, Guntur mengatakan Hasto juga menulis surat yang mengisahkan kondisi fisik dan spiritual Sekjen PDI Perjuangan itu selama berada di tahanan KPK.

Mengawali surat dengan ucapan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah dan permohonan maaf lahir dan batin kepada masyarakat Indonesia, ia menuturkan Hasto menyampaikan bahwa selalu mendoakan bangsa dan negara di dalam tahanan KPK, khususnya bagi perjuangan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan bagi setiap anak bangsa agar bebas dari rasa takut untuk berbicara.

Dalam suratnya, Hasto menilai hidupnya semakin disempurnakan dengan mengobarkan semangat juang, olah spiritual, dan olahraga.

Meski di tahanan terjadi kristalisasi nilai dan semangat, Hasto mengingatkan agar jangan pernah takut berjuang bagi keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan.

Selain itu, sambung Guntur, dalam suratnya, Hasto juga menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang dinilainya sebagai dampak dari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power pemerintahan sebelumnya.

Maka dari itu, Hasto menyerukan seluruh komponen bangsa bersatu mengatasi tantangan tersebut sembari menegaskan pentingnya supremasi hukum.

Tanpa hukum yang berkeadilan, menurut Hasto, tidak ada kemakmuran. Dengan demikian, lanjut dia, membiarkan ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan.

Guntur pun menyampaikan terima kasih kepada media yang hadir dalam persidangan Hasto dan menegaskan bahwa pesan Hasto mencerminkan semangat perjuangan PDI Perjuangan

Adapun Hasto ditahan KPK sejak Februari 2025. PDIP konsisten menyatakan bahwa penahanan Hasto mengandung muatan politis.

Guntur berpendapat lesan Hasto dari balik tahanan KPK tidak hanya menjadi sorotan politik, tetapi juga mengingatkan publik tentang kompleksnya tantangan hukum dan ekonomi yang diwariskan dari periode kepemimpinan sebelumnya.

“Seruan untuk memperkuat supremasi hukum dan solidaritas nasional menjadi titik tekan yang diharapkan mampu menggerakkan kesadaran kolektif bangsa,” ungkap Guntur menambahkan.

Hasto ditahan di Rutan KPK karena menjadi terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

Pada kasus itu, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Depok (ANTARA) - Melihat dari pandangan hukum normatif dan mencermati perkara yang menyeret nama artis Nikita Mirzani (NM) dkk, kedalam tahanan tentunya tidak mungkin terlepas dari pentingnya melihat hukum pidana secara formil dan materiil sekaligus menempatkan peran alat bukti dalam kedudukan “peringkat teratas” yang dipakai dalam menjalankan pemeriksaan perkara (penyelidikan dan penyidikan).

Hal ini jelas diatur dalam KUHAP, untuk menegakkan due process of law (proses hukum yang adil), sehingga tersangka NM dkk. dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dimuka pengadilan.

Begitu pentingnya alat bukti dalam perkara-perkara hukum khususnya pidana sehingga ada sebuah adagium hukum pidana yang menyatakan In Criminalibus Probantiones Bedent Esse Luce Clariores (artinya : bahwa dalam suatu perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya).

Dengan berpedoman pada adigium hukum pidana tersebut diatas maka sudah sepantasnya bahwa keseluruhan alat bukti tersebut haruslah diperoleh dengan cara-cara yang benar (tidak bertentangan dengan hukum) karena jika tidak, maka tersangka/terdakwa dapat lepas dari segala pertanggungjawaban hukum dimuka pengadilan (termasuk praperadilan).

Hal ini dikarenakan alat bukti tersebut telah diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar/unlawfull legal evidence seperti rekaman percakapan/pembicaraan yang dilakukan secara diam-diam dan tidak dilakukan oleh penegak hukum (untuk dijadikan bukti).

Menurut Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 salah satu parameter pembuktian adalah Bewijsvoering yang pada dasarnya sangat terkait erat dengan fundamental pembuktian yang disebut dengan exclusionary rules.

Hal tersebut menandakan bahwa apabila bukti tersebut diperoleh dengan jalan yang tidak sah, maka konsekuensinya demi hukum adalah pemeriksaan perkara tersebut harus dibatalkan. Hal ini yang disebut dengan unlawful legal evidence.

Bahwa menurut Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan tindakan melakukan perekaman yang dilakukan tanpa ijin dan bukan oleh lembaga yang berwenang jelas adalah merupakan PELANGGARAN TERHADAP HAM, pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan bagaimana mungkin tindakan yang bertentangan dengan HAM dapat dijadikan sebagai bukti dalam segala proses penegakan hukum.

Hal ini disebabkan oleh karena salah satu bentuk perlindungan dari Hak Azasi Manusia yang terdapat dalam konstitusi kita adalah hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya melindungi hak-hak privasi (a reasonable expectation of privacy) sebagaimana disebutkan dalam pasal 28D (ayat 1), pasal 28F, pasal 28G, pasal 28J UUD 1945 NRI dan pasal 5 UU No.39 tahun 1999 Tentang HAM.

Perlu diingat juga bahwa pada pasal 28i UUD 1945 NRI negara menjamin terhadap pelaksanaan perlindungan HAM tersebut agar sejalan dengan dasar-dasar perlindungan Hak Azasi Manusia menurut PBB/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. DUHAM merupakan dokumen hukum pertama yang melindungi hak asasi manusia secara universal.

Selain itu dalam Penjelasan Umum KUHAP disebutkan bahwa “penghayatan, pengamalan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan Lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini”

Dengan demikian kita berharap agar hukum pidana yang dipakai sebagai “tameng” dari penegakan perlindungan Hak Azasi Manusia tidak diperlakukan sebaliknya.

Robertus Rani Lopiga THR., S.H., MH.Li, Pendiri kantor hukum Robertus & Associates, memperoleh gelar Magister Hukum Litigasi dari Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta dan mengambil program Doktoral di Universitas Padjajaran, Bandung.

Jakarta (ANTARA) - Seorang pria berjaket ojek online (ojol) ditangkap saat menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 535,25 gram ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo mengatakan, petugas lapas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang haram tersebut pada Minggu (6/4) sekitar pukul 23.00 WIB.

"Keberhasilan tersebut bermula dari kejelian dua petugas jaga yang mencurigai gelagat seorang pria berjaket ojek online di area parkir," kata Wachid di Jakarta, Jumat.

Saat petugas menghampiri dan meminta keterangan, namun pria tersebut berusaha melarikan diri.

Petugas jaga berhasil mengamankan dan membawa pria tersebut ke Pos Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) untuk diperiksa lebih lanjut.

Wachid menyebutkan, upaya menggagalkan penyelundupan sabu oleh seorang pria itu merupakan bukti konkret komitmen Lapas Cipinang dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan.

Petugas Lapas Cipinang menegaskan pentingnya kewaspadaan, terutama pada jam-jam rawan. Pihak Lapas Cipinang juga terus memperkuat sistem deteksi dini, menerapkan pengawasan berlapis serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum.

.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan akan membuat pelayanan publik menjadi lebih maksimal.

“Dengan lebih banyak mendengar, saya yakin semua keputusan yang kita ambil akan memungkinkan kita bekerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan,” kata Supratman dalam acara Halalbihalal Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Rabu (9/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, dia menilai momen halalbihalal tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi para pimpinan untuk mendengar masukan dari jajaran di bawahnya.

Supratman pun menceritakan bahwa salah satu masukan yang telah diberikan oleh staf dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum saat memberikan testimoni, yakni berupa fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja atau flexible working arrangement (FWA).

Ia menyebutkan saat ini Kemenkum mulai menerapkan metode FWA untuk bekerja dari rumah atau dari mana saja. Penerapan FWA pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum menunjukkan hasil positif dengan terselesaikannya puluhan ribu tunggakan pendaftaran merek.

“Hasilnya luar biasa, ada 58 ribu tunggakan pendaftaran merek yang bisa diselesaikan, kemudian ada 17 ribu-an merek yang bisa didaftarkan,” ucapnya.

Implementasi fleksibilitas kerja di Kemenkum, kata Supratman, dimungkinkan karena adanya transformasi digital yang menjadi fokus utama dirinya sejak pertama kali menjabat sebagai Menkum.

Dirinya tak menampik bahwa pembangunan transformasi digital memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik dari mana saja.

Supratman menjelaskan bahwa kebanyakan kebijakan yang diambil merupakan hasil aspirasi dari jajaran pimpinan tinggi dan staf di Kemenkum. Dengan demikian, Kemenkum dapat membentuk tim yang solid untuk membentuk kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

“Selama masukan itu rasional, saya pasti tampung dan itu akan kami laksanakan," ungkap Menkum.

Dengan begitu, dia mengajak seluruh jajarannya untuk membangun bersama tim yang solid, sebagaimana tema halalbihalal tahun ini , yaitu menjaga solidaritas dan soliditas di antara jajaran Kemenkum, dengan pengabdian yang sama untuk membangun Kemenkum menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Adapun dalam acara Halalbihalal Kemenkum Tahun 2025, jajaran pimpinan Kemenkum mendengarkan masukan secara langsung dari tiga perwakilan pegawai Kemenkum.

Berbagai masukan yang diberikan, antara lain terkait bekerja dari rumah, penambahan rute mudik gratis, dan membangun relasi yang lebih baik antarjajaran Kemenkum.