Jambi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi memperketat pengawasan di keliling blok hunian warga binaan, pasca terjadinya seorang narapidana berupaya kabur dengan memanjat pagar berduri namun gagal karena ketahuan sama petugas.

“Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, petugas melakukan kontrol keamanan di area terbuka dan sekitar pos atas, guna memastikan kondisi keamanan serta meninjau potensi gangguan di lingkungan lapas,” kata Kepala Lapas Kelas IIA Jambi Batara Hutasoit, di Jambi, Kamis.

Kegiatan kontrol tersebut melibatkan pengecekan di area brandgang, area pos atas, saluran pembuangan air yang bisa berpotensi menyebabkan gangguan ketertiban, serta memastikan kebersihan di area tersebut.

“Kontrol keamanan ini merupakan salah satu bentuk deteksi dini dalam menjamin keamanan dan ketertiban serta mengevaluasi kekurangan yang ada,” katanya.

Dalam kontrol kali ini beberapa evaluasi dan rekomendasi, termasuk peningkatan penerangan di area brandgang, upaya meningkatkan kebersihan, serta penempatan petugas secara konsisten di pos atas untuk memperkuat pengawasan.

Dengan penerapan pengecekan berkala seperti ini, Lapas Kelas IIA Jambi berharap dapat menjaga kondisi yang aman dan tertib serta memberikan kenyamanan baik bagi petugas maupun warga binaan.

Terkait insiden percobaan narapidana kabur terjadi pada Rabu (16/4), terjadi sekitar pukul 13.00 Wib, tapi dapat digagalkan petugas pemasyarakatan.

Saat warga binaan mengikuti ibadah sholat Zuhur di Mesjid At-Taubah. Tahanan tersebut diketahui mencoba melarikan diri dengan memanjat tembok Lapas tanpa menggunakan alat bantu sama sekali.

Aksi nekad ini diketahui oleh petugas jaga bagian menara yang melihat Z merayap prasarana brandgang, sembari melewati kawat pelindung dinding.

Ia menyebutkan, seorang petugas pemasyarakatan (sipir) di Lapas Kelas IIA Jambi mengalami cedera saat menggagalkan percobaan kabur yang dilakukan oleh salah satu warga binaan inisial Z pada Rabu siang tersebut.

Kepala Pengamanan Lapas Kelas IIA Jambi, J Kasogi Surya Fattah menambahkan percobaan kabur tahanan tersebut dan saat ini, Z sudah diisolasi serta mendapat pengawasan secara intensif.

Untuk saat ini warga binaan yang melakukan percobaan pelarian kini telah diamankan di sel khusus untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pihak lapas juga tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna menyelidiki apakah ada indikasi keterlibatan pihak lain dalam rencana pelarian ini.

Warga binaan itu berinisial Z (42) yang melakukan upaya melarikan diri, saat ini diduga mengalami depresi. Saat petugas melakukan pemeriksaan secara intensif, upaya menghindar dan menjawab secara sembarangan dan juga saat diperiksa barangnya ditemukan surat gugatan cerai dari pihak istri.

Selain pencabutan hak remisi, warga binaan itu juga dilarang untuk bertemu dengan keluarga. Karena risiko tinggi, khawatir akan ada kejadian lanjutan, makanya dari semua aspek penting dijaga.

Ia mengatakan, terkait sipir yang cedera karena meloncat dari menara ketinggian enam meter, mengetahui ada upaya napi ingin kabur, akibatnya petugas mengalami cedera dan dilarikan ke rumah sakit.

“Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi petugas yang tetap sigap menjalankan tugas meskipun harus menghadapi risiko fisik. Saat ini beliau dalam kondisi stabil dan masih dalam perawatan,” tambah Kasogi.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi tahanan yang beragama Kristen dan Katolik di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK untuk beribadah pada Jumat Agung dan Paskah.

“KPK akan menyelenggarakan ibadah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik. Ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Tessa menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah Jumat Agung dan Paskah pada Jumat (18/4) dan Minggu (20/4) tersebut dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa layanan kunjungan keluarga tetap difasilitasi yakni pada Minggu (20/4), dan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WI

“KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Diketahui, perayaan Paskah berlangsung pada Minggu (20/4), sedangkan Jumat (18/4) dilaksanakan Jumat Agung.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

“Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,”

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan konflik di tanah Papua dapat diselesaikan dengan cara yang mengedepankan kemanusiaan, yakni lewat rekonsiliasi dan perdamaian.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo membawa semangat tersebut saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kamis. Pada kesempatan itu, dia mengunjungi ratusan pengungsi di Distrik Kenyam.

“Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,” kata Nicholay sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

Menurut dia, permasalahan di Papua sangat kompleks sehingga harus diurai satu per satu mulai dari aspek kemanusiaan. Dengan semangat rekonsiliasi dan perdamaian, diharapkan permasalahan tersebut perlahan membaik hingga tercipta kondisi aman dan damai.

Ia juga menyebut bahwa Menteri HAM Natalius Pigai meminta rekonsiliasi dan perdamaian untuk dijadikan sebagai hal utama dalam penyelesaian konflik.

“Sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak,” katanya.

Nicholay mengaku mendapat berbagai temuan dari pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga. Hal yang paling banyak disampaikan pengungsi, kata dia, adalah kepastian akan rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin kembali ke rumah.

“Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,” imbuhnya.

Ia menekankan bahwa negara harus benar-benar hadir di Kabupaten Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik (political will) yang tulus membantu masyarakat.

“Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua. Tidak ada kepentingan lain, selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua, menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua,” katanya.

Di samping itu, dia mengedepankan pentingnya langkah pengawasan terhadap upaya penanganan pengungsi, baik oleh pemerintah, lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil. Hal ini agar masyarakat tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola penanganan pengungsi.

Lebih lanjut Nicholay mengatakan berbagai temuan dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan bagi KemenHAM untuk mencari solusi yang tepat atas masalah di Nduga, secara khusus, dan Papua pada umumnya.

“Buat saya, konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah, hak konstitusional warga negara, soal kemanusiaan yang adil dan beradab, serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan menjadi catatan penting,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hakim yang terlibat kasus suap harus diproses secara hukum.

"Iya kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum ya," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan proses hukum tersebut bergantung pada ada atau tidaknya bukti yang cukup.

Yusril menjelaskan bahwa proses hukum berjalan normal. Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan didasarkan pada penyelidikan dan penyidikan.

Nantinya, kata dia, perkembangan kasus tersebut akan dilihat apakah bukti yang ada memadai atau tidak.

"Tapi dilihat perkembangannya apakah cukup bukti atau tidak," kata Menko Yusril.

Sebelumnya, pada Minggu (13/4), Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat.

Tiga hakim tersebut adalah Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM). Ketiganya merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan fakta bahwa tiga hakim itu diduga menerima uang suap miliaran rupiah melalui Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat kala itu.

Adapun MAN telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama pada hari Sabtu (12/4).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hakim yang terlibat kasus suap harus diproses secara hukum.

"Iya kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum ya," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan proses hukum tersebut bergantung pada ada atau tidaknya bukti yang cukup.

Yusril menjelaskan bahwa proses hukum berjalan normal. Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan didasarkan pada penyelidikan dan penyidikan.

Nantinya, kata dia, perkembangan kasus tersebut akan dilihat apakah bukti yang ada memadai atau tidak.

"Tapi dilihat perkembangannya apakah cukup bukti atau tidak," kata Menko Yusril.

Sebelumnya, pada Minggu (13/4), Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat.

Tiga hakim tersebut adalah Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM). Ketiganya merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan fakta bahwa tiga hakim itu diduga menerima uang suap miliaran rupiah melalui Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat kala itu.

Adapun MAN telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama pada hari Sabtu (12/4).

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Tangerang mengamankan 19 warga negara asing dari lima negara berbeda yang melakukan pelanggaran aturan keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat jenderal imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo mengatakan WNA yang diamankan petugas adalah dari Liberia satu orang, Gambia satu orang, Guinea Bissau satu Orang, Nigeria delapan Orang dan Pakistan delapan Orang.

Para WNA diamankan petugas dari tiga lokasi berbeda yakni Kawasan Apartemen daerah Binong dan Apartemen daerah Cisauk, Kabupaten Tangerang

Kawasan Apartemen Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang, Cluster Perumahan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang dan - Kawasan Pemukiman Masyarakat daerah Cikokol, Kota Tangerang

"Pengamanan dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan dan keluhan masyarakat terkait banyaknya warga negara asing yang dianggap meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum di wilayah tersebut," kata Hendro dalam keterangan pers kepada media.

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merespon cepat keluhan masyarakat serta berhasil mengamankan orang asing yang telah memiliki bukti cukup kuat melakukan pelanggaran keimigrasian yang nantinya dapat dikenakan sanksi administratif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelanggaran yang dilakukan ke-19 WNA pada saat pengawasan keimigrasian yakni tiga WNA dengan inisial CEA, EOA dan AC diduga melanggar Pasal 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian berupa tidak memiliki dokumen perjalanan di Indonesia dan telah tinggal melebihi batas waktu izin tinggal (Overstay) dengan kurun waktu yang bervariatif tujuh tahun, tiga tahun dan lima tahun. "Sehingga ketiga WNA dimaksud bukan saja telah Overstay namun sudah Illegal Stay," katanya.

Lalu empat belas WNA dengan inisial MGT, ACN, GEI, CJA, GD, IHU, FA, BB, NM, MAF, BA, KN, AB dan MAW diduga melanggar pasal 123 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 yakni tinggal di Indonesia dengan menggunakan Izin Tinggal Terbatas untuk PMA (Investor).

Namun berdasarkan hasil penelurusan dan pengembangan petugas bahwa Perusahaan yang menjadi sponsor setiap Orang Asing beserta investasi yang dilakukan diduga fiktif.

Lalu satu WNA inisial MAW tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan kepada Pejabat Imigrasi saat pengawasan keimigrasian. "Menurut pengakuan yang bersangkutan dokumen perjalanan miliknya sedang berada di Kedutaan Besar Kamboja di Jakarta sejak 14 April 2025 untuk memperoleh Visa Kamboja," katanya.

Satu WNA dengan inisial GUO terbukti melanggar ketentuan administratif Pasal 78 ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 yakni izin tinggal yang bersangkutan telah habis masa berlaku sejak 6 Desember 2024.

Satu WNA dengan inisial IOO yang sebelumnya diamankan Polres Metro Kota Tangerang Selatan terbukti melanggar izin tinggal yang telah habis masa berlaku sejak 22 Oktober 2022.

"Kepada sembilan belas WNA dikenakan tindak administratif keimigrasian berupa pendentensian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Hasanin menambahkan bagi orang asing yang diduga melanggar ketentuan pidana Pasal 119 atau Pasal 123 UU Keimigrasian, apabila ditemukan alat bukti yang cukup maka akan dilakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

Bagi Orang Asing yang telah terbukti melanggar ketentuan Administratif Pasal 78 ayat 3 UU Keimigrasian akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan bahwa Pelabuhan Internasional Gold Coast di Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau dapat memperlancar lalu lintas manusia secara resmi.

“Dengan bertambahnya pintu gerbang negara di Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong diharapkan arus lalu lintas manusia dari dan ke Indonesia akan semakin lancar,” ucap Godam dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Godam juga optimistis pelabuhan yang baru diresmikan ini menjadi angin segar bagi upaya peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam dan Indonesia secara keseluruhan.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pelabuhan Internasional Gold Coast melayani rute internasional Batam–Stulang Laut, Johor Bahru, Malaysia dengan frekuensi dua kali perjalanan setiap harinya. Dalam waktu dekat, pemerintah akan membuka rute pelayaran Batam–Singapura.

Menurut Godam, penambahan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di pelabuhan ini sekaligus mengakomodasi peningkatan perlintasan manusia dari dan ke Indonesia melalui Batam.

Pada bulan Maret 2025, jelas dia, sebanyak 252 warga negara asing tercatat melintas melalui pelabuhan ini. Jumlah itu meningkat 92 persen dibanding saat Pelabuhan Internasional Gold Coast pertama kali beroperasi pada bulan Februari yang hanya 131 orang.

Pelabuhan ini menjadi TPI kesembilan yang berada di bawah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, melengkapi delapan TPI yang telah ada sebelumnya, termasuk TPI Udara Bandara Internasional Hang Nadim dan berbagai TPI laut lainnya di Batam.

Pelabuhan Internasional Gold Coast diresmikan pada Senin (14/4). Acara peresmian turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menko AHY mengatakan peresmian Pelabuhan Internasional Gold Coast diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Menurut dia, infrastruktur transportasi laut ini penting untuk memperkuat akses dari Indonesia ke negara tetangga.

“Dengan pelabuhan yang bertingkat internasional ini, kami dapat menarik dan meningkatkan pariwisata dari negara tetangga, utamanya Malaysia dan Singapura,” imbuh AHY saat peresmian tersebut.

Sementara itu, Kapolri Sigit menyatakan bahwa ia mendukung penuh pembangunan infrastruktur di daerah dalam meningkatkan perekonomian, termasuk Pelabuhan Internasional Gold Coast.

Namun begitu, dia mengingatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, dan aparat penegak hukum setempat untuk mewaspadai tindak pidana pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal.

"Jadi, saya tolong awasi betul-betul, baik seluruh petugas yang ada dari Bea Cukai, Imigrasi, kepolisian maupun stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada untuk betul-betul memantau dan mengawasi," kata Sigit.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa Pemerintah melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi kasus penahanan seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Ya, pasti (dilindungi). Warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi, apalagi yang tidak salah," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Namun, Yusril mengaku belum mengetahui secara detail terkait permasalahan mahasiswa Indonesia yang di tahan di AS tersebut.

"Saya belum dapat info mengenai soal itu," kata dia.

Diketahui, seorang mahasiswa Indonesia bernama Aditya Harsono Wicaksono yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS atau Immigration and Customs Enforcement (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Penahanan Aditya dilakukan beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pria berusia 33 tahun itu diduga ditangkap karena mengikuti aksi protes terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter pada tahun 2021.

Aditya saat ini masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota. Pihak Kemlu dan Kementerian Hukum disebut telah melakukan pendampingan untuk Aditya.

Aditya saat ini masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota. Pihak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum disebut telah melakukan pendampingan untuk Aditya.

Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan meminta Kemlu dan perwakilan diplomatik Indonesia di AS untuk aktif memberikan perlindungan dan memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam menjalani proses peradilan di negara asing.

"Kami mendesak Kemlu dan KJRI Chicago untuk terus memberikan pendampingan maksimal terhadap WNI kita yang ditangkap di Amerika Serikat. Ini bukan hanya soal kasus hukum perorangan, tetapi menyangkut muruah negara dalam melindungi warganya di luar negeri," kata Junico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/4).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendampingi proses hukum keluarga Soleh Darmawan, pekerja migran Indonesia nonprosedural yang meninggal di Kamboja pada 3 Maret 2025.

"Karena ada indikasi dugaan TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Karding menegaskan bantuan tersebut merupakan janjinya kepada keluarga Soleh Darmawan. Atas komitmen tersebut, Menteri Karding memerintahkan jajarannya untuk menemani ibunda Soleh Darmawan, Diana, dan kuasa hukumnya, dalam rangka membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya terkait indikasi dugaan TPPO.

"Jam 10.00 pagi tadi, Alhamdullilah keluarga Almarhum Soleh Darmawan diwakili Ibunya, Diana, ditemani kuasa hukum dan didampingi Tim Reaksi Cepat Kementerian P2MI melapor secara resmi ke Polda Metro Jaya tentang dugaan TPPO dengan terlapor inisial A dan S," katanya.

Berdasarkan pernyataan ibunya, Soleh Darmawan berangkat ke Thailand pada 18 Februari 2025. Soleh diajak dua rekannya, A dan S, untuk bekerja di Kamboja.

Kemudian, pada 3 Maret 2025, Soleh Darmawan dilaporkan meninggal berdasarkan surat kematian dari KBRI Phnom Penh, sehingga diduga Soleh Darmawan meninggal di Kamboja bukan Thailand.

Pada 15 Maret 2025, janazah Soleh Darmawan tiba di rumah duka dan langsung dilakukan pemeriksaan jenazah.

"Kami akan mengawal ini semoga bisa ditindaklanjuti serius, agar proses hukum menjadi pembelajaran dan pesan bagi semua pemain dan mafia TPPO," kata Karding.

Pewarta: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur menggagalkan penyelundupan telepon genggam atau HP ke lingkungan lapas setempat yang dibawa pengunjung dengan cara disembunyikan di pakaian dalam.

Kalapas Kelas I Madiun Andi Wijaya Rivai di Madiun, Kamis, mengatakan penyelundupan ponsel tersebut diketahui petugas saat melakukan pemeriksaan ketat di area ruang penggeledahan. Kecurigaan muncul ketika petugas melaksanakan pemeriksaan dan mendapati adanya benda mencurigakan yang tersembunyi di bagian tubuh pengunjung saat hendak membesuk warga binaan.

"Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang mencoba melanggar aturan. Kami langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan benar saja, ditemukan satu unit HP yang disembunyikan di pakaian dalam pengunjung," ujar Andi Wijaya.

Petugas kemudian langsung mengamankan barang bukti HP yang ditemukan dan membawa pengunjung tersebut ke ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kalapas Madiun mengatakan pihaknya akan menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan. Saat ini, pengunjung tersebut telah diperiksa dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, warga binaan yang hendak dikunjungi juga akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan keterlibatan dalam upaya penyelundupan tersebut.

Pihak Lapas Kelas I Madiun mengimbau masyarakat agar tidak mencoba membawa barang-barang yang dilarang saat membesuk narapidana, serta terus mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif.

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) menjalin kerja sama terkait layanan bantuan hukum yang dibutuhkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan kebijakan.

Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Kamis, mengatakan kerja sama ini merupakan bagian tindak lanjut dari kolaborasi yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya.

Nantinya Kejari Kota Tangerang akan memberikan bantuan hukum berupa pelayanan hukum, pendampingan hukum, konsultasi hukum, dan berbagai tindakan hukum lainnya yang dibutuhkan OPD.

“Kami menilai kerja sama ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin semua program, kebijakan, maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Wali Kota Sachrudin.

Pemkot Tangerang berharap kerja sama yang dijalin dapat mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang maksimal di Kota Tangerang.

"Kami berharap kerja sama ini bisa mempercepat pembangunan, bila selama ini terkadang ada hambatan aturan yang mempunyai konsekuensi hukum yang multi tafsir sekarang bisa diatasi lewat bantuan pendampingan hukum dari kerja sama ini," ujar Sachrudin.

Kepala Kejari Kota Tangerang Muhammad Amin menambahkan kerja sama yang dijalin selama ini berperan penting untuk mendorong kepastian hukum yang dibutuhkan dalam proses realisasi kebijakan di berbagai lini sektor, terutama yang bersangkutan dengan bidang perdata maupun tata usaha.

“Kami akan memanfaatkan kepercayaan ini dengan memberikan kinerja berupa bantuan hukum secara maksimal, adapun bentuk implementasinya bisa berbagai macam, seperti pendampingan bila ada permasalahan hukum selama menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" (perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut. "Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco merespons isu mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani terkena reshuffle setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu (12/3).

Dari hasil konfirmasi yang dilakukannya, Dasco menegaskan bahwa tidak ada perombakan pada kursi-kursi menteri Kabinet Merah Putih (KMP), termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.