Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pendekatan dialogis berbasis hak asasi manusia guna mengatasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua karena kasus kekerasan yang dilakukan kelompok itu terus berulang.

Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.

"Kasihan masyarakat di sana energi mereka banyak terkuras untuk masalah kekerasan bersenjata sehingga tidak bisa fokus membangun,” kata Mafirion di Jakarta, Selasa.

Dia pun tidak memberi toleransi terkait kasus yang baru terjadi, yakni KKB membunuh 12 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Menurut dia, pendekatan dialogis memang membutuhkan waktu lama karena pendekatan itu harus terus berkesinambungan. Meski demikian, pendekatan tersebut diyakini akan bisa menghasilkan solusi perdamaian abadi.

Menurut Mafirion, Republik Indonesia punya pengalaman sejarah konflik, seperti yang terjadi di Aceh. Namun, dengan adanya dialog demi dialog yang terjadi dan memunculkan perjanjian damai, konflik itu bisa terselesaikan.

"Pendekatan itu yang bisa dilakukan untuk membantu mengurai benang kusut konflik di Papua yang tak berkesudahan," katanya.

Pendekatan dialogis, kata Mafirion, pernah dilakukan Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menyelesaikan kekerasan bersenjata di Aceh.

Gus Dur melakukan pertemuan dengan semua kalangan, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, hingga aktivis HAM dan melakukan pendekatan nonmiliter secara humanis.

"Sosok Gus Dur bisa menjadi salah satu contoh penyelesaian konflik walaupun saya tahu bahwa banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tak langsung untuk mengatasi konflik yang terjadi," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Marco Rubio menyambut baik upaya Republik Indonesia dalam melakukan reformasi ekonomi menuju hubungan dagang yang adil dan seimbang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce melalui pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, usai pertemuan antara Menlu AS Rubio dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono yang berlangsung di Washington DC, Rabu (16/4) waktu setempat.

Selain membahas tarif timbal balik AS terhadap Indonesia, Bruce menyampaikan bahwa kedua menteri menggarisbawahi pentingnya untuk terus memajukan kemitraan antara kedua negara.

Pertemuan bilateral itu menegaskan pentingnya Kemitraan Strategis Komprehensif antara Amerika Serikat dan Indonesia serta kepentingan bersama dalam memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Keduanya juga membahas upaya untuk memperdalam kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk langkah-langkah untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional.

Menlu Rubio turut menyampaikan terima kasih kepada Menlu Sugiono atas upaya Indonesia dalam memfasilitasi pemulangan warga negaranya yang dideportasi dari Amerika Serikat.

Tak hanya itu, Menteri Rubio turut menyoroti pentingnya kampanye penekanan secara maksimal terhadap rezim Iran untuk membatasi aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai terorisme, produksi rudal balistik, dan aktivitas destabilisasi lainnya.

Menlu Rubio dan Menlu Sugiono juga membahas tarif dan Menlu Rubio menyambut baik upaya Indonesia dalam melakukan reformasi ekonomi menuju hubungan dagang yang adil dan seimbang.

Menlu Sugiono menjadi bagian dalam delegasi Indonesia ke AS pada 16-23 April 2025 untuk merundingkan tarif impor resiprokal yang ditangguhkan implementasinya oleh pemerintah Presiden Donald Trump.

Tim yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut juga beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam kesempatan tersebut, anggota tim negosiasi RI akan bertemu dengan Wakil Dagang AS (USTR), menteri luar negeri, menteri perdagangan, dan menteri keuangan AS.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Praktisi hukum Kota Medan, Sumatera Utara, Dr. Darmawan Yusuf, SH, SE, MPd, MH, CTLA, Med, meminta pihak kepolisian agar mengusut tuntas dugaan praktik perjudian online di tempat hiburan malam Heaven Seven atau H7 Club & KTV.

“Seharusnya, tidak hanya sebatas pemain atau pekerjanya saja yang diproses hukum. Namun, penyedia atau pemilik tempat, pemodal, serta bandar judinya harus ditangkap,” kata Dr. Darmawan Yusuf ketika dihubungi dari Medan, Kamis (17/4).

Atas hal itu, Darmawan menegaskan agar Satreskrim Polrestabes Medan mengusut tuntas dugaan praktik perjudian yang ditemukan di Heaven Seven, apalagi tindak pidana perjudian baik itu judi online sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini sudah perintah dari presiden kepada kepolisian untuk membasmi segala perjudian,” tegas dia.

Sebelumnya anggota Komisi II DPR RI Hinca Panjaitan juga menyoroti terkait adanya praktik perjudian di Heaven Seven Medan. Dia meminta Polrestabes Medan membongkar praktik perjudian di Heaven Seven.

"Jelas, di Asta Cita Prabowo juga sudah disebut. Ini sudah perintah, tidak boleh satu pun penegak hukum yang tidak melakukan pemberantasan judi online," kata Hinca.

Dia mendorong Polrestabes Medan membongkar praktik perjudian di Heaven Seven sampai ke akar-akarnya. Polrestabes Medan diminta jangan takut jika ada pihak yang mengintervensi.

"Bongkar habis judi online sampai ke akar-akarnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya biar serius? Supaya Polrestabes Medan, Polda Sumut, tidak diintervensi entah siapalah, harus kita lawan rame-rame (intervensi)," tegas dia.

Hinca juga meminta Kapolrestabes Medan membentuk Satgas Khusus (Satgasus) untuk membongkar praktik judi online di Heaven Seven. Polrestabes Medan juga diminta menjelaskan secara detail soal duduk perkara judi online itu.

"Caranya apa? Saya minta Kapolrestabes Medan bentuk Satgas Khusus. Fokus membongkar ini. Satgas khusus ini harus segera dibentuk, kemudian melakukan penegakkan hukum secepat-cepatnya, kejar semua," ucap dia.

Hinca Panjaitan juga meminta agar pemilik Heaven Seven maupun bandar judi online ini turut dikejar, tidak hanya pemain yang ditangkap.

"Pastikan punya siapa, kenapa yang punya harus dikejar? Bukan hanya pemainnya, pemain dalam konteks ini korban loh, karena dia ngeluarin duit, maka pemilik Heaven Seven itu yang harus dikejar," tegas dia.

Diketahui Kejari Medan telah menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka (Tahap II) kasus dugaan tindak pidana perjudian di tempat hiburan malam Heaven Seven atau H7 Club & KTV, di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan.

Namun dari tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan, pemilik maupun bandar yang diproses hukum diduga masih berkeliaran bebas.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tommy Eko Prasetyo mengatakan ketiga tersangka yang dilimpahkan penyidik Polrestabes Medan masing-masing memiliki peran berbeda.

“Dua tersangka merupakan sales dan satunya lagi sebagai kasir,” ujar dia.

Secara terpisah, Kasi Pidum Kejari Medan Deny Marincka Pratama mengatakan tahap II itu diterima JPU (Jaksa Penuntut Umum) Bidang Pidum pada Senin (14/4), dengan tiga tersangka, yakni masing-masing berinisial JLY, WDY, dan RNE.

“Setelah tahap II, ketiga tersangka ditahan di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan untuk 20 hari ke depan,” jelas dia, Selasa (15/4).

Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan menyiapkan surat dakwaan dan segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Medan untuk disidangkan.

“Nantinya yang menyidangkan kasus ini ditangani oleh JPU Tommy Eko Prasetyo. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 303 ayat 1 KUHP tentang perjudian,” kata Deny Marincka.

Jakarta (ANTARA) - Reformasi tata kelola global bukan hanya mengubah organisasi, metodologi, dan keanggotaan, tetapi juga mengubah pola pikir, menurut mantan menteri luar negeri RI Marty Natalegawa.

“Kita memerlukan manifestasi konkret dan contoh cepat untuk menggambarkan bagaimana tata kelola global seharusnya terlihat,” kata Marty dalam acara peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) oleh CSIS Indonesia di Jakarta, Rabu.

Dalam pidatonya, Marty juga mengkritik penggunaan kalimat “kami adalah jembatan” yang tidak disertai dengan gagasan stabilitas strategis secara rinci seperti yang dilakukan negara-negara Selatan.

“Jembatan macam apa? Anda tidak bisa sekadar mendapatkan peran sebagai jembatan dengan mengulang mantra itu. Anda harus mendapatkan kepercayaan, keyakinan. Reputasi harus diusahakan,” ujar Menteri Luar Negeri RI periode 2009-2014 itu.

Dia juga mengatakan bahwa multilateralisme adalah sebuah paradigma dan salah satu ancaman terhadap multilateralisme adalah kebijakan luar negeri yang berorientasi ke dalam yang dilakukan beberapa negara belahan bumi selatan.

“Pandangan anti-globalis dan anti-multilateralis bukanlah satu-satunya yang dimiliki oleh apa yang disebut negara-negara besar. Pandangan ini juga terwujud di negara-negara lain,” ujar Marty.

Dia menyebutkan telah terjadi fragmentasi, perpecahan geopolitik yang semakin dalam dan luas hingga memengaruhi isu-isu global lainnya seperti teknologi dan perdagangan.

Selain hambatan pada multilateralisme, kata Marty, terjadi juga hambatan pada diplomasi.

“Diplomasi dipandang sebagai tanda kelemahan, kepatuhan, bahkan penenangan,” ucapnya.

Namun, fakta bahwa negara-negara menghadapi masalah-masalah tersebut justru membuktikan bahwa Dasasila Bandung yang muncul untuk menghadapi situasi geopolitik pada 1955 masih berlaku hingga sekarang, kata Marty.

Pada 2025, Konferensi Asia Afrika (KAA) memperingati 70 tahun sejak pertama kali pertemuan sejumlah kepala negara Asia dan Afrika tersebut dilaksanakan pada 18-24 April 1955 di Bandung, Jawa Barat.

KAA 1955 menghasilkan sepuluh pernyataan prinsip-prinsip dasar yang dikenal sebagai Dasasila Bandung atau “Bandung Principles”, yang kemudian menjadi semangat bagi negara-negara Asia dan Afrika menyelesaikan masalah kolonialisme dan menjadi negara berdaulat.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dilakukan untuk penyesuaian inflasi selama beberapa tahun terakhir dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi.

Menurut Ara, tentunya itu memerlukan tata kelola yang baik dan tentunya memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesempatan agar bisa memiliki hunian layak dan terjangkau serta berkualitas.

Dirinya juga mengapresiasi dukungan Menteri Hukum yang telah menerima dan merespons dengan sangat hangat serta cepat.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar di dukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kementeriannya siap mendukung harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman Andi Agtas.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR di Indonesia.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan syarat batas maksimal penghasilan MBR yang bisa menjadi penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek sampai dengan Rp14 juta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kanal gaya hidup, hiburan, teknologi, dan otomotif ANTARA pada Rabu (16/4) di antaranya menyiarkan warta tentang upaya hukum aktor Kim Soo-hyun, pemeran film "Perang Kota", pengamanan ruang digital anak, pengembangan platform media sosial OpenAI, hingga harga Jeep Wrangler 4-Door Rubicon.

Berikut rangkuman dan tautan berita-berita kemarin yang dapat disimak kembali pagi ini.

Kim Soo-hyun tempuh jalur hukum

Aktor Korea Selatan Kim Soo-yun menempuh jalur hukum dalam menghadapi unggahan dan komentar jahat terhadap dirinya di internet. Agensi Gold Medalist menyatakan bahwa unggahan informasi tidak berdasar dan komentar jahat yang terus menerus disebarkan secara daring telah merusak reputasi artisnya.

Ariel Tatum banyak diskusi untuk mendalami peran di "Perang Kota"

Aktris Ariel Tatum banyak berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mendalami peran sebagai Fatimah dalam film "Perang Kota" yang disutradarai oleh Mouly Surya. Film yang akan ditayangkan pada 30 April 2025 ini menggambarkan kehidupan di Jakarta di bawah pemerintahan kolonial, menampilkan potret individu yang mendambakan kemerdekaan.

Meta memfasilitasi orang tua untuk ikut menjaga ruang digital anak

Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna platform media sosial yang masih remaja, perusahaan teknologi Meta memfasilitasi para orang tua untuk ikut menjaga keamanan ruang digital anak-anak mereka melalui Akun Remaja.

OpenAI kembangkan platform media sosial serupa X

Perusahaan teknologi kecerdasan buatan OpenAI mengembangkan platform media sosial serupa X. Purwarupa platform media sosial dengan dukungan kemampuan ChatGPT itu itu sedang diuji coba.

Penyebab harga Jeep Wrangler Rubicon mencapai Rp2,38 miliar

Chief Operating Officer Jeep Indonesia Ario Soerjo menyampaikan bahwa harga Jeep Wrangler 4-Door Rubicon mencapai Rp2.389.000.000 karena kendaraan ini diimpor secara utuh dari Amerika Serikat. "Kita bayar pajak itu full, tidak ada potongan apapun," katanya.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (16/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Advokat Hotma Sitompul meninggal dunia

Advokat senior Hotma Sitompul meninggal dunia di Jakarta, Rabu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut Pangaribuan mengatakan Hotma tutup usia setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

2. Jokowi pertimbangkan bawa persoalan ijazah ke ranah hukum

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak, ke ranah hukum.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," kata Jokowi.

Baca selengkapnya di sini.

3. Kejagung kembalikan berkas pagar laut Tangerang ke Polri

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan lagi berkas kasus dugaan pemalsuan SHM dan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

“Jaksa penuntut umum (JPU) pada Jampidum Kejagung telah mengembalikan berkas perkara atas nama Arsin bin Asip dan kawan-kawan yang disangka melanggar pasal-pasal pemalsuan, pada tanggal 14 April 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polres Garut periksa dokter kasus dugaan asusila terhadap pasien

Kepolisian Resor Garut melakukan pendalaman pemeriksaan seorang dokter kandungan terkait kasus dugaan asusila terhadap pasiennya saat memeriksakan kehamilan di klinik kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dokter kandungan inisial MSF ditangkap di wilayah Garut, Selasa (15/4) malam atau kurang dari 24 jam setelah video dugaan asusila itu ramai di media sosial, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Garut pada Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

5. Jaksa Agung mutasi enam kepala kejaksaan tinggi

Jaksa Agung Sanitiar (St.) Burhanuddin melakukan mutasi terhadap enam kepala kejaksaan tinggi (kajati) sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Prin-23/A/JA/04/2025.

"Benar ada mutasi. Beberapa kepala kejaksaan tinggi itu sudah memasuki usia fungsional 60 tahun. Jadi, tentu harus ada pergantian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan sepenuhnya salah satu kadernya yakni Ridwan Kamil ke proses hukum, terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB yang sedang diusut oleh KPK.

Menurut dia, Partai Golkar menghargai proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

"Biarlah semua itu kita lihat berproses," kata Bahlil saat konferensi pers usai acara Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

Namun sebagai warga negara, dia mengatakan bahwa Partai Golkar juga menghargai asas praduga tak bersalah.

Jakarta (ANTARA) - Kasus menerima suap di kalangan para hakim sedang marak terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satunya seperti kasus suap vonis lepas perkara ekspor crude palm oil (CPO) yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim lainnya.

Bahkan, kasus ini menambah daftar panjang praktik korupsi di lembaga peradilan. Berdasarkan pantauan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sejak tahun 2011 hingga 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan total nilai suap mencapai sekitar Rp107 miliar.

Tindakan tersebut tidak hanya merusak integritas lembaga peradilan, tetapi juga menodai kepercayaan masyarakat terhadap hukum negara.

Hukuman bagi hakim penerima suap menurut undang-undang

Sanksi hukum terhadap hakim yang menerima suap telah diatur dalam pasal dalam perundang-undangan yang berlaku.

Diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), hakim yang menerima suap diancam dengan berbagai hukuman.

Pasal 12 menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Hakim akan dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, Pasal 11 UU Tipikor juga mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, akan dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Hakim yang menerima suap juga telah melanggar kode etik atas perilaku tidak jujur dan akan diperiksa oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial.

Pelanggaran-pelanggaran ini juga dapat diberlakukan sanksi lainnya selain hukuman penjara dan denda, diantaranya seperti penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian tetap tidak hormat. Hal ini diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung akan menjatuhkan sanksi kepada hakim penerima suap, berdasarkan usul dari Komisi Yudisial, dengan batas waktu penyelesaian maksimal 60 hari terhitung sejak usulan diterima.

Apabila seorang hakim terbukti menerima suap dan berpengaruh pada putusan pengadilan, para pihak dalam perkara pidana memiliki hak untuk menempuh jalur hukum melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Dalam kondisi ini, keputusan hakim yang menerima suap karena faktor kepentingan sendiri, dinyatakan sebagai putusan pengadilan yang tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam UU Kekuasaan Hakim pada pasal 17 ayat 5 dan 6.

Secara umum, itulah sanksi hukum yang berlaku bagi hakim yang menerima suap. Dengan aturan hukum yang berlaku, diharapkan dapat terealisasikan sehingga mampu menimbulkan efek jera, memperkuat integritas lembaga peradilan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali terhadap sistem hukum negara.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan sepenuhnya salah satu kadernya yakni Ridwan Kamil ke proses hukum, terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB yang sedang diusut oleh KPK.

Menurut dia, Partai Golkar menghargai proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

"Biarlah semua itu kita lihat berproses," kata Bahlil saat konferensi pers usai acara Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

Namun sebagai warga negara, dia mengatakan bahwa Partai Golkar juga menghargai asas praduga tak bersalah.

Adapun dalam kepengurusan DPP Partai Golkar 2024-2029, Ridwan Kamil menjabat Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa telah menyita barang bukti elektronik dan sepeda motor dari rumah Ridwan Kamil.

“Pokoknya motor lah. Saya enggak hafal merek,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4).

Kemudian, KPK mengonfirmasi bahwa sepeda motor yang disita dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermerek Royal Enfield.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Taman Safari Indonesia (TSI) melalui komisarisnya, Tony Sumampouw menunjukkan bukti video terkait tuduhan eksploitasi para pekerja Oriental Circus Indonesia (OCI) dari kecil.

Video film yang ditunjukkan Tony Sumampouw pada Antara, memperlihatkan tentang kegiatan OCI yang diambil sekitar tahun 1981 bertepatan dengan perayaan Sekaten di Klaten dan Yogyakarta, menunjukkan para pekerja anak-anak itu ceria.

"Kalau ada bekas luka (penyiksaan dan lainnya) itu enggak mungkin anak-anak ceria seperti ini," kata Tony saat ditemui di Kabupaten Bogor, Rabu.

Tony yang juga aktif di OCI bertindak sebagai pelatih hewan, mengatakan saat itu anak-anak memang harus menghabiskan waktu di lingkungan sirkus, seperti makan, mandi, istirahat bahkan belajar.

"Ketika itu memang bekerja semua, anak-anak makan, istirahat, show, sampai belajar ada waktunya. Kalau ada kekerasan mungkin saya juga kena karena saya kan di sana juga," ucap dia.

Tony Sumampouw menuturkan OCI dan Taman Safari Indonesia merupakan dua badan hukum yang berbeda, mengungkapkan isu ini pernah mencuat pada 1997 dan ditangani Komnas HAM yang kala itu dipimpin Ali Said, dan hasil penelusurannya ditemukan anak-anak tersebut berasal dari satu daerah di Jakarta.

"Ibu saya sangat suka anak-anak diasuh sampai usia enam tahun dan diarahkan mau ke sirkus apa entah akrobat atau lainnya. Jadi anak-anak itu, ibu datang ke daerah itu, mengambil anak di sana karena mereka ditolak ibunya dan bapaknya. Dan itu ada saksinya yang membenarkan," tutur dia.

Tony menduga kasus ini kembali mencuat karena ada yang mengarahkan dan dia mencurigai orang yang mengarahkan tersebut dari luar OCI.

"Ini ada yang mengarahkan. Ada minta sesuatu. Yang mengarahkan itu dari luar OCI," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Wakil Menteri HAM Mugiyanto di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4), menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja Oriental Circus Indonesia.

Pada kesempatan itu, dia mendengarkan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami.

"Kami dengarkan dari mereka, ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana," ujarnya.

Meskipun dugaan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM itu terjadi pada masa lampau, menurut dia, bukan berarti tindak pidana yang dilakukan tidak bisa diusut.

"Apalagi, kita sudah punya KUHP sejak Indonesia merdeka," katanya.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjembatani pencarian hak bagi mantan pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia yang diduga korban pelanggaran HAM saat bekerja di Taman Safari Indonesia pada tahun 1970-an.

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Serang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2025 bersama dengan 29 (dua puluh sembilan) organisasi bantuan hukum terakreditasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten R. Natanegara menyebut bahwa Bantuan Hukum merupakan kewajiban Negara untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat kurang mampu. Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

“Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status dan lainnya,” kata Natanegara dalam keterangan resminya Rabu.

Ia pun menyampaikan bahwa pada periode tahun 2025-2027, Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum (OBH/LBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Provinsi Banten berjumlah 29 (dua puluh sembilan).

“Dengan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi orang miskin/kelompok orang miskin dan Perjanjian Kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk memberikan legalitas dimulainya kontrak kerja antara Ketua/Direktur OBH/LBH terverifikasi dan terakreditasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten,” jelasnya.

Selain itu dengan ditandatanganinya perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan perjanjian kinerja ini, para Pemberi Bantuan Hukum (PBH) akan terikat perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, tentunya PBH diharapkan segera melaksanakan kewajiban dengan cepat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat serta segera menyampaikan laporan kepada Panitia Pengawas Daerah.

Adapun ke-29 OBH yang melakukan penandatanganan adalah Pusat Bantuan Hukum Forum Advokasi dan Pengacara Indonesia, Bankum Geradin Kabupaten Pandeglang, LBH Andil Gerakan Keadilan, LBH Lentera Putih Keadilan, LBH Patriot Pelopor Keadilan, Perkumpulan LBH dan Keimigrasian Bina Persada, Posbankum Mataguru Banten.

Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia Cabang Banten, Yayasan Keadilan dan Kesetaraan Hukum, yayasan LBH Bumi Ahkam Justitia, Yayasan LBH Punggawa Dharma Sakti, LBH Hade Indonesia Raya Tangerang, LBH Matahari, LBH Studi Kebijakan Publik Banten, Perkumpulan LBH Isbanri Sukaraharja Banten, Perkumpulan Bantuan Hukum Mufti Rahman Banten Indonesia, Perkumpulan Bantuan Hukum Tajusa Azhrari.

Perkumpulan LBH Forum Pemerhati Pembangunan, Perkumpulan LBH Jatramada, Perkumpulan LBH Langit Biru, Perkumpulan LBH Mandiri-Banten, Pos Bankum Advokat Indonesia Tangerangm Posbakumadin Jakarta Cabang Kota Tangsel, Posbakumadin Kabupaten Tangerang, Posbakumadin Serang, Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening, Yayasan LBH Keadilan Banten, Yayasan LBH Advokasi Syari’ah Cabang Tigaraksa, dan Yayasan LBH Hukum Pena Keadilan Nusantara.